Xcloud.id

Topik: Pemulihan Ekonomi Nasional

  • PANI Gelontorkan Rp16,1 Triliun untuk Tambah Saham di CBDK

    PANI Gelontorkan Rp16,1 Triliun untuk Tambah Saham di CBDK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) siap mengucurkan dana jumbo hingga Rp16,1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menambah kepemilikan saham di PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), anak usaha sekaligus pengembang utama kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

    Dalam keterangannya, PANI menjelaskan aksi ini dilakukan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) III.

    Emiten properti ini akan menerbitkan maksimal 1,2 miliar lembar saham baru bernilai nominal Rp100 per saham. Hasilnya akan dipakai untuk membeli saham CBDK di harga Rp6.450 per lembar hingga porsi kepemilikan PANI naik ke 44,10 persen.

    “Transaksi ini termasuk kategori material dan afiliasi, yang kami yakini bakal memperkuat fundamental PANI ke depan,” ungkap manajemen dalam keterangan resmi.

    CBDK sendiri menggarap lahan 694 hektare di PIK2, yang dikenal sebagai proyek kota mandiri kolaborasi Agung Sedayu Group dan Salim Group.

    Sejumlah proyek ikonik berdiri di kawasan ini, mulai dari Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Hilton PIK2 Jakarta, Aloha Pasir Putih, Erajaya Digital Complex, hingga Indonesia Design District.

    Manajemen menegaskan, suntikan modal jumbo ini diharapkan menambah recurring income PANI dan memperkuat valuasi. Aksi tersebut juga diyakini sejalan dengan tren positif sektor properti, ditopang pemulihan ekonomi nasional dan penurunan suku bunga.

    Dengan strategi ini, PANI optimistis bisa memberi nilai tambah signifikan bagi pemegang saham serta mempertahankan reputasi sebagai salah satu pengembang properti papan atas di Indonesia. (Pram/fajar)

  • Ada Burden Sharing, Sri Mulyani Jamin Independensi BI

    Ada Burden Sharing, Sri Mulyani Jamin Independensi BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan independensi Bank Indonesia (BI) tetap terjaga meski otoritas moneter tersebut terlibat dalam proses pembiayaan APBN.

    Sekadar informasi, BI dan Kemenkeu  menyepakati untuk kembali menerapkan skema burden sharing dalam pembiayaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Sri Mulyani menyebut bahwa burden sharing yang dilakukan dengan bank sentral membuat pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih di antaranya menjadi murah. 

    Bendahara Negara di tiga rezim presiden berbeda itu menjamin BI bakal tetap independen dan proporsional, meski berperan mendorong stabilitas serta pertumbuhan. 

    “Tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan, Pak Gubernur tadi bisa menyampaikan,” jelasnya. 

    Adapun berdasarkan pemberitaan Bisnis pada akhir tahun lalu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III burden sharing BI dan Kemenkeu, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana. 

    Pembiayaan yang masuk ke APBN tersebut saat itu digunakan sebagai sumber dana program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Skema burden sharing sebagaimana SKB II yang hanya berlaku pada 2020 telah diterbitkan sebesar Rp397,56 triliun untuk Public Goods.

    Penerbitan SBN dalam rangka SKB III yang diperuntukkan untuk kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan mencapai Rp215 triliun pada tahun 2021 dan Rp224 triliun pada 2022.

    Total jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 (Rp100 triliun), 2026 (Rp154,5 triliun), 2027 (Rp210,5 triliun), 2028 (Rp208,06 triliun), 2029 (Rp107,5 triliun), dan 2030 (Rp56 triliun). 

    Bukan Hal Baru

    Burden sharing sejatinya pernah dilakukan pada periode pandemi Covid-19. Namun, kali ini berbeda lantaran fokus ditujukan untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau dikenal Asta Cita. 

    Beberapa program dimaksud seperti 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes) Merah Putih. Hal itu diungkap oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada rapat bersama DPD RI, Selasa (2/9/2025). 

