Topik: Pemilu 2024

  • PDI Perjuangan Lamongan Buka Pendaftaran Bacabup, Yuhronur Daftar Pertama

    PDI Perjuangan Lamongan Buka Pendaftaran Bacabup, Yuhronur Daftar Pertama

    Lamongan (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lamongan secara resmi membuka pendaftaran bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati untuk Pilkada Lamongan tahun 2024 mendatang. Diketahui, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menjadi pendaftar pertama, Selasa (23/4/2024).

    Husen selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan menyampaikan bahwa pendaftaran itu dibuka selama 15 hari, yakni mulai Selasa 23 April sampai dengan 7 Mei 2024.

    Mengenai kriteria, ungkap Husen, tentunya bakal Calon Bupati Lamongan dan Wakilnya harus berideologi Pancasila. Kedua, meski bakal calon yang mendaftar tidak diharuskan dari kader PDI Perjuangan sendiri, namun Husen menggarisbawahi bahwa bakal calon bukanlah kader PDI Perjuangan yang pernah dipecat.

    “Untuk kriteria khusus tidak ada, hanya saja calon yang kita usung berideologi Pancasila dan sesuai dengan keinginan kita yakni membangun Lamongan dan calon yang kita usung bukan kader PDIP pecatan,” kata Husen, saat dikonfirmasi beritajatim.com

    Selanjutnya, Husen menegaskan bahwa dibukanya pendaftaran bagi bakal Calon Bupati dan Wakilnya ini digelar sesuai dengan intruksi Ketua Umum. Selain itu, PDIP Lamongan juga telah meraih 7 kursi atau menjadi partai pemenang ketiga, pada Pemilu 2024 lalu.

    Sementara itu, di hari pertama dibukanya pendaftaran. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menjadi orang pertama yang mendaftar. Dengan mengenakan baju batik berwarna merah Yuhronur yang datang ke kantor DPC PDIP dengan di antara oleh sejumlah relawan.

    Sementara itu, setelah satu jam dibukanya pendaftaran, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi langsung gerak cepat mendatangi Kantor PDI Perjuangan. Tercatat, dirinya menjadi peserta pertama yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

    Bupati Yuhronur mengaku akan mengikuti proses penjaringan bakal Calon Bupati di PDI Perjuangan. Pihaknya juga mengungkapkan bakal menjalani secara kooperatif mekanisme dari partai berlogo moncong putih itu, seperti mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikannya.

    Lebih lanjut, saat ditanya terkait dengan siapa Calon Wakil Bupati yang bakal mendampinginya, Yuhronur tampak belum bisa banyak berkomentar dan sementara memilih untuk tidak membahas sosok tersebut.

    “Hari ini saya mendaftarkan diri ikut pencalonan Kepala Daerah di PDIP. Ini langkah kami untuk mengajak PDIP bersama-sama membangun Lamongan,” tuturnya. [riq/ian]

  • KPU Gresik Buka Pendaftaran PPK

    KPU Gresik Buka Pendaftaran PPK

    Gresik (beritajatim.com) – Menjelang persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik mulai membuka pendaftaran bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejak 23 hingga 29 April mendatang. Nantinya ada 90 personel yang dibutuhkan yang akan disebar di 18 kecamatan.

    Rekrutment PPK itu, menindaklanjuti surat keputusan KPU 476/2024 tentang Metode Pembentukan PPK dan PPS untuk Pilkada 2024. Sebagai tahap awal, KPU Gresik pun memfokuskan pendaftaran PPK terlebih dahulu. Sedangkan rekruitmen PPS baru dilakukan 2 Mei 2024.

    “Masyarakat Gresik yang berminat dan memenuhi syarat. Dipersilahkan untuk mendaftarkan diri,” kata Komisioner KPU Gresik Divisi SDM dan Parmas Makmun, Selasa (23/4/2024).

    Ia menjelaskan partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan diri cukup tinggi. Hal itu tidak terlepas dari pengalaman rekruitmen badan adhoc pada Pemilu 2024 lalu. “Kami mengajak kembali untuk berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada 2024, dengan cara ikut serta menjadi penyelenggara pemilu di PPK,” paparnya.

    Terkait sistem pendaftaran lanjut Makmun, informasinya dapat dilihat melalui website KPU Gresik. Pihaknya juga mengingatkan bahwa calon pendaftar harus mengunggah berbagai syarat dokumen pendaftaran secara online di akun SIAKBA.

