Topik: Pemilu 2024

  • Wakapolres dan Tiga Pejabat Polres Sumenep Dimutasi

    Wakapolres dan Tiga Pejabat Polres Sumenep Dimutasi

    Sumenep (beritajatim.com) – Gerbong mutasi di tubuh Polres Sumenep kembali bergerak. Kali ini empat perwira sekaligus yang dimutasi, yakni Wakapolres, Kasat Polairud, Kapolsek Talango dan Kapolsek Masalembu.

    Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko mengatakan, mutasi merupakan hal biasa di tubuh Polri, sebagai sarana evaluasi dan promosi. Ia meminta kepada pejabat baru agar amanah pada tugas baru yang diberikan pimpinan.

    “Harus disadari bahwa tantangan dan tugas berikutnya tidak lebih ringan. Namun saya yakin dan percaya, dengan pengalaman penugasan, kepemimpinan, dan dedikasi tinggi, semua akan mampu menjalankan tugas yang baru,” katanya, Jumat (29/12/2023).

    Ia pun meminta agar pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga lebih nyaman dalam menjalankan tugas. “Segera kenali tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda setempat. Kenali pula adat istiadat serta karakteristik masyarakat, karena masyarakat adalah mitra Polri,” ujarnya.

    Terlebih saat ini Polri tengah menjalankan operasi khusus dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. “Bangun sinergitas yang baik dengan stake holder di tempat kita bertugas. Terima kasih untuk pengabdiannya di tempat awal, dan selamat mengemban tugas di tempat baru,” ucapnya.

    Dalam mutasi tersebut, Wakapolres Sumenep, Kompol Arif Sasmito Mahari diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Pertama Bidang Dalpers Ro SDM Polda Jatim (Dalam Rangka Persiapan Pendidikan Sespimen). Sedangkan jabatan Wakapolres Sumenep diisi Kompol Trie Sis Biantoro yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Gayungan Polrestabes Surabaya.

    Sedangkan AKP Sahrawi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Talango, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasat Polairud Polres Sumenep. Sedangkan Kapolsek Talango dipercayakan pada Iptu Mochamad Rofiq, yang sebelumnya menjabat sebagai Kaurbinopsnal Satlantas Polres Sumenep.

    Selain itu, jabatan yang mengalami pergeseran adalah Kapolsek Masalembu. AKP Budi Santoso memasuki masa purna tugas. Jabatan Kapolsek Masalembu diisi Ipda Marsono yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit II Satreskrim Polres Sumenep. (tem/kun)

  • Kapolri Tegaskan Jatim Masuk Daerah Rawan dalam Pemilu 2024

    Kapolri Tegaskan Jatim Masuk Daerah Rawan dalam Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan sesuai indeks kerawanan yang dibuat oleh Bawaslu terus berubah sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada. Jawa Timur awal termasuk yang sangat rawan namun saat ini sudah berubah menjadi rawan, dan juga wilayah Papua menjadi salah satu yang sangat rawan.

    “Kita lihat perkembangannya yang paling penting kita tidak boleh underestimate, oleh karena itu untuk menghadapi situasi seperti itu pentingnya selalu mengimbau masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan,” terang Listyo, Kamis (28/12/2023).

    Sementara Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan deklarasi damai dan pemilu damai yang diselenggarakan hari ini dimaknai sebagai momentum yang tepat. “Mengingat saat ini adalah tahap kampanye yang akan memasuki bulan bulan terakhir yaitu di tahun 2024 bulan Januari dan Februari awal,” jelas Imam.

    Sekaligus momen ini bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk secara bersama sama kita sukseskan tahapan berikutnya yaitu tahapan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

    Usai menghadiri Deklarasi Pemilu Damai, dan Peresmian Bangunan Baru dan Jajaran Polda Jatim, Listyo meninjau pelaksanaan bakti kesehatan di rumah sakit Bhayangkara.

    Selain itu, Listyo memberikan secara langsung bantuan sosial kepada masyarakat Jawa Timur.

    Setelah deklarasi pemilu damai dibacakan, Kapolri yang diikuti oleh Forkopimda Jatim, meninjau pelaksanaan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Jatim. [uci/beq]

  • Kapolri Hadiri Deklarasi Pemilu Damai di Jawa Timur

    Kapolri Hadiri Deklarasi Pemilu Damai di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri Deklarasi Pemilu Damai di wilayah hukum Jawa Timur.

