Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Riuh yel-yel warnai pidato Mardiono di Muktamar PPP

    Riuh yel-yel warnai pidato Mardiono di Muktamar PPP

    “Hilangnya kursi PPP di Senayan bukan hanya kerugian partai, tetapi juga masyarakat yang menaruh harapan. Namun kekalahan ini bukan akhir, melainkan momentum kebangkitan,”

    Jakarta (ANTARA) – Pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Sabtu (27/9), berlangsung riuh ketika Plt. Ketua Umum Muhammad Mardiono menyampaikan pidatonya.

    Sejumlah peserta berteriak “lanjutkan!” untuk mendukung kepemimpinan Mardiono, sementara sebagian lain menyerukan “hidup perubahan!” dan “ketua baru!”.

    Suasana itu membuat Mardiono beberapa kali terhenti di tengah pidatonya karena suara yel-yel peserta yang saling bersahutan dan beradu nada tinggi.

    Bahkan, sebagian peserta kompak menyanyikan yel-yel “ketua baru!” berulang kali, disambut balasan teriakan “lanjutkan!” dari barisan pendukungnya.

    Meskipun demikian, Mardiono tetap melanjutkan pidatonya. Ia menegaskan bahwa muktamar kali ini bukan sekadar forum formal, melainkan momentum refleksi bagi seluruh kader partai.

    “Momentum penting muktamar bukan hanya forum kepengurusan, tapi ruang refleksi dan titik balik PPP,” ujarnya.

    Mardiono mengatakan, pembukaan muktamar digelar dalam kesederhanaan namun tidak mengurangi makna.

    Ia menyebut muktamar sebagai wadah untuk memproyeksikan masa depan partai sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi.

    Dalam pidatonya, ia menyinggung kenyataan pahit yang harus dihadapi partai Islam tertua itu pada Pemilu 2024.

    “Hilangnya kursi PPP di Senayan bukan hanya kerugian partai, tetapi juga masyarakat yang menaruh harapan. Namun kekalahan ini bukan akhir, melainkan momentum kebangkitan,” kata Mardiono.

    Ia menekankan PPP harus segera melakukan transformasi menjadi partai Islam yang solid, moderat, dan modern, serta mampu menjangkau generasi muda.

    “Perbedaan pandangan hal yang wajar, tetapi jangan sampai melahirkan perpecahan. Belajar dari masa lalu, persatuan akan jadi kekuatan,” ujarnya.

    Mardiono juga mengingatkan tantangan yang dihadapi partai di era digital, di mana persepsi publik mudah dibentuk melalui media sosial.

    Pidato Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono terhenti beberapa kali karena para kader berdiri dan meneriakkan yel-yel dalam Pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (ANTARA/Aria Ananda)Í

    Menurutnya, PPP perlu menampilkan narasi Islam yang sejuk dan adaptif agar tidak ditinggalkan umat.

    Ia menegaskan politik Islam tidak boleh berhenti pada simbol, melainkan harus menjadi nilai yang menghadirkan kemaslahatan bagi umat.

    “PPP harus membuktikan politik Islam bukan hanya simbol, tetapi nilai ruh bagi umat. Kita harus menjaga PPP sebagai rumah besar umat Islam inklusif dan moderat,” katanya.

    Mardiono lantas meminta maaf kepada seluruh kader atas konflik internal yang pernah terjadi.

    “Saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Mari kita satukan langkah menyongsong masa depan gemilang tanpa konflik,” ucapnya.

    Ia menyerukan agar seluruh kader kembali meneguhkan prinsip PPP, yakni menjadikan politik sebagai jalan menegakkan keadilan, membawa keberkahan, dan menjaga persatuan bangsa.

    “Kekalahan hanyalah kemenangan yang tertunda. Dengan kerja keras dan persatuan, Insya Allah PPP berjaya,” katanya.

    Muktamar ke-10 ini akan menjadi forum untuk menentukan arah partai lima tahun ke depan, mulai dari pemilihan ketua umum periode 2025–2030 hingga pembahasan AD/ART dan rekomendasi kebijakan.

    Forum tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 29 September dengan agenda penutupan yang akan dihadiri pemerintah, partai politik, serta tokoh nasional.

