Topik: Pemilu 2024

  • Ini Syarat Calon Perorangan di Pilkada Pamekasan

    Ini Syarat Calon Perorangan di Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Calon independen atau perseorangan pada pelaksanaan Pilkada Pamekasan 2024, membutuhkan dukungan sebanyak 50.720 suara berupa fotocopy KTP Elektronik.

    Jumlah tersebut merupakan 7,5 persen dari total sebanyak 676.308 suara yang tercover dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pemilu 2024, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan.

    “Jadi jumlah dukungan untuk calon perseorangan ini mengacu pada jumlah daftar pemilih di Pamekasan, yakni 7,5 persen dari total sebanyak 676.308 pemilih pada Pemilu 2024 lalu,” kata Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Halili, Rabu (1/5/2024).

    Hal tersebut berdasar regulasi yang tertuang dalam Peraturan KPU, di antara syarat calon perorangan minimal dukungan 7,5 persen dari jumlah lebih dari 500 hingga 1 juta penduduk.

    “Sementara untuk sebaran dukungan, minimal tersebar di 7 (tujuh) dari total 13 kecamatan berbeda di Pamekasan,” ungkap Halili, sapaan akrab Mohammad Halili.

    Pihaknya menyampaikan jika hal tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat secara umum. “Sosialisasi ini kita sampaikan melalui berbagai media, baik media massa ataupun saat pertemuan langsung dengan masyarakat,” imbuhnya.

    “Bahkan sosialiasi juga kami sebar melalui spanduk maupun baliho yang tersebar di sejumlah titik di Pamekasan, termasuk juga sosialisasi tentang tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” pungkasnya.

    Berdasar PKPU RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perorangan dimulai 5 Mei hingga 19 Agustus 2024 mendatang. [pin/aje]

  • Calon Perorangan Pilkada Pamekasan Butuhkan 50.720 Suara

    Calon Perorangan Pilkada Pamekasan Butuhkan 50.720 Suara

    Pamekasan (beritajatim.com) – Calon perseorangan pada pelaksanaan Pilkada Pamekasan 2024, membutuhkan dukungan sebanyak 50.720 suara berupa fotocopy KTP Elektronik.

    Jumlah tersebut merupakan 7,5 persen dari total sebanyak 676.308 suara yang tercover dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pemilu 2024, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan.

    “Jadi jumlah dukungan untuk calon perseorangan ini mengacu pada jumlah daftar pemilih di Pamekasan, yakni 7,5 persen dari total sebanyak 676.308 pemilih pada Pemilu 2024 lalu,” kata Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Halili, Rabu (1/5/2024).

    Hal tersebut berdasar regulasi yang tertuang dalam Peraturan KPU, di antara syarat calon perorangan minimal dukungan 7,5 persen dari jumlah lebih dari 500 hingga 1 juta penduduk. “Sementara untuk sebaran dukungan, minimal tersebar di 7 (tujuh) dari total 13 kecamatan berbeda di Pamekasan,” ungkap Halili, sapaan akrab Mohammad Halili.

    Pihaknya menyampaikan jika hal tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat secara umum. “Sosialisasi ini kita sampaikan melalui berbagai media, baik media massa ataupun saat pertemuan langsung dengan masyarakat,” imbuhnya.

    “Bahkan sosialiasi juga kami sebar melalui spanduk maupun baliho yang tersebar di sejumlah titik di Pamekasan, termasuk juga sosialisasi tentang tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” pungkasnya.

    Berdasar PKPU RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perorangan dimulai 5 Mei hingga 19 Agustus 2024 mendatang. [pin/kun]

  • Demo Hari Buruh, FSPMI Mojokerto Berangkat ke Surabaya

    Demo Hari Buruh, FSPMI Mojokerto Berangkat ke Surabaya

    Mojokerto (beritajatim.com) – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berangkat ke Surabaya untuk bergabung dengan buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Para buruh yang akan menyalurkan aspirasinya dalam peringatan Hari Buruh dilepas Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati

    Massa aksi ini berangkat dari depan pintu masuk Kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) di Kecamatan, Ngoro Kabupaten Mojokerto. Massa aksi ini berangkat dengan mengendarai sembilan bus pariwisata, enam unit mobil dan sekitar 250 sepeda motor dengan satu mobil komando.

    Massa aksi membawa sejumlah tuntutan. Diantaranya hapus Undang-undang Omnibus Law, hapus outsourching dan tolak upah murah. Serta menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur agar mengesahkan Peraturan Daerah terkait pesangon dan pensiunan untuk buruh.

