Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?

    Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritik terhadap pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.

    Ia mengatakan bansos dibagikan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak berkaitan dengan politik.

    “Jadi itu lah kalau sekarang orang bagi-bagi sembako presiden orang terus ribut. Padahal menurut saya ngapain sih ribut?,” katanya dalam Political Show Podcast CNN Indonesia, Rabu (7/2).

    “Ada bansos ribut. Enggak ada bansos ribut. Lebih bagus ada bansos ribut dikit ya sudah,” katanya.

    Terkait cara pendistribusiannya, Luhut mengatakan tidak masalah jika bansos dibagikan dengan cara dirapel. Menurutnya, tidak ada aturan yang mempermasalahkan hal tersebut.

    Ia juga mengatakan anggaran bansos sudah disetujui DPR.

    “Semua yang ngoceh-ngoceh itu ada perwakilannya di DPR kan? Ya sudah,” katanya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bansos, baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    BLT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret. Nantinya, pencairan bansos tunai untuk tiga bulan itu bakal dirapel di depan, tepatnya pada Februari.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos BLT ini dibiayai APBN dengan anggaran Rp11,25 triliun.

    Sementara, bantuan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah diperpanjang sampai Juni 2024, dari awalnya hanya sampai Maret.

    (fby/sfr)

  • BKN Ancam Potong Tunjangan Kinerja PNS Tak Netral di Pilpres 25 Persen

    BKN Ancam Potong Tunjangan Kinerja PNS Tak Netral di Pilpres 25 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak netral di Pilpres 2024 diancam kena potongan tunjangan kinerja (tukin) 25 persen.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan pihaknya sudah menerima 47 laporan pelanggaran netralitas PNS hingga 31 Januari 2024. Ada 42 pelanggaran disiplin dan 5 lainnya berupa dugaan melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh kementerian/lembaga (K/L) yang masuk dalam satuan tugas atau Satgas Netralitas ASN, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN); Kementerian PANRB; Kementerian Dalam Negeri; Bawaslu; dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ucap Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Nanang Subandi dalam keterangan resmi, Jumat (2/2).

    Jenis pelanggaran netralitas disiplin ASN yang dilaporkan, antara lain pemberian dukungan kepada pasangan calon (paslon) tertentu, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, sampai dengan ikut sebagai peserta kampanye paslon.

    Sedangkan jenis pelanggaran netralitas kode etik, seperti membuat postingan dukungan kepada paslon, likes/comment/share paslon tertentu, memasang spanduk, hingga menghadiri deklarasi paslon tertentu.

    Nanang merinci dua sanksi utama pelanggaran disiplin ASN dalam Pilpres 2024. Pertama, hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan.

    Kedua, hukuman disiplin berat. Sanksinya bisa berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

    “Sementara itu, sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS,” jelas BKN.

    BKN mengatakan aduan yang masuk masih berpotensi bertambah selama proses Pemilu 2024 berlangsung.

    (skt/agt)

  • IHSG Diproyeksi Bergerak Datar Jelang Libur Panjang

    IHSG Diproyeksi Bergerak Datar Jelang Libur Panjang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak konsolidasi pada perdagangan Rabu (7/2) ini. Jelang libur panjang pekan ini, pergerakan harga cenderung datar.

    Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukan kondisi netral.

    “Berdasarkan indikator MACD (moving average convergence divergence) dalam kondisi netral,” ucap Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

    Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support 6.931 dan resistance 7.422 hari ini.

    Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG menguat. Menurutnya, pergerakan indeks saham bakal ditopang oleh jelang pelaksanaan Pemilu 2024 di pekan depan.

    William menilai pesta demokrasi akan melahirkan sosok pemimpin baru untuk kemajuan Indonesia di periode ke depan.

    “Hal ini juga menjadi salah satu sentimen positif yang dapat mendongkrak IHSG hingga jangka panjang,” ucapnya.

    William memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 7.123 dan resistance 7.272 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni KLBF, ASII, UNVR, TLKM, HMSP, BINA, HMSP, ICBP, dan INDF.

    IHSG ditutup menguat 48,79 poin atau 0,68 persen ke level 7.247 pada perdagangan Selasa (6/2) kemarin.

    Investor melakukan transaksi sebesar Rp8,94 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,14 miliar saham.

    (mrh/pta)

  • Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

    Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.

    Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.

    Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.

    “Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani. Tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi, begitu,” kata Faisal  dalam Diskusi Publik Indef Atas Debat Kelima Pilpres di Jakarta, Senin (5/2).

    “Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal.

    Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

    Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.

    “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

    Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

    Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

    “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

    (mrh/agt)

  • Faisal Basri soal ‘Gempuran’ Bansos: Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat

    Faisal Basri soal ‘Gempuran’ Bansos: Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyebut gelontoran bantuan sosial (bansos) yang saat ini getol disalurkan pemerintah merupakan simbol kegagalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyejahterakan masyarakat.

    Faisal menuturkan anggaran bansos saat ini kian meningkat. Bahkan, alokasinya lebih besar dibanding saat era pandemi covid-19.

    Menurutnya, semakin banyak bansos, berarti masyarakat rentan makan banyak.

    “Jadi Jokowi ternyata gagal menyejahterakan rakyat Indonesia, buktinya makin banyak orang yang menerima bansos. Yang nganggur, yang di-PHK, yang gagal panen, yang pupuknya kurang, dan sebagainya,” kata Faisal dalam diskusi publik Indef ‘Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres’ di Jakarta, Senin (5/2).

    Ia menambahkan bahwa masyarakat rentan makin bertambah. Lagi-lagi hal itu tercermin dari bansos yang kian banyak diguyurkan pemerintah.

    Di sisi lain, ia prihatin para capres, khususnya nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo, tidak ada yang berani mengatakan hal tersebut. Menurut Faisal, para capres itu takut elektabilitasnya turun jika berani mengatakan Jokowi gagal.

    “Padahal ini digembar-gemborkan oleh (capres) nomor 01 dan 03, tapi enggak keluar karena takut konsekuensi menyerang Jokowi tidak populer, di medsosnya negatif, itu dia,” tutur Faisal.

    Sementara itu, Jokowi buka-bukaan soal alasan menggelontorkan banyak bantuan sosial alias bansos belakangan ini.

    Ia berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.

    Jokowi membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu. Sekadar informasi, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming maju menjadi cawapres, mendampingi capres Prabowo di Pilpres 2024.

    “(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023),” ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

    “Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” terang Jokowi.

    Jokowi menggelontorkan banyak bansos jelang Pilpres dan Pileg 2024. Salah satu bansos teranyar yakni Bantuan Langsung Tunai Rp200 per bulan. Bantuan uang tunai ini diberikan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret, tetapi dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Bansos lain; BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan yang diberikan November dan Desember 2023 dan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan.

    Jokowi menyebut pemberian bansos sudah melalui persetujuan DPR.

    “Itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu,” ujarnya.

    (mrh/pta)

  • Faisal Basri Duga Para Menteri Jokowi ‘Tersandera’ hingga Batal Mundur

    Faisal Basri Duga Para Menteri Jokowi ‘Tersandera’ hingga Batal Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju belum mau mundur karena ada pihak yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.

    Faisal sebelumnya menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Basuki Hadimuljono.

    Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati.

    “Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani. Tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi. Gitu,” kata Faisal di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (5/2).

    Ia mengatakan tim yang datang itu lantas ‘menyandera’ para menteri agar tidak mundur. Caranya, dengan mengungkit kasus hukum pada yang bersangkutan.

    “Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal.

    Faisal sebelumnya mengatakan Sri Mulyani, Basuki, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di istana.

    “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

    Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

    Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

    “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

    (mrh/pta)

  • Anies Sindir Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi

    Anies Sindir Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung persoalan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanye pilpres 2024.

    Hal itu ia ungkapkan dalam dalam debat jilid lima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (4/2).

    Mulanya, Anies mengklaim jutaan rakyat Indonesia ingin perubahan. Banyak masyarakat yang bekerja kerja keras dengan kemampuan sendiri, bukan didanai pemerintah.

    Kendati, pihaknya berjanji bakal memastikan hidup rakyat tetap sehat hingga tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Namun, jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan, tetap harus dibantu.

    Anies lantas mengingatkan bahwa bansos bukan kepentingan pihak yang memberi, melainkan kepentingan pihak yang menerima.

    “Bila butuh diberikan bansos sesuai kebutuhan, (bansos) bukan kepentingan yang memberi, tapi yang diberi. Dijaga budaya dan etikanya dijaga, kita ingin persatuan karena ditopang keadilan,” ujar Anies.

    Sebelumnya, Jokowi getol membagikan bansos. Belakangan, Jokowi merilis bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

    “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    KPU menyelenggarakan debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu malam (4/2) di Jakarta Convention Center (JCC). Ini juga merupakan debat terakhir yang dihelat KPU.

    Pada debat kelima, para calon presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

    Tema kali ini seputar kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), inklusi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi.

    Debat terdiri dari enam segmen. Dipandu oleh dua moderator yang merupakan jurnalis TV One, yaitu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.

    (mrh/sfr)

  • Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

    Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

    “Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

    “Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

    Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

    Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

    “Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

    Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR,” kata Ani.

    “Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua,” tandas sang Bendahara Negara.

    (skt/sfr)

  • Menaker: Buruh Kerja di Hari Pemilihan Suara Berhak atas Upah Lembur

    Menaker: Buruh Kerja di Hari Pemilihan Suara Berhak atas Upah Lembur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut karyawan yang bekerja pada 14 Februari 2024, atau hari pencoblosan Pemilu 2024 berhak mendapatkan uang lembur.

    Hak itu ia atur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

    Dalam edaran yang diterbitkan Ida pada 26 Januari lalu tersebut, hak dapat uang lembur itu terdapat dalam poin ketiga.

    “Pekerja/ buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemilihan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lain yang biasa diterima pekerja atau buruh yang dipekerjakan pada hari libur,” kata Ida seperti dikutip dari edaran itu.

    Selain hak uang lembur, Ida melalui edaran itu juga mengatur kewajiban pengusaha untuk memberikan hak bagi pekerja mereka untuk menggunakan hak pilih.

    “Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya,” katanya.

    (agt/agt)

  • Blak-blakan Sri Mulyani soal Guyuran Banyak Bansos Jelang Pemilu

    Blak-blakan Sri Mulyani soal Guyuran Banyak Bansos Jelang Pemilu

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan soal banyaknya guyuran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 ini. 

    Ia mengungkapkan pada 2024 ini pemerintah menggelontorkan anggaran bansos  Rp493,5 triliun. Anggaran ini naik Rp20,5 triliun dibanding 2023 kemarin.

    Ia mengatakan bansos digelontorkan karena APBN digunakan pemerintah sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.

    Bansos sendiri merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga komoditas bahan pokok yang terjadi belakangan ini.

    Ia mengatakan gelontoran bansos itu pun tak diputuskan pemerintah sendiri. Gelontoran diberikan atas persetujuan DPR.

    “Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).

    Ia mengatakan mengatakan intervensi APBN dalam membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga pangan tidak hanya melalui bansos.

    Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada 2023 dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

    “Ini termasuk berbagai program untuk ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, juga pengemabangan sentra produksi,” katanya.

    Presiden Jokowi gencar memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat jelang Pemilu 2024.

    Infografis Melihat Aliran Dana APBN Rp1.060 Triliun untuk Subsidi Hingga Bansos. (CNNIndonesia/Daffa Damanik).

    Berikut daftar bansos Jokowi itu:

    1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) pangan

    Bansos berupa uang tunai Rp200 ribu per bulan per keluarga untuk periode Januari, Februari, Maret. Dicairkan sekaligus Rp600 ribu pada Februari 2024. Anggarannya Rp11,2 triliun dengan sasaran 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    2. Bansos Beras 10 Kg

    Bansos beras diberikan ke 22 juta KPM sampai Juni 2024. Setiap bulan, per keluarga mendapatkan 10 kg beras.

    3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    Bansos berupa uang tunai Rp200 ribu per bulan. Diberikan setiap dua bulan sekaligus atau Rp400 ribu sekali pencairan.

    Program ini berjalan sampai Desember 2024. Penyalurannya dibagi menjadi 6 tahapan atau cair 2 bulan sekali.

    4. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Bansos PKH diberikan setiap kuartal kepada 20 juta KPM. Besaran bansosnya beragam untuk setiap program:

    – PKH Kesehatan Rp3 juta per tahun. Diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita.

    – PKH pendidikan Rp900 per tahun untuk SD, lalu Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, kemudian Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

    – PKH lansia Rp2,4 juta per tahun. Bansos diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun. Nilainya sama untuk penyandang disabilitas.

    (mrh/sfr)