Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Lokasi TPS yang kebanjiran saat Pemilu tak lagi digunakan di Pilkada

    Lokasi TPS yang kebanjiran saat Pemilu tak lagi digunakan di Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 74 lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Jakarta Barat yang kebanjiran saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak lagi digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.

    “TPS rawan banjir di Pemilu 2024, 74 TPS itu sudah tidak dijadiin TPS lagi,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta pada Rabu.

    Endang mengungkapkan bahwa 74 TPS rawan banjir dari total 7.169 TPS Pemilu 2024 di Jakarta Barat, hanya 3.452 di antaranya yang dijadikan TPS Pilkada 2024.

    Lokasi TPS rawan banjir tersebut utamanya berada di Kecamatan Cengkareng, Kebon Jeruk, Palmerah dan Kembangan.

    Endang menegaskan bahwa kini tak ada TPS di wilayah Jakarta Barat yang rawan banjir. “Sekarang semua TPS-nya kita anggap sudah bebas banjir,” katanya.

    Adapun rencana simulasi banjir saat Pilkada 2024, kata Endang, menunggu konfirmasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

    “Tergantung BPBD, kalau BPBD ngadain kita ikut, kalau enggak ya enggak mampu kita ngadain simulasi banjir,” ungkap Endang.

    Meskipun demikian, KPU Jakarta Barat (Jakbar) tetap mengantisipasi jika banjir tetap merendam TPS pada hari H pilkada.

    “Ini ikhtiar kami (menghapus TPS rawan banjir), tapi kalau nanti ada takdir yang berbeda (TPS tetap terendam banjir) ya kami enggak bisa prediksi. Tapi petugas kami siap pindah-angkut TPS kalau TPS terendam banjir,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menimbang simplifikasi regulasi politik melalui metode “omnibus law”

    Menimbang simplifikasi regulasi politik melalui metode “omnibus law”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka peluang dilakukannya revisi undang-undang terkait politik, melalui sistem omnibus law, dengan tujuan mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia.

    Beberapa UU yang rencananya akan direvisi dengan metode omnibus law yaitu UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada; dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

    Lalu UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 3 tentang Desa; dan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

    Bak gayung bersambut, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik wacana revisi UU melalui sistem omnibus law.

    Usulan tersebut dinilai sebagai upaya memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia. Namun di sisi lain, Pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut dengan DPR terkait revisi UU politik dengan metode omnibus law.

    Jika melihat visi dan delapan misi Astacita yang dimiliki Pemerintahan Prabowo-Gibran, maka salah satu poinnya adalah memperkuat reformasi politik.

    Oleh karena itu, revisi UU Politik melalui sistem omnibus law, bisa menjadi langkah untuk mereformasi sistem politik di Indonesia, dengan menata kelembagaan institusi hingga perbaikan sistem demokrasi.

    Institusi politik dalam sistem demokrasi seperti lembaga legislatif, partai politik, dan penyelenggara pemilu, tentu saja memerlukan penguatan serta perbaikan, misalnya, dalam pelaksanaan pemilu, di mana sebenarnya posisi parpol dan penyelenggara pemilu?

    Posisi parpol dalam sistem demokrasi memiliki peran sentral sebagai sarana pendidikan serta menyalurkan aspirasi politik. Penyelenggara pemilu seperti KPU juga memiliki peran sentral, bukan hanya sebagai penyelenggara, namun  juga memberikan penyuluhan politik kepada masyarakat.

    Hal itu terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Karena, pemilu dan partisipasi masyarakat dalam tiap pelaksanaan pemilu ibarat dua sisi mata uang, yaitu kedua entitas itu tidak bisa terpisahkan.

    Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dalam tiap pelaksanaan pemilu. Namun yang terjadi, demokrasi Indonesia memiliki tantangan yaitu angka masyarakat yang tidak memilih atau golput  masih cukup tinggi.

    Pada Pemilu 2014, misalnya, angka golput  sebanyak 58,61 juta atau 30,22 persen dan pada Pemilu 2019 jumlahnya sebanyak 34,75 juta atau 18,02 persen.