    Panitia juga telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir pada acara penutupan.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mardiono Diteriaki "Gagal Senayan" Saat Buka Muktamar X PPP Nasional 27 September 2025

    Mardiono Diteriaki "Gagal Senayan" Saat Buka Muktamar X PPP Nasional 27 September 2025

    Mardiono Diteriaki “Gagal Senayan” Saat Buka Muktamar X PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoraki Muhammad Mardiono saat maju ke panggung untuk memberi sambutan.
    Sorakan tersebut sudah terdengar sejak nama Mardiono disebut panitia pada pembukaan Muktamar X Partai Ka’bah, Sabtu (27/9/2025).
    Saat itu, Ketua Panitia Muktamar X PPP, Raden Arya Permana, menyampaikan laporan di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara.
    Lalu, ia menyebut nama-nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, termasuk Muhammad Romahurmuziy alias Rommy dan Mardiono. Keduanya diketahui berada pada kubu yang berseberangan.
    Ketika Arya menyebut nama Mardiono, puluhan kader PPP berteriak menyorakinya. 
    “Wuuu,” teriak mereka.
    Sejumlah kader PPP kemudian meneriakkan kata “Perubahan”, sebuah aspirasi agar Ketua Umum PPP bisa dari eksternal partai.
    Meski demikian, beberapa kader lainnya meneriakkan kata “lanjutkan” sebagai bentuk dukungan pada Mardiono untuk kembali menjadi Ketua Umum PPP.
    “Mardiono, lanjutkan!” teriak beberapa kader PPP.
    Namun, teriakan itu ditimpali kader lainnya. “Gagal Senayan!” teriak kader PPP lainnya.
    Begitupun saat Mardiono membacakan sambutan. Sejumlah kader PPP kembali meneriakkan kekecewaan.
    Hal tersebut lantaran di bawah kepemimpinan Mardiono, PPP gagal lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.
    “Gagal Senayan!” teriak salah satu kader PPP.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arwani Thomafi, mengakui terdapat aspirasi kader PPP yang menginginkan adanya perubahan, bahwa calon ketua umum tidak harus dari internal.
    Di sisi lain, terdapat kelompok yang memandang PPP harus tetap dipimpin kader Partai Ka’bah. “Ada yang menginginkan perubahan karena kondisi kita, darurat dan sebagainya. Saya kira nanti kita musyawarah,” tutur Arwani.
    Adapun AD/ART PPP saat ini menyatakan calon ketua umum harus berasal dari internal partai.
    Namun, AD/ART itu bisa diubah dalam forum Muktamar. “Ya seperti itu, kalau di AD/ART yang sekarang ini (harus internal),” ujar Arwani.
    Adapun PPP diketahui saat ini menjadi partai gurem setelah gagal masuk ke Senayan pada Pemilu 2024.
    Perolehan suara PPP secara nasional tidak menembus ambang batas parlemen yang ditentukan undang-undang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas Nasional 27 September 2025

    Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas Nasional 27 September 2025

    Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    KABAR
    bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi bergabung sebagai anggota “Global Advisory Board Bloomberg New Economy” sontak memancing atensi publik.
    Kedengarannya memang megah. 
    Kompas.com
    , 22 September 2025, bahkan menurunkan berita dengan judul “Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy”.
    Ulasannya menarik, dengan menempatkan Jokowi sejajar dengan tokoh-tokoh yang ikut menentukan arah percakapan dunia.
    Namun, apakah betul demikian?
    Jika mau ditelisik lebih jauh, penunjukan ini lebih banyak bicara atau didasarkan soal citra ketimbang substansi.
    Mari kita letakkan kursi ini pada konteks yang tepat. “Bloomberg New Economy” bukanlah satu forum strategis pengambilan keputusan global.
    Jangan sampai membayangkannya seperti PBB, bukan pula setingkat G20, bahkan tidak setara dengan World Economic Forum di Davos.
    Bloomberg New Economy
    lebih menyerupai satu klub eksklusif, diinisiasi oleh media keuangan raksasa, dengan agenda diskusi besar, tapi tanpa kewajiban nyata untuk melahirkan kesepakatan.
    Kehadirannya boleh di kata lebih banyak untuk pencitraan. Sebuah panggung yang mempertemukan elite bisnis, politik, dan akademisi dalam kemasan prestisius.
    Dengan kata lain, posisi ini tidak lebih dari kursi kehormatan, bukan ruang pengaruh strategis.
    Penunjukan Jokowi jelas membawa simbolisme, tapi tidak otomatis menambah bobot diplomasi Indonesia di pentas internasional.
    Lalu, apa yang sebenarnya membuat Jokowi menarik bagi forum seperti ini? Jawabannya terletak pada satu hal: stabilitas dalam paradoks.
    Sepuluh tahun ia memimpin, Indonesia mengalami ledakan pembangunan infrastruktur, sekaligus lonjakan utang negara yang luar biasa, hingga lebih dari tiga kali lipat.
    Uniknya, di tengah beban fiskal yang meningkat tajam, Indonesia tetap menjaga peringkat
    investment grade
    dan kepercayaan pasar.
    Dari perspektif pasar global, ini prestasi. Bisa menambah utang tanpa menimbulkan gejolak.
    Namun, jika kita menengok dari dalam negeri, narasi ini penuh kontradiksi atau paradoks. Utang yang melonjak itu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
    Faktanya, banyak proyek infrastruktur justru menyisakan beban fiskal dan masalah sosial, mulai dari pembengkakan biaya, dampak lingkungan, hingga ketidakmerataan manfaat.
    Kereta cepat Whoosh adalah contoh nyata yang tak terbantahkan. Proyek ini menghadapi utang besar mencapai sekitar Rp 116 triliun (7,2 miliar dollar AS), yang sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
    Beban bunga tahunan dari utang ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Hal ini menyebabkan kerugian yang terus berlanjut bagi konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang pada semester I 2025 mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.
    Itu baru satu proyek. Belum lagi kalau kita mau bahas soal Ibukota Nusantara (IKN), Bandara Kertajati, LRT Sumatera Selatan dan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang terkesan tanpa perencanaan yang jelas dan lebih mengakomodasi kepentingan elite atau oligarki.
    Lebih jauh dan dampak jangka pendeknya, Jokowi memang meninggalkan warisan stabilitas ekonomi, tetapi dengan harga mahal. Salah satunya adalah penyusutan kualitas demokrasi.
    Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan penurunan indeks demokrasi, pelemahan peran oposisi, dominasi oligarki, hingga berkurangnya ruang kebebasan sipil.
    Pemilu 2024 menjadi puncak dari paradoks itu. Stabilitas politik yang dipuji pasar global justru lahir dari praktik yang bagi banyak pihak dinilai sebagai manipulasi aturan dan rekayasa kekuasaan.
    Ironi kemudian muncul ketika figur dengan catatan telah berkontribusi bagi demokrasi yang kian suram di negaranya sendiri justru diangkat sebagai penasihat global.
    Pertanyaan mendasar pun patut diajukan: apakah dunia benar-benar membutuhkan model kepemimpinan yang menukar demokrasi dengan stabilitas fiskal?
    Jika ya, maka kita sedang berjalan ke arah yang keliru—menormalisasi otoritarianisme pragmatis sebagai jalan keluar bagi negara berkembang, yang kemudian meninggalkan cacat bawaan.
    Perbandingan dengan pemimpin lain bisa mempertegas ironi ini. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, misalnya, aktif dalam berbagai forum internasional pasca-jabatannya, tetapi kontribusinya jelas, berbagi pengalaman dalam kebijakan luar negeri dan reformasi institusional.
    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pendahulu Jokowi, juga kerap diundang ke forum global, terutama terkait isu demokrasi, perdamaian, dan perubahan iklim—tema yang memang ia dorong selama satu dekade pemerintahannya.
    Bahkan sosok seperti Mahathir Mohamad di Malaysia yang sudah sangat sepuh, masih terus mengisi forum global. Ia memang diakui di berbagai forum internasional karena gagasan politik luar negerinya yang kritis terhadap Barat.
    Dibandingkan itu semua, posisi Jokowi tampak berbeda. Ia tidak dikenal karena gagasan besar, visi global, atau terobosan diplomatik, melainkan karena kemampuannya menjaga keseimbangan politik domestik sambil mengelola fiskal yang berat.
    Artinya, dalam konteks ini yang dijual bukanlah visi dunia, melainkan trik teknokratis. Yaitu bagaimana menambah utang luar negeri tanpa kehilangan legitimasi politik di dalam negeri.
    Forum seperti
    Bloomberg New Economy
    tentu saja menyukai narasi semacam ini. Namun sekali lagi, itu tidak otomatis menjadikan Jokowi tokoh berpengaruh secara strategis. Karena yang dirayakan adalah citra, bukan substansi.
    Indonesia memang bisa berbangga bahwa nama presidennya diundang ke panggung global. Namun kebanggaan itu sebaiknya tidak menutup mata bahwa pencapaian yang dipuji dunia sering kali adalah sisi yang problematis di dalam negeri.
    Kursi di
    Bloomberg New Economy
    lebih tepat dibaca sebagai refleksi paradoks Jokowi sendiri. Ia barangkali stabil di mata pasar, tapi meninggalkan demokrasi yang rapuh di Tanah Air.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP? Nasional 27 September 2025

    PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP? Nasional 27 September 2025

    PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Muktamar X yang akan berlangsung selama tiga hari, yaitu 27-29 September 2025.
    Agenda utama dalam Muktamar X ini adalah pemilihan Ketua Umum (Ketum) PPP dan struktur partai periode 2025-2030.
    Selain pembentukan struktur partai baru, Muktamar X juga membahas rencana kinerja PPP selanjutnya dan laporan kinerja selama lima tahun ke belakang.
    Namun, tiga agenda ini akan bersifat internal. PPP baru mengundang tokoh-tokoh eksternal, termasuk Presiden Prabowo Subianto saat penutupan Muktamar X.
    “Baru (saat penutupan) nanti memang kami mengundang ya tokoh masyarakat, kemudian juga senior-senior. Kemudian, juga ada lagi mungkin pejabat negara dan mitra-mitra kerja partai politik lain,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di acara doa bersama menuju Muktamar X di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
    Beberapa hari menjelang Muktamar X, terdapat tiga bakal calon yang disebut akan memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang Kabah itu.
    Juru bicara PPP, Usman M Tokan menyebut nama pertana yang merupakan calon kandidat kuat adalah Muhammad Mardiono.
    Menurut Usman, Mardiono didukung 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.
    “Bapak Mardiono yang sudah siap karena didukung oleh 33 wilayah. Sehingga beliau berkesempatan bisa menang, bahkan mungkin bisa jadi aklamasi,” ujar Usman saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).
    Nama kedua yang digadang sebagai calon ketua umum (caketum) PPP adalah mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto yang didukung mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Rommy
    “Gus Rommy ini kan kita dengar berita dari mana-mana, beliau sempat ke Amran, lalu terakhir ke Agus Suparmanto. Jadi boleh dibilang beliau hari ini yang memotori dukungan,” ujar Usman.
    Nama ketiga yang masuk bursa caketum PPP adalah Husnan Bey Fananie yang juga mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Azerbaijan.
    Usman bahkan menyebut, Husnan Bey Fananie sudah berkomunikasi intens dan mempersiapkan diri untuk mendeklarasikan diri sebagai caketum PPP.
    “Dia lebih kepada deklarasi saja, deklarasi maju yang muncul ke permukaan. Malah katanya sudah menyiapkan tim hukum untuk mengevaluasi muktamar. Sebagian besar menyatakan ya silakan saja,”ujar Usman.
    Dalam acara doa bersama menuju Muktamar X, Mardiono mengaku bahwa dirinya tidak berambisi untuk menjabat pimpinan partai lagi.
    Namun, Mardiono menyebut, siap kembali memimpin jika diamanahkan para kader.
    “Saya tidak begitu ambisi untuk harus menjadi ketua umum karena sesungguhnya ketua umum ini adalah bukan jabatan, tetapi adalah mengemban tugas untuk menjalankan amanah, amanah yaitu untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan,” ujar Mardiono.
    Meski tidak berambisi menjadi ketua umum lagi, Mardiono mengaku sudah mendapatkan amanah dari mayoritas DPW.
    “Memang, sudah banyak ya, lebih dari 68-70 persen ya itu memang sudah mendeklarasikan keinginan agar nanti Pak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya untuk periode tahun 2025-2030. Itu keinginan para kader,” katanya.
    Di sisi lain, Mardiono menyebut PPP adalah partai kader sehingga pihak eksternal boleh bergabung dengan syarat mengikuti mekanisme yang ada.
    Mardiono menganalogikan, PPP sebagai sebuah rumah yang punya aturan dan tidak semua orang bisa memasuki rumah itu.
    Jika ada orang lain atau tetangga yang mau masuk, tentu aturan atau perlakuan yang diberikan akan berbeda jika dibandingkan dengan penghuni rumah.
    “Saya enggak merasa melawan, saya juga enggak merasa tersaingi, tapi semua saya harus mengantarkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ujar Mardiono.
    Di kesempatan terpisah, sejumlah kader PPP juga membuat acara deklarasi untuk memenangkan Agus Suparmanto menjadi Ketum PPP periode 2025-2030.
    Deklarasi ini dipimpin Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy selaku Ketua Tim Pendukung Agus Suparmanto (Pegasus) di salah satu hotel Kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, 26 September 2025, malam.
    Rommy mengatakan deklarasi Agus sebagai caketum PPP ini dihadiri 27 perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia.
    Dia juga mengeklaim bahwa sudah meminta restu para kiai dan ulama untuk memenangkan Agus Suparmanto.
    “Kita mohon bimbingan para ulama kiai tentang keputusan Agus Suparmanto dihasilkan di Ponpes Khas Kempek Cirebon karena itu bulatkan tekad kita kita ucapkan bismillah niat kita,” katanya.
    Menurut Rommy, PPP perlu pemimpin baru untuk membawa partai lolos ke Parlemen pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
    Sebab, dia mengatakan, kekalahan PPP dalam Pemilu 2024 akibat ada masalah dalam kepemimpinan PPP yang saat ini.
    Dia menyebut, suara PPP di tingkat nasional hanya sekitar 5,8 juta. Sementara suara di kabupaten/kota bisa mencapai 8,3 juta suara.
    Oleh karenanya, dia menegaskan bahwa perlu ada pemimpin baru di PPP.
    “Artinya suara kabupaten/kota 2,5 juta di atas suara nasional, karena itu yang bermasalah adalah kepemimpinan partai di tingkat nasional,” ungkapnya.
    Selepas deklarasi, Agus Suparmanto berharap Muktamar X PPP bisa berjalan sesuai target.
    “Seperti yang di mayoritas provinsi ini, dukungan-dukungan penuh, saya berkeyakinan besok Muktamar berjalan dengan baik sesuai target,” kata Agus.
    Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati Raharjo menyebut, sosok yang cocok memimpin PPP harus sosok yang memiliki banyak dana dan dekat dengan ulama.
    “Sosok ideal yang dibutuhkan oleh PPP adalah figur yang mempunyai kapasitas sumber daya besar,” kata Jati saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat.
    Dia menerangkan, sosok itu harus banyak dana karena kebutuhan finansial untuk menggerakkan partai.
    Apalagi, menurut Jati, saat ini tidak ada satu pun kader PPP yang berada di DPR RI lantaran tidak lolos ambang batas parlemen.
    “Tentu berdampak pada akses ke sumber negara untuk operasionalisasi partai dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) hingga DPC (Dewan Pimpinan Cabang),” ujar Jati.
    Sementara itu, kedekatan dengan ulama juga diperlukan mengingat PPP sebagai partai berhaluan Islam.
    PPP membutuhkan ketua umum yang kuat di internal maupun eksternal dan memiliki jejaring yang bagus.
    “Juga yang punya jaringan luas dengan para tokoh masyarakat, misalnya alim ulama, untuk bisa menjembatani komunikasi dengan pemilih basis PPP maupun pemilih potensial,” kata Jati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP Nasional 26 September 2025

    Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP Nasional 26 September 2025

    Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dideklarasikan sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menjadi calon ketua umum (caketum) periode 2025-2030 dalam Muktamar X PPP. 
    Ketua Tim Pendukung Agus Suparmanto (Pegasus), Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy, mengatakan deklarasi Agus sebagai caketum PPP ini dihadiri 27 perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia.
    “Saya juga perlu sampaikan, dewan pimpinan cabang yang hadir di tempat ini tanpa kecuali dari setiap provinsi yang ada dari Aceh sampai Papua,” kata Rommy dalam acara deklarasi di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) malam.
    “Jadi kita perlu mempertanyakan kembali jangan-jangan muktamarnya sudah dimulai malam ini,” sambungnya.
    Dalam kesempatan ini, Rommy mengklaim sudah meminta restu para kiai dan ulama untuk memenangkan Agus Suparmanto.
    “Kita mohon bimbingan para ulama kiai tentang keputusan Agus Suparmanto dihasilkan di Ponpes Khas Kempek Cirebon karena itu bulatkan tekad kita kita ucapkan bismillah niat kita,” tegasnya.
    Menurut Rommy, PPP perlu pemimpin baru untuk membawa partai lolos ke Parlemen pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
    Sebab, menurutnya, kekalahan PPP dalam Pemilu 2024 akibat ada masalah dalam kepemimpinan PPP yang saat ini.
    Suara PPP di tingkat nasional hanya sekitar 5,8 juta. Sementara suara di kabupaten/kota bisa mencapai 8,3 juta suara.
    “Artinya suara kabupaten/kota 2,5 juta di atas suara nasional, karena itu yang bermasalah adalah kepemimpinan partai di tingkat nasional,” ungkapnya.
    Oleh karenanya, perlu ada pemimpin baru di PPP.
    “Ketika kita tidak mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri, ketika kita tidak mampu untuk lolos dari
    parliamentary threshold
    , mungkin kita harus membutuhkan tenaga-tenaga baru, kita membutuhkan figur-figur baru, pemimpin-pemimpin baru,” tuturnya.
    Sebagai informasi, PPP akan melaksanakan Muktamar X pada 27-29 September 2025, yang agenda utamanya adalah memilih dan menetapkan ketua umum periode 2025-2030.
    Jelang Muktamar X, muncul tiga nama kuat yang digadang-gadang bakal menjadi ketum.
    Pertama, pelaksana tugas (plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Kedua, mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto, dan mantan Dubes RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Percepat Penjualan TikTok ke Investor AS

