Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Polda Jatim: Madura Raya Daerah Merah Pilkada Serentak 2024

    Polda Jatim: Madura Raya Daerah Merah Pilkada Serentak 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polda Jawa Timur, menyatakan Madura Raya, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep, sebagai daerah merah Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, dalam Serasehan dengan Awak Media Jajaran Polda Jatim, di Ballroom Hotel Odaita Pamekasan, Jl Raya Sumenep 88 Pamekasan, Rabu (2/10/2024).

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyatakan sudah melakukan pemetakan daerah rawan di 39 kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk di antaranya di Madura Raya yang dikatagorikan sebagai daerah merah.

    “Untuk diketahui bahwa pemetaan kerawanan versi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Polri, itu mungkin berbeda dan tidak sama. Tapi kalau versi Polri, Madura Raya termasuk daerah merah,” kata Kombes Pol Dirmanto.

    Hal tersebut bukan tanpa alasan, seiring dengan adanya beragam fakta dan fenomena yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. Beberapa di antaranya berakhir dengan pada Penghitungan Suara Ulang (PSU) berdasar Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Soal respon sudah kita petakan titik rawan yang mungkin terjadi saat proses pemilu berlangsung. Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan hingga pelantikan. Termasuk titik kerawanan yang mungkin timbul juta sudah kita petakan,” ungkapnya.

    Pemetakan tersebut bukan tanpa alasan, sebab Madura Raya dijadikan atensi sekalipun tingkat kerawanan kurang berarti. “Pemetakan kerawanan ini sebagai langkah antisipatif, artinya langkah pengamanan kita bukan menggampangkan,” tegasnya.

    “Seperti beredarnya informasi tentang konflik kecil di TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Madura, yang beredar melalui media sosial. Nyatanya informasi itu justru tidak sebanding dengan info viral yang berada di medsos. Sehingga kita upayakan Madura Raya jadi perhatian, kita redam dengan memaksimalkan pengamanan,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga meyakini pemilu serentak berlangsung dinamis, sehingga dibutuhkan komitmen bersama untuk menjaga kamtibmas. “Pemilu ini dinamis, mulai dari pendaftaran, penempatan paslon, dan saat ini sudah memasuki tahapan kampanye yang insya’ Allah berakhir pada 23 November 2024,” jelasnya.

    “Dengan beragam tahapan ini, tentunya kita harapkan semua tahapan pemilu berjalan aman dan damai. Sehingga pelaksanaan Pilkada Jatim bermartabat, berintegritas, jujur, adil, aman, damai dan demokratis,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Ini Atensi Polda Jatim di Pilkada Serentak 2024

    Ini Atensi Polda Jatim di Pilkada Serentak 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi atensi Polda Jawa Timur, khususnya untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, dalam Serasehan dengan Awak Media Jajaran Polda Jatim, di Ballroom Hotel Odaita Pamekasan, Jalan Raya Sumenep 88 Pamekasan, Rabu (2/10/2024).

    “Serasehan ini dalam rangka komitmen bersama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Jawa Timur, khususnya di Madura Raya (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep) untuk pelaksanaan pemilu 2024,” kata Dirmanto.

    Dalam kesempatan tersebut pihaknya meyakini pemilu serentak berlangsung dinamis, sehingga dibutuhkan komitmen bersama untuk menjaga kamtibmas.

    “Pemilu ini dinamis, mulai dari pendaftaran, penempatan paslon, dan saat ini sudah memasuki tahapan kampanye yang insya’ Allah berakhir pada 23 November 2024,” ungkapnya.

    “Dengan beragam tahapan ini, tentunya kita harapkan semua tahapan pemilu berjalan aman dan damai. Sehingga pelaksanaan Pilkada Jatim bermartabat, berintegritas, jujur, adil, aman, damai dan demokratis,” imbuhnya.

    Guna mewujudkan itu, dibutuhkan sinergitas antar seluruh stakeholder termasuk media sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. “Media sebagai pilar demokrasi, rekan-rekan pers harus selalu menjadi penyeimbang beragam jenis pemberitaan maupun informasi publik,” jelasnya.