    Selain dihadiri Kapolri, kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat utama (PJU) Mabes Polri serta Forkopimda Jatim, Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen Rafael Gareba Baay, serta pejabat utama (PJU) Polda Jatim.

    Pembacaan Deklarasi Pemilu Damai diikuti oleh pimpinan lembaga, tokoh agama, tokoh masyarakat, forum akademisi, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan di Jatim.

    Berikut narasi deklarasi damai yang dibacakan masing-masing perwakilan kelompok msyarakat:

    Kami Segenap Komponen Masyarakat Jawa Timur Berkomitmen:

    1. Siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945;
    2. Siap menyukseskan Pemilu 2024 yang bermartabat, berintegritas, jujur, adil, aman, damai dan demokratis;
    3. Siap patuh dan tunduk pada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    4. Siap untuk menolak segala bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, money politic dan upaya politisasi agama dalam Pemilu 2024;
    5. Siap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Jawa Timur. [uci/beq]

  • Jelang Tutup Tahun dan Pemilu Serentak, Petinggi Polres Gresik Sowan ke Pesantren Minta Ini

    Jelang Tutup Tahun dan Pemilu Serentak, Petinggi Polres Gresik Sowan ke Pesantren Minta Ini

    Gresik (beritajatim.com) – Menjelang tutup tahun 2023, dan pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Petinggi Polres Gresik sowan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaus Sholihin di Desa Suci, Kecamatan Manyar.

    Kunjungan tersebut dalam rangka meminta bimbingan, dan doa serta dukungan dari para pimpinan ponpes dalam pengamanan Pemilu 2024.

    Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom menuturkan, pemilu 2024 merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, pengamanan pemilu harus dilakukan dengan maksimal.

    “Kami memohon bimbingan dan doa serta dukungan dari para pimpinan ponpes agar dapat melaksanakan tugas dengan baik pada pemilu serentak 2024,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Yayasan Mambaus Solihin H.Muhammad Ma’ruf menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pengamanan pemilu damai 2024. Ia juga memastikan bahwa situasi di lingkungan pondok pesantrennya aman dan kondusif.

    “Kami berharap kerja sama antara Polri dan ponpes dapat terus ditingkatkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban,” ungkapnya.

    Di sela-sela kegiatan ini, H. Muhammad Ma’ruf juga menanyakan apakah ada rekrutmen khusus untuk lulusan pondok pesantren dalam penerimaan anggota Polri.

    Terkait dengan itu, perwira menengah Polri itu menambahkan, lulusan pondok pesantren lebih diprioritaskan untuk rekrutmen Polri, terutama bagi yang hafal Al-Qur’an dan atlet.

    “Lulusan pondok pesantren lebih diprioritaskan, terutama bagi yang hafal Al-Qur’an dan atlet,” pungkas Adhitya Panji Anom. (dny/ian)

  • Humas Polda Jatim Unggah Video Klarifikasi dan Maaf, Bawaslu Kabupaten Mojokerto: Selesai

    Humas Polda Jatim Unggah Video Klarifikasi dan Maaf, Bawaslu Kabupaten Mojokerto: Selesai

    Mojokerto (beritajatim.com) – Admin Humas Polda Jatim telah mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf terkait unggahan keliru Humas Polda Jatim untuk mengomentari cuitan salah satu netizen terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di atas pos polisi di wilayah hukum Polres Mojokerto.

    “Malamnya (Rabu) sekitar pukul 21.00 WIB, Kabid Humas Polda Jatim melakukan press rilis dalam tanggapan yang sudah kami layangkan kemarin itu, terkait permintaan maaf kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan sudah dilakukan serta di halaman resmi mereka. Saya pikir ya sudah selesai,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, Kamis (21/12/2023).

    Menurutnya, dua baliho milik paslon Capres-Cawapres tersebut tidak ada kaitannya dengan institusi Polri. Pihaknya berharap sinergi dengan jajaran Polri dapat terus terjaga untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024. Evaluasi dilakukan pasca kejadian tersebut, lanjut Dody, petugas Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga diimbau agar melaksanakan tindakan sesuai prosedur.

    “Karena sekali lagi, pedoman kita adalah undang-undang yang itu harus kita laksanakan. Ini bagian langkah-langkah antisipasi ketika kita disoal dihadapan hukum. Miskomunikasi di antara pihak kedua dalam hal ini tim kampanye paslon yang berhubungan dengan pihak ketiga atau vendor. Artinya dalam hal ini Kepolisian tidak tahu-menahu terhadap itu dan sudah selesai,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur meminta kepada Kapolda Jawa Timur untuk meminta maaf secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Menyusul cuitan akun resmi Humas Polda Jatim di twitter pada, Selasa (19/12/2023) kemarin

    Dalam cuitan tersebut, Humas Polda Jatim merespon pertanyaan dari masyarakat atas keberadaan Alat Peraga Kampenye (APK) yang dipasang di wilayah hukum Polres Mojokerto. Dalam isi cuitan tersebut Kapolres Mojokerto telah mengklarifikasi jika pemasangan baliho paslon dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan sudah dibongkar.

    Ini setelah, dua baliho Alat Peraga Kampanye (APK) milik dua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) mendapat peringatan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto sebelumnya. Ini menyusul pemasangan baliho ATK berada di atas pos polisi.

    Baliho APK bergambar pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran berukuran besar dipasang di atas Pos 905 Pacing Satlantas Polres Mojokerto. Sementara bahilo APK dengan ukuran yang sama milik pasangan nomor urut 1, Anies-Muhaimin terpasang di atas Pos Pantau Pekukuhan Satsamapta Polres Mojokerto. [tin/kun]

  • Polres Sumenep Amankan Nataru di Kepulauan

    Polres Sumenep Amankan Nataru di Kepulauan

    Sumenep (beritajatim.com) – Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko mengatakan akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan komunitas masyarakat perairan, untuk mendukung kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Kabupaten Sumenep punya wilayah kepulauan yang cukup banyak. Strategi kami untuk pengamanan apabila ada kegiatan di pulau terpencil adalah bekerja sama dengan komunitas masyarakat perairan seperti nelayan,” katanya.

    Hal itu disampaikan Kapolres Sumenep, usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2023, Kamis (21/12/2023) di halaman Mapolres.

    “Untuk personel yang kami libatkan dalam pengamanan Nataru sebanyak 215 orang. Nanti akan di back up anggota TNI dan instansi samping seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD, serta stakeholder lainnya,” papar Kapolres.

    Apel gelar pasukan Ops Lilin Semeru 2023

    Namun menurutnya, untuk menjaga kondusifitas dan keamanan, pihaknya memerlukan kerja sama dengan semua pihak, termasuk masyarakat.

    “Apalagi untuk wilayah kepulauan. Kami perlu merangkul para nelayan, bekerja sama memperlancar transportasi. Pemkab yang menyediakan sarana dan prasarana, agar petugas kami bisa menjangkau pulau-pulau kecil,” ujarnya.

    Kapolres menambahkan, perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2024, sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi.

    “Karena itu, kami telah memetakan permasalahan Kamseltibcarlantas dan Kamtibmas yang harus diwaspadai. Polri bersama stakeholder terkait, telah menerbitkan SKB, yang memuat tentang pembatasan operasional, angkutan barang, penerapan rekayasa lalu-lintas dan pengendalian arus lalu lintas,” paparnya. [tem/but]

  • Kejari Blitar Komitmen Berantas Politik Uang di Pemilu 2024

    Kejari Blitar Komitmen Berantas Politik Uang di Pemilu 2024

    Blitar (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar menyatakan komitmen penuh untuk memberantas praktik politik uang di Pemilu 2024. Kejari Blitar tidak akan segan melakukan penindakan jika ditemukan praktik politik uang pada Pemilu 2024 mendatang.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Blitar, Prabowo Saputro, Kamis (21/12/23). Ia mengatakan bahwa potensi praktik politik uang di Pemilu 2024 di Kota dan Kabupaten Blitar sangat kecil.

    “Insya Allah tidak ada (politik uang), kita usaha sama-sama,” kata Prabowo.

    Kejari Blitar sendiri telah membentuk tim khusus untuk menangani pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Tim tersebut terdiri dari jaksa, penyidik, dan intelijen.

    “Kita kan juga masuk dalam Gakkumdu kita tergabung disitu dalam rangka menindak jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu,” imbuhnya.

    Kejari Blitar pun akan membuka seluas-luasnya pintu aduan dari masyarakat. Diharapkan dengan begitu masyarakat yang mengetahui adanya praktik politik uang pada Pemilu 2024 mendatang bisa segera ditindaklanjuti.

    “Kita sependapat Pemilu 2024 ini tidak ada money politik, dan semoga damai dan jaga netralitas,” tegasnya.

    Politik uang sendiri sebetulnya bukan menjadi hal yang tabu lagi di masyarakat. Setiap pemilu isu politik uang selalu beredar di masyarakat. Entah benar atau tidak namun masyarakat sudah mengetahui tentang politik uang dan Pemilu.

    Kejaksaan Negeri Blitar berharap bahwa komitmennya untuk memberantas politik uang di Pemilu 2024 mendatang dapat diwujudkan. Dengan demikian, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas. [owi/beq]

  • Arak dan Tuak Dimusnahkan Forkopimda Lamongan

    Arak dan Tuak Dimusnahkan Forkopimda Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Forkopimda Lamongan memusnahkan barang bukti arak dan tuak dari hasil cipta kondisi yang digelar Polres Lamongan selama 24 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), di Alun-Alun Lamongan, Kamis (21/12/2023).

    Adapun barang bukti yang dimusnahkan itu yakni 2.500 liter minuman keras berbagai jenis, mulai dari 686,5 liter arak, 1.456,5 liter tuak, 81 botol anggur merah, hingga 190 ban botol minuman bir. Terdapat pula 817 kenalpot brong yang turut dimusnahkan.

    Kegiatan pemusnahan barang bukti ini dihadiri oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Kapolres Lamongan AKBP Yakhob Silvana Delareskha, Dandim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, serta jajaran Forkopimda Lamongan lainnya.

    Menurut AKBP Yakhob, pemusnahan terhadap barang bukti ini dilakukan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, lancar dan tanpa kebisingan saat momen Nataru.

    “Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan Polres Lamongan mulai tanggal 27 November hingga 20 Desember 2023,” kata AKBP Yakhob, usai Apel Gelar Operasi Lilin Semeru 2023, di Alun-alun Lamongan.

    Pemusnahan barang bukti hasil cipta kondisi yang digelar Polres Lamongan jelang libur Nataru, di Alun-Alun Lamongan.

    Selain itu, Yakhob menuturkan, ke depan Polres Lamongan tidak hanya menindak kendaraan roda dua saja, melainkan juga roda empat yang tidak sesuai standar.

    “Kami juga masih melaksanakan penindakan lagi sampai tahun baru, dan juga kita nanti akan menertibkan juga kendaraan-kendaraan roda empat yang membisingkan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang bertindak sebagai pembina Apel Gelar Operasi Lilin Semeru bahwa operasi ini bukan sekadar momen tahunan saja. Operasi ini harus tetap dipersiapkan sebaik mungkin, guna memastikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat.

    “Natal dan tahun baru ini rutinitas, tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi pasukan, dan distribusi bahan pokok,” kata Bupati Yuhronur saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    “Hal tersebut penting karena momen nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat,” tambahnya.

    Dijelaskan oleh Bupati Yuhonrur, Operasi Lilin Semeru 2023 bersamaan dengan masa kampanye Pemilu 2024. Oleh sebab itu, segala bentuk pengecekan dan persiapan personil maupun sarpras yang digunakan selama pelaksanaan operasi harus disiapkan sebaik mungkin agar berjalan optimal.

    Pihaknya merinci, terdapat 314 personil gabungan dari Polres Lamongan (158 personil), TNI Kodim 0812 Lamongan (30 personil), Satpol PP Lamongan (30 personil), Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan (30 personil) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan (30 personil).

    Kemudian Detasemen Polisi Militer atau Denpom (6 personil), Garnisun (6 personil), Senkom (6 personil), dan Damkar (6 personil).

