Topik: Pemilu 2024

Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat

Jakarta, Beritasatu.com– Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan memilih ketua umum akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

“Masa khidmat PPP akan berakhir nanti pada Desember 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (14/12/2024) malam dilansir Antara

Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

Untuk itu, kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Pada Mukernas II, pengurus akan memutuskan jadwal Muktamar PPP X dan lokasi yang akan digunakan agar dapat menampung kader, pengurus, dan tamu undangan.

“Mengingat Muktamar PPP itu memerlukan hotel luas, sebab peserta itu pada saat pembukaan sekitar 2.000 orang, sehingga memerlukan hotel dengan lokasi yang mudah disinggahi oleh pesawat sebagai transportasi kader-kader dari daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan Mukernas PPP II ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024. Selain itu, DPP PPP ingin membangun soliditas dengan kader di seluruh Indonesia.

“Kami juga akan merumuskan langkah-langkah dalam menyambut Muktamar PP dan dalam pelaksanaan muktamar nanti harus melahirkan sebuah perubahan,” katanya.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

Kedua nama dari internal yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin. Untuk eksternal, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

Para kandidat ini akan dipilih pada Muktamar PPP mendatang.

14/12/2024 13:11
Mukernas PPP, Mardiono: Saya Tidak Alergi Mengakui Kekalahan

Mukernas PPP, Mardiono: Saya Tidak Alergi Mengakui Kekalahan
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) Muhamad
Mardiono
mengaku tidak alergi dengan kritikan dan evaluasi atas pencapaiannya pada Pemilu 2024 yang membuat parpol itu tidak lolos ke Senayan.
“Saya meyakini dari setiap ujian dan tantangan pasti selalu ada peluang untuk bangkit lebih kuat kembali di masa yang akan datang,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (14/12/2024) malam, ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II DPP PPP, dikutip dari Antara.
Mardiono mengaku bahwa ia tidak antikritik dan alergi untuk dievaluasi atas kekalahan pada Pemilu 2024 yang menyebabkan PPP tidak dapat masuk parlemen.
“Saya tidak alergi dengan evaluasi. Saya juga tidak alergi dengan kritik, saya juga tidak alergi untuk mengakui kekalahan, mengakui kesalahan karena memang manusia tidaklah ada yang sempurna,” ujarnya.
Menurut dia, dari fakta yang ada pemilu ke pemilu PPP terus menurun baik pada penurunan suara maupun penurunan perolehan kursi di parlemen.
Kondisi tersebut kata dia, menjadi tanggung jawab semua pengurus dan anggota.
“Oleh karena itu kita semua tidak boleh lari dari kenyataan sekaligus tidak boleh lari dari tanggung jawab di masa-masa mendatang,” tuturnya.
Ditemui usai acara, Mardiono mengatakan bahwa evaluasi pada Mukernas II ini tidak pada personal tetapi secara keseluruhan tubuh organisasi tersebut.
“Tidak ada pekerjaan besar yang bisa dikerjakan oleh seorang diri. Atau misalnya seorang ketua umum, dan sekretaris jenderal,” kata Mardiono.
Hal itu dikatakan Mardiono ketika ditanya terkait penyataan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy yang menyatakan bahwa mukernas kali ini untuk mengevaluasi kinerja Plt Ketum Mardiono.
Menurut dia, evaluasi pada tubuh organisasi tidak bisa hanya dibebankan kepada personal, tetapi dilakukan bagi seluruh pengurus organisasi tersebut.
“Seluruhnya. Karena di dalam sebuah organisasi itu tidak berlaku secara personal,” tuturnya.
Mardiono bahkan menganalogikan bahwa evaluasi sebuah organisasi juga seperti perusahaan, di mana suatu perusahaan tidak bisa maju ketika direksi bekerja sendirian, namun butuh kerja sama.
“Kalau organisasi besar itu tentu dikerjakan secara kolektif, secara bersama-sama menjadi sebuah tim. Termasuk saya sebagai seorang pengusaha. Di perusahaan tentu harus memperkuat dalam tim organisasi itu untuk mencapai sebuah keberhasilan,” katanya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2024 12:29
Mardiono sebut muktamar dipercepat untuk persiapan Pemilu 2029

“Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,”

Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 yang akan datang agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

“Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat malam.

Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu yang panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

Untuk itu kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Pada Mukernas II ini nantinya pengurus akan memutuskan jadwal muktamar, lokasi dan juga tempat yang akan digunakan agar dapat menampung kader, pengurus dan tamu undangan.

“Karena muktamar itu memerlukan hotel yang cukup, sebab nanti peserta itu pada saat pembukaan sekitar 2.000 orang. Sehingga memerlukan hotel yang cukup dan lokasi yang mudah disinggahi oleh pesawat sebagai transportasi kader-kader yang dari daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan pada Mukernas II ini bertujuan untuk melakukan evaluasi apa saja dalam pelaksanaan Pemilu 2024 maupun Pilkada serentak 2024.

Selain itu pada kesempatan kali ini, DPP ingin membangun soliditas dengan seluruh para kader di seluruh Indonesia, karena tanpa adanya kader partai ini tidak ada apa-apanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

14/12/2024 12:13
Pengamat politik Ray Rangkuti berharap Prabowo-Gibran menjadikan pemerintahan yang bebas korupsi

Ray berpesan dan menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran agar menjadikan pemerintahan yang bersih dan membawa Indonesia yang bebas korupsi. (foto: ist)

Pengamat politik Ray Rangkuti berharap Prabowo-Gibran menjadikan pemerintahan yang bebas korupsi
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 14 Desember 2024 – 08:21 WIB

Elshinta.com – Jakarta – Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 lalu telah selesai. Sejumlah calon kepala daerah dinyatakan menang berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), namun tidak sedikit hasil perhitungan berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, buruknya kualitas pemilu 2024 ditandai oleh banyaknya kandidat di daerah yang melawan kotak kosong, ajang debat kandidat yang berujung kericuhan, adanya politik uang yang merajalela, dan ketidaknetralan ASN yang meningkat.

Diakui Ray, sejak awal sebelum pelaksanaan Pemilukada ia telah mengingatkan Pemerintahan baru Prabowo Subianto agar tidak perlu terlibat langsung dalam Pilkada 2024. Menurutnya, jika paslon yang didukung gagal, maka akan berpotensi menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo sendiri.

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa sebaiknya pak Prabowo tidak terlibat langsung dalam urusan Pilkada karena ketika beliau mendukung paslon tertentu dan tidak menang, berarti yang tidak menang ini berpotensi menjadi oposisi bagi dirinya,” ujar Ray Rangkuti, Jumat (13/12/2024) di Jakarta.

Ia menambahkan, dengan banyaknya Paslon yang didukung oleh Prabowo tersebut tidak menang, maka banyak daerah yang akan merasa tidak didukung Prabowo sehingga tidak memiliki kewajiban politik untuk harus sejalan dengan keinginan Prabowo.

Ray berpesan dan menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran agar menjadikan pemerintahan yang bersih dan membawa Indonesia yang bebas korupsi. “Saya minta kepada pemerintahan baru, kalaupun tidak ada pembangunan yang signifikan, ya janganlah korupsi,” pungkasnya. (Dd)

Sumber : Elshinta.Com

14/12/2024 11:33
Romahurmuziy: Pengurus PPP harus minta maaf secara kesatria

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

“Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti; PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat malam.

Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.

Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.

Selain itu, para pengurus juga wajib mengevaluasi kinerja selama Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 agar apa yang menjadi kegagalan partai tidak terulang lagi pada pemilu mendatang.

Romy melanjutkan bahwa secara nasional untuk tingkat kabupaten/kota suara partai masih berada di angka 8 juta lebih, tetapi suara di DPR RI hanya 5,8 juta.

“Kalau partai yang lain, suara RI-nya itu jauh lebih besar daripada suara kabupaten/kota. Artinya ada kegagalan di level Dewan Pimpinan Pusat Partai yang harus menjadi bahan introspeksi,” katanya.

Sebelumnya, Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku tidak alergi dengan kritikan dan evaluasi atas pencapaiannya pada Pemilu 2024 yang membuat parpol itu tidak lolos ke Senayan.

