Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Bawaslu Kota Mojokerto Launching Buku ‘Hulubalang Pemilu di Bumi Majapahit’

    Bawaslu Kota Mojokerto Launching Buku ‘Hulubalang Pemilu di Bumi Majapahit’

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto melaunching buku dengan judul ‘Hulubalang Pemilu di Bumi Majapahit’ di salah satu hotel di Kota Mojokerto. Buku tersebut mengisahkan tentang badan adhoc yang menjadi mitra Bawaslu Kota Mojokerto dalam pengawasan saat Pemilu 2024.

    Dalam menjalankan tugas pokok san fungsi (tupoksi), Bawaslu Kota Mojokerto dibantu oleh pengawas adhoc mulai tingkat kecamatan, kelurahan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu Kota Mojokerto menyebut badan adhoc tersebut hulubalang Pemilu di Kota Mojokerto.

    Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati mengatakan, launching buku tersebut merupakan amanat dari Bawaslu RI. “Di setiap daerah, kira-kira hal apa saja di daerahnya yang sekiranya berbeda dengan daerah lain. Ada beberapa hal yang kami ulas di situ (buku),” ungkapnya, Jumat (20/12/2024).

    Namun tidak semua hal menarik menjadi bahan dalam buku yang di launching. Karena menurutnya setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu), 14 Februari 2024 lalu banyak yang menarik. Tema yang diangkat Bawaslu Kota Mojokerto yakni fenomena pengawas adhoc dalam sistem pengawasan Pemilu.

    “Kenapa harus pengawas adhoc? Pengawas adhoc ini merupakan garda terdepan kami dalam pengawasan Pemilu. Hal-hal apa saja yang terjadi, entah itu pencegahan atau harus penangganan dan lain sebagainya ya pengawas adhoc. Beliau semua ini harus kita apresiasi,” katanya.

    Menurutnya tanpa adanya pengawas adhoc di jajaran bawah maka pengawasan Pemilu di Kota Mojokerto tidak akan optimal. Meskipun tagline Bawaslu adalah ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu’, lanjutnya, setidaknya pengawas adhoc sebagai motivator. Dian menambahkan jika Bawaslu Kota Mojokerto masih membukukan masukan dan kritik.

    “Kami membutuhkan masukan, kritik yang nantinya akan kami bukukan ketika buku ini benar-benar kami terbitkan. Kira-kira hal apa yang mungkin masih bisa ditampung lagi, tidak mengurangi waktu dengan ucapan bismillah launching buku SDM pengawas adhoc dengan judul ‘Hulubalang Pemilu di Bumi Majapahit’ resmi dibuka,” pungkasnya.

    Buku dengan judul ‘Hulubalang Pemilu di Bumi Majapahit’ tersebut memiliki 124 halaman yang ditulis oleh empat orang. Yakni Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati dan Divisi Hukum, Pencegahan, Pastisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Mojokerto Ilham Bagus Priminanda.

    Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jawa Timur dan penulis Mohammad Afifuddin. Dalam launching yang digelar di salah satu hotel di Kota Mojokerto tersebut dihadiri Camat dan Lurah se-Kota Mojokerto dan pihak terkait. [tin/kun]

  • Emil Dardak Apresiasi Pengabdian Unit Reaksi Cepat Gojek Surabaya pada HUT ke-7

    Emil Dardak Apresiasi Pengabdian Unit Reaksi Cepat Gojek Surabaya pada HUT ke-7

    Surabaya (beritajatim.com) – Emil Elestianto Dardak menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap Unit Reaksi Cepat (URC) Gojek Surabaya pada acara peringatan tujuh tahun URC di halaman kantor Gojek Surabaya, Jumat (20/12/2024).

    Emil menilai pengabdian para mitra Gojek dalam unit ini sebagai sebuah bentuk keteladanan yang patut dicontoh oleh masyarakat luas.