    “Kami juga sepakat untuk pembagian beban burden sharing untuk bunganya, separuh-separuh kita sepakatnya,” terang Perry yang hadir secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Gubernur BI pertama yang menjabat dua periode itu menjelaskan, kesepakatan burden sharing untuk program perumahan dan KopDes Merah Putih telah disepakati dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    Untuk pendanaan program perumahan rakyat, BI dan Kemenkeu akan sama-sama menanggung beban bunga utang atau fiskal sebesar 2,9%. 

    “Dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%. Formulanya bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan kemudian, sisanya di bagi dua,” terang Perry. 

    Perry mengatakan bahwa sinergi antara otoritas fiskal dan moneter itu guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Adapun burden sharing yang dilakukan pemerintah pada pandemi saat itu lebih berorientasi untuk merespons dampak pandemi Covid-19. Saat itu, bank sentral dilarang untuk membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer. 

    Melalui kebijakan burden sharing–istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Perry pada periode pertama kepemimpinannya–BI diperkenankan membeli langsung surat utang untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19.

    Kendati demikian, pada tahun ini juga pemerintah sudah memborong SBN pemerintah dari pasar sekunder sebesar Rp200 triliun berdasarkan data terbaru pada awal pekan ini. 

    Hal itu juga berbarengan dengan kebijakan suku bunga rendah, yang mana bank sentral sudah memangkas BI Rate hingga lima kali sejak September 2024. Terakhir, pada Agustus lalu BI kembali menurunka BI rate 25 bps ke 5%. 

    “Sampai kemarin kami sudah beli SBN Rp200 triliun, itu konsisten dengan ekspansi kebijakan moneter. Penurunan suku bunga dan kami ekspansif menambah likuiditas dengan cara membeli SBN dari pasar sekunder sesuai kaidah kebijakan moneter,” terangnya. 

  • Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah membidik rasio utang berada pada level 39,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Untuk mengendalikan rasio utang, pemerintah bakal mengutamakan sumber utang dalam negeri, mengembangkan pembiayaan inovatif dan mengelola portofolio utang secara aktif.

    Lebih lanjut, kebijakan pembiayaan anggaran pada 2026 juga akan mengarah pada optimalisasi dan sinergi badan layanan umum (BLU), special mission vehicle (SMVs), Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Sisa anggaran lebih (SAL) juga akan dimanfaatkan sebagai bantalan fiskal atau fiscal buffer.

    Selain itu, pemerintah berencana untuk meningkatkan akses pembiayaan investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, dan mendorong pembiayaan inovatif termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Sebagai catatan, selama periode 2021 hingga semester I-2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, yakni berada pada kisaran 39 persen.

    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen pada 2021 sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

    Namun, angkanya kembali turun di bawah 40 persen pada akhir tahun 2024 yang mencapai 39,8 persen.

    Jika dibandingkan dengan negara sejawat di kawasan, rasio utang Indonesia relatif rendah, yakni sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9 persen. Sementara sebagian besar negara lain mencatatkan rasio utang di atas kisaran 60 persen.

    Adapun defisit RAPBN 2026 mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen PDB, yang diperoleh dari target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemnaker buka Layanan Kewirausahaan, ciptakan lapangan kerja baru

    Kemnaker buka Layanan Kewirausahaan, ciptakan lapangan kerja baru

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi membuka Layanan Kewirausahaan 2025 guna mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan harapan agar layanan ini menjadi instrumen strategis pemulihan ekonomi nasional.

    “Keterpaduan antara pelatihan teknis, konseling bisnis, akses pasar, dan bantuan modal diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi pekerja yang terdampak PHK,” ujar Wamenaker Noel.

    Adapun kegiatan dengan tema “Sejahtera dengan Kerja Wirausaha” ini diikuti oleh 200 peserta yang merupakan korban terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Lebih lanjut, Wamenaker Noel mengajak seluruh pihak untuk terus mengawal kolaborasi berkelanjutan demi menjamin akses layanan yang merata dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

    “Mengalami PHK memang tidak mudah, tetapi sering kali menjadi pintu menuju hal-hal baru. Inilah saatnya mengevaluasi kekuatan, menambah keterampilan, dan membangun jejaring baru,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker Darmawansyah menegaskan layanan kewirausahaan merupakan langkah strategis untuk menekan angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Perluasan kesempatan kerja melalui layanan kewirausahaan ini adalah upaya menciptakan lapangan kerja baru atau mengembangkan yang sudah ada,” ujar Darmawansyah.