    Trump Percepat Penjualan TikTok ke Investor AS

    Washington DC –

    Presiden AS Donald Trump pada Kamis (25/09) telah menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa rencana penjualan operasi TikTok di AS telah memenuhi persyaratan hukum.

    Apa saja kesepakatannya?

    Kesepakatan yang sebelumnya telah diusulkan memungkinkan TikTok tetap beroperasi di AS. Menurut Wakil Presiden AS JD Vance, kesepakatan ini bernilai hingga sekitar 14 miliar dolar AS (sekitar Rp233,8 triliun).

    “Perusahaan yang menaungi TikTok akan bernilai sekitar 14 miliar dolar AS… yang paling penting adalah kesepakatan ini nantinya akan melindungi keamanan data masyarakat Amerika,” kata Vance dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X.

    “Kesepakatan ini memastikan TikTok tetap dapat diakses (di AS), dan terkait pertanyaan soal algoritma, kesepakatan ini justru menjamin bahwa investor Amerika benar-benar akan mengendalikan algoritma di aplikasi tersebut,” tambah Vance.

    Mantan Presiden AS Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang mewajibkan perusahaan pemilik TikTok asal China, Bytedance, untuk menjual aset TikTok kepada perusahaan Amerika pada tahun lalu. Jika aset TikTok tidak dijual, aplikasi media sosial populer tersebut akan dilarang beroperasi di Amerika Serikat karena alasan keamanan nasional.

    Berdasarkan kerangka kesepakatan kepemilikan, operasi TikTok di AS akan “sebagian besar dimiliki dan dikendalikan” oleh perusahaan yang berbasis di AS.

    Trump mengatakan bahwa investor Amerika seperti CEO Oracle Larry Ellison dan pengusaha besar media Rupert Murdoch akan memiliki saham aplikasi tersebut.

    China sejauh ini belum mengonfirmasi rencana divestasi

    Trump mengklaim bahwa pemimpin China Xi Jinping telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan rencana divestasi. Namun hingga kini, baik pemerintah China maupun TikTok belum mengonfirmasi klaim Trump tersebut.

    Trump bertekad untuk menjaga agar TikTok tetap dapat diakses di AS selama masa jabatan keduanya. Trump mengatakan bahwa ia adalah penggemar aplikasi video tersebut karena membantu dirinya meraih suara anak muda dalam pemilu 2024.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (nvc/nvc)

  • Mahfud MD: Pemilu 2024 Sebenarnya PSI Tidak Lolos

    Mahfud MD: Pemilu 2024 Sebenarnya PSI Tidak Lolos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD, membeberkan cerita di balik lolosnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai peserta Pemilu 2024.

    Mahfud menyebut bahwa awalnya PSI tidak diloloskan oleh KPU. Namun, ia turun tangan setelah mendapat permintaan langsung dari Raja Juli Antoni yang saat itu menjabat sebagai Sekjen PSI.

    “Pemilu tahun 2024, sebenarnya dia tidak lolos. Tidak lolos ikut pemilu. Saya yang turun tangan,” ujar Mahfud dikutip pada Jumat (26/9/2025).