    “Saya bersyukur dan berbahagia waktu masih bertugas sebagai Wagub periode 1 ini diajak diceritakan mengenai unit reaksi cepat,” tutur Emil.

    Menurutnya, keikhlasan para pengemudi Gojek yang bersedia menunda order untuk membantu sesama mitra menjadi teladan penting dalam membangun semangat gotong royong di Jawa Timur.

    “Saya langsung kaget luar biasa, driver ini bersedia untuk tidak menerima order untuk bisa menolong rekannya dan ini dilakukan sukarela,” katanya.

    Emil juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan bantuan kepada warga. Emilmmengungkapkan rasa syukurnya karena dapat mendukung dan bersilaturahmi dengan keluarga besar URC, serta berharap sinergi antara pemerintah dan URC dapat terus berkembang.

    “Meskipun tugas menolong warga ada di tangan pemerintah, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pemerintah membutuhkan uluran tangan dan kerjasama dari masyarakat. Oleh karena itu, kami akan terus mendukung URC Gojek dalam pengabdiannya,” ujar mantan Bupati Trenggalek ini.

    Emil mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang kembali memilih pasangan Khofifah-Emil dalam Pemilu 2024. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga semangat dan meningkatkan sinergi dalam lima tahun ke depan.

    “Saya meyakini ada peran rekan-rekan di sana. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya,” ujar Emil.

    Charly Raya, Head of Public Policy and Government Relations Gojek untuk wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusra, juga memberikan penghargaan kepada Emil Dardak yang telah mendukung URC Surabaya.

    “Mas Emil adalah pelindung URC Gojek Surabaya. Kami mendapatkan berkah luar biasa ketika beliau menyambut baik keinginan kami. Berkat doa semua pihak, hari ini kami merayakan ulang tahun ke-7 URC Surabaya,” kata Charly dengan penuh rasa syukur.

    Dalam acara yang meriah tersebut, anggota URC, perwakilan Gojek, serta berbagai komunitas turut merayakan pencapaian URC yang telah memberikan kontribusi besar dalam memberikan bantuan cepat kepada masyarakat.

    Charly menegaskan bahwa kolaborasi antara URC dan masyarakat akan terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera. [asg/suf]

  • Wamendagri puji KPU dan Bawaslu jaga stabilitas-transparansi pemilu

    Wamendagri puji KPU dan Bawaslu jaga stabilitas-transparansi pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyukseskan Pemilu 2024, baik di pusat maupun daerah.

    Hal ini disampaikannya dalam peluncuran Satu Peta Data Pemilu Tahun 2024 dan Perjalanan Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan terhadap dukungan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat.

    Ribka menegaskan pentingnya pemilu sebagai tonggak demokrasi bangsa.

    “Pemilu tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Ribka.

    Ia menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung Pemilu 2024.

    Kemendagri telah melaksanakan tugasnya, mulai dari pembinaan pemerintahan daerah agar tetap kondusif selama pemilihan, hingga fasilitasi data kependudukan yang akurat untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

    “Semua ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kita untuk memastikan Pemilu berlangsung aman, jujur, adil, dan demokratis,” ujarnya.

    Selain itu, dia pun mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada satu pihak.

    Namun, kesuksesan ini berkat kolaborasi banyak pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), KPU, Bawaslu, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat.

    Kolaborasi ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan untuk menjaga demokrasi dan melindungi hak politik rakyat. “Keberhasilan Pemilu ini tentu bukan hasil kerja satu pihak saja. Ini adalah buah dari kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah,” tambah Ribka.

    Ribka menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Ia berharap momentum tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

    “Momentum ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat stabilitas nasional dan mendukung keberlanjutan pembangunan demi terciptanya Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.

