Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Sosialisasi Habiskan Ratusan Juta, KPU Blitar Gagal Tingkatkan Partisipasi

    Sosialisasi Habiskan Ratusan Juta, KPU Blitar Gagal Tingkatkan Partisipasi

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar tidak bisa memenuhi target partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 ini. Sebelumnya KPU Kabupaten Blitar menargetkan angka partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 ini mencapai 75 persen.

    Namun nyatanya pada kontestasi Pilkada 2024 ini, angka partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar hanya berada di angka 69,44 persen saja. Kondisi itu tentu cukup mengecewakan pasalnya berdasarkan informasi yang beredar KPU Kabupaten Blitar telah menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah untuk sosialisasi Pilkada ke masyarakat.

    “Angka partisipasi masyarakat 69,44 persen dari target awal 75 persen,” ungkap Chepto Rusiyanto, Senin (2/12/2024).

    Padahal beberapa bulan sebelumnya, pada Pemilu 2024 angka partisipasi Kabupaten Blitar mencapai 81 persen. Namun hanya berselang beberapa bulan saja, angka partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar anjlok ke angka 69,44 persen.

    Tentu ada berbagai faktor yang membuat angka partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar ini turun. Mulai dari faktor cuaca hingga kurangnya tepatnya sosialisasi ke masyarakat.

    “Jika dibandingkan dengan Pemilu Februari lalu tentu berbeda saat Pemilu tingkat partisipasinya mencapai 81 persen banyaknya calon di Pemilihan Legislatif magnet tersendiri,” ucap Sugino, Ketua KPU Kabupaten Blitar.

    Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut menjadi sorotan sejumlah pihak. IJTI Blitar Raya salah satunya, organisasi jurnalis televisi ini menyoroti soal sosialisasi Pemilihan Bupati Blitar yang dianggap serampangan.

    KPU Kabupaten Blitar dianggap gagal oleh IJTI Blitar Raya dalam hal sosialisasi. IJTI Blitar pun mempertanyakan golontoran anggaran untuk sosialisasi yang dinilai tidak efektif.

    “Seharusnya KPU Kabupaten Blitar dapat memaksimalkan sosialisasi, apalagi jarak antara Pemilu dan Pilkada tidak jauh, sehingga lebih mudah untuk menggaet masyarakat mensukseskan Pilkada dengan datang ke TPS,” ungkap Ketua IJTI Korda Blitar Raya Robby Ridwan.

    IJTI Korda Blitar Raya juga sempat untuk ditawari sejumlah uang untuk khas dari pihak pengelola iklan (agency). Robby menduga uang ini hasil keuntungan dari pihak ketiga yang ditunjuk KPU Kabupaten Blitar untuk mengelola iklan sosialisasi Pilkada.

    Tidak hanya IJTI Korda Blitar Raya yang ditawari uang, namun Robby selaku Ketua IJTI juga hendak diberi uang secara pribadi. Iapun menolak pemberian uang dari utusan pihak agnecy tersebut.

    Robby mengatakan, IJTI Korda Blitar hendak diberi uang kas sebesar Rp1 juta. Sementara untuk Robby secara pribadi sebesar Rp 750 ribu.

    “IJTI Korda Blitar Raya juga sempat ditawari oleh pihak agency yang mengelola iklan dari lembaga lain yang nominalnya lebih besar, IJTI jelas menolak. Ini uang yang diperoleh dari ranah abu-abu, sehingga khawatir menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Robby. [owi/beq]

  • 5 Connie Bakrie Dipanggil Polda Metro Jaya Terkait Hoaks, PDI-P Tuding Ada Kriminalisasi Nasional

    5 Connie Bakrie Dipanggil Polda Metro Jaya Terkait Hoaks, PDI-P Tuding Ada Kriminalisasi Nasional

    Connie Bakrie Dipanggil Polda Metro Jaya Terkait Hoaks, PDI-P Tuding Ada Kriminalisasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P

    Ronny Talapessy
    mengungkapkan, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie bakal diperiksa oleh
    Polda Metro Jaya
    sebagai terlapor kasus penyebaran berita bohon atau hoaks pada Senin (2/12/2024) hari ini.
    “Ya, kami mendapatkan berita dari Mbak Connie bahwa Mbak Connie ini tanggal 2 Desember akan dipanggil oleh ke Polda Metro Jaya. Beritanya ini kasus yang lama,” ujar Ronny kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).
    Ronny beranggapan, pemanggilan itu merupakan bentuk kriminalisasi berkaitan dengan kritiknya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
    Sebab, rencana pemeriksaan terhadap Connie muncul setelah sebelumnya menjadi narasumber, dan memberikan pandangan terhadap situasi politik saat ini.
    Sementara itu, tidak ada kejelasan dari kepolisian terkait kelanjutan dugaan kasus yang dituduhkan terhadap Connie.
    Oleh karena itu, PDI-P bakal memberikan pendampingan hukum terhadap Connie dalam perkara ini.
    “Tentunya kami dari partai melihat bahwa Kami menduga ini adalah bagian dari kriminalisasi. Sehingga, kami perlu untuk mendampingi karena ini kasus lama di Maret 2024 ya,” kata Ronny.
    “Kasus yang lama sudah tidak ada lagi panggilan, kemudian tiba tiba sekarang dipanggil ketika beliau melakukan kritik terhadap situasi saat ini, terkait dengan Pemilu di
    podcast
    saudara Bang Faisal,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Connie Rahakundini Bakrie dilaporkan seseorang berinisial AK (24) ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial.
    Laporan ini teregistrasi dengan nomor LP/B/860/III/2023/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 22 Maret 2024.
    Melalui Instagram pribadinya, Connie disinyalir menyebarkan hoaks terkait Pemilu 2024. Connie disebut membuat pernyataan bahwa Polri memiliki akses ke Sirekap dan bisa menyunting Formulir C1 melalui polres-polres.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reuni PA 212 Digelar di Monas Besok, Prabowo Bakal Hadir? – Page 3

    Reuni PA 212 Digelar di Monas Besok, Prabowo Bakal Hadir? – Page 3

    Beberapa tokoh nasional yang diundang telah mengonfirmasi hadir, di antaranya Habib Rizieq Shihab, Wakil Ketua MPR yang juga politikus PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), serta Ustaz Bachtiar Nasir.

    “Beliau (Habib Rizieq) baru saja tadi pagi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Mekkah, insyaallah beliau hadir untuk acara 212. Insyaallah beliau sudah fix, bahkan beliau ikut mengundang,” ujar Husein.

    Husein menyatakan, Reuni Akbar 212 merupakan momentum untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan pasca-pesta demokrasi Pemilu 2024.

    “Pilpres, pileg, pilkada, artinya sudah saatnya umat kembali merajut kesatuan, merajut persaudaraan. Jangan lagi terkotak-kotak dan kita datang dalam rangka ya minta sama Allah supaya mereka-mereka yang terpilih betul-betul amanah,” ujar Husein.

    “Kalau enggak amanah ya bukannya berkah, tapi musibah. Nah makanya kalau mereka-mereka yang enggak amanah kita minta sama Allah bagaimana caranya mereka segera diganti. Kita kepingin Indonesia ini baik, berkah, damai, sejahtera, tentram,” ucap Husein.

     

  • Muhaimin: Presiden Prabowo Subianto Setuju Evaluasi Pemilu 2024 untuk Perbaiki Sistem Demokrasi

    Muhaimin: Presiden Prabowo Subianto Setuju Evaluasi Pemilu 2024 untuk Perbaiki Sistem Demokrasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyetujui perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini didasari oleh banyaknya laporan praktik politik uang (money politics) serta tingginya biaya penyelenggaraan pemilu.

    “Ya, memang salah satu ujian demokrasi kita di pilkada maupun pileg adalah money politics. Kita berharap sistem pemilihan ini harus dievaluasi agar tidak berbiaya tinggi,” ujar Muhaimin dalam acara pembukaan Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Menurut Muhaimin, evaluasi Pemilu 2024 secara mendalam sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Ia menyebut bahwa diskusi terkait hal ini telah dilakukan dengan Presiden Prabowo, termasuk mengenai penyempurnaan undang-undang terkait pemilu dan partai politik.

    “Saya sempat berdiskusi dengan Pak Presiden mengenai pembelajaran dari pilkada kali ini. Perbaikan perlu dituangkan dalam penyempurnaan sistem serta Undang-Undang Pemilu dan Politik agar tetap menjunjung kompetisi yang sehat,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, Presiden Prabowo mendukung upaya evaluasi Pemilu 2024 dengan pendekatan legislatif.

    “Respons beliau adalah, ‘Ayo kita sempurnakan melalui undang-undang’,” pungkasnya.

  • Cak Imin Klaim Ada yang Ingin Adu Domba PKB, tapi Gagal – Page 3

    Cak Imin Klaim Ada yang Ingin Adu Domba PKB, tapi Gagal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba partainya. Namun pada akhirnya upaya tersebut gagal karena sosok yang ada di belakang partainya.

    Hal itu disampaikan Cak Imin saat membuka acara Munas V Sayap Kanan PKB, Perempuan Bangsa.

    “Terima kasih kepada seluruh Perempuan Bangsa di seluruh Indonesia telah membantu merapatkan barisan mengokohkan kekuatan, dicoba diadu domba tidak pernah berhasil, dicoba digoyang Alhamdulillah tetap kuat dan kokoh,” kata Cak Imin di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam hari.

    Dia kemudian memamerkan prestasi PKB pada Pemilu 2024 karena keberadaan kaum perempuan.

    “Banyak kader-kader perempuan bangsa yang terpilih berapa tadi untuk DPR RI, 16 DPR RI. Tepuk tangan untuk perempuan bangsa, untuk DPRD 297,” bebernya.

    Sementara itu, Pembina DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh mengajak kepada kaum perempuan agar tidak khawatir untuk berkiprah di dunia politik.

    “Sebenarnya terkadang urusan politik ini sebagai banyak orang mengatakan bahwa jangan di politik, politik itu adalah daerah yang kotor sehingga perempuan tidak bisa di situ,” imbuh Ninik sapaan kerapnya

    “Padahal, kalau di politik, kalau saya ingin mengkaitkan dengan agama, sekali kita melakukan hal baik di politik itu jangka panjang yang akan kita lakukan. Jadi sebetulnya politik ini baik dan sesuai ajaran agama,” sambungnya.

     

  • Women Leadership Forum, PKB Siap Cetak Pemimpin Perempuan Masa Depan – Page 3

    Women Leadership Forum, PKB Siap Cetak Pemimpin Perempuan Masa Depan – Page 3

    Menambahkan hal itu, Dewan Pembina Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin Iskandar menyampaikan ketika menjadi pemimpin maka perempuan harus kuat, produktif, inovatif.

    “Perempuan yang sudah menduduki kursi legislatif maka implementasi perjuangannya harus sesuai dan mengacu pada platform politik PKB. Perempuan harus memberi manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat dan bangsa,” pesan Rustini.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah alias Erma menjelaskan perolehan kursi pada Pemilu 2024 ini merupakan perolehan suara perempuan tertinggi dalam sejarah. PKB sendiri juga mengalami kenaikan perolehan suara dan kenaikan perolehan kursi DPR RI dari 58 kursi menjadi 68 kursi DPR RI, 15 diantaranya perempuan.

    “Women Leadership Forum memberikan pembekalan tidak hanya pengetahuan tapi juga skill dalam legislasi, penganggaran, personal branding dan lobbying,” ujar Erma.

    Sebagai informasi, Kegiatan Women Leadership Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan Bangsa. Selain WLF, Perempuan Bangsa sebelumnya juga menyelenggarakan Peringatan Hari Santri, Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas). Kegiatan lain rangkaian Munas, Diskusi Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya: Menuju Indonesia Emas 2045 dan kegiatan kampanye isu-isu startegis dan aktual dalam Car Free Day.

  • KPPS di Kota Bandung Meninggal Dunia karena Kelelahan, KPU Beri Penjelasan

    KPPS di Kota Bandung Meninggal Dunia karena Kelelahan, KPU Beri Penjelasan

    JABAR EKSPRES  – Seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Bandung meninggal dunia. Hal ini diduga akibat kelelahan setelah bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024.

    Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam, mengungkapkan bahwa almarhum, seorang pemuda berusia 22 tahun, bernama Muhammad Reihan memang dikenal rajin dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

    “Anaknya usianya masih muda. Dia rajin dan membantu semua pekerjaan di TPS, meskipun bukan tugasnya. Teman-temannya sudah menyuruh istirahat, tapi dia memaksakan diri,” ungkap Khoirul kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.

    Khoirul menambahkan bahwa korban bertugas sebagai KPPS 5 yang menangani data dan input ke aplikasi SiRekap. Namun, semangatnya untuk belajar dan membantu membuatnya mengerjakan tugas-tugas lain. “Dia senang mengerjakannya, meskipun terlihat mengantuk. Jadi karena semangat dan dedikasi, akhirnya kecapekan,” tambahnya.

    Ke depan, KPU Kota Bandung menghimbau anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama bertugas. Terlebih semua layanan kesehatan bisa diakses saat momen pencoblosan Pilkada kemarin.

    “Kemarin sebetulnya semua puskesmas buka 24 jam. Tapi yang bersangkutan tidak merasa ada keluhan apa-apa, hanya bilang ngantuk. Jadi, kalau ada apa-apa, sebaiknya langsung lapor,” imbaunya.

    Khoirul menekankan pentingnya komunikasi dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah. “Fasilitas kesehatan sudah lengkap, bahkan ada layanan mobile dari puskesmas. Kalau merasa tidak enak badan, petugas bisa datang langsung. Yang penting jangan memaksakan diri,” imbuhnya.

    KPU juga mencatat bahwa hingga saat ini terdapat beberapa anggota KPPS yang mengalami keluhan kesehatan ringan akibat kelelahan. Namun, tidak ada kasus lain yang berat. “Yang sakit sudah didata, tapi tidak lebih dari 10 orang. Kita harap tidak ada kasus fatal lagi,” pungkasnya.

  • Gelar Reuni Akbar, Persaudaraan Alumni 212 Undang Prabowo

    Gelar Reuni Akbar, Persaudaraan Alumni 212 Undang Prabowo

    GELORA.CO –  Persaudaraan Alumni 212 bersiap menggelar reuni akbar yang akan berlangsung di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada hari Senin, 2 Desember 2024. Acara ini turut mengundang Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah politikus dari Partai Gerindra.

    “Seluruh ormas kita undang, seluruh ormas yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) semuanya kita undang. Pejabat negara pun kita undang. Prabowo kita undang, Dasco, Habiburokhman kita undang. Ya banyaklah kita undang,” kata Buya Husein kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Buya Husein menjelaskan bahwa Reuni Akbar 212 akan diselenggarakan di kawasan Monas pada 2 Desember 2024, dimulai dari pukul 02:00 WIB hingga 08:00 WIB.

    “Untuk lokasi alhamdulillah sudah fix di Monas. Alhamdulillah, semua perizinan sudah selesai, sudah 100 persen selesai,” ujar Husein.

    Buya Husein memperkirakan bahwa Reuni Akbar 212 ini akan dihadiri oleh sekitar 15 ribu orang, meskipun jumlah tersebut bisa saja meningkat.

    “Ya kita berharap massa yang datang sebanyak-banyaknya seperti reuni-reuni sebelumnya. Walaupun di pemberitahuan masuk ke kepolisian kita masukin 15 ribu,” ujar Husein.

    Beberapa tokoh nasional yang diundang telah mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk ulama besar Habib Rizieq Syihab, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, serta Ustaz Bachtiar Nasir.

    “Beliau (Habib Rizieq) baru saja tadi pagi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Mekkah, insyaallah beliau hadir untuk acara 212. Insyaallah beliau sudah fix, bahkan beliau ikut mengundang,” ujar Husein.

    Reuni Akbar 212 Merajut Umat Pasca-Pemilu 2024

    Husein menyatakan, Reuni Akbar 212 merupakan momentum untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan pascapesta demokrasi Pemilu 2024.

    “Pilpres, pileg, pilkada, artinya sudah saatnya umat kembali merajut kesatuan, merajut persaudaraan. Jangan lagi terkotak-kotak dan kita datang dalam rangka ya minta sama Allah supaya mereka-mereka yang terpilih betul-betul amanah,” ujar Husein.

    “Kalau enggak amanah ya bukannya berkah, tapi musibah. Nah makanya kalau mereka-mereka yang enggak amanah kita minta sama Allah bagaimana caranya mereka segera diganti. Kita kepingin Indonesia ini baik, berkah, damai, sejahtera, tentram,” ucap Husein.

  • Partisipasi Pemilih Rendah, KPU Bakal Evaluasi Pilkada Serentak 2024 Nasional 29 November 2024

    Partisipasi Pemilih Rendah, KPU Bakal Evaluasi Pilkada Serentak 2024 Nasional 29 November 2024

    Partisipasi Pemilih Rendah, KPU Bakal Evaluasi Pilkada Serentak 2024
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi Pemilihan Umum
    (
    KPU
    ) RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
    Penyebabnya adalah
    partisipasi pemilih
    dilaporkan lebih rendah dibandingkan Pemilu 2024, dengan angka rata-rata nasional berada di bawah 70 persen.
    Anggota KPU RI, August Mellaz, menyatakan proses evaluasi menjadi langkah yang pasti dilakukan lembaga tersebut. Saat ini, fokus utama KPU masih berada pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU di tingkat daerah.
    “Proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan,” ujar August dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .
    Akan tetapi, menurut August, saat ini KPU masih fokus terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Proses tersebut memerlukan waktu sebelum KPU dapat memulai tahapan evaluasi secara menyeluruh.

    “Saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi. Jadi, fokusnya masih di sana,” ujar August.
    August menjelaskan, meskipun angka partisipasi di bawah 70 persen, dia menganggap hal itu masih tergolong normal untuk konteks pilkada.
    Tren partisipasi pemilih dalam Pilkada biasanya memang lebih rendah dibandingkan pemilu nasional seperti pemilihan presiden (Pilpres) atau pemilihan legislatif (Pileg).
    “Kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah,” papar August.
    KPU juga berencana mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Aspek teknis seperti lokasi tempat pemungutan suara (TPS) menjadi salah satu elemen yang akan dievaluasi.
    August memastikan penyesuaian jumlah pemilih di tiap TPS tidak memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi.
    “Apakah misalnya alasan lokasi TPS dan sebagainya, sebenarnya ya itu mungkin akan jadi bagian-bagian dari evaluasi. Tapi secara prinsip gini, kalau di Pemilu nasional lalu 800 ribuan TPS, 800 ribu lebih dengan jumlah maksimal pemilunya 300 orang. Di Pilkada memang 600 orang jika ada pemadatan, setengah dari jumlah yang ada. Tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu berdampak ke soal TPS,” papar August.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petugas KPPS di Kota Bandung Meninggal Akibat Kelelahan, Perludem Serukan Evaluasi Sistem Kerja

    Petugas KPPS di Kota Bandung Meninggal Akibat Kelelahan, Perludem Serukan Evaluasi Sistem Kerja

    JABAR EKSPRES – Muhammad Reihan Zulfikar, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS 21 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, meninggal dunia pada Rabu (27/11) malam.

    Pemuda berusia 22 tahun tersebut tidak memiliki riwayat penyakit, namun kelelahan diduga menjadi penyebab utama kematian.

    Tragedi ini menjadi pengingat bahwa tugas berat yang diemban petugas KPPS masih menyisakan persoalan besar, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan batas usia petugas KPPS dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.

    BACA JUGA: Tata PKL, Pemkot Bogor Kembali Poles Suryakencana

    Peraturan tersebut mengatur usia petugas KPPS pada Pemilu 2024 minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, dengan harapan mereka yang bertugas berada dalam kondisi sehat dan produktif.

    Namun, menurut Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Kirana, kasus Muhammad Reihan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi peraturan tersebut.

    Dalam wawancara dengan Jabar Ekspres pada Jumat (29/11) petang, melalui sambungan telepon, Annisa menyatakan bahwa peraturan ini saja tidak cukup untuk mencegah insiden serupa.

    BACA JUGA: Muhammad Reihan Zulfikar: Pejuang Demokrasi di Usia Muda

    “Meski usianya masih muda dan tidak ada riwayat penyakit, perlu dipastikan apakah petugas KPPS dalam keadaan sehat dan siap pada hari pelaksanaan tugas. Pemeriksaan kesehatan yang lebih menyeluruh sangat penting, tidak hanya sekadar formalitas,” ungkap Annisa.

    Dirinya juga menyinggung kasus serupa beberapa tahun lalu. Tragedi ini kembali membuka luka lama yang pernah terjadi pada Pemilu 2019, ketika ratusan petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan dan tekanan kerja yang berlebihan

    Annisa lantas menekankan pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan lebih memadai di lokasi TPS untuk mengantisipasi keluhan fisik petugas selama bertugas.

    BACA JUGA: Tingkatkan Kesiapan Daerah Terhadap Ancaman Bencana, BNPB Salurkan Bantuan Rp5,5 M untuk Jawa Barat

    Dia menyarankan agar sistem kerja petugas KPPS ditinjau kembali, termasuk pengaturan waktu kerja yang lebih manusiawi, terutama saat penghitungan suara.

    “Perlu juga disediakan fasilitas kesehatan selama bertugas, serta perlu juga peninjauan kembali beban kerja untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Serta bekerjanya secara bergantian saat perhitungan suara,” jelasnya.