Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Tutup Masa Sidang DPR, Puan Singgung Sengketa Pemilu

    Tutup Masa Sidang DPR, Puan Singgung Sengketa Pemilu

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR. Dalam kesempatan tersebut, Puan pun menyinggung tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024 yang telah selesai dilaksanakan dan tengah memasuki tahapan Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu.

    Dia menegaskan, penanganan Perselisihan Hasil Pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dan memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan Pemilu yang bermartabat sesuai amanat konstitusi.

    “Setiap peserta pemilu, dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Puan.

    Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2024). Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi 3 wakil ketua DPR yakni Lodewijk F. Paulus, Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Di sisi lain, Puan menyampaikan mengenai DPR yang telah melanjutkan pembahasan terhadap 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I. DPR RI bersama dengan Pemerintah juga telah menyetujui 2 RUU untuk menjadi Undang-Undang (UU) dan menetapkan 27 RUU menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

    “DPR RI juga melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun 2023 sekaligus memantau pelaksanaan APBN Tahun 2024 yang telah berjalan selama satu triwulan,” kata politikus PDIP tersebut. [hen/aje]

  • Partisipasi Pemilih di Jember dalam Pemilu 2024 Meningkat 4 Persen

    Partisipasi Pemilih di Jember dalam Pemilu 2024 Meningkat 4 Persen

    Jember (beritajatim.com) – Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun ini di Kabupaten Jember, Jawa Timur, meningkat kurang lebih empat persen dibandingkan pemilihan umum lima tahun sebelumnya.

    Tingkat kehadiran pemilih pada Pemilihan Umum 2019 sekitar 75 persen dari Daftar Pemilih Tetap 1.832.142 orang pemilih.”Pada Pemilu 2024 menjadi 79 persen dengan Daftar Pemilih Tetap 1.972.216 orang,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jember Sigit Akbari, dalam acara buka puasa bersama antara bupati dengan pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).

    Sigit menegaskan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun ini mengindikasikan tumbuh berkembangnya kehidupan demokrasi di Jember. “Kualitas demokrasi tersebut hendaknya tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan,” katanya.

    Sejumlah upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, menurut Sigit, antara lain menyosialisasikan pemilu secara intensif sebanyak 20 kali. Sasarannya adalah sejumlah wilayah di kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi cukup rendah pada Pemilu 2019.

    “Sosialisasi pemilu juga ditujukan kepada pemilih pemula, mengingat jumlahnya pada Pemilu 2024 berkisar pada 30 – 40 persen,” kata Sigit.

    Upaya lainnya adalah peningkatan jumlah pemberian hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar 100 persen pada tahun anggaran 2023. “Salah satu item yang harus diprioritaskan oleh partai politik adalah penganggaran pada aspek pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai. Jadi tidak hanya kepada calon legislatif, tapi juga kepada internal dan masyarakat sehingga partisipasi politik meningkat,” kata Sigit.

    Usai acara, Bupati Hendy Siswanto mengatakan, peningkatan partisipasi tersebut istimewa. “Artinya warga Jember semakin teredukasi. Ini pesta demokrasi. Naik tapi aman. Ini kan keren. Kalau naik tapi tidak aman kan tidak bagus,” katanya.

    Tinggal dua agenda pemilu lagi yang akan dihadapi pemilih di Jember, yakni pemilihan bupati dan pemilihan gubernur yang akan digelar serentak. “Pilkada lebih sensitif tapi lebih mudah (penanganannya), karena orang dalam sendiri, tidak ada orang luar (Jember). Pesertanya pun tidak banyak. Tidak mungkin yang ikut pilkada puluhan orang. Paling banyak tiga atau empat pasangan calon kepala daerah dan wakilnya,” kata Hendy. [wir]

  • 7 Parpol Terancam Tak Dapat Kursi di DPRD Bojonegoro dalam Pemilu 2024

    7 Parpol Terancam Tak Dapat Kursi di DPRD Bojonegoro dalam Pemilu 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dari 18 partai politik (parpol) yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak semua mendapat kursi di legislatif. Seperti 7 parpol di Kabupaten Bojonegoro ini terancam tidak memperoleh kursi dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 DPRD Kabupaten Bojonegoro.

    Perhitungan 7 parpol yang berpotensi tidak mendapat kursi di DPRD Bojonegoro itu masih sementara. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro hingga saat ini belum melakukan penetapan.

    Ke tujuh parpol itu yakni, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Ummat.