    Adapun penghargaan juga diberikan kepada Bawaslu atas perannya dalam memastikan transparansi dan integritas selama pelaksanaan pemilu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu: Masyarakat lakukan pengawasan partisipatif di Pemilu 2024

    Bawaslu: Masyarakat lakukan pengawasan partisipatif di Pemilu 2024

    Sering kali info yang masuk cepat ini tidak dapat ditindaklanjuti.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty melihat banyak komunitas masyarakat mempunyai kesadaran untuk melakukan aksi nyata pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024.

    Salah satu komunitas yang disebutnya adalah Perisai Demokrasi di Jawa Tengah (Jateng), yang diinisiasi oleh alumnus Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

    “Komunitas hari ini sudah punya kesadaran bergerak secara nyata, misalnya melakukan pendampingan komunitas terhadap mereka yang menemukan dugaan pelanggaran, bahkan mereka bisa memandu,” kata Lolly dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Lolly bercerita sejak 2014 banyak di antara generasi muda telah dilatih Bawaslu untuk dekat dengan isu pengawasan pemilu dan mempunyai kemampuan untuk mengawasi secara partisipatif.

    Dari data yang dihimpun, terdapat 19.788 kader pengawas partisipatif yang masih aktif, 299 komunitas kader, 8.928 forum warga dari 2022—2024, 1.094 MoU dengan perguruan tingi sejak 2022—2024, serta 1.112 kampung pengawasan partisipatif dari 2022—2024.

    Ia menilai peran pemantau Perisai Demokrasi Bangsa di Jateng sangat luar biasa, bahkan para anggotanya ‘iuran’ uang untuk memastikan komunitas bisa bergerak.

    Bahkan, kata dia, Perisai Demokrasi Bangsa sering memberikan informasi awal ke Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran di Jateng yang bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

    Karena sering kali publik memberikan informasi, tetapi informasinya sulit ditelusuri. Misalnya, ada klip video yang menunjukkan dugaan praktik politik uang. Begitu videonya masuk, pihaknya cross check untuk memastikan tempat terjadinya dan pelaku peristiwa supaya Bawaslu bisa menelusuri lebih mudah.

    “Sering kali info yang masuk cepat ini tidak dapat ditindaklanjuti. Begitu Bawaslu cek akunnya, sudah tidak aktif. Saat dicek, mereka bilang dapat videonya dari orang lain,” ujarnya.

    Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI ini melanjutkan, “Nah, teman-teman Jateng (Perisai) mereka sangat relevan karena mereka memberikan informasi cukup detail sehingga memudahkan untuk ditindaklanjuti.”

    Selain itu, dalam capaian program partisipasi masyarakat, Lolly mengungkapkan terdapat sekitar 36 persen kegiatan yang menggunakan pendekatan lokalitas daerah masing-masing.

    “Bawaslu RI membuat panduannya secara umum, lalu mereka praktikkan dengan konteks lokal sehingga sangat beragam bentuknya. Lebih dari 36 persen kegiatan yang dilakukan pengawas pemilu di bawah,” ungkap Lolly.

    Ia menegaskan bahwa program pengawasan partisipatif secara umum sudah berada level berfungsi menuju level bergerak.

    Program yang sudah berfungsi dengan baik, menurut dia, adalah pendidikan pengawasan partisipatif, kampung pengawasan partisipatif, dan kerja sama dengan perguruan tinggi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Elite Golkar Ungkap Perputaran Uang di Pemilu 2024 Capai Rp 1.000 Triliun – Halaman all

    Elite Golkar Ungkap Perputaran Uang di Pemilu 2024 Capai Rp 1.000 Triliun – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membeberkan perputaran uang di Pemilu 2024 yang angkanya cukup fantastis, yakni mencapai Rp 1.000 triliun.

    “Karena saya pernah hitung 2024 itu, uang yang beredar nih, uang yang beredar, pada Pemilu 2024, kita hitung-hitung iseng-iseng ada, itu bisa sekitar Rp 1.000 triliun,” kata Doli saat menjadi penanggap di acara penyampaian Survei Nagara Institut, Kamis (19/12/2024).