    Sementara itu, pada Pemilu 2024, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai angka 204.807.200 pemilih, hanya 164.227.475 pemilih yang melakukan pencoblosan secara sah. Artinya ada sekitar 40 juta penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput.

    Realitas golput bisa disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi politik yang efektif kepada masyarakat sehingga berdampak pada sikap apatis terhadap proses demokrasi di Indonesia. Bisa jadi pula terjadi kesalahan pencoblosan surat sehingga tidak sah.

    Oleh karena itu, penguatan peran dan perbaikan institusi penyelenggara pemilu serta parpol harus jadi poin utama dalam pembahasan UU Politik omnibus law. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memberikan penyuluhan intensif kepada masyarakat, di sisi sama parpol wajib menjalankan fungsi pendidikan politik.

    Selain itu, penyederhanaan aturan terkait kepemiluaan bisa dilakukan dalam UU Politik metode omnibus law. Misalnya, dalam UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol, tiga regulasi tersebut bisa disederhanakan karena terkait dengan posisi parpol dalam kontestasi pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pilkada. Parpol berperan mengajukan kandidatnya dalam kontestasi pemilu dan pilkada.

    Dalam hal kelembagaan legislatif, langkah perbaikan dan penguatan pun harus dilakukan melalui revisi UU MD3. Legislatif harus memosisikan ulang institusinya sebagai salah satu pilar demokrasi, yaitu menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

    Ketiga hal tersebut harus dievaluasi secara komprehensif, apakah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan Pemerintah sudah berjalan efektif atau hanya menyuarakan kata “setuju” tanpa melihat kondisi empiris masyarakat.

    Terkait legislasi, DPR memiliki tugas menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU), serta menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU.

    Dalam penyusunan, pembahasan, dan persetujuan produk RUU diperlukan tolok ukur yang jelas sehingga target kerja legislasi parlemen dapat tercapai. Oleh karena itu, skala prioritas legislasi harus diutamakan yang terkait kepentingan masyarakat.
     

    Copyright © ANTARA 2024

  • DKPP kumpulkan 622 penyelenggara pemilu untuk wujudkan pilkada berintegritas

    DKPP kumpulkan 622 penyelenggara pemilu untuk wujudkan pilkada berintegritas

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumpulkan 622 penyelenggara pemilu dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jakarta pada 4–6 November 2024.

    Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan ratusan penyelenggara pemilu tersebut diundang untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) menjelang Pilkada Serentak 2024.

    “Dalam kesempatan ini, DKPP ingin semua penyelenggara pemilu memiliki frekuensi yang sama tentang pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas,” kata Heddy di Jakarta, Selasa.

    Penyelenggara pemilu yang diundang terdiri atas 17 ketua KPU tingkat provinsi, 17 ketua Bawaslu tingkat provinsi, 282 ketua KPU tingkat kabupaten/kota, dan 306 Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Semuanya berasal dari 17 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.

    Baca juga: DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    Kemudian, DKPP telah menerima sebanyak 581 aduan dugaan pelanggaran KEPP per 2 November 2024, sementara 17 provinsi yang mengikuti rakor ini menyumbang 307 aduan atau 52,76 persen dari seluruh aduan yang diterima DKPP.

    Sedangkan jumlah aduan yang diterima DKPP sepanjang 2024 juga telah melebihi jumlah keseluruhan aduan pada tahun sebelumnya yang tercatat 325 aduan.

    “Kebanyakan aduan yang diterima adalah tentang tahapan Pemilu 2024. Total ada 56 penyelenggara pemilu yang diberhentikan DKPP pada tahun ini,” ujarnya.

    Menurut Heddy, rakor ini memiliki relevansi dengan visi untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang berintegritas dan bermartabat.

    Baca juga: DKPP RI beri sanksi peringatan kepada tiga penyelenggara pemilu

    Ia berharap kegiatan ini dapat memicu serta memacu sense of ethic dan aspek profesionalitas dari 622 peserta rakor menjadi lebih baik.

    “Sehingga kami harapkan tingkat pelanggaran kode etik saat Pilkada 2024 dapat ditekan melalui Rakor Penyelenggara Pemilu ini,” tambah Heddy.

    Dalam Rakor Penyelenggara Pemilu ini, 622 peserta mendapatkan sejumlah materi dari narasumber yang kredibel, di antaranya ketua KPU RI, ketua Bawaslu RI, pejabat Kemendagri, Kapolda Metro Jaya, Panglima Kodam Jayakarta, dan anggota DKPP periode 2012–2017 Nur Hidayat Sardini.

    Sebelumnya, DKPP telah melaksanakan Rakor Penyelenggara Pemilu di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 24–26 Oktober 2024 yang dihadiri lebih dari 500 penyelenggara pemilu dari 21 provinsi di wilayah tengah dan timur Indonesia.

    “Dari pengalaman DKPP, jumlah aduan pelanggaran etik saat pilkada jauh lebih tinggi dibanding pemilu. Ini yang ingin kami tekan dengan mengadakan Rakor Penyelenggara Pemilu,” katanya.

    Baca juga: DKPP: Persoalan utama bukan kemampuan teknis, melainkan integritas
    Baca juga: DKPP periksa ketua-anggota Bawaslu Bengkulu soal penanganan laporan

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cagub Berebut Restu Prabowo & Jokowi di Pilkada Serentak 2024: Ridwan Kamil hingga Ahmad Luthfi

    Cagub Berebut Restu Prabowo & Jokowi di Pilkada Serentak 2024: Ridwan Kamil hingga Ahmad Luthfi

    Bisnis.com, JAKARTA – Peta politik di Indonesia kian dinamis jelang pencoblosan Pilkada Serentak yang akan terjadi pada 27 November 2024. Kandidat calon kepala daerah pun berebut restu dari Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Bali pada hari ini Minggu (3/11/2024) sore. Kunjungan Prabowo ke Pulau Dewata dilakukan usai meninjau proyek swasemabda pangan atau Food Estate di Marauke, Papua Selatan. 

    Prabowo disambut oleh Calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah beserta calon Bupati yang diusung oleh Gerindra dan partai koalisi. Pertemuan dilakukan di restoran Bendega, Kota Denpasar yang merupakan restoran milik mantan Walikota Denpasar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI, Rai Mantra. 

    Mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika juga hadir. Prabowo menyebut Mangku Pastika merupakan teman satu kamarnya ketika di Akademi Militer Magelang. 

    Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia-PAS. 

    Menurut Prabowo, pasangan Mulia-PAS khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik.

    “Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya,” jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024). 

    Awalnya, Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia-PAS. 

    “Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” ujar Ketum Gerindra tersebut. 

    Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

    Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng. 

    Tak berhenti di situ. Prabowo langsung tancap gas ke Solo untuk bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu malam. 

    Pada kesempatan itu, keduanya melakukan pertemuan di Angkringan Omah Semar Solo. Jokowi berbincang sekaligus menikmati makanan khas Solo. Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

    “Makan nasi goreng Jawa, enak,” katanya dilansir Antara. 

    Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

    “Masalah ini dan itu,” katanya.

    Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

    Namun, makan malam di angkringan itu tidak hanya tertutup untuk Prabowo dan Jokowi. Pasalnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi.

    Seperti diketahui, Ahmad Luthfi dan Respati Ardi memang dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan, Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang kini menjabat sebagai Wapres RI, ikut mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin saat pendaftaran ke KPU Jateng beberapa waktu lalu. 

    Sementara itu, Respati Ardi merupakan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

    “Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, enggak sempat ngobrol,” katanya.

    Perbesar

    Manuver Ridwan Kamil 

    Beberapa hari sebelumnya, Calon gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil (RK) dan Presiden Prabowo terpantau makan malam bersama di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

    Dalam pertemuan tersebut, RK mengklaim mendapat arahan dan pesan langsung dari Prabowo. Orang nomor 1 di RI itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam koalisi jelang Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024. 

    “Intinya, apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu,” ujarnya pada awak media di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024). 

    Ridwan menambahkan bahwa Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

    “Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” kata mantan Gubernur Jabar tersebut. 

    Sehari berselang, Ridwan Kamil mendatangi ediaman Jokowi di Solo pada Jumat 1 November 2024 sore WIB. Berdasarkan pantauan, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada pukul 14.32 WIB. 

