Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • UNDP Temukan Tantangan Kritis Indonesia Menuju Transformasi Digital

    UNDP Temukan Tantangan Kritis Indonesia Menuju Transformasi Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menemukan tiga tantangan kritis yang berpotensi memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Padahal, Indonesia saat ini tengah berupaya untuk mencapai masa depan digital yang berkeadilan.

    Dalam laporan berjudul “Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia”, UNDP mengungkapkan tiga tantangan kritis Indonesia, yaitu kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.

    UNDP mengungkapkan, pada 2022, penggunaan internet di Jakarta mencapai 84,7%, sedangkan di Papua hanya 26,3%. UNDP menilai hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antar-wilayah yang besar. Rumah tangga perkotaan dinilai memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 90,9%, sementara daerah perdesaan tertinggal di 80,5%.

    Kedua, risiko disinformasi atau hoax. UNDP memperkirakan terdapat 82 juta penduduk Indonesia rentan terhadap propaganda digital terutama dalam masa pemilu 2024, khususnya gen Z yang jumlahnya mencapai 27,94% dari total jumlah penduduk Indonesia.

    Ketiga, risiko polarisasi dan efek ruang gema (echo chambers). UNDP menilai platform daring dapat memperkuat echo chamber politik, mengisolasi pengguna dalam kelompok yang memiliki pemikiran yang sama,berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan membatasi terciptanya ruang dialog.
     

    Merespons laporan tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital.

    “Transformasi digital bukan sekadar pilihan, ini adalah jalan menuju masa depan digital Indonesia. Indonesia telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi yang signifikan di sektor teknologi dan informasi. Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh dalam mencapai tujuan ini. Namun, tantangan tetap ada, khususnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    “Pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital makin menyempit, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital. Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia,” kata dia.

    Adapun dalam laporan tersebut, UNDP merekomendasikan Indonesia mempersempit kesenjangan akses digital di Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah yang kurang terlayani, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis, menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas-komunitas yang termarjinalisasi, memberdayakan kaum muda dan masyarakat umum untuk melawan disinformasi, hingga  menetapkan indeks inklusivitas digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk perlindungan data.

  • KPU Gandeng BSSN dan Polri Pastikan Server Sirekap Tidak Down Saat Pilkada 2024

    KPU Gandeng BSSN dan Polri Pastikan Server Sirekap Tidak Down Saat Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengupayakan agar Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) tidak mengalami kendala atau down pada proses rekapitulasi suara Pilkada 2024. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri.

    Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, sejumlah perbaikan dan penyempurnaan sistem Sirekap mobile telah dilakukan, termasuk memastikan agar server tidak down saat diakses banyak orang dalam waktu bersamaan.

    “Waktu Pemilu 2024 alhamdulillah memang ada serangan begitu, tetapi tentu kita akan berupaya dan kita dibantu banyak orang, banyak pihak, banyak instansi terutama BSSN dan kepolisian,” ujarnya saat konferensi pers di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2024, Betty menjelaskan, peran BSSN sangat penting untuk melakukan pengecekan apabila terjadi kendala. Namun, proses unggah dan unduh di aplikasi Sirekap sebelumnya berjalan baik. “BSSN untuk ngecek beberapa kejadian, tetapi secara server sih kemarin upload-nya alhamdulillah sangat baik, upload dan download-nya,” ucap Betty.

    Diketahui, KPU melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi Sirekap mobile. Aplikasi itu bakal digunakan dalam perhitungan dan perekapan Pilkada 2024.
     

  • Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pakar: Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 17:08 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kehadiran fitur arithmetic guard sebagai langkah penyempurnaan hasil aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang semakin valid untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    “Saya sih melihatnya bahwa ini adalah angin segar dari KPU untuk memperbaiki sistem yang dianggap kemarin tidak bagus agar semakin bagus, semakin baik dan semakin valid,” kata Ujang di Jakarta, Kamis (7/11).

    Ia pun mengapresiasi komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024. Perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu lalu.

    “Karena jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, kan ketika Sirekap yang kemarin-kemarin dianggap gagal oleh publik ya, dianggap bermasalah oleh publik,” ujarnya.