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu lantas menghitung secara rinci temuannya itu.

    Dirinya menghitung soal berapa banyak politikus yang ikut andil di Pemilu lalu.

    “Terus orang tanya, hitungnya gimana? Saya bilang, Rp 1.000 triliun dalam sebuah Pemilu? Orang gak masuk akal kan? Nah, saya bilang gini, Caleg satu partai, dari DPR RI sampai DPRD Kabupaten Kota, itu 20.486. Caleg, kali 18 partai, itu udah 360.000 orang,” kata dia.

    “Kalau ambil rata-rata satu orang satu miliar saja, udah 360.000 miliar. Kalau itu yang minimal,” sambung Doli.

    Angka tersebut kata dia, belum dihitung dari perputaran dana untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.

    Dimana, pada Pilpres kemarin ada tiga pasangan capres-cawapres yang turut andil.

    Bukan tidak mungkin, akan banyak dana yang dikeluarkan oleh Partai Politik untuk Pilpres kemarin.

    “Belum kalau misalnya capres dan cawapres tiga capres dan cawapres, berapa yang dikeluarkan,” kata dia.

    “Jadi kita hitung-hitung aja pake berapa dia beli kaos, berapa dia beli spanduk, apa salah macem. Ditambah lagi yang lain-lainnya itu,” tandas Doli.

     

     

  • Lakukan Mitigasi Sengketa di MK, Bawaslu Jatim Siapkan Data Pengawasan Pilkada 2024

    Lakukan Mitigasi Sengketa di MK, Bawaslu Jatim Siapkan Data Pengawasan Pilkada 2024

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Bawaslu Jatim tengah menyiapkan berbagai data untuk menghadapi belasan pengajuan gugatan Pilkada serentak 2024 yang kini masuk di Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya ada 17 gugatan yakni 16 kabupaten/kota dan 1 sengketa dari Pilgub Jatim. 

    Penyiapan data itu menjadi bagian dari mitigasi awal Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu. “Kami Bawaslu Jatim sudah melakukan mitigasi awal untuk mempersiapkan kira-kira apa yang menjadi pokok permohonan,” kata Komisioner Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraeni, Kamis (19/12/2024). 

    Bawaslu Jatim mengatakan memang belum mengetahui pokok-pokok aduan yang dimohonkan di MK, mengingat hingga Kamis pagi, pengajuan sengketa itu masih berupa permohonan. Sehingga, mitigasi tersebut dilakukan sebagai gambaran awal apa yang kemungkinan dipersoalkan dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya. 

    Sebab, Bawaslu nantinya bakal dimintai keterangan di Mahkamah Konstitusi. 

    “Itu tentu menyangkut Pilgub, Pilbup dan Pilwali. Kami sudah menyiapkan berbagai data yang mungkin nanti dimohonkan oleh pemohon. Mulai dari data pencegahan, penanganan pelanggaran dan semacamnya,” jelas Ely, sapaan akrab Nur Elya Anggraeni. 

    Disisi lain, Bawaslu Jatim meluncurkan buku berjudul ‘Sekali Berarti Sesudah itu Abadi’, pada Kamis siang. Buku tersebut ditulis oleh banyak penulis di lingkungan Bawaslu Jatim. Isinya, tulisan tugas pengawas Adhoc selama Pemilu 2024 lalu. Mulai dari cerita tentang Panwascam, PKD hingga Pengawas TPS. 

    Melalui buku ini, Bawaslu menyatakan ingin mengabadikan kerja para pengawas tersebut. “Karena petugas adhoc ini adalah tonggak penting tentang pengawasan Pemilu. Bahwa mereka adalah garda terdepan dalam melakukan pengawasan Pemilu karena mereka bersentuhan langsung dengan subjek atau pelaku dalam Pemilu. Baik dengan tim kampanye, peserta Pemilu,” urainya

  • TVRI sebut debat perdana pemilu jadi momen yang dikenang tahun ini

    TVRI sebut debat perdana pemilu jadi momen yang dikenang tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Iman Brotoseno mengatakan bahwa debat perdana Pemilu 2024 menjadi salah satu momen yang dikenang pada tahun ini.