“Saya meyakini dari setiap ujian dan tantangan pasti selalu ada peluang untuk bangkit lebih kuat kembali di masa yang akan datang,” kata Mardiono ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II DPP PPP.

Mardiono mengaku bahwa ia tidak antikritik dan alergi untuk dievaluasi atas kekalahan pada Pemilu 2024 yang menyebabkan PPP tidak dapat masuk parlemen.

“Saya tidak alergi dengan evaluasi. Saya juga tidak alergi dengan kritik, saya juga tidak alergi untuk mengakui kekalahan, mengakui kesalahan karena memang manusia tidaklah ada yang sempurna,” ujarnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

14/12/2024 08:15
Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Kabupaten Mojokerto Kategori Sedang

Mojokerto (beritajatim.com) – Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto tergolong kategori sedang dengan nilai skor 34,62. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal saat rilis Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

Koordinator Divisi SDM dan Diklat, Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Syifauddin mengatakan, selama proses pengawasan logistik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 tidak ditemukan adanya masalah. “Semua berjalan lancar sampai hari pemungutan suara, termasuk logistik,” ungkapnya, Jumat (13/12/2024).

Pengawasan mulai dari tempat pencetakan surat suara Bupati dan Wakil Bupati di PT Temprina Media Grafika Kabupaten Nganjuk dan tempat pencetakan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur di PT Temprina Media Grafika Gresik. Percetakan surat suara di dua tempat tersebut tidak ada masalah.

“Jumlah logistik sudah sesuai dengan jumlah yang telah tentukan di setiap wilayah masing-masing. Untuk pengawasan logistik berupa bilik suara, tinta, sampul kubus, segel dan lain-lain yang menyangkut kebutuhan pemilihan serentak tahun 2024 juga tidak ditemukan adanya masalah,” katanya.

Sehingga proses pemungutan suara di Kabupaten Mojokerto pada 27 November 2024 lalu berjalan dengan lancar dan damai. Masih kata Syifa, meskipun ada sedikit kendala hal tersebut langsung diselesaikan langsung oleh penyelenggara yang bertugas sehingga tidak mengganggu jalannya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal mengatakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi kepada pihak terkait, pengawasan langsung, dan imbauan untuk menjaga netralitas penyelenggara negara serta profesionalisme dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Bawaslu mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 248/PM.00.02/K.JI-15/10/2024 tanggal 1 November 2024 tentang pencegahan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan pada pasal 70 ayat 1 huruf C dan Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Dody, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi-sosialisasi. Sosialisasi Partisipatif Netralitas Kepala Desa/Lurah dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mojokerto digelar dua kali, yakni tanggal 3 dan 9 Oktober tahun 2024.

“Dari hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto tergolong kategori SEDANG dengan nilai skor 34,62,” tegasnya. [tin/beq]

13/12/2024 17:18
Meski Rungkad di Pemilu 2024, Mardiono Beri Isyarat Nyalon Lagi Jadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar 2025

GELORA.CO – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberi isyarat akan maju lagi menjadi ketua umum partai berlambang Kakbah, dalam Muktamar yang rencananya akan diselenggarakan pada 2025. Ia menyatakan, dirinya tidak boleh lari jika kembali diberi mandat menjadi ketua umum.

“Saya ini menjadi kader sudah cukup lama ya, sudah 27 tahun dan saya bertahap selama berproses saya menjadi kader selama 27 tahun ya. Saya ini tidak pernah

punya ambisi untuk jabatan-jabatan baik waktu saya di Banten menjadi ketua

wilayah dan menjadi koordinator nasional. Tetapi saya tidak boleh lari sebagai seorang kader, prajurit kalau diberi tugas yang harus saya jalankan ya,” kata Mardiono usai pembukaan acara Workshop Nasional PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12) malam.

Menurutnya, PPP dalam menjalankan roda organisasi sangat demokratis. Ia menyatakan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan terselenggara pada Kamis (12/12) akan menentukan terkait waktu Muktamar PPP.