    Sedangkan, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara masing-masing parpol dalam Pemilu 2024, khususnya untuk pemilu calon legislatif DPRD Kabupaten Bojonegoro kursi terbanyak diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 13 kursi dengan jumlah suara 185.932 suara.

    Sementara perolehan kursi untuk partai lainnya yaitu, Partai Gerindra diperkirakan akan memperoleh 8 kursi dengan perolehan 118.456 suara. Disusul PDIP diperkirakan akan memperoleh 6 kursi dengan perolehan 81.849 suara, Partai Golkar (83.500 suara) dan Partai Demokrat (82.665 suara) diperkirakan akan memperoleh 5 kursi.

    Selanjutnya PAN (47.697 suara) dan PPP (30.037suara) masing-masing diperkirakan akan memperoleh 3 kursi; PKS (54.851 suara), Partai Hanura (28.688 suara), dan PBB (39.987 suara) masing-masing diperkirakan akan memperoleh 2 kursi; dan terakhir Partai Nasdem (39.391 suara) diperkirakan akan memperoleh 1 kursi. [lus/ian]

  • Perawat RSUD Smart Pamekasan Dinyatakan Langgar Undang-Undang ASN

    Perawat RSUD Smart Pamekasan Dinyatakan Langgar Undang-Undang ASN

    Pamekasan (beritajatim.com) – Salah satu perawat RSUD dr Slamet Martowardojo Pamekasan, Halimi dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Hal tersebut tidak lepas karena tindakannya menjadi saksi partai politik (parpol) dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

    Tindakan tersebut secara pasti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN, di mana seorang ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

    “Perawat berstatus ASN di RSUD Smart Pamekasan, atas nama Halimi sudah kita mintai keterangan dan klarifikasi soal tindakannya menjadi saksi salah satu parpol saat rekapitulasi Pemilu 2024 di kecamatan Palengaan,” kata Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Umbara Tirta Firdaus, Selasa (2/4/2024) malam.

    Klarifikasi tesebut dilakukan di Kantor Bawaslu Pamekasan, Jl Trunojoyo Pamekasan, Senin (1/4/2024) kemarin. “Hasil klarifikasi, yang bersangkutan memenuhi unsur telah menguntungkan salah satu pihak peserta pemilu,” ungkapnya.

    “Sementara ASN semestinya harus netral dari kepentingan politik, sehingga yang bersangkutan berpotensi masuk katagori pelanggaran disiplin berat,” sambung pria yang akrab disapa Sukma.

    Tidak hanya itu, beberapa sanksi juga berpotensi didapat yang bersangkutan, mulai dari penurunan pangkat hingga pemberhentian sebagai ASN. “Nanti bukti-bukti maupun hasil penanganan kami terkait perkara ini, kita kirim ke Komisi ASN di Jakarta,” pungkasnya. [pin/but]

  • Gerindra Pasuruan Kuasai Parlemen, Rusdi Sutejo Menguat di Bursa Pilbup 2024

    Gerindra Pasuruan Kuasai Parlemen, Rusdi Sutejo Menguat di Bursa Pilbup 2024

    Pasuruan (beritajatim.com) – Raihan kursi terbanyak kedua di DPRD Kabupaten Pasuruan membuka peluang besar bagi Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi Pilbup 2024.

    Dengan modal 12 kursi, partai besutan Prabowo Subianto ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung calon bupati (cabup) sendiri.

    Rusdi Sutejo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, saat ini menjadi satu-satunya nama yang mencuat dalam bursa cabup internal Gerindra. Dorongan bagi Rusdi untuk maju merebut Gedung Maslahat (sebutan kantor bupati) semakin gencar disuarakan oleh sayap partai.

    Rusdi Sutejo mengakui bahwa hasil pemilu 2024 memberikan daya tawar tinggi bagi Gerindra di Kabupaten Pasuruan. Kemenangan telak Prabowo-Gibran di 24 kecamatan, serta perolehan kursi signifikan di parlemen daerah, menjadi poin plus bagi Gerindra.

    “Partai sudah memberikan restu bahwa Gerindra Kabupaten Pasuruan harus mencalonkan kadernya sendiri,” kata Rusdi.

    Rusdi menyatakan siap maju sebagai bacabup jika ditugaskan oleh partai. “Sebagai kader, kami harus siap diperintahkan di mana pun,” ujarnya.

    Meskipun Gerindra memiliki modal kuat untuk maju tanpa koalisi, Rusdi tetap membuka diri untuk menjalin komunikasi dengan partai lain. “Kami sangat membuka diri,” katanya.

    Menurutnya, pembangunan daerah bukan lagi menjadi kepentingan elektoral, melainkan memerlukan kolaborasi banyak pihak. “Ketika bicara Pasuruan, saya melihat perlu percepatan di berbagai bidang supaya kemajuan daerah lebih tampak dan dirasakan masyarakat. Dan itu bisa dilakukan dengan kolaborasi,” kata Rusdi. (ada/ted)

  • Bawaslu Sidoarjo Serahkan Santunan Keluarga Panwas Meninggal

    Bawaslu Sidoarjo Serahkan Santunan Keluarga Panwas Meninggal

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo menyerahkan santunan sebesar Rp36 juta kepada keluarga almarhum Moh. Irwan yang meninggal dunia saat menjadi pengawas kelurahan/desa Magersari pada Pemilu 2024 lalu.

    Selain santunan, Bawaslu yang juga didampingi Panwascam Sidoarjo kota itu juga menyerahkan bantuan biaya permakaman sebesar Rp10 juta yang diterima langsung oleh Sri Rahayu, istri almarhum.

    Penyerahan bantuan itu diserahkan langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Anditya Sentana Maulana didamping Panwascam Kota Sidoarjo.

    Anditya mengungkapkan pemberian santunan ini sesuai yang diamanatkan Bawaslu RI, manakala ada anggota pengawas ad-hoc yang mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia saat bekerja untuk diberikan santunan.

    “Hari ini, kami salurkan bantuan kepada ahli waris dari Bapak Irwan yang meninggal saat menjadi pengawas pemilu saat itu. Mudah-mudahan santunan ini dapat membantu meringankan beban keluarga,” ujar Anditya usai penyerahan santunan Selasa, (2/4/2024).

    Selain itu, santunan tersebut juga sebagai wujud penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi almarhum selama menjadi pengawas pemilu. Anditya merinci santunan yang diberikan berupa uang senilai Rp 36 juta dan bantuan permakaman senilai Rp10 juta.

    “Berdasarkan data yang sudah kami verifikasi sampai saat ini cuma ada satu anggota kami yang dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan untuk anggota yang mengalami kecelakaan ringan dan berat masih dilakukan verifikasi,” jelasnya.

    Adapun faktor yag menyebabkan almarhum meninggal dunia, lanjut Anditya berdasarkan data yang diterima dari RS karena faktor kelelahan pasca melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, almarhum juga memiliki riwayat medis sebelumnya.

    Sementara, Sri Rahayu istri almarhum Moh. Irwan menyampaikan terima kasih baik kepada Bawaslu Sidoarjo maupun Panwascam Sidoarjo kota atas penghargaan yang diberikan kepada almarhum.

    Dengan harapan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat untuk ke depannya. “Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat,” tutup Sri Rahayu. [isa/beq]

  • Pertemuan Mega-Prabowo, Said PDIP: Sabar Tunggu Proses di MK

    Pertemuan Mega-Prabowo, Said PDIP: Sabar Tunggu Proses di MK

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, MH Said Abdullah meminta semua pihak agar menunggu dengan sabar pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Capres terpilih Prabowo Subianto yang rencananya direalisasikan, setelah sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    “Kita bersabar karena kita menunggu proses MK seperti apa. Jangan buru-buru,” tegasnya kepada wartawan di kantor DPD PDIP Jatim, Minggu (31/3/2024).

    Said menerangkan, hubungan antara PDI Perjuangan dan Gerindra tidak ada masalah. Sehingga, pertemuan antara kedua ketua umum partai politik ini sangat cair.

    “Ibu Mega sebagai pemenang pileg, Bapak Prabowo Subianto sebagai pemenang pilpres. Insya Allah jauh sebelum pertemuan itu nantinya akan didahului pertemuan oleh Mbak Puan Maharani nanti setelah keputusan MK,” pungkasnya didampingi Sri Untari Bisowarno, Sekretaris DPD PDIP Jatim. [tok/aje]

  • Pemilu Panen 6 Kursi, Golkar Jember Percaya Diri Sentil Bupati Hendy

    Pemilu Panen 6 Kursi, Golkar Jember Percaya Diri Sentil Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Hasil pemilihan umum rupanya mendongkrak kepercayaan diri legislator Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Holil Asyari, salah satu legislator, mengeluarkan kritiknya kepada Bupati Hendy Siswanto.

    “Saya memberanikan diri ngomong karena Golkar sudah dapat enam kursi. Kalau selama ini cuma dua kursi, saya tidak berani ngomong. Kalau sudah enam kursi, saya berani ngomong,” kata Holil, saat menginterupsi sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Golkar memperoleh kenaikan kursi tiga lipat dalam Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019. Holil adalah legislator Golkar paling senior di DPRD Jember, karena sudah menjabat sejak 2009.

    Dalam pernyataannya, Holil Asyari mempertanyakan kesan wah yang dimunculkan Bupati Hendy terhadap 94 prestasi Pemkab Jember sepanjang 2023. Daftar prestasi itu disebutkan Hendy dalam nota pengantar LKPJ yang dibacakan di hadapan sidang paripurna parlemen.

    “Kalau memang Jember betul-betul mendapatkan penghargaan yang hebat dari pusat, kenapa kok terjadi penurunan dana transfer dari pusat, sehingga APBD Jember dari tahun ke tahun menurun?” kata Holil

    Penurunan dana transfer dari pusat ini, menurut Holil, perlu dikupas lebih jauh dibandingkan sederet penghargaan yang diperoleh Pemkab Jember. “Penghargaan itu sepertinya wah, tapi sebenarnya APBD Jember masih kurang dirasakan masyarakat. Maka perlu kita evaluasi,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo tak ketinggalan menginterupsi jalannya sidang untuk mengingatkan pelaksanaan rekomendasi LKPJ tahun-tahun sebelumnya dari DPRD Jember.

    Edi mencontohkan penanganan pengangguran. “Saya sebagai warga Jember merasa malu, karena ini pernah dideklarasikan dalam pembahasan APBD 2023, bahwa untuk menekan pengangguran pasca pandemi Covid, ada program Jember Berteman. Ini mendapat apresiasi luar biasa. Tapi ternyata pada 2023 sama sekali tidak terlaksana,” katanya.

    Edi juga menyentil integrasi penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data penerima bantuan dari Dinas Sosial. tahun lalu. “Ini seharusnya terintegrasi dengan Dinas Sosial. Tapi masih orang yang sudah meninggal tiga atau empat tahun lalu masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

    Edi mengkritik tidak adanya ruang bagi fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar LKPJ Bupati. Menurut jadwal, setelah pembacaan nota pengantar, pembahasan LKPJ yang berujung rekomendasi DPRD Jember akan dilakukan dua panitia khusus yang masing-masing beranggotakan 12 orang.

    Edi ingin DPRD Jember mengundang seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk dimintai pendapat soal pelaksanaan pembangunan setahun kemarin. “Saya berharap dokumen LKPJ 2023 bisa diberikan kepada stakeholder yang diundang. Harapan kami pembahasan tahun ini lebih baik,” katanya. [wir]

  • Tokoh Sumenep Tebar Pesan Damai dan Terima Hasil Pemilu 2024

    Tokoh Sumenep Tebar Pesan Damai dan Terima Hasil Pemilu 2024

    Sumenep (beritajatim.com) – Tokoh Sumenep, H. Herman Dali Kusuma, mengajak semua pihak untuk menebarkan pesan damai dan menerima apapun keputusan terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga kerukunan dan keamanan masyarakat.

    “Kami akan menerima hasil Pemilu dengan tetap menjaga kerukunan dan keamanan masyarakat pasca Pemilu,” ujar Herman saat mengelar pertemuan bersama segera perkumpulan tokoh penting di seluruh Sumenep.

    Herman menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Sehingga pesta demokrasi lima tahunan tersebut bisa berlangsung lancar

    Dia juga bersyukur Pemilu berjalan dengan aman, damai, tertib, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Herman pun menekankan Pemilu adalah instrumen nyata dari perwujudan demokrasi di Indonesia.

    “Semua pihak tentunya mendambakan situasi pasca pemilu yang damai, yang penuh dengan kebersamaan dan kegembiraan,” kata Herman.

    Selanjutnya, Herman dan para tokoh masyarakat meminta semua pihak bisa memberikan nasihat damai. Apalagi, saat ini umat Islam sedang menjalani Bulan Suci Ramadhan 1445 H/2024 M.

    “Semua tokoh masyarakat, khususnya tokoh daerah maupun agama, diharapkan dapat memberikan nasihat damai. Khusus bagi umat Islam, mari bersiap fokus menata diri pada Bulan Suci Ramadhan dan beribadah lebih giat lagi menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata dia.

    Lebih lanjut, dia berharap pihak berwenang dapat menjaga situasi damai setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Para penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, serta pemerintah hendaknya memahamkan masyarakat dengan pemahaman yang benar sesuai data yang sudah masuk.