    Ia mengatakan melalui kegiatan ini para calon wirausahawan akan dibekali pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, termasuk pengembangan usaha, guna memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif.

    Selain itu, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan selama prosesnya.

    “Proses mencetak para pemberi kerja ini cukup panjang, mulai dari pendampingan, coaching, hingga ‘business matching’, sehingga calon pengusaha dapat berkembang menjadi mandiri,” katanya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bebani Perusahaan, DPRD DKI Setuju Pengelolaan JIS Dilepas dari Jakpro

    Bebani Perusahaan, DPRD DKI Setuju Pengelolaan JIS Dilepas dari Jakpro

    JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyetujui jika Pemprov DKI melepas pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

    Mengingat, sampai saat ini badan usaha milik daerah (BUMD) DKI tersebut masih mencatatkan kerugian perusahaan setiap tahunnya.

    Salah satunya karena beban operasional dan depresiasi JIS yang mencapai Rp200 miliar per tahun.

    “Ini berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Jakpro, yang sejak 2020 terus mencatatkan laba negatif di angka ratusan miliar rupiah. Terakhir di 2024 rugi Rp518 miliar,” kata Justin kepada wartawan, Selasa, 12 Agustus.

    Yang menjadi catatan, pembangunan JIS dibangun dengan dana utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat.

    Saat ini, Pemprov DKI masih harus membayar sisa Rp3,5 triliun dari total utang PEN untuk sejumlah pembangunan di Jakarta.

    Oleh sebab itu, jika ada pihak swasta yang ingin mengelola JIS, Justin menegaskan mereka harus bisa mengoptimalkan potensi komersial JIS agar memberi manfaat bagi ekonomi Jakarta serta pendapatan APBD.

    “Siapapun yang mengelola JIS ke depan untuk kepentingan komersil, harus bisa memberikan dampak nyata terhadap keuangan dan anggaran di Jakarta. Jangan sampai JIS dibangun dengan uang masyarakat tapi diserahkan begitu saja ke swasta tanpa adanya timbal balik,” urai Justin.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim banyak pihak yang menawarkan diri menjadi pengelola JIS ketika dirinya memimpin Jakarta.

    Menurutnya, ketertarikan pihak luar untuk mengelola stadium berstandar internasional itu disebabkan oleh rencananya dalam memperbaiki akses maupun infrastruktur di kawasan tersebut.

    “Sekarang banyak orang datang untuk meminta menjadi pengelola manajemen JIS. Itu menunjukkan bahwa dengan diatur seperti itu saja sudah banyak yang mau,” kata Pramono di kawasan Stasiun BNI City, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Juli.

    Pramono menguraikan sejumlah program yang ia wacanakan maupun sudah berjalan di JIS. Mulai dari pembangunan jembatan penghubung antara JIS dengan Ancol, menjadikan JIS sebagai kandang Persija, hingga mengadakan kegiatan lainnya di stadion yang dibangun oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

    “Untungnya saya termasuk yang melanjutkan hal-hal yang baik dari gubernur siapapun itu. Sehingga dengan demikian saya yakin JIS tahun ke depan pasti akan menjadi tempat yang apa ya, tempat yang premium bagi warga Jakarta,” tandasnya.

  • OJK nilai ekonomi RI berpeluang tumbuh lebih tinggi di semester II

    OJK nilai ekonomi RI berpeluang tumbuh lebih tinggi di semester II

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    OJK nilai ekonomi RI berpeluang tumbuh lebih tinggi di semester II
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai ekonomi Indonesia ke depan memiliki potensi untuk tumbuh lebih tinggi terutama pada semester II 2025.

    Optimisme tersebut, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, di Jakarta, Senin, didasarkan pada kondisi ekonomi global yang membaik, tensi perang dagang yang mereda, serta tercapainya kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen.

    Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Mahendra mengatakan kesepakatan tarif 19 persen antara Indonesia dan AS memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, termasuk di sektor jasa keuangan.

    Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) juga baru saja menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 dan 2026 dari sebelumnya 4,7 persen menjadi 4,8 persen. Menurut dia, revisi tersebut mencerminkan keyakinan bahwa pemulihan ekonomi nasional akan berlangsung lebih kuat.