    “Kami hanya diberikan waktu 4 hari karena memang saat itu tidak ada stasiun televisi yang berani mengambil kesempatan debat capres yang pertama. Jadi, TVRI dengan rasa tanggung jawab harus menyelamatkan kegiatan dan jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Iman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 di Gedung LPP TVRI, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, inisiatif TVRI tersebut bisa menjadi tolok ukur pelaksanaan empat debat lain dalam tahapan Pemilu 2024.

    Oleh sebab itu, dia mengapresiasi kepada tim produksi, baik program berita maupun teknik, yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan debat tersebut.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pelaksanaan debat Pilkada 2024 menjadi bagian refleksi TVRI pada tahun ini. TVRI melalui kanal TVRI Nasional telah menayangkan 10 debat, sedangkan kanal TVRI Daerah menayangkan 429 debat.

    “Capaian lain adalah siaran Misa Suci, kunjungan Sri Paus dari tiga negara, dan TVRI menjadi televisi yang mentransmisikan seluruh perjalanan dokumentasi dari Bapak Suci ke seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah provinsi yang banyak atau mayoritas umat kristiani,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa TVRI juga menayangkan kunjungan Paus Fransiskus di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini serta Timor Leste.

    “Terkait PON (Pekan Olahraga Nasional), kami juga perlu menyampaikan bahwa TVRI memang bukan sebagai TV pool kegiatan PON, tetapi memang faktanya bahwa tanpa peran TVRI, rakyat Aceh tidak bisa menyaksikan tim sepak bolanya dalam pertandingan di PON,” katanya.

    Oleh sebab itu, dalam momen refleksi 2024, dia mengatakan bahwa dengan 180 pemancar digital yang dimiliki, TVRI dapat menjangkau masyarakat Indonesia.

    “Dalam 3 tahun ke depan, kami berkomitmen untuk mengurangi wilayah blind spot (titik buta), dan menambah populasi coverage (jangkauan siaran) untuk nasional,” katanya menargetkan

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Diskusi Interaktif AMPi Talks, Sarmuji Tekankan Pentingnya Peran Kader Muda

    Diskusi Interaktif AMPi Talks, Sarmuji Tekankan Pentingnya Peran Kader Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam upaya mempererat hubungan antara kader muda dan kepemimpinan Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPi) menggelar acara bertajuk AMPi Talks Q&A dengan tema “Kenal Lebih Dekat dengan Sekjen DPP Partai Golkar.”

    Acara ini berlangsung di Gedung DPP Partai Golkar dengan menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, sebagai pembicara utama. Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif, membangun antusiasme di kalangan peserta.

    Pada kegiatan ini menghadirkan 4 panelis muda seperti, Andi Hendra, Jerry Sambuaga, Rizky Maulana, dan Sekar Tandjung. Panelis ini menghadirkan beragam perspektif segar terkait dinamika kepartaian dan peran Partai Golkar di masa depan.

    Sarmuji membuka diskusi dengan menjelaskan visi dan misi kepemimpinannya sebagai Sekjen, menyoroti pentingnya keterlibatan kader muda dalam membangun partai yang modern dan relevan.

    “Kader muda adalah energi utama Partai Golkar. Forum seperti ini adalah wadah untuk mendengarkan aspirasi, memperkuat koneksi, dan mewujudkan Golkar yang progresif,” ungkap Sarmuji dengan penuh semangat.

    Berbagai isu strategis menjadi bahan diskusi, mulai dari penguatan kaderisasi di tingkat akar rumput, digitalisasi politik, hingga tantangan generasi muda dalam menyongsong Pemilu 2024.