    Oleh karena itu, menurut Ujang, penambahan fitur arithmetic guard bagian dari evaluasi KPU dalam menyiapkan Sirekap yang mumpuni sehingga ke depan publik dapat menyaksikan Sirekap yang lebih baik lagi.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang di-input. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    Pada Rabu, 8 Mei 2024, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/5).

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Sumber : Antara

  • KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen

    KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah siap 99 persen.

    “Saya ingin memastikan bahwa persiapan pilkada sudah 99 persen,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebutkan KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Namun, dia mengakui masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau karena lokasinya terlalu jauh. “Tapi insyaallah, nanti di hari H-nya, seluruh persiapan yang sudah kita laksanakan,” ujarnya.

    Selain itu, Afifuddin juga meminta dukungan dari Pemerintah Daerah, termasuk gubernur, bupati, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memaknai pilkada sebagai bagian dari sejarah demokrasi bangsa.

    “Pilkada dilakukan secara serentak se-Indonesia di hari yang sama seperti Pemilu 2024 kemarin,” tegas Afifuddin.

    Dirinya menekankan jika terdapat pelanggaran dan kecurangan selama pilkada berlangsung, maka tindakan tegas akan diambil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Dia merinci Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

    “Jumlah yang luar biasa, maka jangan sampai kita sia-siakan momentum pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Plh. Ketua Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan forum konsolidasi untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil.

    Sebagai pengawas pemilu, Lolly menambahkan Bawaslu telah memetakan kerawanan pemilihan di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, serta menganalisisnya hingga menjadi pemetaan kerawanan tingkat nasional.

    “Kalau kita bicara soal Bawaslu maka perspektifnya adalah melakukan pencegahan supaya orang tidak melakukan pelanggaran,” jelas Lollym

    Ia juga menjelaskan terkait kerawanan kampanye, aspek yang perlu diperhatikan meliputi keamanan dan ketertiban, penggunaan fasilitas negara, serta kampanye di tempat ibadah.

    Menurutnya, seluruh tahapan pilkada harus dianggap penuh dengan potensi kerawanan agar Bawaslu tetap waspada. Selain itu, distribusi logistik harus dipastikan tepat waktu.

    “Keamanan gudang logistik supaya tidak ada yang rusak atau tidak ada yang hilang, termasuk kesesuaian spek yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.

    Baca juga: KPU: Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp28,6 triliun
    Baca juga: Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan di pilkada

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakpus berdayakan penyandang disabilitas jadi KPPS Pilkada

    KPU Jakpus berdayakan penyandang disabilitas jadi KPPS Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat memberdayakan penyandang disabilitas
    menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    “Kami mendapatkan informasi dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdapat penyandang disabilitas yang dilantik menjadi anggota KPPS hari ini,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang di Jakarta, Kamis.

    Sahat menyebutkan, KPPS dari penyandang disabilitas kategori fisik pada kaki itu dilantik di Kampung Tangguh, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar.

    Seperti pada penyelenggaraan Pemilu 2024 sebelumnya, kata Sahat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat ingin mewujudkan Pilkada Inklusif. Yaitu penyelenggaraan Pilkada yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga baik sebagai pemilih, peserta maupun penyelenggara.

    Pihaknya pada Pemilu 2024 telah melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara, dalam pilkada ini juga kami merekrut menjadi penyelenggara di TPS. “Kami berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada meningkat,” ujar Sahat.

    Sahat berharap petugas KPPS dapat menjalankan tugas dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi khususnya untuk DKI Jakarta sekaligus menjadi contoh baik dalam masyarakat terhadap partisipasi pemilihan.

    KPU Jakarta Pusat melantik 10.794 anggota KPPS yang bertugas di 1.542 TPS hari ini. Pelantikan dilaksanakan serentak di 44 kelurahan yang ada di Jakarta Pusat (Jakpus).