    “Ini menunjukkan bahwa sekalipun kebijakan (tarif) Amerika Serikat itu menimbulkan disrupsi besar, tapi dengan dicapainya kesepakatan, setidaknya memberikan satu sinyal dan kepastian mengenai bagaimana ini akan berujung pada keputusan yang kemudian akan menjadi masukan bagi pergerakan ekspor-impor,” ujar dia.

    Mahendra menilai kesepakatan dagang yang menekan tarif hingga 19 persen itu sebagai peluang strategis untuk meningkatkan daya saing ekspor nasional. Kebijakan ini dinilai dapat memperluas akses pasar dan menarik lebih banyak investasi asing.

    “Ini membawa angin segar baik untuk pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Dan tentu kami berharap dalam pelaksanaannya apabila dalam realisasinya kita bisa melihat dampak positif dari peluang-peluang itu, maka ada kemungkinan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bisa direvisi ke atas lebih lanjut lagi,” katanya, menjelaskan.

    Lebih lanjut, Mahendra mengatakan perbaikan ekonomi turut didorong oleh rilis data ekonomi dari negara-negara utama seperti AS dan China pada kuartal II 2025 yang masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 3 persen dan 5,2 persen.

    Kinerja manufaktur dan perdagangan global juga meningkat, disertai penguatan pasar keuangan internasional seiring dengan menurunnya volatilitas dan aliran modal ke negara berkembang yang berlanjut. 

    “Indikator domestik juga menunjukkan ketahanan. Permintaan dalam negeri stabil, inflasi rendah, dan pertumbuhan uang beredar meningkat. Di sisi lain, neraca perdagangan terus mencatatkan surplus dan cadangan devisa tetap tinggi, walau PMI manufaktur masih berada di zona kontraksi,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Mahendra mengatakan menyambut baik keputusan lembaga pemeringkat global Standard & Poor’s (S&P) yang kembali mengafirmasi peringkat kredit sovereign Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.

    Menurut dia, penilaian itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap sektor keuangan Indonesia.

    Dalam konteks sektor jasa keuangan, ia mengatakan OJK akan terus mendorong lembaga keuangan untuk berperan aktif dalam pembiayaan sektor-sektor prioritas, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

    “Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan, melalui penguatan ekosistem jasa keuangan yang inklusif dan sehat,” ujar dia.

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan II 2025 pada Selasa (5/8).

    Sumber : Antara

  • BRI Salurkan BSU Sebesar Rp 2,25 Triliun ke 3,76 Juta Penerima Manfaat

    BRI Salurkan BSU Sebesar Rp 2,25 Triliun ke 3,76 Juta Penerima Manfaat

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyebutkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 mencapai Rp 2,25 triliun yang disalurkan ke 3,76 juta rekening nasabah penerima manfaat. BSU itu bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja dan pemulihan ekonomi nasional.

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya mengatakan penyaluran dilakukan secara bertahap melalui empat tahap. Hal itu sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjadi acuan utama pelaksanaan program ini.

    “Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada BRI dalam program BSU 2025 ini. Lewat jaringan BRI yang tersebar hingga ke pelosok desa serta pemanfaatan digitalisasi perbankan, seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” kata Riko dalam keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).

    Program BSU 2025 merupakan inisiatif Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp 600 ribu.

    Bantuan ini ditujukan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai dengan upah minimum (UMP/UMK) di masing-masing wilayah. Selain pekerja sektor formal, program ini juga menyasar 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

    Penyaluran BSU oleh BRI tidak hanya berfokus pada keberhasilan dari sisi kuantitas penerima, namun juga memastikan proses distribusi dilakukan secara inklusif.

    Dia mengatakan dengan dukungan lebih dari 742 ribu e-Channel BRI dan 1,19 juta AgenBRILink, penerima manfaat dapat mencairkan bantuan dengan mudah, bahkan di wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.

    “Penugasan ini bukan hanya soal penyaluran dana bantuan, tetapi juga menyangkut kepercayaan terhadap sistem dan infrastruktur BRI yang mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan ini menjadi bagian penting dari peran BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan,” ujar Riko.