    Dalam orasinya, Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Mojokerto, Ardian Safendra meminta agar para buruh tidak hanya diam saja di rumah. “1 Mei jangan hanya berdiam diri di rumah, semua buruh harus berani turun aksi ke jalan dengan harapan agar ada perubahan terhadap nasib para buruh,” ungkapnya, Rabu (1/5/2024).

    Ardian menjelaskan, jika tuntutan utama dari para serikat pekerja dalam Mayday adalah menolak UU Cipta Kerja karena sangat merugikan para buruh di Indonesia. Ia meminta untuk melupakan sejenak hasil Pemilu 2024 namun tetap yakin bahwa suara buruh tetap menjadi prioritas kebijakan di dalam pemerintahan Indonesia.

    “Perda Pesangon dan Pensiun untuk buruh sudah pernah dibahas oleh Pemprov Jatim sejak tahun 2019 lalu harus kita tagih kembali, hak memperoleh pesangon dan pensiun harus kita peroleh,” tegasnya.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengucapkan selamat Hari Buruh kepada massa aksi. “Semoga para buruh bisa semakin meningkatkan eksistensinya dalam hal pekerjaan sehingga bisa memenuhi tuntutan kebutuhan akan kinerja buruh di masa yang akan datang,” harapnya.

    Sekira pukul 10.10 WIB, massa aksi bergerak ke Surabaya untuk bergabung dengan massa aksi dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Massa aksi akan menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. [tin/beq]

  • PJ Gubernur Adhy Karyono: Kontribusi Pers di Jatim Luar Biasa Saat Pemilu

    PJ Gubernur Adhy Karyono: Kontribusi Pers di Jatim Luar Biasa Saat Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Penjabat Gubernur Adhy Karyono menyebut kontribusi pers di Jawa Timur luar biasa. Bukti kontribusi tersebut terlihat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun ini.

    “Terbukti pesta demokrasi yang begitu besar, pemilu pada Februari kemarin, yang diprediksi Jawa Timur penuh dengan potensi konflik, potensi kekacauan, battleground dan sebagainya. Tapi semua bisa berjalan dengan kondusif, lancar, dan aman, salah satunya berkat mata tajam pers yang mengawal demokrasi berjalan baik,” kata Adhy, dalam malam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan di Hall New Sari Utama, Kabupaten Jember, Minggu (28/4/2024) malam.

    Adhy menyampaikan, Hari Pers Nasional tak hanya dilihat dari perayaan setiap tahun. “Tapi tanggung jawab pers itu sendiri sebagai insan organisasi yantg profesional dan independen, dan bagaimana perannya berkontribusi dalam pembangunan dan memajukan bangsa. Dalam demokrasi, pers adalah pilar keempat, yaitu sebagai watch dog-nya demokrasi dan menjaga kedaulatan rakyat,” katanya.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa sangat terbantu selama proses pemilu. “Kami mengikuti dari awal mulai dari pembentukan KPU, penganggaran, logistik, DPT, sosialisasi, kemudian masa tenang, pencoblosan, perhitungan yang kami hadapi ternyata berjalan aman. Ini karena pers memberitakan dan mengawal demokrasi secara obyektif, nyata, dan menjaga stabilitas, kondusivitas keamanan dan sosial di Jawa Timur,” kata Adhy.

    Namun, Adhy mengingatkan, masih ada perhelatan pemilihan kepala daerah langsung serentak pada 27 November 2024. “Tapi saya yakin pers bisa mengawal lagi. Sudah terbukti, serangkaian pemilu, pileg, pilpres, yang begitu besar bisa berlalu dengan baik, maka kami berharap dan yakin, bahwa dalam pilkada serentak adalah bagian kecil dari Pemilu 2024, pers betul-betul menjadi mata rakyat dan mata semua pihak, sehingga keadilan dan obyektivitas menjadi sesuatu yang prinsip,” katanya.

    Adhy Karyono menerima penghargaan PWI Jatim Award 2024 karena dianggap telah berhasil dalam menjalankan tugasnya di masa transisi kepemimpinan di Jatim dan menjaga kelangsungan pemerintahan dengan baik. Dia dinilai banyak aktif turun ke lapangan dalam menjaga kelancaran proses demokrasi yang dihelat, 14 Februari 2024 lalu, Pileg dan Pilpres.