    Acara pelantikan dilaksanakan dengan pengambilan sumpah janji dan penandatangan Pakta Integritas oleh seluruh KPPS. Adapun anggota KPPS terbanyak terdapat di Kecamatan Kemayoran dengan 2.366 KPPS, Tanah Abang (1.596) dan Johar Baru (1.372) serta Senen sebanyak 1.323 KPPS.

    Lalu di Kecamatan Sawah Besar terdapat 1.260 KPPS, Cempaka Putih (1.015), Gambir (987) dan Menteng sebanyak 875 KPPS.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar: Fitur “arithmetic guard” angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Pakar: Fitur “arithmetic guard” angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kehadiran fitur arithmetic guard sebagai langkah penyempurnaan hasil aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang semakin valid untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    “Saya sih melihatnya bahwa ini adalah angin segar dari KPU untuk memperbaiki sistem yang dianggap kemarin tidak bagus agar semakin bagus, semakin baik dan semakin valid,” kata Ujang saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ia pun mengapresiasi komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024. Perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu lalu.

    “Karena jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, kan ketika Sirekap yang kemarin-kemarin dianggap gagal oleh publik ya, dianggap bermasalah oleh publik,” ujarnya.

    Baca juga: KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    Oleh karena itu, menurut Ujang, penambahan fitur arithmetic guard bagian dari evaluasi KPU dalam menyiapkan Sirekap yang mumpuni sehingga ke depan publik dapat menyaksikan Sirekap yang lebih baik lagi.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Baca juga: Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan pada pilkada

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang di-input. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    Pada Rabu, 8 Mei 2024, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/5).

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Baca juga: Akademisi: KPU harus libatkan pakar IT yang banyak untuk jaga Sirekap
    Baca juga: KPU perbaiki Sirekap demi keakuratan hasil Pilkada 2024

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,”Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan dalam Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang diinput. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    “Kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem Sirekap mobile yang dipegang oleh KPPS,” ujarnya.

    Betty menyebutkan KPU juga melakukan perbaikan Sirekap terhadap marker pada kolom dan baris formulir hasil suara yang nantinya akan memudahkan konversi lebih cepat ke Sirekap Web.

    Selain itu, KPU memperbarui arsitektur aplikasi dengan penambahan di beberapa bagian ujung formulir serta perubahan pada kotak angka.

    “Kotak angka yang seperti kalkulator itu kami hapus sama sekali, sehingga OCR dan OMR lebih fokus pada karakter,” jelas Betty.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menyempurnakan beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024.

    Pasalnya, perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu lalu.

    Sebelumnya, Rabu (8/5), Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu.

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita Pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan, karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Meraup Cuan dari Surat Suara… Megapolitan 7 November 2024