    “Artinya kecepatan informasi di berbagai platform media sosial, harus diimbangi dengan kematangan dan kecerdasan melalui media mainstream. Sehingga dapat memberikan edukasi kepada publik untuk menangkal berbagai berita hoaks maupun jenis pelanggaran pemilu lainnya,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Budi Arie Ungkap 4 Prestasi Jadi Menkominfo Jokowi Setahun Terakhir

    Budi Arie Ungkap 4 Prestasi Jadi Menkominfo Jokowi Setahun Terakhir

    Jakarta –

    Budi Arie Setiadi ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai pengganti Johnny G. Plate. Ia pun mengungkapkan prestasi menjadi Menkominfo dalam setahun terakhir.

    Penunjukkan Budi Arie sebagai Menkominfo dilakukan 17 Juli 2023, dan masa jabatannya di masa pemerintahan Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024.

    “Selama satu tahun saya menjalankan apa yang jadi tugas dari pak Presiden kepada saya. Satu menyelesaikan BTS , hampir enam ribu BTS itu sudah kita selesaikan tahun lalu yang mangkrak. Jadi, proyek BTS tidak jadi mangkrak tapi bisa terbangun hampir sekitar enam ribu BTS dari total semuanya yang direncanakan,” ujar Budi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Selasa (1/10/2024).

    Kemudian, pemberantasan judi online terus dilakukan Budi dari awal menjabat Menkominfo sampai saat ini. Persoalan ini menurutnya harus segera diatasi segera karena menyangkut masa depan Indonesia.

    “Sampai saat ini masyarakat dan teman-teman sudah menyaksikan bahwa Menkominfo yang sekarang ini sangat serius memberantas judi online. Karena ini komitmen kita,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, kata Budi Arie, judi online tidak hanya merusak ekonomi negara tapi merusak level ekonomi keluarga hingga berdampak pada moralitas masyarakat Indonesia. “Dan dapat dipastikan judi online bukanlah pendorong menuju Indonesia Emas 2045, tetapi menjadi sebagai penghancur perwujudan Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

    Selanjutnya, mengenai proyek Hot Backup Satellite (HBS) yang berhenti di jalan dinilainya sebagai prestasi Budi Arie sebagai Menkominfo karena telah menyelamatkan uang negara senilai Rp 3,4 triliun yang sudah dibalikkan ke negara.

    “Terakhir, soal bagaimana menjalankan misi Pemilu Damai 2024, dan kita sudah bisa bandingkan Pemilu 2024 kan jauh lebih sejuk dibanding Pemilu 2019 dan Pemilu 2024,” pungkas Budi Arie.

    [Gambas:Youtube]

    (agt/rns)

  • Dituding Penyelewengan Wewenang, Polda Jatim Jelaskan Permasalahan Pemanggilan Pejabat Daerah

    Dituding Penyelewengan Wewenang, Polda Jatim Jelaskan Permasalahan Pemanggilan Pejabat Daerah

    Surabaya (beritajatim.com) Dituding menyelewengkan wewenang oleh tiga organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Jawa Timur Menjerit, Polda Jatim memberikan penjelasan. Tudingan penyelewengan wewenang itu muncul karena Polda Jatim dianggap melanggar Surat Telegram Kapolri nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang Penundaan Proses Hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan bahwa pemanggilan yang dilakukan kantaran adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke pihaknya. Termasuk pemanggilan kepada mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

    “Benar, kami memanggil yang bersangkutan (Thoriqul Haq) karena ada pengaduan,”ujar Kombes Luthfie, Minggu (08/09/2024).

    Luthfie menjelaskan pemanggilan terhadap Thoriqul Haq bertujuan untuk meminta keterangan terkait dugaan penyelewengan dana erupsi Semeru. Thoriqul pun dimintai keterangan sebagai saksi.

    “Pemanggilan terhadap Thoriqul Haq dilakukan sebelum pendaftaran calon kepala daerah. Setelah yang bersangkutan resmi mendaftar, tidak ada pemanggilan klarifikasi lagi,” imbuh Kombes Pol Luthfie.

    Terkait dengan panggilan ke beberapa dinas di provinsi dan kabupaten/kota dan penyedia jasa di Jawa Timur, Luthfie menjelaskan bahwa hal itu didasari karena adanya pengaduan dari masyarakat.

    “Kita panggil, kita klarifikasi itu karena adanya pengaduan Masyarakat (Dumas),” pungkasnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menghimbau agar masyarakat turut menjaga dan mensukseskan Pilkada 2024 yang akan datang. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran terhadap proses Pemilu, diharapkan agar segera melapor ke Bawaslu. Dirmanto pun berkomitmen bahwa Polri bersikap netral terhadap kontestasi Politik di Pilkada serentak 2024.