    Dia mengatakan BRI telah beberapa kali dipercaya untuk menyalurkan BSU. Pada tahun 2020, BRI menyalurkan bantuan kepada sekitar 1,4 juta pekerja, dan pada tahun 2022 jumlah tersebut meningkat menjadi 3,2 juta penerima dengan total dana mencapai Rp 1,92 triliun.

    “Rekam jejak ini semakin memperkuat posisi BRI sebagai institusi perbankan yang konsisten mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya dalam bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat,” tutupnya.

    (akn/ega)

  • Dukung Jaring Pengaman Sosial, BRI Salurkan BSU Senilai Rp2,25 Triliun untuk 3,76 Juta Penerima – Page 3

    Dukung Jaring Pengaman Sosial, BRI Salurkan BSU Senilai Rp2,25 Triliun untuk 3,76 Juta Penerima – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sebagai mitra utama pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat peran strategisnya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui peran BRI dalam menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja dan memperkuat pondasi pemulihan ekonomi nasional.

    Tahun ini, BRI berhasil menyalurkan BSU dengan total nilai mencapai Rp2,25 triliun kepada 3,76 juta rekening penerima manfaat. Proses penyaluran melalui empat tahap, sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang menjadi acuan utama pelaksanaan program ini. 

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya, menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini merupakan bukti nyata peran BRI yang aktif mendukung program Pemerintah.

    “Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada BRI dalam program BSU 2025 ini. Lewat jaringan BRI yang tersebar hingga ke pelosok desa serta pemanfaatan digitalisasi perbankan, seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

    Program BSU 2025 merupakan inisiatif Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Bantuan sebesar Rp300.000,- per bulan diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp600.000,-. Bantuan ini ditujukan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan upah minimum (UMP/UMK) di masing-masing wilayah. Selain pekerja sektor formal, program ini juga menyasar 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

    Penyaluran BSU oleh BRI tidak hanya berfokus pada keberhasilan dari sisi kuantitas penerima, namun juga memastikan proses distribusi dilakukan secara inklusif. Dengan dukungan lebih dari 742 ribu e-Channel BRI dan 1,19 juta AgenBRILink, penerima manfaat dapat mencairkan bantuan dengan mudah, bahkan di wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.

    Riko menambahkan penugasan BRI ini bukan hanya soal penyaluran dana bantuan, tetapi juga menyangkut kepercayaan terhadap sistem dan infrastruktur BRI yang mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat.

    “Keberhasilan ini menjadi bagian penting dari peran BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan,” ujar Riko.

    Sebelumnya, BRI telah beberapa kali dipercaya untuk menyalurkan BSU. Pada tahun 2020, BRI menyalurkan bantuan kepada sekitar 1,4 juta pekerja, dan pada tahun 2022 jumlah tersebut meningkat menjadi 3,2 juta penerima dengan total dana mencapai Rp1,92 triliun. Rekam jejak ini semakin memperkuat posisi BRI sebagai institusi perbankan yang konsisten mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya dalam bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

     

    (*)

  • Dukung Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Sosial, BRI Salurkan BSU 2025 kepada 3,76 Juta Penerima Senilai Rp2,25 Triliun

    Dukung Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Sosial, BRI Salurkan BSU 2025 kepada 3,76 Juta Penerima Senilai Rp2,25 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat peran strategisnya sebagai mitra utama Pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui peran BRI dalam menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja dan memperkuat pondasi pemulihan ekonomi nasional.

    Pada tahun ini, BRI berhasil menyalurkan BSU kepada 3,76 juta rekening penerima manfaat dengan total nilai mencapai Rp2,25 triliun. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui empat tahap, sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang menjadi acuan utama pelaksanaan program ini.

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya, menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini merupakan bukti nyata peran BRI yang aktif mendukung program Pemerintah. “Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada BRI dalam program BSU 2025 ini. Lewat jaringan BRI yang tersebar hingga ke pelosok desa serta pemanfaatan digitalisasi perbankan, seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

    Program BSU 2025 merupakan inisiatif Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Bantuan sebesar Rp300.000,- per bulan diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp600.000,-. Bantuan ini ditujukan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan upah minimum (UMP/UMK) di masing-masing wilayah. Selain pekerja sektor formal, program ini juga menyasar 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

  • Amar Bank sebut penyaluran kredit tumbuh 26,54 persen di semester I

    Amar Bank sebut penyaluran kredit tumbuh 26,54 persen di semester I

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank) mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 26,54 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp3,55 triliun pada semester I 2025.