    Seluruh personil itu disebar untuk melakukan pengamanan di 4 pos pengamanan (pos pam) yakni Pospam Pasar Babat, Pospam Alun-Alun, Pospam Plaza Lamongan, Pospam WBL, satu pos pelayanan (pos yan) di Terminal Lamongan, 2 pos pantau, serta daerah rawan laka, rawan kemacetan, rawan Gar, dan tempat ibadah.

    Lebih lanjut, Yuhronur meminta kepada jajaran keamanan untuk melaksanakan patroli guna mencegah tindak kejahatan pelaksanaan ibadah Natal dengan mendeteksi dini dan straigh ancaman terorisme.

    “SKB (surat keputusan bersama) yang memuat tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, dan pengendalian arus lalu lintas, penyeberangan laut dan menduga perjalanan, ini harus dipahami dan diimplementasikan secara tepat di lapangan. Khusus pada lokasi dan jalur menuju objek wisata jangan sampai terjadi kemacetan,” pungkasnya. [riq/but]

  • Komitmen AKBP Jazuli Dani Iriawan sebagai Kapolres Pamekasan

    Komitmen AKBP Jazuli Dani Iriawan sebagai Kapolres Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan komitmen menjaga stabilitas serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban (harkamtibmas) di wilayah hukum Polres Pamekasan.

    Hal tersebut disampaikan sesuai Apel Kesatuan dalam rangka serah terima jabatan bersama AKBP Satria Permana, di Mapolres Pamekasan, Jl Stadion 81 Pamekasan, Senin (18/12/2023).

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, AKBP Jazuli Dani Irawan juga komitmen meneruskan berbagai program yang sudah digagas pada masa kepemimpinan AKBP Satria Permana, saat menjabat sebagai Kapolres Pamekasan.

    “Pertama kami ingin menyampaikan bahwa kami akan meneruskan program yang sudah dilaksanakan sebelumnya (dibawah kepemimpinan AKBP Satria Permana), semoga kami bisa mengemban amanah ini dengan baik,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan.

    Terlebih prosesi serah terima jabatan di lingkungan institusi korp baju cokelat, juga bersamaan dengan momentum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sudah memasuki tahapan masa kampanye.

    Kondisi tersebut tentunya akan menjadi tantangan tugas tersendiri, khususnya bagi para petinggi di lingkungan Polres Pamekasan, tidak terkecuali bagi Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan.

    “Komitmen lainnya, kami juga akan terus menjaga stabilitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten Pamekasan, apalagi saat ini sudah memasuki tahapan Pemilu 2024,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga sangat berharap dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya para stakeholder di Pamekasan.

    “Tentu kami tidak bisa bekerja optimal tanpa dukungan dari masyarakat, sehingga support dan dukungan sangat kami harapkan dalam rangka mewujudkan situasi aman dan kondusif, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu mendatang,” pungkasnya.

    Prosesi serah terima jabatan antara AKBP Satria Permana dan AKBP Jazuli Dani Iriawan juga dihiasi dengan tradisi pedang pora, termasuk sambutan dengan musik tradisional khas Madura, yakni musik daul. [pin/ted]

  • Polda Jatim Antisipasi 5 Daerah Rawan Konflik di Pemilu 2024

    Polda Jatim Antisipasi 5 Daerah Rawan Konflik di Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Irjen Pol Imam Sugianto, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jatim Inspektur Jenderal Polisi menyebutkan ada lima daerah sangat rawan pada Pemilu 2024. Lima daerah tersebut dipetakan sangat rawan berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019.

    Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Pasuruan.

    Imam menyebut, pihaknya akan melakukan antisipasi dengan memperbanyak pasukan di lima lokasi yang dinilai rawan. Menurutnya, sejarah konflik di tiap pemilu yang pernah terjadi di lima daerah tersebut telah terinventarisasi sebagai bekal untuk melakukan pengamanan di tahun 2024.

    “Kejadian-kejadian yang terinvetarisasi pada pemilu tahun-tahun sebelumnya mudah-mudahan bisa kita eliminasi di 2024. Paling tidak dengan kejadian-kejadian pada pemilu sebelumnya, kami bisa imbau agar masyarakat tidak melakukan provokasi,” katanya.

    Pengamanan juga sedang dilakukan dengan gencar melakukan rapat koordinasi dengan forkopimda dan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di lima daerah tersebut menjelang Pemilu 2024. [uci/beq]