    “Polda Jatim menghimbau kepada semua elemen Masyarakat khususnya di Jawa Timur agar bersama – sama dan mensukseskan Pilkada 2024 dengan damai dan sejuk,” Sikap kami tetap untuk menjaga Netralitas di Pilkada, jadi tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Polda Jatim terhadap salah satu calon kepala daerah,” tutup Dirmanto.

    Diketahui sebelumnya, Tiga elemen organisasi masyarakat Jatim, yang terdiri Projo, LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Jatim dan DPD GRIB Jaya Jatim mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (6/9/2024) hari ini. surat terbuka dilayangkan ke Jokowi ini terkait adanya ribuan surat panggilan untuk permintaan keterangan atau klarifikasi yang dilayangkan dari kepolisian di Jatim.

    Surat panggilan itu ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, Pemkab, Pemkot serta para pengusaha terkait pengadaan barang dan jasa. [ang/aje]

  • 3 Hal tentang Tim Walz Cawapres Pilihan Kamala Harris di Pemilu AS

    3 Hal tentang Tim Walz Cawapres Pilihan Kamala Harris di Pemilu AS

    Washington DC –

    Kamala Harris resmi diusung Partai Demokrat sebagai calon presiden dalam Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024. Wakil Presiden AS itu memilih Tim Walz sebagai calon wapresnya pada pemilu kali ini.

    Pengumuman tersebut diunggah Kamala Haris di akun X-nya @kamalaharris, Selasa (6/8/2024) malam. Kamala Harris mengaku bangga mengumumkan Tim Walz sebagai cawapresnya.

    “Saya bangga mengumumkan bahwa saya telah meminta @Tim_Walz untuk menjadi calon wakil presiden saya,” tulis Kamala Harris.

    Siapakah Tim Walz? Simak tiga hal tentang Tim Walz yang dipilih Harris sebagai cawapresnya:

    Walz Merasa Terhormat Jadi Cawapres Harris

    Harris menyebut Tim Walz sebagai seorang gubernur hingga guru yang telah kontribusi terbaik selama ini.

    “Sebagai seorang gubernur, pelatih, guru, dan veteran, dia telah memberikan yang terbaik bagi keluarga pekerja seperti keluarganya. Senang sekali dia ada di tim. Sekarang mari kita mulai bekerja. Bergabunglah dengan kami,” ujar Harris.

    Walz pun merespons cuitan Harris. Dia mengaku terhormat ditunjuk sebagai cawapres di Pemilu 2024.

    “Merupakan kehormatan seumur hidup untuk bergabung dengan @kamalaharris dalam kampanye ini. Saya mendukung sepenuhnya,” ujarnya.

    “Wakil Presiden Harris menunjukkan kepada kita politik tentang apa yang mungkin. Ini mengingatkan saya sedikit pada hari pertama sekolah. Jadi, mari kita selesaikan ini, teman-teman! Bergabunglah dengan kami,” lanjut Tim Walz.

    Perjalanan Karier Walz

    Pria bernama lengkap Timothy James Walz itu lahir pada 6 April 1964 di West Point, Nebraska. Walz pernah bertugas di militer dari tahun 1981 hingga 2005 dengan pangkat tertinggi Sersan Mayor.

    Walz juga mengemban pendidikan ilmu sosial di Chadron State College dan mendapatkan gelar magister bidang kepemimpinan pendidikan di Minnestota State University. Selain di militer, Walz juga pernah bekerja sebagai guru SMA, bekerja di sektor agrikultur hingga manufaktur.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Dia juga aktif di Partai Demokrat. Walz pernah menjabat sebagai anggota DPR dapil Minnesota selama tiga periode, yakni dari 2007 hingga 2019.

    Setelah melepas jabatan anggota DPR, Walz menjabat sebagai Gubernur Minnesota.

    Serang Donald Trump dan JD Vance

    Dilansir DW, Walz makin dikenal publik setelah menyerang capres-cawapres Partai Republik, yakni Donald Trump dan JD Vance sebagai orang yang ‘aneh’. Penghinaan itu kemudian viral dan diterima oleh tim kampanye Harris.