    Ridwan Kamil langsung menuju ruang transit sebelum akhirnya masuk ke rumah pribadi mantan Presiden RI ke-7 tersebut. Ketika ditanya tentang agenda apa yang membawa Ridwan Kamil ke Solo, Kang Emil mengatakan bahwa dirinya ingin belajar.

    Apalagi, Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dua periode memimpin Indonesia.

    “Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi, sebagai Gubernur Jawa Barat , bertanya tentang pengalaman beliau khususnya teknis tentang Jakarta,” kata Ridwan Kamil.

    “Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Untuk membekali saya hal-hal terkait Jakarta,” ujarnya. 

    Jokowi dan Ridwan Kamil berbicara empat mata. Sebelum membuka pembicaraan, calon Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat memberikan oleh-oleh kepada Jokowi.

    Perbesar

  • 3 Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Jokowi Masih Berpengaruh dalam Menentukan Pilihan Warga Jateng Regional

    3 Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Jokowi Masih Berpengaruh dalam Menentukan Pilihan Warga Jateng Regional

    Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Jokowi Masih Berpengaruh dalam Menentukan Pilihan Warga Jateng
    Editor
    KOMPAS.com
    – Survei
    Litbang Kompas
    untuk Pemilihan Kepala Daerah atau
    Pilkada Jawa Tengah 2024
    menunjukan bahwa sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) masih berpengaruh dalam menentukan pilihan warga Jawa Tengah.
    Berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober-20 Oktober 2024 itu, ada 43,9 persen responden yang mempertimbangkan memilih calon kepala daerah (gubernur) Jawa Tengah yang didukung Jokowi.
    Di sisi lain, 42,4 persen responden menyatakan tidak mempertimbangkan faktor ini, sementara 13,7 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
    Selain itu, survei ini juga mengungkap bahwa mayoritas publik Jawa Tengah puas terhadap kinerja Jokowi selama dua periode masa jabatannya.
    Sebanyak 79,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi, sementara 17,9 persen mengaku tidak puas, dan 3,0 persen sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
    Tidak hanya Jokowi, sosok presiden terpilih Prabowo Subianto juga memiliki pengaruh di Pilkada Jawa Tengah.
    Sebanyak 41,2 persen responden menyatakan akan mempertimbangkan memilih calon yang didukung Prabowo, sementara 44,7 persen lainnya tidak menjadikannya sebagai pertimbangan, dan 14,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
    Peneliti Litbang Kompas M Toto Suryaningtyas mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat dukungan dari tokoh-tokoh nasional seperti Jokowi dan Prabowo tetap dipertimbangkan oleh pemilih.
    Misalnya, kata Toto, peristiwa-peristiwa menjelang Pemilihan Presiden 2024, termasuk terjadinya keretakan hubungan antara PDI-P dan Jokowi.
    “Faktor resistensi ke PDI-P dan Mega lebih besar daripada Jokowi-Prabowo. Itu dampak peristiwa pra Pemilu 2024 yang lalu. Intinya beberapa peristiwa jelang Pilpres saat pecah kongsi PDI-P-Jokowi, (yang) masih berdampak hingga kini,” kata Toto, kepada Kompas.com, saat dihubungi, pada Minggu (3/11/2024).
    Selain Jokowi dan Prabowo, tokoh lain yang memengaruhi pilihan pemilih adalah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
    Survei ini mencatat bahwa 35,2 persen responden mempertimbangkan calon yang didukung oleh Gibran, sementara 47,7 persen tidak mempertimbangkannya, dan 17,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
    Di sisi lain, dukungan Ganjar Pranowo dipertimbangkan oleh 34,7 persen responden, dengan 50,0 persen responden tidak mempertimbangkan faktor tersebut, dan 15,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
    Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki tingkat dukungan yang lebih rendah dalam memengaruhi pilihan pemilih.
    Hanya 26,5 persen responden yang menyatakan akan mempertimbangkan calon yang didukung Megawati, sedangkan 57,1 persen tidak mempertimbangkannya, dan 16,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
    Survei ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Tengah.
    Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan
    margin of error
    lebih kurang 3,1 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Buka-bukaan Dukung Paslon De Gajah dan Eks PDIP di Pilkada Bali

    Presiden Prabowo Buka-bukaan Dukung Paslon De Gajah dan Eks PDIP di Pilkada Bali

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto mendukung secara terbuka pasangan calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya – Putu Agus Suradnyana (Mulia – Pas) di Pilkada 2024. 

    Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia – PAS. 

    Menurut Prabowo, pasangan Mulia – Pas khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik, “Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya,” jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024). 

    Awalnya Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia – Pas. 

    “Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” kata Prabowo. 

    Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

    Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng. 

    Selain itu, Prabowo juga menyebut akan meminta nama Calon Bupati dan Walikota yang baik untuk didukung di Pilkada 2024.

    Menurut Prabowo memberi dukungan tidak harus dengan mengumpulkan massa yang banyak di satu tempat. Model kampanye yang lebih efisien saat ini dengan bertemu tokoh-tokoh, membuat pernyataan dukungan melalui video kemudian disebarkan ke masyarakat. 

  • Isu Politik Terkini: Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional hingga Nina Agustina Diadang Saat Kampanye

    Isu Politik Terkini: Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional hingga Nina Agustina Diadang Saat Kampanye

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus perhatian pembaca, Sabtu (2/11/2024). Presiden Prabowo yang menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional menjadi isu politik yang hangat diperbincangkan.

    Isu politik lainnya yang menarik perhatian pembaca, yakni Prabowo yang menerima undangan Amerika Serikat dan Tiongkok, Prabowo yang menyinggung partai politik yang sempat meninggalkannya saat Pilpres 2024, Rano Karno yang bakal menjadikan festival kostum prioritas jika terpilih pada Pilgub Jakarta 2024, hingga calon bupati Indramayu Nina Agustina yang diadang saat hendak kampanye.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Gerakan Solidaritas Nasional Akan Dukung Kegiatan Pemerintah
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (2/11/2024). Deklarasi ini juga disambut hangat oleh para menteri Kabinet Merah Putih.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan, deklarasi GSN merupakan langkah transformasi dari paguyuban Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menuju GSN, serta menjadi sarana untuk melanjutkan perjuangan melalui berbagai aksi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan menambahkan, gerakan ini mencerminkan persatuan yang sudah terbentuk sejak masa kampanye hingga saat ini antara Prabowo, para menteri, relawan, dan pendukungnya. Ia juga menyoroti pernyataan Prabowo yang tidak ingin dibilang berpolitik pada acara deklarasi tersebut.

    2. Prabowo Sulit Menolak Undangan dari Tiongkok dan Amerika Serikat
    Presiden Prabowo Subianto mengaku sulit menolak undangan yang diberikan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat. Menurutnya, kedua negara itu saat ini memiliki kekuatan besar dalam peta geopolitik dunia.

    Oleh karena itu, ia meminta izin kepada masyarakat untuk menghadiri undangan dari sejumlah pemimpin dunia dan forum internasional.  Prabowo berkelakar bahwa perjalanan dinas ke luar negeri yang ia jalani nanti bukan untuk rekreasi.

    Prabowo mengungkapkan, ia sebenarnya ingin fokus menangani masalah di dalam negeri. Namun, sebagai presiden, ia memiliki kewajiban untuk melakukan lawatan ke berbagai negara dan menghadiri sejumlah konferensi tingkat tinggi (KTT), seperti G-20, APEC, dan berbagai forum kerja sama internasional lainnya.

    3. Prabowo Singgung Parpol yang Sempat Keluar Sebentar dan Kembali Lagi
    Presiden Prabowo Subianto menyinggung ada partai politik yang sempat keluar dari koalisi yang mendukung dirinya dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tetapi saat ini kembali lagi.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). Prabowo mulanya menjelaskan bahwa GSN menjadi wadah reuni bagi koalisi serta relawan yang mendukungnya dalam Pilpres 2024 lalu.

    Prabowo juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh partai politik, tokoh, hingga organisasi relawan yang menjadi barisan dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.