    Meraup Cuan dari Surat Suara… Megapolitan 7 November 2024

    Meraup Cuan dari Surat Suara…
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Proses sortir dan lipat surat suara untuk
    Pilkada 2024
    Jawa Barat dan Kota Bekasi masih berlangsung.
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara selesai dalam enam hari.
    Kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk mendapatkan uang tambahan. Setidaknya ada 600 warga yang dilibatkan untuk menyortir dan melipat 3.752.478 surat suara.
    Ketua KPU Kota Bekasi Ali Syaifa mengatakan, setiap petugas diharuskan melipat 9.000 lembar surat suara. Setiap lembarnya, mereka mendapat upah sebesar Rp 200.
    Dengan demikian, setiap petugas sortir dan lipat akan mendapatkan upah Rp 1,8 juta.
    “Jadi kalau dikalikan Rp 200 perak, per orang dapat Rp 1.800.000. Artinya buat mereka yang membutuhkan bisa menambah penghasilan. Prinsipnya buat masyarakat yang butuh saja,” ujar Ali saat ditemui di gudang logistik di Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Rabu (6/11/2024).
    Besaran honor tersebut ditetapkan oleh KPU Jawa Barat, bukan KPU Kota Bekasi. Tujuannya tak lain agar honor yang diterima petugas sama dengan daerah lain.
    “Karena memang diatur ketentuannya oleh Jawa Barat biar sama dengan daerah lain,” jelas Ali.
    Cholifah (47), warga Kelurahan Jatiragga, Jatisampurna, mengaku senang menjadi petugas pelipatan surat suara.
    Ia mengaku tergiur honor yang dijanjikan KPU Kota Bekasi.
    Hanya tiga hari bekerja sambil duduk melipat surat suara, ia bisa mendapatkan uang sebesar Rp 1,8 juta.
    “Pendapatan Rp 1.800.000, lumayan cuma tiga hari dapat uang segitu,” kata Cholifah.
    Cholifah mengaku baru pertama kali menjadi petugas sortir lipat. Pada Pemilu 2024, ia tak bisa ikut serta lantaran fokus terhadap pekerjaannya sebagai surveyor non-politik.
    Ia menyebut tangannya kaku sehingga tak cukup cekatan melipat kertas suara.
    “Lumayan kaku, walaupun sudah dikasih pelatihan, namanya juga pertama kali,” kata dia.
    Cholifah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk uang muka tambahan pembelian sepeda motor.
    “Bisa buat DP motor, buat mondar-mandir karena di lapangan butuh motor,” ucap dia.
    Cholifah juga mengungkapkan, pendapatan sebagai petugas lipat surat suara lebih besar dibanding honor yang diterimanya sebagai surveyor.
    Sebagai perbandingan, apabila ada proyek survei di lapangan, ia hanya mendapatkan Rp 2,7 juta dalam 10 hari bekerja.
    Jumlah tersebut berbeda jauh dengan pendapatannya sebagai petugas pelipatan suara. Hanya tiga hari, ia bisa mendapatkan Rp 1,8 juta.
    Karena itu, Cholifah menjadi petugas pelipatan surat suara hanya untuk mencari uang tambahan.
    Sebab, pekerjaannya sebagai surveyor yang dilakoninya sedang kosong pada pekan ini.
    “Mengisi waktu luang, karena baru ada pekerjaan (survei) lagi Senin depan,” tambah dia.
    Jumlah surat suara tersebut terbagi dua, yakni untuk Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Kota Bekasi, masing-masing sebanyak 1.876.239 surat suara.
    “Efektif bekerja kurang lebih enam hari selesai. Pilwalkot juga sama, 1.876.239 lembar surat suara,” kata Ali.
    Petugas sortir dan lipat terbagi menjadi dua kloter, yakni 300 warga di masing-masing kloter.
    Kloter pertama, mereka yang bertugas menyortir dan melipat surat suara Pilkada Jawa Barat. Pelaksanannya sudah berjalan sejak Rabu kemarin, hingga Jumat (8/11/2024).
    Sementara kloter kedua diperuntukkan bagi surat suara Pilkada Kota Bekasi. Pelaksaannya setelah penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Jawa Barat selesai.
    Ali menjelaskan, setelah penyortiran dan pelipatan selesai, petugas kemudian menyeting surat suara bersama komponen logistik lainnya ke dalam kotak suara.
    Tahapan ini ditargetkan selesai secepat mungkin agar kotak suara dapat didistribusikan ke 56 kelurahan di Kota Bekasi pada 23-26 November 2024.
    “Nanti efektif sejak tanggal 23-26 November, kami distribusi. 26 November sudah dipastikan kotak suara sudah ada di TPS, tanggal 27 dilaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara,” ungkap Ali.
    Ali juga menyampaikan bahwa gudang logistik KPU Kota Bekasi dijaga petugas 24 jam penuh.
    Penjagaan dilakukan oleh kepolisian, Satpol PP, termasuk tim pengamanan dari KPU Kota Bekasi.
    “(Pengamanan) 24 jam. Kalau dari sisi keamanan,
    insya Allah
    aman,” ujar dia.
    Di gudang ini, terdapat beberapa komponen logistik yang berkaitan dengan teknis pemungutan dan penghitungan suara, di antaranya alat tulis kantor (ATK), kotak suara, kertas surat suara, tinta, hingga alat pemberi pilihan.
    Untuk mengamankan logistik, KPU Kota Bekasi juga menyiagakan dua pompa air untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi banjir.
    Selain itu, KPU Kota Bekasi juga telah meminta kepada pihak pengelola gudang untuk membersihkan saluran air yang tersumbat.
    “Kemarin sempat ada air naik karena ada sumbatan, dan kami cek sudah dilakukan,” ungkap Ali.
    Di samping itu, Ali menambahkan, alat pemadam api ringan juga sudah disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran di gudang logistik.
    Ia meminta semua orang yang memasuki area gudang logistik untuk tidak membawa barang-barang yang memicu terjadinya kebakaran.
    “Dilarang merokok. Mudah-mudahan aman,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Feri Amsari Dorong Presiden Prabowo Jamin Netralitas Aparat Dalam Pilkada 2024 – Page 3