    Walz merupakan pendukung kuat serikat buruh yang menjadi bagian penting dari koalisi elektoral Partai Demokrat. Presiden AS Joe Biden dan mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi dilaporkan merestui Walz sebagai pilihan Wapres Harris.

    “Gubernur Walz tidak hanya punya pengalaman untuk menjadi wakil presiden, ia memiliki nilai-nilai dan integritas yang membuat kita bangga,” tulis mantan Presiden Barack Obama dalam sebuah pernyataan setelah Walz dipilih oleh Harris.

    Dengan memilih Walz, Harris berharap dapat menarik lebih banyak pemilih dari kelas pekerja dan pedalaman di Midwest yang dapat membantunya menang melawan Donald Trump dalam pemilihan umum pada bulan November.

    Ketertarikan Walz dalam bidang berburu, memancing, konservasi, dan american football juga dapat menarik pemilih yang tinggal di daerah pedesaan di jantung AS. Tim kampanye Donald Trump pada hari Senin melabeli Walz sebagai ‘ekstremis liberal berbahaya’.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/fas)

  • Polres Pamekasan Petakan 3 Titik Potensi Rawan Pilkada 2024

    Polres Pamekasan Petakan 3 Titik Potensi Rawan Pilkada 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan memetakan 3 (tiga) titik rawan pada pelaksanaan pesta demokrasi, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan 2024 mendatang.

    Pemetaan potensi titik rawan tersebut mengacu pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, titik rawan tersebut tersebar di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tiga kecamatan berbeda di Pamekasan.

    “Mengacu pada pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, ada beberapa kecamatan yang dipetakan sebagai TPS rawan, yakni di kecamatan Batumarmar, Palengaan, dan Proppo,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, Senin (1/7/2024).

    Bahkan potensi titik rawan pada pelaksanaan Pilkada Pamekasan 2024, juga sudah dilaporkan ke Polda Jawa Timur. “Sebagai informasi awal untuk menyiapkan pola pengamanan, kita sudah laporkan hasil pemetaan titik rawan ke Polda Jatim,” ungkapnya.

    “Maka dari itu, kita akan menerapkan beberapa langkah antisipatif untuk mencegah atau mengurangi resiko rawan, di antaranya dengan menerapkan penebalan pasukan pengamanan di beberapa TPS yang masuk katagori rawan,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga berencana untuk melakukan strategi pengamanan berlapis. “Penebalan pasukan ini nantinya kita melibatkan personel gabungan, baik dari anggota Polri maupun dari instansi terkait lainnya,” jelasnya.

    “Namun tidak kalah penting, kami tetap mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama komitmen untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada aman, damai dan kondusif,” pungkasnya. [pin/ted]

  • 4 Teman Satu Letting Kapolri Sandang Pangkat Komjen, Ada Peraih Adhi Makayasa

    4 Teman Satu Letting Kapolri Sandang Pangkat Komjen, Ada Peraih Adhi Makayasa

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan promosi, rotasi, dan mutasi di tubuh Polri.

    Satu di antara yang mendapat promosi adalah teman satu letting Kapolri di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991, yaitu Irjen Syahar Diantono.

    Syahar Diantono yang saat ini menjabat Kadiv Propam kini dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelkam.

    Dengan dipromosikannya Syahar Diantono, ia akan menyandang pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) alias jenderal bintang 3.

    Sebelum Syahar Diantono, ada tiga teman seangkatan Kapolri lainnya yang sudah menjadi Komjen.

    Bahkan, satu di antara mereka adalah peraih Adhi Makayasa alias lulusan terbaik di Akpol 1991 Batalyon Bhara Daksa.

    Inilah 4 teman satu letting Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Akpol 1991 yang kini menyandang pangkat Komjen:

    1. Komjen Wahyu Widada
    Wahyu Widada saat menjadi Asisten Kapolri Bidang SDM dan berpangkat Irjen. (Dok. pribadi)

    Komjen Wahyu Widada adalah teman seangkatan Kapolri yang pertama kali bergelar Komjen.

    Saat itu, ia yang tengah menduduki jabatan Asisten SDM Kapolri dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelkam (Kabaintelkam) pada 26 Februari 2023.

    Namun hanya empat bulan menjadi Kabaintelkam, Komjen Wahyu Widada dipindahtugaskan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim).

    Upacara pelantikan Wahyu Widada sebagai Kabareskrim dilakukan di Gedung Rupatama, Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).