    Sedangkan terkait hasil Pemilu 2024, dia meminta semua pihak bisa menahan diri dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas. Apalagi jika informasi tersebut mengandung provokasi.

    Sebab pada era media sosial seperti sekarang ini, kata dia, informasi begitu bebas berkeliaran. Sehingga dengan mudah bertebaran informasi yang mengandung hoaks. [beq]

  • Anggota KPPS di Jombang Terima Santunan dari KPU

    Anggota KPPS di Jombang Terima Santunan dari KPU

    Jombang (beritajatim.com) – Tiga anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kabupaten Jombang menerima santunan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Mereka didera sakit saat menjalankan tugasnya pada Pemilu 14 Februari 2024.

    Santunan tersebut diserahkan bersamaan dengan acara buka bersama di aula KPU Jombang, Jumat (29/3/2024). Selain itu, KPU Jombang juga memberikan santunan untuk 10 anak yatim yang didatangkan dari Panti Asuhan Addurun Nafis.

    Tentu saja, para anggota KPPS itu mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU Jombang. Mereka yang mendapatkan santunan adalah Rohmawati (50), saat Pemilu bertugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben.

    Kemudian Fahmi Ainur Rofiq (27), anggota KPPS yang bertugas di TPS 19 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang, serta Julia Komsatin, anggota KPPS yang bertugas di TPS 3 Desa/Kecamatan Wonosalam. Rohmawati dan Fahmi hadir secara langsung di aula KPU. Sedangkan Julia diwakili kerabatnya.

    “Terima kasih saya sampaikan kepada KPU Jombang yang memberikan santunan ini. Tentu sangat bermanfaat bagi kami dan keluarga,” kata Rohmawati, warga Desa Pojokkulon, usai menerima santunan sebesar Rp8,5 juta.

    Rohmawati mengatakan bahwa dirinya jatuh sakit saat bertugas. Dia menderita asam lambung. Karena penyakitnya, wanita berkacamata minus ini sempat menjalani perawatan di RSUD Ploso Jombang. “Asam lambung saya kambuh saat bertugas,” katanya.

    Hal senada diungkapkan Fahmi Ainur Rofiq (27), anggota KPPS lainnya. Fahmi berkisah, saat itu pengitungan suara di TPS 19 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang kurang tiga kotak. Namun tiba-tiba badan Fahmi drop. Dia muntah-muntah. Fahmi kemudian dibawa ke rumah sakit.

    Berdasarkan analisa dokter, Fahmi terkena DBD (Demam Berdarah Dengue). Dia juga menjalani perawatan di rumah sakit. “Terima kasih untuk KPU Jombang yang hari ini memberikan santunan kepada kami,” kata warga Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang ini.

    Anak yatim yang mendapat santunan dari KPU Jombang

    Ketua KPU Kabupaten Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi menjelaskan bahwa pihaknya memberikan santunan bagi penyelenggara badan adhoc yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit pada saat penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat, kepada stakeholder, yang telah membantu KPU menyukseskan Pemilu, sehingga berjalan sangat baik,” kata Burhan.

    Burhan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) terkait pemberian santuan bagi badan adhoc. “Hari ini tiga orang yang kita santuni. Sebelumnya, kami juga sudah memberikan santunan kepada penyelenggara yang meninggal. Jumlahnya empat orang,” ujar Burhan.

    Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jombang Rita Darmawati menambahkan, anggota KPPS yang sakit sebenarnya ada empat orang. Namun satu orang tidak memenuhi syarat. Karena berkasnya kurang lengkap.

    Rita mengungkapkan bahwa jumlah penyelenggara Pemilu di Jombang yang sakit sebanyak 111 orang. Namun mereka sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. “Nah, yang empat ini tidak tercover BPJS. Sehingga kita beri santunan. Dari empat orang, tiga yang memenuhi syarat,” kata Rita.

    Rita mengungkapkan, anggota KPPS yang sakit dibagi menjadi beberapa kategori. Yaitu, kategori sedang adalah KPPS yang dirawat selama tujuh hari. Kemudian kategori ringan menjalani perawatan selama lima hari.

    “Untuk sakit berat santunannya sebesar Rp16 juta, kemudian sakit sedang sebesar Rp8,5 juta dan sakit ringan sebesar Rp8.250.000. Sedangkan penyelenggara yang meninggal santunan Rp36 juta ditambah biaya pemakaman Rp10 juta,” pungkas Rita. [suf]