    4. Rano Karno Sebut Bakal Menjadikan Festival Kostum Prioritas
    Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 3 Rano Karno akan menjadikan festival kostum (cosplay) sebagai prioritas, jika terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Tidak hanya itu, festival tersebut akan masuk dalam kalender kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

    Hal ini disampaikan Rano seusai menyambangi Jakarta Kostum Festival (Jakofest) bersama cagub Pramono Anung di Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Pria yang akrab disapa Bang Doel ini mengatakan, cosplay sudah mendunia dan memiliki komunitas yang luar biasa. Dia berharap hal tersebut dapat membangkitkan kreativitas anak muda.

    5. Simpatisan Dituding Adang Cabup Petahana Indramayu Saat Kampanye, Lucky Hakim Sebut Nina Agustina Tantrum
    Calon bupati Indramayu nomor urut 2 Lucky Hakim menepis tudingan dirinya sebagai otak di balik pengadangan mobil calon petahana bupati Indramayu Nina Agustina. Lucky menyebut Nina Agustina tantrum atau emosi saat keinginannya tidak terpenuhi.

    Lucky mengatakan peristiwa pengadangan terjadi karena inisiatif dari warga. Ia pun meminta untuk dibuktikan jika peristiwa tersebut dilakukan dengan sengaja.

    Lucky Hakim menyinggung terkait pernyataan Nina Agustina yang mengaku anak mantan Kapolri Da’i Bachtiar pada saat insiden tersebut terjadi.

  • Prabowo Singgung Parpol yang Sempat Keluar Sebentar dan Kembali Lagi

    Prabowo Singgung Parpol yang Sempat Keluar Sebentar dan Kembali Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyinggung ada partai politik yang sempat keluar dari koalisi yang mendukung dirinya dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tetapi saat ini kembali lagi.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    “Ada yang dari awal, ada yang keluar sebentar kembali lagi, tidak masalah,” ungkap Prabowo.

    Prabowo mulanya menjelaskan bahwa GSN menjadi wadah reuni bagi koalisi serta relawan yang mendukungnya dalam Pilpres 2024 lalu.

    “Jadi ini (GSN) kita anggap sebagai salah satu langkah untuk mengumpulkan para relawan dan tokoh-tokoh organisasi yang sukarelawan yang membela perjuangan kita, kesempatan untuk kita reuni,” ujarnya.

    Prabowo juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh partai politik, tokoh, hingga organisasi relawan yang menjadi barisan dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.

    “Kesempatan saya atas nama perjuangan kita bersama untuk mengucapkan terima kasih kepada semua relawan di mana pun berada. Semua organisasi yang berdiri, politik, sosial, semua partai politik yang ikut koalisi kita,” katanya.

    Diketahui, Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional merupakan transformasi dari gerakan relawan dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang terbentuk pada masa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Gerakan ini dikomandoi oleh mantan Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roslani sebagai ketua dan Prabowo sebagai ketua Dewan Pembina.

  • Rosan: Tidak ada lagi TKN, TPN, Timnas, tapi GSN

    Rosan: Tidak ada lagi TKN, TPN, Timnas, tapi GSN

    Marilah kita bergandengan tangan bersama-sama, melangkah bersama untuk kepentingan yang lebih besarJakarta (ANTARA) – Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Rosan Roeslani mengatakan tidak ada lagi tim sukses Pemilu 2024, seperti Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN).

    “Akan tetapi, yang ada adalah Gerakan Solidaritas Nasional. Marilah kita bergandengan tangan bersama-sama, melangkah bersama untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” kata Rosan saat deklarasi GSN di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    Mantan Ketua TKN Prabowo-Gibran itu menjelaskan bahwa kehadiran GSN adalah untuk membantu memerangi perang terhadap kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, kesenjangan, hingga ketidakpedulian di dalam negeri, sehingga terwujud bangsa Indonesia yang sejahtera, mandiri, maju, dan berkesinambungan.

    “Kami ingin hadir di semua lapisan masyarakat, daerah, golongan, dan kami ingin mendengar aspirasi, harapan, dari seluruh rakyat Indonesia yang kami kemudian bungkus menjadi suatu gagasan, program, dan kami tidak berhenti di situ,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya dapat mewujudkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah program karena terdapat banyak pemangku kepentingan atau pengambil keputusan dalam organisasi GSN.

    “Saya ingat ada quote (kutipan) dari Bung Hatta yang pada saat itu menyatakan kekhawatirannya. Beliau menyampaikan, pada saat zaman besar itu datang, bangsa Indonesia tidak siap dan bisa menjadi bangsa yang kerdil,” katanya.

    “Tetapi, dengan keberadaan kita bersama, dengan keberadaan GSN, insya Allah kekhawatiran Bung Hatta itu bisa kita hilangkan karena kita yakin pada saat zaman yang besar itu datang, Indonesia sudah siap menyongsong menjadi bangsa yang kuat, kokoh, dan mandiri,” lanjutnya.

    Baca juga: Gerakan Solidaritas Nasional resmi dideklarasikan
    Baca juga: Istana: Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional atas perintah Prabowo
    Baca juga: Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mengakhiri tahun politik, tetap mewaspadai politik uang dan netralitas

    Mengakhiri tahun politik, tetap mewaspadai politik uang dan netralitas

    Kota Bogor (ANTARA) – Pentas politik nasional tahun 2024 yang sempat diharu biru oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berhasil diakhiri secara baik oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak mereka dilantik pada 20 Oktober 2024 dan membentuk pemerintahan Kabinet Merah Putih sebagai simbol persatuan.

    Kini tinggal agenda kontestasi politik tingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah serentak, yang dijadwalkan berlangsung 27 November 2024. Pilkada bakal digelar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi dari 38 provinsi di Tanah Air, 415 kabupaten dari 416 kabupaten, dan 93 kota dari 98 kota di Indonesia.

    Tahun 2024 ini menjadi tahun yang untuk pertama kalinya, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waktu tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pilkada)

    Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, rakyat pemilih di 38 provinsi di Tanah Air, kecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bakal memilih gubernur dan wakil gubernur yang mereka inginkan, termasuk di empat provinsi baru yakni di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, yang baru pertama kalinya menyelenggarakan pilkada di tahun ini.

    Berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, rakyat pemilih juga akan mencoblos calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, sedangkan di satu kabupaten, yakni Kabupaten Kepulauan Seribu yang masuk di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tidak menyelenggarakan pilkada karena kepala daerahnya ditunjuk oleh gubernur berdasarkan pertimbangan DPRD Jakarta.

    Rakyat pemilih juga akan menentukan siapa wali kota dan wakil wali kota yang layak memimpin di 93 dari 98 kota di Indonesia, sedangkan di lima kota administratif, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, yang masuk di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tidak menyelenggarakan pilkada karena kepala daerahnya ditunjuk oleh gubernur berdasarkan pertimbangan DPRD Jakarta.

    Akankah tahun politik 2024 di Tanah Air ini berakhir berakhir baik? Pastilah setiap orang yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berharap tahun politik berakhir dengan baik, tidak justru menimbulkan kericuhan atau bahkan perpecahan sesama anak bangsa?

    Komisi pemilihan umum tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilu di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota telah bertekad menyelenggarakan pemilu yang damai. Bahkan secara seragam di tiap provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, KPU mewajibkan setiap pasangan peserta pemilu, baik dari calon independen maupun calon yang diusung partai politik, setelah ditetapkan dan menjelang dimulainya masa kampanye, mereka bersama-sama membacakan ikrar atau deklarasi pemilu damai.

    Deklarasi pemilu damai berisi empat butir, yakni pertama, akan melaksanakan Pemilu 2024 yang damai dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Kedua, akan mematuhi dan mentaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku serta menyelesaikan permasalahan pemilu tahun 2024 sesuai dengan koridor hukum. Ketiga, menolak upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan menghindari kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, ujaran kebencian serta tidak menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Keempat menciptakan situasi dan kondisi tetap kondusif.

    Tahun 2024 menjadi ujian besar bagi stabilitas politik di Indonesia, dengan akhir masa jabatan para gubernur, bupati, dan wali kota bertepatan dengan tahapan pemilu dan pilkada.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024