    Wahyu Widada lahir di Sleman Yogyakarta, 11 September 1969 sehingga saat ini usianya 54 tahun.

    Ia juga dikenal sebagai lulusan terbaik Akpol 1991 dan meraih penghargaan Adhi Makayasa.

    Termasuk saat di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri, lagi-lagi Wahyu Widada menjadi lulusan terbaik.

    Wahyu Widada diketahui memiliki latar belakang reserse dan termasuk dalam jajaran perwira tinggi yang berprestasi.

    Di masa Kapolri Jendera Listyo Sigit, Wahyu Widada memiliki peran penting. Ia merupakan Ketua Tim Naskah makalah visi misi Listyo Sigit Prabowo saat menjadi calon Kapolri. 

    Wahyu Widada juga menjadi tim khusus (Timsus) pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J yang begitu menyorot perhatian publik karena menyeret Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Kadiv Propam. 

    2. Komjen Fadil Imran
    Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran memberikan keterangan terkait kesiapan pengamanan jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2024). (Tribunnews.com/ Abdi Ryanda Shakti)

    Teman satu letting Kapolri lainnya yang ikut dipromosikan menjadi Komjen adalah Fadil Imran.

    Ia diangkat menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri pada 27 Maret 2023.

    Fadil Imran adalah perwira tinggi (pati) Polri yang berpengalaman dalam bidang reserse.

    Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kapolda Metro Jaya.

    Sebelum menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran merupakan Kapolda Jawa Timur.

    Saat menjadi Kapolda Jatim, Fadil Imran sempat menjadi sorotan media saat marah dan mengusir seorang kapolsek yang tertidur.

    Momen itu terjadi saat rapat soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya pada 22 Mei 2020. 

    Komjen Fadil Imran lahir di Makasssar, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1968 atau saat ini berusia 55 tahun.

    Sepanjang kariernya di Polri, beragam jabatan strategis pernah ia emban.

    Di antaranya ia pernah menjabat sebagai Kapolres KP3 Tanjung Priok, Kapolres Metro Jakarta Barat, Dirreskrimum Polda Kepri, hingga Dirreskrimsus Polda Metro Jaya.

    3. Komjen Marthinus Hukom
    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Marthinus Hukom menjalani pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023). Irjen Pol Marthinus Hukom dilantik menjadi Kepala BNN menggantikan Komjen Pol Petrus Golose yang telah memasuki masa pensiun. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Sosok alumnus Batalyon Bhara Daksa yang kini berpangkat Komjen adalah Komjen Marthinus Hukom.

    Saat ini, Komjen Marthinus Hukom menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 8 Desember 2023.

    Marthinus Hukom adalah lulusan Akpol 1991 yang berpengalaman dalam bidang reserse.

    Marthinus Hukom lahir di Ameth, Nusalaut, Maluku Tenggara pada 30 Januari 1969. Sehingga saat ini, usianya 54 tahun.

    Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara pun telah diembannya khususnya di dunia terorisme.

    Marthinus tercatat pernah menjadi Katim Anti Teror Bom Polda Metro Jaya (2001-2002) dan Analis Intelijen Satgas Anti Teror Polri (2002-2015),

    Dia juga tak asing terkait penanganan narkotika lantaran pernah menjabat sebagai Kelompok Ahli BNN RI Bidang Intelijen (2010-2012).

    Karier Marthinus pun semakin moncer ketika ditunjuk menjadi Kabid Intelijen Densus 88 AT Polri pada 2010.

    Pada 2015 dan 2018, ia diangkat menjadi Wakadensus 88 AT Polri.

    Kemudian, Marthinus dimutasi menjadi Direktur Penegakan Hukum Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI pada 2016.

    Setelah itu, Irjen Marhinus Hukom diangkat menjadi Kadensus 88 AT Polri pada tahun 2020.

    4. Komjen Syahar Diantono
    Syahar Diantono saat menjabat sebagai Kadivpropam Polri berpangkat Irjen Pol di sela-sela Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) POM TNI Tahun 2024 di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Kamis (2/5/2024). (Tribunnews.com/Gita Irawan)

    Syahar Diantono menjadi teman satu letting terbaru dari Kapolri yang akan menyandang pangkat Komjen.

    Terlebih setelah ia dipromosikan menjadi Kabaintelkam menggantikan Komjen Suntana yang memasuki masa pensiun pada Juni 2024.