    Feri Amsari Dorong Presiden Prabowo Jamin Netralitas Aparat Dalam Pilkada 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari meminta Presiden Prabowo Subianto berani bersikap kepada pihak, khususnya para aparat yang tak bersikap netral di Pilkada 2024.

    Hal itu disampaikan Feri usai diskusi bertajuk ‘Demokrasi yang Tergerus Pasca-Reformasi 98, Residu Rezim Jokowi Cawe-Cawe MK, Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024’ di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    “Ya haruslah (Prabowo bersikap tegas). Kan tidak hanya pernyataan sikap, tetapi juga kemudian perbuatan,” kata dia.

    Feri menaruh harapan bahwa seluruh aparat di seluruh lapisan tingkatan menjalankan perintah presiden untuk menjaga netralitas dan tak melakukan intervensi pada Pilkada 2024.

    “Mudah-mudahan presiden memerintahkan sesuai dengan apa yang dikatakan dan tidak ada aparat bawahannya yang bermain mata,” jelasnya

    Feri juga menyinggung soal aturan di dalam undang-undang yang telah mengatur soal netralitas aparat dan ASN di dalam Pemilu.

    Termasuk, sejumlah sanksi yang bakal diterima bagi para aparat dan ASN yang berani melakukan pelanggaran.

    “Di dalam undang-undang kan mereka dilarang untuk berpihak. Tidak hanya bisa dipindahkan, diturunkan jabatan, bahkan bisa diberhentikan. Bahkan bisa dipidana. Sekarang patuhi undang-undang atau tidak? Itu saja. Atau kita mengabaikan proses kecurangan ini terjadi dan mengabaikan ketentuan undang-undang,” tegas Feri.

     

  • KPU Jaktim telah petakan daerah rawan banjir antisipasi TPS terendam

    KPU Jaktim telah petakan daerah rawan banjir antisipasi TPS terendam

    Kami juga gencar berkoordinasi dengan Pemkot Jaktim dan Polres Metro Jaktim terkait kerawanan pilkada dan banjir

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur telah memetakan daerah yang rawan banjir memasuki musim penghujan, sehingga pendirian tempat pemungutan suara (TPS) diharapkan tidak berada di lokasi banjir.

    Berdasarkan hasil pemetaannya, kata dia, daerah yang rawan banjir berada di Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

    Di lokasi itu, TPS terpaksa dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi saat Pemilu pada Februari 2024.

    Dia pun tidak menyangka wilayah yang menjadi prioritas penanganan banjir pada Pemilu 2024 di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, malah terjadi banjir.

    “Jatinegara itu kan memang lokasi rawan banjir ya, sehingga 2024 sudah kita petakan. Kami tak menyangka Rawa Terate terjadi banjir, sehingga kita lost (kehilangan) di situ. Pada hari H saat hujan deras kita putuskan dipindah,” tuturnya.

    Ditemui terpisah, Wali Kota Jaktim M Anwar menyebutkan sudah memetakan daerah-daerah yang rawan banjir saat pelaksanaan Pilkada Jakarta yang berlangsung pada 27 November 2024.

    Baca juga: KPU Jaktim temukan 343 surat suara rusak

    “Alhamdulillah waktu Pilpres 2024 tidak ada masalah, meski TPS di daerah Cakung sempat terdampak banjir. Warga sekitar sadar bila terjadi banjir, TPS digeser. Mereka pun telah sepakat,” kata Anwar.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024