    Selain itu calon peserta juga menyerahkan dokumen fisik ke Kantor KPU Gresik, paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis pada 6-8 Mei 2024. “Pengalaman sebagai penyelenggara pemilu mendapat nilai tambah dalam proses seleksi nanti. Tapi yang paling penting kamu menekankan pada prinsip transparansi dan tanggungjawab dalam setiap tahapan pilkada,” pungkasnya. [dny/kun]

  • FH UGM Minta Warga Sipil Aktif Soal Sengketa Pilpres, Mungkinkah Seperti UU Ciptaker?

    FH UGM Minta Warga Sipil Aktif Soal Sengketa Pilpres, Mungkinkah Seperti UU Ciptaker?

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) buka suara kaitan penolakan permohonan sengketa pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    Menurut UGM apa yang dilakukan oleh MK bukan sesuatu hal yang mengagetkan.

    [irp]

    “Saya amati selama bertahun-tahun bahwa keputusan MK selalu begitu, tidak pernah bisa independen dalam mengambil keputusan secara baik dihadapan kepentingan politik,” ujar Dosen Hukum dan Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar dalam konferensi pers dan orasi yang berlangsung di Selasar Gedung B Fakultas Hukum UGM, Selasa (23/4).

    Pria yang akrab disapa Ucheng ini kemudian menghubungkan sengketa pilpres ini dengan UU Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law.

    “Pada awalnya UU Cipta Kerja itu ditolak tapi ada yang mau mempertahankan. Akhirnya dicari titik tengah. Makanya jadinya (perbandingan hakim setuju tak setuju) 5-4, lalu UU Cipta kerja tetap diberlakukan secara conditionally konstitusional,” kata Ucheng.

    Pria yang namanya melambung lewat film Dirty Vote ini pun kemudian menghubungkan dengan putusan sengketa Pilpres 2024 ini. Pihaknya menduga MK saat ini dimungkinkan tengah mencari titik tengah.

    3 hakim MK menawarkan bukan pembatalan kemenangan Prabowo Gibran tetapi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa provinsi yang dianggap bermasalah. Sementara PSU adalah hal yang tidak dimohonkan oleh pemohon.

    “Semacam membangun dan mencari logika sendiri,” beber Ucheng.

    Ucheng kemudian mengklasifikasikan jenis atau genre hakim MK. Menurutnya ada 3 genre yang pertama adalah hakim dengan pembaharuan atau judicial heroee yang mau berpikir dengan logika substantif.

    Genre kedua yakni hakim MK yang murni terpengaruh kepentingan politik karena telah tercemari oleh kedekatan dengan tokoh atau parpol tertentu. Dan genre terakhir hakim yang seperti diutarakan sebelumnya yakni mencari titik tengah dan membangun serta mencari logika sendiri.

    Ucheng menegaskan saat ini nasi sudah menjadi bubur dan keputusan besar sudah diambil oleh MK.

    Namun, ia berpesan bahwa masih ada hal yang bisa dilakukan saat ini, termasuk oleh masyarakat sipil.

    “Tetap harus ada yang dilakukan, rentetan seruan itu tidak boleh berakhir. Siapa yang merusak demokrasi harus dibawa ke kontestasi hukum,” serunya.

    Selain itu, kita harus konsolidasi untuk memperkuat kontrol kinerja pemerintahan, demokrasi tidak boleh dirusak,” imbuhnya.

    Sementara itu, pakar bidang riset dan HAM Fakultas Hukum UGM Herlambang Wiratraman menegaskan putusan MK soal sengketa pemilu adalah putusan nir-etika.

    “Dalam putusan sengketa Pemilu 2024 oleh MK kita lihat bahwa etika tidak lagi dianggap hal penting. Etika belum bisa dipertimbangkan dalam hukum di Indonesia. Padahal sejatinya aspek hukum dengan etika ini berkorelasi tidak dapat dipisahkan karena merupakan aspek dasar,” urainya.

    Herlambang menegaskan bahwa MK tidak menjalankan konstitusi hukum secara kredibel dan serius.

    [irp]

    “Pemilu ke depan tidak akan banyak berubah situasinya jika praktik-praktik niretika masih terus berlangsung,” ucapnya.

    Hal lain yang tersisa dari Pemilu 2024 yakni kekuatan politik pemerintah yang bekerja terlalu dominan dengan oposisi tidak seimbang dalam konteks demokrasi. [aje]

  • Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah mengaku telah menerima usulan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Madura, nama-nama calon Ketua DPRD Sumenep.

    “Ada tiga nama yang sudah diusulkan, yakni H. Zainal, Nia Kurnia, dan Hosnan,” kata Said Abdullah, Senin (22/04/2024).

    Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sumenep meraup suara terbanyak dan mampu mengantarkan 11 calegnya duduk di kursi DPRD Sumenep. Dengan demikian, partai berlambang moncong putih ini pun berhak mendudukkan caleg terbaiknya di kursi Ketua DPRD.

    Tiga nama caleg terpilih yang diusulkan menjadi Ketua DPRD adalah H. Zainal yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep, kemudian Nia Kurnia yang juga istri Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo, dan Hosnan, yang juga Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Sumenep.

    “Ya kalau saya disuruh memilih, saya pilih H. Zainal. Kemampuannya mumpuni. Sudah berpengalaman karena caleg ‘incombent’, juga pengurus partai,” ungkapnya.

    Said Abdullah yang juga Ketua Banggar DPR RI ini menjelaskan, apabila H. Zainal nanti benar dipilih sebagai Ketua DPRD Sumenep, maka itu juga sebagai bentuk apresiasi partai terhadap dedikasi dan loyalitas terhadap PDI Perjuangan.

    “H. Zainal bendahara DPC PDIP Sumenep sebagai Ketua DPRD, kemudian Abrari sekretaris DPC PDIP Sumenep sebagai caleg terpilih DPRD Jatim,” ujarnya.

    Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo masih menjabat sebagai Bupati Sumenep, dan akan kembali dicalonkan sebagai Bupati Sumenep dalam Pilkada 2024. (tem/ian)

  • Hadapi Pemilihan Serentak 2024, KPU Surabaya Mulai Bentuk PPK

    Hadapi Pemilihan Serentak 2024, KPU Surabaya Mulai Bentuk PPK

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Kota Surabaya melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 2024.  Metode atau mekanisme dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 dilakukan dengan cara seleksi terbuka.

    Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahapan pendaftaran pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 akan dimulai Selasa (23/4) besok.

    Pendaftaran berlangsung selama 5 hari ke depan, melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

    Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi menyatakan untuk PPK Pemilu 2024 sudah selesai masa tugasnya. Selanjutnya, dalam menghadapi Pemilih Serentak 2024 dibutuhkan pembentukan kembali untuk badan adhoc beruapa PPK yang berkedudukan di Kecamatan.

    “Nah, sesuai dengan aturan yang sudah turun dari KPU RI dengan keputusan akan dilakukan dengan cara seleksi terbuka. Kurang lebih sama dengan saat pembentukan PPK Pemilu 2024,” ujar Subairi, Senin (22/4/2024).

    Subairi menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengumuman pendaftaran PPK Pemilihan Serentak 2024 melaluai website dan seluruh akun media sosial. Dia berharap, agar seluruh masyarakat bisa mengakses secara langsung, termasuk memberi tahu pada yang lain kalau sudah memasuki tahapan pendaftaran pengumuman.

    Pihaknya juga mengundang seluruh masyarakat Kota Surabaya, yang memenuhi syarat dan persyaratan untuk mendaftarkan diri. Berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024.  Terlebih, pendaftaran sangat mudah dengan cara mengakses dan mengisi melalui aplikasi SIAKBA.

    “Kami berharap semua masyarakat bisa terlibat aktif, mendaftarkan diri dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 di Kota Surabaya,” terangnya.

    Subairi menambahkan, selain melakukan tahapan pengumuman. Juga ada tahapan seleksi tertulis dengan menggunakan sistem CAT, dalam rangka untuk memperoleh dan menjaring PPK yang berkualitas. Nantinya, juga akan mengundang pada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon PPK yang mengikuti tahapan seleksi pembentukan.

    “Untuk penetapan dan pelantikan PPK Pemilihan Serentak 2025, sesuai jadwal tahapan akan dilaksanakan pertengahan Mei 2024,” ungkap dia. [asg/but]

  • PDIP Jombang Buka Pendaftaran Calon Bupati untuk Pilkada 2024, Tidak Harus Kader

    PDIP Jombang Buka Pendaftaran Calon Bupati untuk Pilkada 2024, Tidak Harus Kader

    Jombang (beritajatim.com) – DPC PDIP Kabupaten Jombang membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah baik posisi Bupati maupun Wakil Bupati dalam menghadapi Pilkada 2024 yang digelar serentak.

    Pendaftaran tersebut dibuka mulai 26 April sampai 9 Mei 2024. Pengembalian formulir bisa dilakukan mulai 28 April 2024 hingga penutupan. Tidak harus harus kader, tapi dari parpol (partai politik) lain juga disilakan mendaftar melalui PDIP.

    “Ini merupakan instruksi dari DPP PDIP. Sehingga kami melakukan rapat untuk melakukan pendaftaran ini. Tidak hanya kader PDIP yang bisa mendaftar. Ini terbuka luas. Boleh siapapun, dari partai apapun,” ujar Sekretaris DPC PDIP Jombang Donny Anggun, Minggu (21/4/2024).

    Apakah ada syarat khusus untuk mendaftar? Donny menjelaskan bahwa tidak ada syarat khusus untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah melalui PDIP Jombang. Yang terpenting menurut Donny harus sesuai dengan visi misi partai.

    Semisal, harus warga negara Indonedia dan memiliki jiwa pancasilais, serta satu visi dengan PDIP. “Karena calon kepala derah harus tidak anti pancasila. Siap menjaga keutuhan NKRI,” ujar Donny yang juga Wakil Ketua DPRD Jombang ini.

    Donny mengatakan, secara aturan berdasarkan hasil Pemilu 2024, PDIP Jombang sudah bisa mengusung calon sendiri. Karena partai besutan Megawati Sukarnoputri ini meraup 10 kursi. Namun demikian, komunikasi politik dengan partai lain tetap dilakukan.

    “Artinya, koalisi sangat terbuka, walaupun secara regulasi kita dengan 10 kursi bisa mengusung calon sendiri. Tapi kami berharap bisa berkoalisi dengan partai-partai lain,” kata Donny menegaskan. [suf]

  • Syarat Calon Perseorangan di Pilkada Ponorogo 2024

    Syarat Calon Perseorangan di Pilkada Ponorogo 2024

    Ponorogo (beritajatim.com) – Selain diusung oleh partai politik (parpol), bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Ponorogo 2024, juga bisa lewat jalur calon perseorangan. Namun, untuk calon perseorangan ini, harus mempersiapkan diri dengan serius. Sebab, ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.

    “Terkait calon perseorangan ini, sudah kita umumkan atau sosialisasikan sebelum lebaran Idul Fitri ini,” kata salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo, Arwan Hamidi, Kamis (18/04/2024).

    Syarat yang diperlukan untuk warga yang ingin maju Pilkada 2024 dijalur perseorangan, wajib memiliki dukungan minimal 56.902 orang. Dukungan puluhan ribu itu, kata Arwan harus tersebar di 11 kecamatan di Ponorogo. Atau lebih dari 50 persen dari total kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

    “Jumlah dukungan itu, berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir. Sebesar 7,5 persen dari jumlah DPT Pemilu 2024, yakni 758.688,” katanya.

    Dukungan itu diberikan berupa surat dukungan dan foto copy identitasnya. Tahapan pengumpulan persyaratan itu, untuk bacabup dan bacawabup dari jalur perseorangan mulai bisa dikumpulkan dari bulan Mei hingga bulan Agustus 2024.

    Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan bakal pasangan calon perseorangan dapat mempersiapkan strategi dan jaringan dukungan yang kuat. Hal itu tentu sangat diperlukan untuk maju Pilkada 2024 nanti.

    “Karena tidak lewat partai politik, maka calon perseorangan harus benar-benar bisa melewati persyaratan tersebut,” pungkasnya. (end/ian)

  • Kades Ini Bakal Saingi Mantan Bupati Bojonegoro di Pilkada 2024

    Kades Ini Bakal Saingi Mantan Bupati Bojonegoro di Pilkada 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Edi Sampurno bakal menyaingi Mantan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

    Selain kades di wilayah kawasan minyak dan gas bumi (migas) lapangan Sukowati Field itu, lawan lain yang akan menantang Anna Mu’awanah juga Nurul Azizah. Nurul Azizah kini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro. Namun, juga senter akan maju ke Pilkada 2024.

    Menurut Edi, pencalonannya sebagai bakal calon Bupati Bojonegoro itu merupakan hak semua warga untuk mencalonkan diri. Pihaknya mengungkapkan, pencalonannya itu karena berangkat dari permintaan masyarakat dan keinginan sendiri untuk membangun Bojonegoro.

    “Karena ada niatan baik, jika ada yang mendukung kami terima. Paling penting ikhtiar berbuat untuk Bojonegoro, memakmurkan rakyat,” ujarnya, Kamis (18/4/2024).

    Edi mengaku, sudah menjalin komunikasi secara personal dengan sejumlah tokoh, baik tokoh masyarakat yang berpengaruh, maupun tokoh partai politik. Namun, komunikasi yang dibangun tersebut belum mengarah pada institusi atau kelembagaan parpol yang akan dipakai kendaraan untuk mencalonkan diri.

    “Orang-orang yang punya potensi di Bojonegoro ini semua kita rangkai. Alhamdulillah dimudahkan untuk ketemu tokoh-tokoh di Bojonegoro,” imbuhnya.

    Langkah yang diambil kini menurutnya tinggal menunggu rekomendasi dari beberapa petinggi partai yang mungkin bisa dijadikan kendaraan politik sebagai calon bupati. Dalam proses berjalan pihaknya terus menjalin komunikasi hingga rekomendasi partai turun.

    “Beberapa parpol yang sudah saya ajak bicara tinggal nunggu rekomendasi dan suport DPP. Kalau memang sungguh-sungguh dan untuk kemakmuran rakyat Bojonegoro akan mudah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar mengungkapkan, dalam Pilkada 2024 Bojonegoro, PKB sudah memiliki calon yang akan diusung. Calon yang akan diusung itu mantan Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Anna Mu’awanah.

    “PKB Bojonegoro akan mengusung kadernya sendiri menjadi calon Bupati Bojonegoro 2024-2029. Yakni, Hj Anna Muawanah,” ujar Abdulloh Umar.

    Anna Mu’awanah sendiri pada Pemilu 2024 terpilih menjadi Anggota DPR RI Dapil IX Bojonegoro-Tuban periode 2024-2029. Meski terpilih sebagai anggota legislatif di Senayan, wanita kelahiran Tuban itu akan menjajal kemampuan politiknya sebagai calon bupati Bojonegoro untuk kedua kali. [lus/beq]

  • Kisah Perjumpaan Dini Hari Bupati Hendy dengan Wasekjen PDIP di Jember

    Kisah Perjumpaan Dini Hari Bupati Hendy dengan Wasekjen PDIP di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Tanpa diketahui media massa, sebuah perjumpaan terjadi antara Bupati Hendy Siswanto dengan Arif Wibowo, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (8/4/2024) dini hari.

    Ditemani empat orang kerabatnya, termasuk sang menantu yang juga calon legislator Partai Nasional Demokrat Muhammad Nadhif Ramadhan, Hendy tiba di kantor DPC PDIP Jember di kawasan Baratan, Kelurahan Patrang, sekitar pukul 01.30 WIB.

    Hendy disambut hangat Arif Wibowo yang ditemani sejumlah pengurus DPC, termasuk enam legislator DPRD Jember yang saat ini menjabat, yakni Danang Kurniawan, Hadi Supa’at, Tabroni, Agus Sofyan, Edi Cahyo Purnomo, dan Alfan Yusfi.

    “Pertemuannya mendadak. Spontanitas,” kata Bendahara DPC PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sofyan, Kamis (11/4/2024).

    Malam itu, DPC menggelar rapat dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan Perioode 2019-2024 dan para calon legislator terpilih dalam pemilu 2024. Mereka hendak membentuk panitia penjaringan calon kepala daerah yang disebut Tim Dua Belas.

    Dalam pertemuan itu, enam dari tujuh anggota fraksi yang hadir ditanya soal kepemimpinan Hendy selama ini di Jember. Pendapat dan penjelasan para anggota fraksi ini menjadi informasi awal bagi Arif sebelum bertemu Hendy.

    “Kesimpulan awalnya, Bupati Haji Hendy ini masih sangat layak jika nanti dalam seleksi di internal bisa lolos,” kata Agus. Apalagi berdasarkan survei internal PDI Perjuangan, elektabilitas Hendy masih terdepan dibandingkan kandidat lainnya.

    Dari sana, ada masukan kepada Arif agar bisa bertemu Hendy malam itu juga. Akhirnya, Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai Haryanto diminta Arif untuk menghubungi Hendy. “Waktu itu jam 12 malam,” kata Agus.

    Haryanto sempat menelepon langsung Hendy, namun tidak diangkat. Akhirnya ia menelepon Resi, asisten dan juga kerabat Hendy. Hendy menyatakan siap datang. “Beliau sudah mau berangkat iktikaf. Akhirnya memutuskan untuk datang,” kata Agus.

    Agus tidak menyangka Arif mau berjumpa dengan Hendy. Selama ini bukan rahasia lagi jika Arif susah ditemui Hendy. “Tidak tahu kok tiba-tiba Mas Arif terbuka,” katanya.

    Saat tiba, Hendy diberitahu jika kedatangannya sempat jadi ajang tebak-tebakan pengurus PDI Perjuangan. “Ayo, kira-kira datang tidak ke sini. Ini termasuk uji nyali pertama. Saya bilang: ‘Mas Arif, teman-teman telepon, saya akan datang,” kata Hendy.

    Hendy dan Arif bercakap-cakap kurang lebih 1,5 jam. “Waktu berdiskusi tentang keberhasilan dan rencana kerja ke depan, Pak Bupati terlihat sangat enjoy,” kata Agus.

    Agus menyebut pertemuan kedua tokoh itu sebagai silaturahmi dan penjajakan menjelang proses penjaringan. “Selama ini DPC dan bupati tidak pernah berdiskusi dan bersilaturahmi. Jadi pada malam itu ada diskusi tentang program kebijakan bupati yang berhasil, yang belum berhasil, dan direncanakan,” katanya.

    Dari pertemuan tersebut, menurut Agus, terungkap bahwa Hendy sejak dulu sangat ingin memperoleh rekomendasi dari PDI Perjuangan. “Kalau sekarang dia akan berupaya untuk merapat ke PDI Perjuangan,” katanya.

    Hendy menyadari PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu. Menurut Agus, Hendy merasa perlu berkolaborasi dengan PDI Perjuangan untuk menyukseskan sejumlah program besar pembangunan di Jember selama lima tahun ke depan.

    “Jadi pada periode ini, dia akan berfokus. PDI Perjuangan yang selama ini tak bisa disentuh, diupayakan untuk menerbitkan rekom,” kata Agus.

    Bupati Hendy merasa terhormat bertemu dengan Arif Wibowo dan para pengurus DPC. “Semua berkumpul. Saya salut dengan PDI Perjuangan. Keren,” katanya.

    Hendy sudah lama tidak berjumpa dengan Arif. “Mas AW ini sahabat lama. Termasuk yang mengajari saya politik ya Mas AW ini. Sejak awal 2019 saya tidak mengerti apa-apa ya saya bertemu Mas AW, dan bertanya bagaimana caranya menjadi bupati, partai politik bagaimana, saya tidak paham,” katanya. [wir]

  • Telepon Prabowo, Erdogan Singgung Penyelesaian Konflik Palestina

    Telepon Prabowo, Erdogan Singgung Penyelesaian Konflik Palestina

    Jakarta (beritajatim.com) – Calon presiden pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto, berbicara mengenai potensi dan perluasan kerja sama dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Hal ini dibicarakan melalui sambungan telepon, Senin (8/4/2024) kemarin.

    Prabowo dan Erdogan menyinggung mengenai penyelesaian isu yang menjadi perhatian dunia Islam, terutama yang berhubungan dengan Palestina yang saat ini sedang mengalami konflik dengan Israel.

    “Saya yakin ini akan menghasilkan nilai tambah yang penting bagi kita apabila dapat menyelesaikan isu tersebut,” kata Erdogan.

    Selai itu, Erdogan menyampaikan dirinya yakin bahwa hubungan yang sudah terjalin lama antara Indonesia dan Turki dapat terus berkembang di masa kepemimpinan Prabowo nanti.

    “Hubungan bilateral kita memiliki agenda yang intens di beberapa area seperti militer, pertahanan, kerja sama industri yang juga berkembang ke perdagangan dan keuangan,” ucap Erdogan.

    “Saudaraku yang terhormat, momentum yang belum dapat kita hasilkan di kerja sama kita pada masa tugas Anda sebagai menteri pertahanan, akan terus diperkuat dan saling percaya dan kepentingan rakyat kita masing-masing sama,” lanjut dia.

    Merespons hal tersebut, Prabowo bertekad untuk terus membina dan memperluas kerja sama antara Indonesia dan Turki. Ia mengatakan bahwa selama ini hubungan bilateral kedua negara sangat baik dan akan terus diperkuat.

    “Persahabatan dan kerja sama antara Turki dan Indonesia harus dibina dan diperluas. Saya bertekad untuk melakukannya. Kami mengagumi pencapaian rakyat Turki dan kami ingin bekerja sama untuk kebaikan rakyat kita masing-masing,” ucap Prabowo. [hen/suf]