    Pertumbuhan ini melampaui rata-rata pertumbuhan kredit perbankan nasional yang melambat, yakni 7,77 persen (yoy) per Juni 2025.

    Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian mengatakan pertumbuhan kredit utamanya disalurkan ke segmen ritel, UMKM dan underserved guna mendorong akselerasi sektor riil yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional.

    Adapun total pendapatan operasional Amar Bank mencapai Rp943,34 miliar, meningkat 24,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan laba bersih naik 20,67 persen menjadi Rp117,99 miliar.

    Sementara itu, Vishal menuturkan di tengah tekanan industri akibat likuiditas yang mengetat dan persaingan pendanaan yang kian sengit, Amar Bank mampu mempertahankan laju pertumbuhan agresif namun tetap sehat.

    “Kinerja kami mencerminkan keberhasilan strategi bisnis yang inklusif dan berbasis inovasi, tidak hanya dalam mencapai efisiensi operasional, tetapi juga dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya UMKM dan mereka yang belum terlayani Pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dedikasi, inovasi, dan ketangguhan seluruh karyawan Amar Bank. Tim kami adalah kekuatan utama di balik pertumbuhan berkelanjutan Amar Bank,” ujar Vishal.

    Vishal menambahkan, kinerja intermediasi yang kuat turut mempercepat peningkatan laba perusahaan, memperkuat bukti keberlanjutan tren pertumbuhan yang telah dibangun sebelumnya.

    “Capaian ini selaras dengan strategi jangka panjang Amar Bank yang berfokus pada perluasan akses layanan keuangan digital secara inklusif dan menyeluruh. Kami optimis dalam menjaga laju pertumbuhan hingga akhir tahun, seiring dengan fokus kami pada ekspansi kredit yang sehat dan pemanfaat teknologi secara strategis,” tambahnya.

    Sementara itu, Amar Bank juga mencatat tingkat pengembalian aset (Return on Assets/ROA) sebesar 5,80 persen dan tingkat pengembalian ekuitas (Return on Equity/ROE) sebesar 7,06 persen.

    Rasio efisiensi operasional (BOPO) terjaga di angka 84,32 persen, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 119,48 persen, serta rasio pendanaan stabil bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) sebesar 163,37 persen.

    Pada kesempatan yang sama, Senior Vice President of Finance Amar Bank David Wirawan mengatakan Amar Bank akan terus memperluas penyaluran kredit yang bertanggung jawab, terutama untuk segmen UMKM dan ritel, dalam rangka memperluas inklusi keuangan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

    Dari sisi likuiditas, strategi perseroan difokuskan pada optimalisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan peningkatan rasio dana murah (CASA), sekaligus mempertahankan efisiensi sebagai prioritas melalui penerapan teknologi yang adaptif.

    “Fokus kami bukan hanya pada pertumbuhan laba, tetapi juga menciptakan dampak berkelanjutan. Kinerja semester ini memperlihatkan bahwa digital banking bisa menjadi motor pembangunan ekonomi, cepat, efisien, dan merata,” ujar David.

    Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung sektor UMKM, perseroan juga menaruh perhatian khusus pada industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh.

    Dalam konteks ini, Amar Bank dipercaya sebagai mitra utama penyelenggaraan JAFF Market 2025, sebuah inisiatif dari Jogja-NETPAC Asian Film Festival yang mendorong kolaborasi pelaku film independen, kreator konten, dan ekosistem UMKM kreatif di Indonesia.

    David menilai kemitraan ini sebagai peran aktif Amar Bank dalam mendukung ekonomi berbasis kreativitas dan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku industri tersebut.

    Adapun Amar Bank saat ini menghadirkan tiga solusi layanan digital inovatif, yakni Aplikasi Amar Bank, Tunaiku, dan Embedded Banking.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.