    Saat ini, Syahar Diantono memang belum resmi menyandang lambang bintang tiga lantaran belum dilantik.

    Namun hanya dalam hitungan hari, pangkat bintang tiga akan tersemat di kerah seragamnya.

    Syahar Diantono atau kerap ditulis Syahardiantono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 2 Februari 1970. Saat ini, ia berusia 54 tahun.

    Irjen Syahar Diantono berpengalaman di bidang reserse dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam Polri.

    Pada 2010, Syahar Diantono mengemban tugas sebagai Kapolres Pasuruan dan setahun setelahnya menjadi Wadirreskrimsus Polda Jatim.

    Kemudian pada 2012, ia menjabat sebagai Kasubdit VI Dittipideksus Bareskrim Polri dan Dirreskrimsus Polda Kepri pada 2014.

    Pada 2018, Syahar Diantono bertugas sebagai Kabagpenum Divhumas Polri dan pada 2019 menjabat sebagai Karo PID Divhumas Polri.

    Ia juga pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri pada 2020 sebelum akhirnya dipilih menjadi Wakabareskrim Polri.

    Syahar Diantono juga merupakan sosok perwira tinggi yang memerintahkan kasus tersebut ditarik ke Mabes Polri. Sebelumnya, kasus ini ditangani Polda Metro Jaya.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Pelapor Kasus Logo ‘Ulama Nambang’ Kader PSI

    Pelapor Kasus Logo ‘Ulama Nambang’ Kader PSI

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelapor kasus pelecehan logo NU menjadi Ulama Nambang merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ali Mahfud (50) tercatat pernah mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan legislatif (pileg) Kota Surabaya di pemilu 2024.

    Dari penelusuran Beritajatim.com, Ali Mahfud sempat nyaleg untuk DPRD Kota Surabaya 2024-2029 dan memiliki Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Sebelum menjadi kader PSI, Ali Mahfud tercatat sebagai ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya dan dicopot pada Juni 2023 lalu.

    “Iya, iya [sempat jadi Caleg PSI di Pileg 2024],” kata Ali saat dikonfirmasi wartawan.

    Walaupun Ali Mahfud kader PSI, ia mengaku aduannya ke Polrestabes Surabaya merupakan keputusan pribadi bukan atas nama partai. Ia pun memastikan tidak ada unsur kepentingan politik.

    “Bukan, bukan [atas nama partai]. Murni dalam pengaduan, saya murni. Ndak ada unsur kepentingan politik ataupun kepentingan yang lain,” ucapnya.

    Ali mengatakan, laporan itu juga bentuk baktinya sebagai Nahdliyin sekaligus santri dari KH Sholahuddin Azmi, yang merupakan cucu dari ulama pencipta lambang NU, yakni KH Ridwan Abdullah.

    “Laporan saya ini murni kepentingan pribadi, khidmat kepada NU. Saya ini santrinya KH Solahuddin Azmi, cucu pendiri NU sekaligus pencipta lambang NU, KH Ridwan Abdullah,” ucapnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD PSI Surabaya Shobikin membenarkan bahwa Ali merupakan caleg dari PSI untuk DPRD Kota Surabaya, saat Pileg 2024 lalu. Namun, menurut Shobikin, langkah kadernya yang melaporkan dugaan pelecehan logo NU itu bukan merupakan instruksi partai.

    “[Langkah Shobikin] bukan instruksi partai. Kami tidak cukup punya kapasitas untuk ikut menanggapi dinamika di NU,” ujar dia.

    Walaupun begitu, PSI menghargai sikap Ali yang menempuh jalur hukum atas peristiwa itu. Menurutnya, hal itu sebagai tanggung jawab sebagai kader NU.

    “Sebagai Kader NU tulen, Bro Ali Memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan hal itu,” pungkasnya.

    Diketahui, Ali Mahfud mengadukan akun X @pasifisstate karena memposting logo NU yang diedit menjadi UN (Ulama Nambang). Aduan itu teregistrasi dengan nomor LPM/ 236 /VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA. (ang/ian)

  • Pengacara: Hasto Berhadapan dengan Hukum saat Kritik Pemerintah

    Pengacara: Hasto Berhadapan dengan Hukum saat Kritik Pemerintah

    Jakarta (beritajatim.com) – Ronny Talapessy, pengacara dan kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, pemanggilan kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa dipisahkan dari kritik yang selalu diarahkan ke pemerintah dan politik.