    Mahfud mengatakan, kedatangan Raja Juli kepadanya sekitar 10 November 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

    Raja Juli mengadu bahwa keputusan KPU dianggap tidak adil karena kondisi PSI dan Partai Gelora sama, tetapi hanya Gelora yang dinyatakan lolos.

    “Ini partai PSI ini tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Kalau tidak lolos karena syarat kan tidak apa-apa. Tidak, Pak. Ini tidak adil,” Mahfud menirukan keluhan Raja Juli.

    “Kenapa? Itu partai Gelora sama situasinya, tapi partai Gelora lolos, kami tidak,” tambahnya.

    Mendengar hal itu, Mahfud langsung berkoordinasi dengan jajaran KPU, termasuk Ketua KPU saat itu.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh mencampuri keputusan KPU, namun bila ada kejanggalan, publik akan menuding pemerintah ikut bermain.

    “Saya tidak ikut campur ya. Saya ini pemerintah. Tapi kalau KPU itu tidak benar, yang dituduh pemerintah,” ucap Mahfud.

    Kata Mahfud, setelah melakukan analisis, PSI dinyatakan bisa kembali masuk sebagai peserta Pemilu 2024.

  • Dua Elit Nasdem Rusdi Masse dan Ahmad Ali Diisukan Loncat ke PSI, Dapat Jabatan Penting?

    Dua Elit Nasdem Rusdi Masse dan Ahmad Ali Diisukan Loncat ke PSI, Dapat Jabatan Penting?

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia itu, dua pertanyaan ini tentu akan menjadi perbincangan yang selalu menarik walaupun pemilu masih tergolong lama.

    “Namun dalam kalkulasi saya, jika RMS final meninggalkan partai Nasdem, paling tidak ada tiga potensi efek risiko terhadap partai Nasdem Sulsel,” ungkap Ras.

    Pertama, lanjut Ras, gelembung prestasi partai Nasdem Sulsel bisa runtuh.

    “Kita harus akui di bawah kepemimpinan RMS, partai Nasdem Sulsel mencatat prestasi luar biasa. Untuk kali pertama, partai Golkar Sulsel di Pemilu 2024 lalu tersingkir dari dominasi partai Nasdem. RMS efek bekerja maksimal terutama di dapil IX yaitu Sidrap, Pinrang dan Enrekang.

    Kedua, risiko koordinasi dan mobilisasi politik melemah. Hilangnya figur karismatik seperti RMS, menurut Ras, bisa membuat partai kehilangan mesin politik yang telah berjalan efektif.

    “Interaksi antar kader, strategi lokal, serta mobilisasi suara di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota rentan melemah apalagi jika kadernya ikut bermigrasi,” sambung Ras.

    Ketiga, potensi reorientasi dukungan ke partai dimana RMS berlabuh. Jika RMS memutuskan gabung di partai PSI, tentu simpatisan maupun loyalisnya berpotensi mengubah dukungan.

    “Artinya partai Nasdem Sulsel akan mengalami defisit dukungan sebesar efek yang ditinggalkan RMS. Potensi efek resiko partai Nasdem Sulsel akibat hilangnya RMS efek membuat partai Golkar Sulsel bisa bernafas lega. Peluang Golkar merebut kejayaannya kembali terbuka lebar apalagi jika partai golkar sulsel berbenah dalam momentum musda mendatang,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • PAN Sidoarjo Resmikan Kantor Baru, Persiapkan Musda dan Target Tambah Kursi DPRD

    PAN Sidoarjo Resmikan Kantor Baru, Persiapkan Musda dan Target Tambah Kursi DPRD

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sidoarjo meresmikan kantor sekretariat baru yang berlokasi di Blok E 1, Perumahan Taman Pinang Indah (TPI) pusat Kota Delta. Acara syukuran dan peresmian pada Kamis (25/9/2025) itu dihadiri pengurus DPD, DPC, kader PAN Sidoarjo, Perempuan Amanat Nasional, serta jajaran pengurus Simpatik PAN.

    Sekretaris DPD PAN Sidoarjo, H. Bangun Winarso, menyampaikan harapan besar dengan adanya kantor baru berlantai dua seluas sekitar 350 meter persegi tersebut. “Harapannya dengan kantor DPD PAN Sidoarjo baru ini, ke depannya PAN Sidoarjo akan semakin cemerlang dan bisa merealisasikan semua aspirasi warga Sidoarjo,” ujarnya.