“Itu akan kita selenggarakan nanti diputuskan pada Mukernas, Kamis besok itu insya Allah akan merumuskan kapan kita akan laksanakan. Sehingga itu nanti akan diambil keputusan,” ucap Mardiono.

Mardiono menyatakan, Muktamar 2025 juga nantinya akan merumuskan agar PPP dapat sukses kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.

“Nah di dalam Muktamar itu tidak hanya memilih ketua umum atau juga memilih struktur baru ya. Tetapi juga kita membangun sebuah fondasi melalui

strategi-strategi politik, bagaimana nanti untuk menghadapi Pemilu 2029,” tegas Mardiono.

Lebih lanjut, Mardiono mengharapkan partai yang saat ini dipimpinnya dapat menyusun program-program kerakyatan. Sehingga kelak pada Pemilu 2029, PPP mampu melenggang ke Senayan.

“Bukan hanya memilih pemimpin, bukan hanya memilih ketua umum, tetapi yang

paling mendasar adalah bagaimana merumuskan sebuah program-program kerja ya untuk menjemput kemenangan nanti di 2029, itu yang paling utama,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, PPP meraih hasil minor di Pemilu 2024. Partai dengan ciri khas warna hijau itu gagal melenggang ke Senayan sebagai perwakilan rakyat di tingkat pusat, DPR RI. Perolehan suara PPP hanya kurang sedikit dari amban batas parlemen atau parliementary threshold 4 persen.

12/12/2024 07:28
Mendagri apresiasi peran Polri sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024

tolong wajibkan seluruh operatornya untuk menyiapkan life vest, pelampung penyelamat

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah membantu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 hingga berjalan sukses dan lancar.

“Inilah orkestra dari berbagai pihak, tapi jujur, saya melihat adalah salah satu kontributor terbesarnya adalah Polri. Terima kasih banyak kepada Polri,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Tito pada Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Tito mengatakan pelaksanaan pengamanan dan kegiatan yang dilakukan Polri sebelum, selama, dan setelah Pemilu 2024 lebih baik dibandingkan pemilu tahun 2014 dan 2019.

Bahkan, tahun ini hampir tidak ada konflik yang signifikan. Pilkada Serentak pada 27 November 2024 juga berjalan dengan baik.

“Saya juga kemarin waktu di DPD, kemarin diundang Komite I, mereka semua menyampaikan apresiasi, apresiasi kepada Mendagri. Saya bilang, enggak, ini bukan Mendagri, ini kerja semua bersama, termasuk rekan-rekan Polri dan TNI yang bergerak untuk mengamankan semuanya,” tambahnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

11/12/2024 22:55
Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat

Sumber Foto: Antara

Ketua DPR: Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 10 Desember 2024 – 21:36 WIB

Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran negara melalui APBN 2025 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” kata Puan Maharani di Jakarta, Selasa (10/12), saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai.

“Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

Puan mengatakan, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, di mana dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

Lebih lanjut, Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global setelah pandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” tuturnya.

Mantan Menko PMK ini menilai Pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang.

Tentunya, kata Puan, hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

“Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

“Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.

Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

“Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

Di sisi lain, Puan meminta agar Pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Sebab hal tersebut-lah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.

“Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” ucap Puan.

Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

“Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urai dia.

Di sisi lain, Puan mengingatkan agar APBN dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang turun karena beban ekonomi.

“Pemerintah harus bisa memberi stimulus untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha baik kecil maupun besar sehingga konsumsi rumah tangga dapat kembali sehat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Puan.

Sumber : Antara

11/12/2024 03:13
Ketua DPR Puan Ingatkan Anggaran Negara Digunakan Maksimal untuk Rakyat

Jakarta –

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Puan mengingatkan agar anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.

“Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan, dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Adapun APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Di dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

Puan menyebut komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

“DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” tuturnya

Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global pascapandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

“Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” ujar Puan.

Politisi PDIP ini menilai pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang. Hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

“Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.

Di sisi lain, Puan meminta agar pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Hal itu, menurutnya, akan menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas.

“Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” ucap Puan.

Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

“Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urainya.

Diketahui, Prabowo Subianto mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

“Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD,” tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

(eva/whn)

11/12/2024 00:19