    Ronny membawa dokumen grafik yang menunjukkan adanya tindakan hukum terhadap Hasto ketika mendekati kontestasi politik.Terbaru, lanjut Ronny, ketika Hasto menyampaikan kritik atas hasil Pilpres 2024 yang penuh dengan indikasi kecurangan.

    “Isu ini selalu dinaikkan kalau kami lihat bulan ini, kemudian September ini ketika ada di Museum Fatahilah, Oktober ketika ada putusan MK, kemudian ada pendaftan Saudara Gibran,” kata Ronny saat mendampingi pemeriksaan Hasto di Kantor KPK, Senin (10/6/2014).

    Ronny memaparkan, pada November, Hasto juga menjadi objek panggilan aparat hukum ketika mengkritisi adanya dugaan kriminalisasi terhadap seniman Butet Kartaredjasa, jurnalis Aiman Witjaksono, dan beberapa aktivis.

    “Kemudian Desember ketika masa kampanye, Januari ketika kami menyampaikan adanya abuse of power dugaan mobilisasi aparat, LSM. Kemudian di Maret dan April ini, sangat tinggi, isu ini mulai naik, dinaikkan. Ini untuk kami sampaikan kepada publik karena panggilan kepada lembaga penegak hukum ini berturut-turut,” kata Ronny.

    Ronny juga menjelaskan pekan kemarin Hasto baru memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Di hari yang sama pada sore harinya, Hasto tiba-tiba diumumkan untuk dipanggil penyidik KPK.

    “Ini yang menjadi pertanyaan buat kami, karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk Pilkada. Jadi, kami menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus maka di sini kami hadir untuk mendukung KPK. Jadi kalau penyidik mau sampaikan apa yang mau ditanyakan kami akan sampaikan,” kata Ronny.

    Seperti diketahui, Hasto pada Selasa pekan lalu dipanggil Polda Metro Jaya berdasarkan pernyataan alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu dalam sebuah wawancara di televisi. Dalam wawancara itu, Hasto mengulas sejumlah isu, salah satunya mengenai indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

    Hasto mengatakan polisi tidak memiliki kewenangan mencampuri hal itu karena apa yang disampaikannya merupakan produk jurnalistik. Saat ini, Hasto dipanggil KPK terkait kasus Harun Masiku. [hen/beq]

  • Ini Pesan Bupati Mojokerto pada 912 Anggota PPS Pemilu 2024

    Ini Pesan Bupati Mojokerto pada 912 Anggota PPS Pemilu 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meminta kepada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dapat menegakkan integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan 912 anggota PPS Pemilu tahun 2024 di Stadion Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

    “Saya minta tolong kinerja yang profesional dan jangan lupa integritasnya. Kinerja anda nanti akan sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto,” pinta orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, pada Minggu (26/5/2024).

    Menjunjung tinggi integritas dan bekerja secara profesional juga dinilai sangat penting oleh Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini karena dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Menurutnya, ia juga bertanggung jawab dalam menjaga kondusifitas, ketertiban, dan keamanan di wilayahnya, Kabupaten Mojokerto..

    “Maka kinerja anda tidak hanya anda mempertanggungjawabkan kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat kabupaten Mojokerto, masyarakat Jawa Timur dan yang paling penting adalah anda semuanya harus mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Saya mengucapkan selamat bertugas, selamat atas kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat kabupaten Mojokerto dan Allah SWT kepada anda semuanya dan jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Bukhori Muslim menjelaskan, bahwa bekerja secara profesional dan menegakkan integritas merupakan landasan utama menjadi anggota PPS, karena sebagai penyelenggara pemilu, hasil pekerjaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara konstitusional.

    “Sebanyam 912 anggota PPS yang baru saja dilantik agar bisa cepat beradaptasi dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Apa yang kita lakukan ini benar-benar dengan kepastian hukum, soalnya apa yang kita lakukan selama kita menjabat sebagai anggota PPS ada konsekuensi hukumnya, sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

    Diketahui, dalam prosesi pelantikan anggota PPS untuk pelaksanaan Pilkada 2024, terdapat pula penandatanganan pakta integritas dan pengucapan sumpah oleh 912 anggota PPS yang disaksikan langsung oleh perwakilan Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Kepala Perangkat Daerah, dan jajaran Forkopimca Mojosari. [tin/but]