    Adhy berterima kasih terhadap penghargaan yang diberikan untuknya. Dia berharap penghargaan yang diberikan tidak hanya untuknya, tapi juga pemangku kebijakan dan kepentingan lainnya, bisa memacu semua pihak untuk menjaga pelaksanaan pilkada serentak.

    Selain Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, AKs, MAP, juga diberikan award kepada Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto, Mayjen Rafael Granada Baay, Pangdam V Brawijaya, yang sukses dalam pengamanan Pemilu, Kajati Mia Amiati, sosok yang tegas menjaga netralitas di Pemilu.

    Selain itu ada jawara favorit dan spesial award, di antaranya Inspektur Jenderal Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, MTr Han, Sekjen Dewan Ketahanan Pangan Nasional, Ketua DPD RI La Nyala M Matalitti, Rektor Unesa Prof Dr Nurhasan, MKes.

    Kemudian ada sederet bupati yakni, Bupati Jember Hendyk Siswanto, Pj Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro, Pj Bupati Jombang Sugiat, mantan Bupati Sampang Slamet Junaidi, Edi Priyanto Dirut SDM PT Pelindo Multi Terminal, ada pula Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kadishub Jatim DR Nyono, Kadis BPUBM Malang Khairul Isnaidi Kusuma, ada nama pula M Nabil, Ketua KONI Jatim, ada pula Johanes Kunto, pembina Cabor terbaik, dan atlet terbaik Megatron atau Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asal Jember. [wir]

  • Bawaslu Tuban Buka Pendaftaran Panwascam untuk Existing

    Bawaslu Tuban Buka Pendaftaran Panwascam untuk Existing

    Tuban (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tuban telah melaksanakan pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 dengan menggunakan dua metode.

    Menurut Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Tuban, Abdul Mundlir bahwa proses rekruitmen Panwascam dilakukan dengan 2 metode yakni sistem existing atau evaluasi kinerja bagi Panwascam terdahulu atau yang sebelumnya pernah menjadi Panwascam pada Pemilu Presiden/wakil presiden 2024 kemarin.

    “Nantinya apabila existing tidak mendaftar dan ada kekurangan di Kecamatan, maka pendaftaran terbuka bagi pelamar baru atau umum,” tutur Abdul Mundlir.

    Hal itu dilakukan berdasarkan keputusan Bawaslu RI sesuai juknis ada 2 sistem rekruitmen Panwaslu Kecamatan yang mana peserta existing yaitu dari anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini telah dan atau sedang melaksanakan pengawasan pemilu 2024.

    “Peserta existing ini juga dapat mengikuti penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan Bawaslu Tuban,” kata dia.

    Adapun evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu yakni sesuai dengan standar evaluasi yang telah ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis yang disampaikan Bawaslu RI.

    Evaluasi yang di maksud, Mundlir sapanya menjelaskan, peserta existing nantinya akan dinilai terkait instrumen kinerja dan instrumen atasan langsung, masing-masing 15 poin untuk menentukan nilai peserta layak atau tidak menjadi Panwaslu Kecamatan dalam Pilkada 2024 mendatang.

    “Bagi peserta existing yang dinyatakan tidak layak, maka tidak berhak mendaftar lagi sebagai peserta baru seleksi Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024,” tegas Mundlir.

    Lalu, untuk peserta pendaftar baru, yaitu peserta baru yang bukan anggota Panwaslu Kecamatan, maka harus mengikuti tahap rangkaian seleksi yang dimulai pada tanggal 23 April hingga 26 April 2024.

    “Untuk saat ini jumlah pendaftar existing ada 44 peserta, 35 laki-laki dan 9 perempuan,” terang Mundlir.

    Padahal menurut dia, kebutuhan Panwaslu Kecamatan yakni sebanyak 60 orang atau 3 orang untuk 20 kecamatan. Namun, meski begitu hasil rekruitmen Panwascam Existing akan diumumkan pada tanggal 1-2 Mei 2024.

    “Kita akan umumkan nanti pada tanggal 1 atau 2 Mei 2024 setelah kami konsultasikan sesuai arahan dari Bawaslu Provinsi Jatim,” pungkasnya. [ayu/aje]

  • Hasto Ingatkan Ada Proyek Politik Coba Belah Soliditas PDIP

    Hasto Ingatkan Ada Proyek Politik Coba Belah Soliditas PDIP

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan akan ada beberapa proyek-proyek politik yang mencoba membelah soliditas PDIP melalui politik Devide et impera.