    Bangun juga mengajak seluruh kader agar menjadikan kantor baru ini sebagai pemicu semangat untuk membesarkan partai. “Mari semua semangat membesarkan nama partai dan perolehan suara di wilayah Sidoarjo,” pintanya.

    Sementara itu, Ketua DPD PAN Sidoarjo, H. Emir Firdaus, memberikan arahan terkait persiapan Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya digelar Oktober 2025. Dalam agenda tersebut, DPP PAN akan memilih pimpinan daerah baru.

    Emir juga menegaskan bahwa PAN Sidoarjo terus berupaya memperbaiki capaian politik di masa mendatang. Ia menyinggung hasil Pemilu 2024 yang menempatkan PAN dalam kategori empat besar perolehan suara, namun jumlah kursi di DPRD Sidoarjo berkurang satu. “Kita berdoa dan bekerja keras, agar perolehan kursi legislatif kembali bertambah lagi minimal lima kursi untuk PAN Sidoarjo,” imbuhnya.

    Selain fokus pada Musda, Emir menekankan pentingnya kerja kolektif seluruh kader untuk mengembalikan kejayaan PAN di Kabupaten Sidoarjo menjelang Pemilu 2029. [isa/beq]

  • Koalisi Masyarakat Sipil Rekomendasikan Prabowo dan DPR Pecat Anggota KPU

    Koalisi Masyarakat Sipil Rekomendasikan Prabowo dan DPR Pecat Anggota KPU

    Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas berbagai lembaga demokrasi dan politik, mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk mengeluarkan rekomendasi pemberhentian atau pemecatan terhadap seluruh Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati yang mewakili koalisi itu, menilai keputusan dan kebijakan buruk yang dikeluarkan oleh KPU, termasuk kebijakan terbaru soal dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang sempat ingin dirahasiakan, tak terlepas dari etika anggotanya yang bermasalah.

    “Kami dari koalisi ini juga merasakan penting buat pemerintah, dalam hal ini Presiden untuk melihat kembali kinerja dari KPU periode 2022-2027 untuk dilaporkan kepada DKPP,” kata Mike dikutip dari Antara, Minggu (21/9/2025).

    Dia mengatakan permasalahan mendasar pada kelembagaan KPU menjadi salah satu penyebab banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

    Dia menambahkan, Ketua KPU yang dilantik pada 2022 tersandung kasus yang berkaitan dengan kesusilaan dan kekerasan seksual. Di sisi lain, kata dia, perilaku Anggota KPU juga disorot karena adanya sejumlah penggunaan jet pribadi yang dinilai sebagai praktik pemborosan.

    Selain itu, dia juga mendorong kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang agar melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap kelembagaan KPU, membentuk tim seleksi dan mekanisme rekrutmen anggota KPU, dengan merevisi UU Pemilu.

    “Kami harap revisi UU Pemilu ini disegerakan,” kata dia.

    Dalam hal itu, dia pun mendorong nantinya pemerintah melakukan moratorium pengisian jabatan Anggota KPU hingga disahkannya UU Pemilu yang baru, guna menata ulang seluruh sistem kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang selama ini bermasalah.

    Sementara itu, Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah dan DPR berbenah diri dan mengevaluasi proses seleksi anggota KPU atau penyelenggara pemilu.

    Dia mengatakan bahwa desakan pemecatan itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XX-2022 yang salah satu poinnya memutuskan bahwa proses rekrutmen anggota KPU harus selesai sebelum tahapan pemilu dimulai.

    Artinya, kata dia, proses rekrutmen tidak boleh berlangsung di tengah tahapan pemilu. Maka dari itu, menurut dia, pemerintah perlu menjadikan momen ini sebagai pembenahan bagi masa jabatan penyelenggara pemilu.

    Menurut dia, penyelenggara yang bermasalah adalah buah dari proses seleksi yang memiliki problematik. Pemerintah dan DPR harus bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi pada penyelenggara pemilu.

    “Mau tak mau harus ada penataan akhir masa jabatan, dan ini momentumnya, makanya tadi tuntutan teman-teman menjadi sangat relevan,” kata Titi.

    Dia mengatakan seluruh pihak perlu merekonstruksi model seleksi yang tidak membuat KPU, Bawaslu, DKPP, sebagai bancakan kepentingan politik pragmatis partisan.

    “Kita tidak ingin KPU menjadi komisi permasalahan umat,” kata dia.

    Adapun koalisi tersebut terdiri dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), hingga Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas.