Topik: Pemilu 2024

Belum Genap 24 Jam, Polres Ponorogo Amankan Terduga Pelaku Pembuangan Bayi di Sungai

Ponorogo (beritajatim.com) – Belum genap 24 jam sejak penemuan, terduga pelaku pembuangan bayi di sungai Desa Karangan Kecamatan Badegan sudah diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ponorogo. Pernyataan itu diungkapkan oleh Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko usai melakukan apel bersama Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Jalan Alun-alun Utara Ponorogo.

Meski sudah diamankan pihak kepolisian, namun Wimboko masih irit bicara terkait identitas maupun motif terduga pelaku yang tega membuang bayi berjenis kelamin perempuan itu ke sungai. Dia berdalih bahwa saat ini terduga pelaku masih dilakukan pendalaman oleh petugas di Satreskrim Polres Ponorogo.

“Kasus itu sudah kita dalami, nanti kita akan lakukan press release bahwa terduga pelaku sudah diamankan,” ungkap Wimboko, Selasa (17/10/2023).

Lebih lanjut, terduga pelaku yang sudah diamankan ini, berjenis kelamin laki-laki. Tim penyidik pun secara maraton memintai keterangan terduga pelaku. “Saat ini tim penyidik sedang melakukan pendalaman terhadap terduga pelaku,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, warga Desa Karangan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo gempar akibat penemuan jasad bayi yang tenggelam di sungai. Bayi yang sudah tidak bernyawa itu, pertama kali ditemukan warga yang mencari lumut untuk memancing ikan pada Senin (16/10/2023) petang. “Bayi yang ditemukan tenggelam di sungai itu hari Senin kemarin sekitar pukul 17.00 WIB, ditemukan warga yang sedang mencari lumut untuk umpan memancing,” kata Wardi, salah satu warga setempat.

Saat ditemukan, bayi tersebut telah terbujur kaku di dalam sungai yang dangkal. Kejadian ini mengejutkan semua orang, sehingga menjadi tontonan bagi warga setempat. Polisi segera ke lokasi begitu mendapat laporan dan langsung mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) dengan memasang garis polisi. Petugas kepolisian mengevakuasi jasad bayi dari dalam sungai kemudian dibawa ke RSUD dr. Harjono Ponorogo untuk pemeriksaan.

“Setelah mendapatkan laporan, kita langsung lakukan evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Di sana petugas dan tim memeriksa jasad bayi itu,” kata Kapolsek Badegan, AKP Haryono.(end/kun)

BACA JUGA: Hadapi Pemilu 2024, Polres Ponorogo Lakukan Simulasi Sispamkota

17/10/2023 16:32
Hadapi Pemilu 2024, Polres Ponorogo Lakukan Simulasi Sispamkota

Ponorogo (beritajatim.com) – Simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) dilakukan jajaran dari Polres Ponorogo di Jalan Alun-alun Utara bumi reog. Simulasi itu dilakukan dalam rangka apel bersama Operasi Mantap Brata 2023-2024, jajaran kepolisian dengan instansi vertikal di Kabupaten Ponorogo. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas keamanan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayah hukum Polres Ponorogo.

Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko mengungkapkan bahwa kegiatan simulasi ini, bukan semata-mata peragaan saja, namun untuk memastikan semua petugas siap dalam menghadapi berbagai kondisi. Karena, apapun bisa terjadi dalam pemilu tahun yang akan datang.

“Kita perlu mempersiapkan secara maksimal untuk menjaga keterlibatan dan keamanan. Simulasi sispamkota sebagai upaya menghadapi situasi yang mungkin terjadi selama Pemilu 2024 nanti,” kata ungkap Wimboko, Selasa (17/10/2023).

Kegiatan simulasi ini melibatkan sekitar 500 personel gabungan yang diterjunkan dalam skenario yang berfokus pada pengamanan aksi unjuk rasa di depan Patung Macan, Jalan alulun-Alun Utara Ponorogo. Skenario tersebut menciptakan situasi yang menantang, termasuk penggunaan water cannon dan konfrontasi antara peserta aksi unjuk rasa.

Dalam skenario simulasi tersebut, para peserta demonstran pendukung salah satu calon legislatif (caleg) yang tidak puas dengan hasil pemilu melakukan aksi unjuk rasa. Kericuhan pecah ketika water cannon Brimob disemprotkan ke peserta aksi, menyebabkan ratusan peserta aksi berhamburan. Bahkan, seorang peserta aksi unjuk rasa harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena lemparan benda tumpul dari peserta aksi lainnya.

“Kita dengan instansi vertikal akan berkomunikasi dengan partai politik (parpol) untuk menurunkan tensi politik menjelang Pemilu 2024,” katanya.

Komunikasi dengan parpol ini, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai selama proses pemilihan berlangsung. Kesigapan petugas dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses pemilihan di Ponorogo. (end/kun)

BACA JUGA: HSN 2023, Bupati Ponorogo Ajak Warga Sarungan dan Pecian

17/10/2023 15:23
Kepulauan Sumenep Rawan Tipe 2, Dua Kecamatan ‘Merah’

Sumenep (beritajatim.com) – Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan Pemilu dikategorikan rawan tipe 2. Ini karena Sumenep secara geografis memiliki wilayah kepulauan.

“Wilayah kepulauan yang sulit dijangkau itu cukup berpengaruh, misalnya terhadap pendistribusian logistik pemilu yang harus menyesuaikan dengan cuaca laut,” ujar Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko, Selasa (17/10/2023).

Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan. Sembilan di antaranya merupakan kecamatan kepulauan.

“Untuk daerah dengan kondisi hijau atau kondusif, maka 1 polisi akan mengamankan 2 desa dibantu Linmas. Berbeda lagi dengan daerah yang dikategorikan merah atau rawan,” ujar Edo.

BACA JUGA:
Polres Sumenep Terjunkan 522 Personel Pengamanan Pemilu

Ia melanjutkan, di Sumenep, daerah yang dikategorikan situasi ‘merah’ atau sangat rawan adalah Pulau atau Kecamatan Masalembu dan Sapeken. Karena secara geografis merupakan kepulauan jauh.

“Selain itu, di Masalembu pada Pemilu 2019 pernah terjadi penghitungan ulang. Karena itu kami masukkan dalam kondisi merah,” ungkapnya.

Menurut Edo, untuk personel pengamanan, selain dari Polres Sumenep, nantinya juga akan dibantu personel Brimob. “Tapi pergeseran BKO Brimob masih melihat situasi. Yang jelas sampai saat ini situasi di Sumenep masih kondusif,” tandasnya.

BACA JUGA:
Warga Sumenep Serbu ‘Gerakan Pangan Murah’

Pada Selasa pagi, Polres Sumenep menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Dalam apel tersebut, Kapolres melakukan pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana.

“522 personel kami yang disiagakan untuk pengamanan Pemilu, diperkuat oleh 2 peleton TNI, ditambah instansi samping. Semua dalam kondisi siap untuk mengamankan pelaksanaa Pemilu 2024,” tegasnya. [tem/beq]

17/10/2023 12:05
Jelang Pemilu Serentak, Polres Gresik Gelar Lat Praops Mantab Brata

Gresik (beritajatim.com) – Menjelang pemilihan umum serentak pada Februari 2024, Polres Gresik menggelar Lat Praops Mantab Brata. Latihan tersebut merupakan operasi keamanan yang dilakukan oleh kepolisian terkait pengamanan pemilihan umum.

Latihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan personel Polri yang dibekali pengetahuan, dan ketrampilan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan protap yang berlaku.

Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom menuturkan, Lat Praops bagian penting dari persiapan Polri untuk pengamanan pemilu serentak. “Melalui kegiatan ini personel kami yang bertugas sudah terlatih serta dibekali pengetahuan sebelum menjalankan tugas,” tuturnya, Senin (16/10/2023).

Perwira menengah Polri itu menambahkan, dengan pembekalan yang cukup. Anggota Polres Gresik bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengamankan pemilu, mengidentifikasi dan memitigasi potensi ancaman dan risiko keamanan.

“Personel kami siap menghadapi segala kemungkinan pada hari pemilihan serta meningkatkan kepercayaan publik pada proses keamanan pemilu secara keseluruhan,” imbuhnya.

Sementara Kabag Ops Polres Gresik Kompol Andria Diana Putra menyatakan materi pembekalan yang diberikan meliputi tentang undang-undang dan peraturan pemilu. Selanjutnya, ancaman dan risiko keamanan. Pengendalian massa serta manajemen ketertiban umum, pencegahan dan pendeteksian kejahatan, serta respon darurat.

“Nantinya ada simulasi skenario hari pemilihan, seperti pengamanan TPS, pengamanan konvoi caleg, dan pengamanan rapat umum,” ungkapnya.

Perlu diketahui Lat praops Operasi Mantap Brata 2024 dilaksanakan di seluruh Indonesia. Mulai dari tingkat Polda hingga Polres diikuti oleh seluruh personel Polri yang akan bertugas dalam pengamanan pemilu 2024. [dny/kun]

BACA JUGA: Pengamen asal Gresik Meninggal di Tepi Jalan Desa Mojokerto

16/10/2023 17:38
Selain Batas Usia, MK Tolak Seluruh Gugatan Syarat Capres-Cawapres

Jakarta (beritajatim.com) – Gugatan terkait persyaratan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Pemilu 2024 seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusional (MK).

Tak hanya soal batasan usia di bawah 40 tahun, MK juga menolak gugatan dari pemohon Partai Garuda.

Partai Garuda melakukan permohonan kaitan dengan penambahan frasa persyaratan yakni dengan usia minimal dan atau pernah menjabat sebagai kepala daerah dan atau berpengalaman.

Permohonan ini kemudian ditolak oleh MK dalam sidang pembacaan putusan MK kaitan Pemilu 2024 Senin (16/10/2023) melansir YouTube Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan hukum batasan usia minimal Capres dan Cawapresdan merupakan kebijakan pembuat undang undang yakni DPR dan Presiden. Maka MK tidak menemukan pembenar atau hal yang bersifat inkonstitusional terkait hal ini.

BACA JUGA:
Putusan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres, 2 Hakim DO

Selain itu pemohon yang menyatakan ada syarat alternatif sebagaimana konstruksi awal tetap dengan usia minimal 40 tahun atau ada frasa alternatif yakni seseorang tersebut sudah melakukan penyelenggaraan negara dapat dicalonkan menjadi kepala negara, kondisi ini justru menjadi kontradiktif.

Hingga saat ini sidang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi masih terus berlangsung.

Sebelumnya beberapa gugatan kaitan dengan Pemilu 2024 tentang usia minimal 40 tahun Capres dan Cawapres ditolak.

BACA JUGA:
Pertimbangan MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

“Amar Putusan, Mengadili: Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman Senin (16/10/2023).

Menurut MK penentuan usia minimal capres-cawapres menjadi ranah pembentuk Undang-undang.

Anwar menyebut, pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [aje/beq]

16/10/2023 12:57
Putusan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres, 2 Hakim DO

Jakarta (beritajatim.com) – Meski gugatan mengenai batas usia minimal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) telah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), putusan tersebut tidak bulat. Ada 2 hakim yang menyatakan Dissenting Opinion (DO) alias berbeda pendapat.

Dua hakim yang menyatakan DO yakni Suhartoyo dan M Guntur Hamzah.

Melansir YouTube Mahkamah Konstitusi Senin (16/10/2023) untuk hakim Suhartoyo menyatakan bahwa hakikatnya persyaratan capres dan cawapres ini melekat dan seharusnya tidak berkaitan dengan batasan usia sebenarnya.

Sementara dari Hakim Guntur Hamzah menyatakan bahwa sebaiknya gugatan dikabulkan sebagian. Menurutnya maka hal ini menjadi semacam diskriminasi tersendiri.

BACA JUGA:
Pertimbangan MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Selain dari PSI dan Partai Garuda penggugat juga berasal dari berbagai kalangan.

Dari sekian banyak para pemohon atau penggugat dengan berbagai perkara ini meminta MK untuk mengubah batas minimal capres cawapres menjadi 21 tahun, menjadi 25 tahun, menjadi 30 tahun, hingga menjadi 35 tahun, atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Hingga saat ini sidang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi masih terus berlangsung.

BACA JUGA:
MK Tolak Gugatan Batas Usia Minimal Capres dan Cawapres

Sebelumnya beberapa gugatan kaitan dengan Pemilu 2024 tentang usia minimal 40 tahun Capres dan Cawapres ditolak.

“Amar Putusan, Mengadili: Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman Senin (16/10/2023).

Menurut MK penentuan usia minimal capres-cawapres menjadi ranah pembentuk Undang-undang.

Anwar menyebut, pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [aje/beq]

16/10/2023 12:38
MK Tolak Gugatan Batas Usia Minimal Capres dan Cawapres

Jakarta (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusional MK menolak gugatan Partai Solidaritas Indonesia PSI dan beberapa gugatan lain terkait batas usia minimal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Beberapa gugatan kaitan dengan Pemilu 2024 tentang usia minimal 35 Capres dan Cawapres seluruhnya ditolak dan tidak ada yang diterima.

“Amar Putusan, Mengadili: Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman Senin (16/10/2023) disiarkan melalui akun YouTube Mahkamah Konstitusional.

Tak hanya PSI saja yang melakukan gugatan ada parpol lain seperti Garuda juga melakukan penolakan.

Menurut MK penentuan usia minimal capres-cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang.

BACA JUGA:
Agak Molor, MK Bacakan Putusan Batas Usia Capres Cawapres

Anwar menyebut, pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

“Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari,” ujar hakim Saldi Isra.

Saldi Isra menegaskan jika MK mengabulkan penurunan usia 35 tahun maka dikemudian hari dikhawatirkan akan terjadi gejolak juga bagi yang merasa di bawah 35 tahun.

BACA JUGA:
Almisbat Kritik Judicial Review Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sendiri berbunyi:

“Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” ujarnya.

MK memutuskan keputusan ini tepat pukul 12.10 WIB. Dari 9 hakim 2 di antaranya menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. [aje/beq]

16/10/2023 12:19
Punya Wilayah Kepulauan, Sumenep Potensi Rawan Saat Pemilu 2024

Sumenep (beritajatim.com) – Kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan, dinilai berpotensi rawan saat pelaksanaan Pemilu 2024.

“Yang dimaksud kerawanan disini karena kondisi geografisnya. Sumenep punya cukup banyak wilayah kepulauan. Ini tentu saja menjadi atensi kami dalam pengamanan Pemilu 2024,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko, usai simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di halaman Mapolres setempat, Sabtu (14/10/2023).

Namun demikian, lanjut Edo, aparat Kepolisian bersama TNI, Pemkab, KPU, dan Bawaslu telah berkomitmen untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang aman, tertib, lancar dan kondusif di wilayah Kabupaten Sumenep. “Kami selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk penyelenggara Pemilu, untuk menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.

Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan. 9 diantaranya merupakan kecamatan kepulauan. “Kerawanannya itu misalnya ada kekurangan logistik pemilu, atau ada kejadian yang berpotensi mengganggu kamtibmas, ini pergerakan personel keamanan tidak secepat di daratan, karena faktor geografis tadi. Harus menyeberang dulu naik perahu. Belum lagi apabila cuaca buruk,” papar Edo.

Karena itulah, lanjutnya, pihaknya menggelar simulasi agar personel pengamanan di lapangan memahami, apabila terjadi kejadian terburuk, apa yang harus diputuskan dan tindakan apa yang harus dilakukan. “Kami selalu mengingatkan anggota agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam langkah- langkah yang diambil. Ini untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.

Dalam simulasi Sispamkota tersebut, diperagakan lengkap berbagai tahapan Pemilu, mulai masa kampanye, masa tenang hingga masa pemungutan suara. Termasuk disimulasikan juga apabila terjadi tindakan anarkis hingga penjarahan. (tem/kun)

BACA JUGA: Dana Pilkada 2024, Bawaslu Sumenep Ajukan Rp35 Miliar, TAPD Minta Kepras hingga Rp24 M

14/10/2023 19:07
Amankan Pemilu, Anggota Polres Sumenep Tiada Hari Tanpa Latihan

Sumenep (beritajatim.com) – Anggota Polres Sumenep secara rutin melakukan latihan untuk persiapan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024. Setiap hari, anggota digembleng dengan latihan untuk menyiapkan fisik dan mental dalam pengamanan Pemilu.