    “Dalam Pilkada pasti ada yang namanya vested interest, ada kepentingan-kepentingan, bahkan kadang kepentingan orang per orang. Maka akan ada upaya bagaimana mengganggu soliditas PDIP,” ujar Hasto saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Majalengka, digelar pada Sabtu (27/4/2024).

    “Karena itulah, maka kunci menghadapi pilkada, syarat yang pertama, kita harus solid,” tegas Hasto lagi.

    Hasto juga menyampaikan, di dalam menghadapi keguncangan demokrasi yang terjadi saat ini, setiap kader harus selalu mengingat bahwa kebenaran ada di Rakyat Arus Bawah.

    “Sebab nurani paling jernih itu ada di Arus Bawah. Karena itu belajar dari pemilu, setiap kader harus tunjukkan watak sejatinya. Sebab ujian itu adalah bukan ketika berjuang berusaha menjadi pemimpin, tapi ujian sebenarnya adalah ketika sudah memegang kekuasaan itu,” kata Hasto.

    Dia juga menyebut, kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024. Sebagai contoh, wajar bila saat ini ada perasaan khawatir bahwa rakyat kecil takkan punya harapan bisa menjadi pemimpin hanya karena tak ada koneksi ke aparat berkuasa dan oligarki pemegang modal.

    “Mengkhawatirkan kalau ke depan syarat jadi pemimpin adalah harus punya uang, punya koneksi dengan aparat berkuasa dan investor politik” kata Hasto. [hen/beq]

  • Fatayat NU Kolursari dan Pelaku UMKM Pasuruan Dukung Putusan MK

    Fatayat NU Kolursari dan Pelaku UMKM Pasuruan Dukung Putusan MK

    Pasuruan (beritajatim.com) – Fatayat NU Kolursari dan Pelaku UMKM Kabupaten Pasuruan menggelar kegiatan silaturahmi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu 2024. Dalam kegiatan ini, mereka menyampaikan pesan damai dan mengajak masyarakat untuk menerima putusan MK serta fokus membangun ekonomi.

    Kegiatan silaturahmi ini dihadiri oleh Hj. Nurul Qomariyah, Pembina Fatayat NU Kolursari dan Pelaku UMKM Kab. Pasuruan. Dalam sambutannya, Hj. Nurul Qomariyah menyatakan sikap mendukung putusan MK dan mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan pasca Pemilu.

    “Permasalahan sengketa Pemilu 2024 sudah selesai. Kita kembali kepada aktivitas seperti biasa dan tidak perlu memikirkan permasalahan politik. Siapapun yang menang adalah pemimpin kita dan wajib kita dukung,” ujar Hj. Nurul Qomariyah.

    Hj. Nurul Qomariyah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan. Menurutnya, setelah Pemilu 2024, semua pihak harus fokus membangun ekonomi dan bangsa.

    “Kita sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai perdamaian tidak masuk dalam politik praktis dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Kita harus tetap mempererat hubungan persaudaraan dan mari kita bersemangat untuk memajukan perekonomian melalui UMKM yang telah kita jalankan,” tegasnya.

    Kegiatan silaturahmi ini merupakan upaya positif untuk menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Pesan damai dan fokus membangun ekonomi yang disampaikan oleh Fatayat NU Kolursari dan Pelaku UMKM Kab. Pasuruan diharapkan dapat diikuti oleh semua pihak. (ada/kun)

  • Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah memberi jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pendapat dari Dr Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Khususnya, terkait dengan pentingnya keseimbangan politik, dan atau kebersamaan politik bersama pemerintah ke depan, menghadapi tantangan global yang makin tidak menentu.

    “Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri. Ini karena kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan, beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh,” kata Said, Jumat (26/4/2024)

    [irp]

    “Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan. Terkait agenda internal, kami, PDI Perjuangan yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader,” imbuhnya.

    Adapun agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan, antara lain:

    1. Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024.

    2. Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian  bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern,  meletakkan kaderisasi sebagai merit politik

    3. Kebersamaan, atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa. Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa.

    4. Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas. [tok/aje]

  • Terima Penghargaan dari PWI Lamongan, Kapolres : Kami Berbenah dan Tingkatkan Pelayanan

    Terima Penghargaan dari PWI Lamongan, Kapolres : Kami Berbenah dan Tingkatkan Pelayanan

    Lamongan (beritajatim.com) – Kapolres Lamongan AKBP Bobby A. Condroputra menerima piagam penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lamongan atas keberhasilannya dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai dan kondusif selama Pelaksanaan Pemilu 2024.

    Penghargaan tersebut diterima AKBP Bobby pada Resepsi Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024, HUT ke-78 PWI dan Halal bi Halal yang diselenggarakan di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Rabu (24/4/2024) malam.

    Menurut AKBP Bobby, penghargaan ini sebagai pemacu untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

    “Kami akan terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, terutama masyarakat Kabupaten Lamongan,” kata Bobby, Kamis (25/4/2024).

    Kapolres Lamongan itu juga menyampaikan rasa terimakasihnya atas apresiasi yang diberikan oleh PWI Lamongan kepada Polres Lamongan. Dirinya berharap, Polres dapat terus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Lamongan yang aman dan kondusif.

    “Tak hanya kami, seluruh warga masyarakat Lamongan juga turut andil dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Lamongan, karena semua ini tidak akan terwujud tanpa kerja sama dan gotong royong yang baik,” paparnya.

    Lebih lanjut, Bobby menuturkan bahwa sebelumnya Polres Lamongan juga memberikan reward kepada 26 anggotanya.

    Adapun ke-26 anggota Polres yang menerima penghargaan di antaranya adalah atas dedikasi tinggi dan loyalitas dalam bekerja, dedikasi tinggi dan loyalitas dalam bekerja, penggerak akreditasi dan pelayanan di klinik rawat jalan bhayangkara, loyalitas dan dedikasi tinggi dalam bekerja sebagai intelmas.

    “Pemberian reward ini adalah bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasi serta kontribusi dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” terangnya.

    “Anggota yang berprestasi juga dijadikan sebagai role model untuk terus berbuat baik kepada masyarakat dan institusi dengan profesionalisme serta tanggung jawab,” pungkasnya.[riq/kun]

  • Pendaftaran PPK Pilkada Kabupaten Malang 2024 Mulai Dibuka

    Pendaftaran PPK Pilkada Kabupaten Malang 2024 Mulai Dibuka

    Malang (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mulai membuka penerimaan pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pendaftaran berlangsung selama tujuh hari, mulai 23 April sampai dengan 29 April 2024.

    Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika menjelaskan, untuk pendaftaran PPK dibutuhkan 165 orang. Dimana, setiap kecamatan membutuhkan lima orang PPK. “Setiap kecamatan kita membutuhkan lima orang PPK kemudian dikalikan 33 kecamatan totalnya 165 orang,” kata Dika sapaan akrabnya, belum lama ini.

    Dika menguraikan, pendaftaran ini dibuka secara umum. Siapa pun boleh mendaftar. Bahkan, petugas PPK pada Pemilu 2024 sebelumnya pun dapat mendaftarkan dirinya kembali untuk pemilihan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub), serta calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup). “Ini terbuka untuk umum, selama memenuhi syarat pasti akan dipersilahkan mendaftar dan nanti mengikuti proses seleksi secara terbuka,” paparnya.

    Kemudian untuk persyaratan mendaftar calon anggota PPK antara lain, Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, tidak menjadi anggota partai politik (Parpol) sekurang-kurangnya 5 tahun. Lalu, tidak pernah terpidana, dan mampu secara jasmani maupun rohani.

    Dikatakan Dika, pendaftaran dilakukan secara online. Yakni melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (Siakba).

    Calon juga dapat datang ke kantor KPU untuk melakukan pendaftaran. Petugas nantinya akan membantu memandu pengisian melalui Siakba. Dalam pendafataran, persyaratan dokumen yang harus dilengkapi di antaranya surat pendaftaran, surat pernyataan bermaterai, daftar riwayat hidup, foto copy ijasah dan KTP elektronik, foto 4×6.

    Kemudian, calon PPK juga harus menyertakan surat keterangan sehat jasmani rohani yang diterbitkan baik dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik. “Surat kesehatan ini mencantumkan hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol,” tambahnya.

    “Surat keterangan sehat ini memastikan bahwa memang secara jasmani dan rohani mampu dan tidak ada masalah. Karena sifatnya preventif, semoga tidak ada masalah saat pelaksanaan (Pilkada),” sambungnya.

    Untuk hari pertama pendaftaran, Dika belum bisa menyampaikan berapa calon yang sudah mendaftar. Karena untuk mengetahuinya, harus mengakses Siakba terlebih dahulu.

    Pascapendaftaran, tahap selanjutnya yakni penelitian administrasi mulai 24 April hingga 3 Mei 2024. “Setelah itu, yang memenuhi syarat administrasi kita lakukan tes tulis melalui Computer Assited Test (CAT),” Dika mengakhiri. (yog/kun)