“Kami latihan maksimum. Bahkan semboyannya, ‘Tiada Hari Tanpa Latihan’. Ini kami lakukan untuk memberikan pengamanan terbaik dalam Pemilu 2024,” kata Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S, Kamis (12/10/2023).

Polres Sumenep pun telah menggelar latihan Pra Operasi Mantap Brata Semeru 2024 untuk mengamankan Pemilu 2024. “Cukup banyak kegiatan yang kami lakukan untuk persiapan pengamanan Pemilu 2024,” ujarnya.

Baca Juga: PDIP Kabupaten Blitar Terancam Kehilangan Satu Caleg di Pileg Mendatang

Ia mengakui bahwa Pemilu 2024 lebih berat untuk sisi pengamanan dibanding Pemilu sebelumnya, karena merupakan Pemilu serentak, sehingga tidak ada bantuan personel dari Polda maupun Polres Samping.

“Semua Polres akan disibukkan dengan pengamanan wilayah masing-masing. Jadi tidak ada BKO untuk pengamanan Pemilu,” terangnya.

Widiarti menambahkan, untuk persiapan pengamanan, Polres Sumenep sudah siap 100 persen, baik fisik maupun mental.

Baca Juga: Bergerak Jatim: Label Politik Dinasti untuk Gibran Tidak Relevan!

Selain itu, Polres Sumenep juga membentuk 6 Satgas Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 diantaranya Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.

“Aparat keamanan di Pemilu 2024 siap menjaga situasi Kabupaten Sumenep menjadi kondusif, aman, dan tertib sehingga pelaksanaan kegiatan pemilu serentak 2024 berjalan lancar,” tandasnya. (tem/ian)

13/10/2023 00:21
Sejumlah Pejabat dan Kapolsek di Wilayah Polresta Sidoarjo Diganti

Sidoarjo (beritajatim.com) – Sejumlah pejabat kunci di wilayah Polresta Sidoarjo, termasuk Kabag Ops, Kasat Lantas, dan empat Kapolsek, mengalami pergantian dalam upaya penyegaran. Langkah ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) ini dipimpin oleh Kapolresta Sidoarjo, Komisaris Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro, dan berlangsung pada hari Senin, 9 Oktober 2023, di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Kombes. Pol. Kusumo Wahyu Bintoro menyatakan tugas dan tanggung jawab ke depan akan semakin berat, termasuk tugas mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Segera lakukan adaptasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, termasuk menjalin sinergi dengan pihak terkait, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.”ungkap Kombes Kusumo Wahyu Bintoro.

Kapolresta Sidoarjo menekankan bahwa prestasi dan kepercayaan masyarakat adalah hasil dari ketulusan dan kerja keras semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hal ini harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui inovasi serta peningkatan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Beberapa pejabat di lingkup Polresta Sidoarjo yang mengalami pergantian adalah sebagai berikut:

Kabag Ops, yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Christian Bagus Yulianto, digantikan oleh mantan Kapolsek Wonokromo, Kompol Riki Donaure Piliang.

Jabatan Kasat Lantas, yang sebelumnya dipegang oleh Kompol Yanto Mulyanto, diserahterimakan ke Kompol Indra Budi Wibowo.

[berita-terkait number=”3″ tag=”sidoarjo”]

Empat pejabat Kapolsek yang juga mengalami sertijab, yaitu:
Kapolsek Waru, yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Bunari, digantikan oleh AKP Madya Wiraaji Kusuma dari Dit Binmas Polda Jatim.

Kapolsek Taman, yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Hari Azis, naik jabatan sebagai Wakapolres Pasuruan dan digantikan oleh Kompol Anggono Jaya, yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polres Probolinggo Kota.

Kapolsek Krian, yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Gatot Setyo Budi, menduduki jabatan baru sebagai Kanit IV Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim, dan posisi Kapolsek Krian diisi oleh AKP Daky Dzul Qornain.

Kapolsek Jabon, yang sebelumnya dijabat oleh AKP Sumarsono, digantikan oleh mantan Wakapolsek Porong, Iptu Sugiono. (ted)

11/10/2023 09:37