    Sarmuji juga menekankan pentingnya Golkar beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

    Ratusan kader muda dari berbagai daerah hadir dengan penuh antusias. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan.

  • PKB Dukung Pilgub Melalui DPRD: Anggaran Bisa Efisien

    PKB Dukung Pilgub Melalui DPRD: Anggaran Bisa Efisien

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ais Shafiyah Asfar, mendukung wacana Pemilihan Gubernur (Pilgub) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai alternatif untuk menghemat anggaran negara.

    “Kami rasa anggaran Pilgub akan lebih efisien jika dialihkan untuk pembangunan daerah atau mendanai program yang lebih bermanfaat,” kata Ais saat ditemui di DPRD Surabaya, Kamis (19/12/2024).

    Ais menyebut kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat besar, mencapai Rp 71,3 triliun. Jumlah ini naik 57,3 persen dibandingkan anggaran pesta demokrasi serentak 2019 lalu yang sebesar Rp45,3 triliun.

    “Iya memang penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 itu anggarannya memerlukan puluhan T (triliun), secara jumlah hampir tiga kali lipat dibanding anggaran di Pemilu 2019,” jelas Ais.

    Seiring dengan itu, Ais sepakat dengan usulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa anggaran negara akan jauh lebih efisien jika sistem Pilkada disederhanakan. Menurut dia, anggaran negara untuk Pilgub dapat dialihkan untuk program-program sosial yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti memberikan makan kepada anak-anak miskin.

    Hal ini, menurutnya, akan memberikan manfaat lebih besar daripada pengeluaran besar untuk Pilkada yang tidak terlalu efisien.

    “Betul sekali apa yang dikatakan pak Prabowo, bahwa anggaran negara akan jauh lebih hemat jika Pilkada disederhanakan sistemnya, sehingga dari hasil penghematan anggaran tersebut difokuskan untuk memberikan makan anak-anak yang miskin atau program lain yang bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

    Meski mendukung ide penyederhanaan Pilkada, Ais juga mengingatkan bahwa wacana ini perlu kajian mendalam. Ia menilai bahwa keputusan untuk menyederhanakan atau mempertahankan sistem Pilkada langsung harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya.

    Menurutnya, kebijakan yang diambil haruslah yang memberikan manfaat paling besar dan dampak negatif paling sedikit bagi masyarakat. “Karena tentu keputusan yang diambil nantinya akan memberikan dampak positif dan negatif, jadi pilihan mana yang paling sedikit mudharatnya dan mana yang lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat, sebaiknya itu yang diambil oleh pemangku kebijakan,” papar Ais.

    Selain itu, Ais menjelaskan, sejak lama PKB sudah mengusulkan Pilgub dilakukan melalui penunjukan oleh DPRD. Menurutnya, posisi gubernur lebih tepat diisi oleh perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah, bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh seperti bupati atau wali kota.

    Dengan demikian, ia menilai penghematan anggaran Pilgub bisa lebih dimanfaatkan untuk pembangunan daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

    “Tetapi, sejak dulu PKB sudah menginisiasi wacana pemilihan gubernur melalui penunjukan oleh DPRD. Tentu karena kami melihat bahwa Gubernur tugasnya lebih pada perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah (kab/kota). Bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh terhadap sebuah kab/kota seperti bupati/walikota,” kata Ais. [asg/beq]

  • Adi Prayitno Tantang Jokowi Bikin Partai untuk Buktikan Lebih Kuat dari PDIP, Warganet: PSI Aja Gagal Masuk Senayan

    Adi Prayitno Tantang Jokowi Bikin Partai untuk Buktikan Lebih Kuat dari PDIP, Warganet: PSI Aja Gagal Masuk Senayan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti dipecatnya Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan PDIP.

    Menurutnya, ada perbedaan pandangan antara kader dan pengurus PDIP dengan para pendukung Jokowi. Hal itu disampaikan dalam cuitannya di media sosial X.

    “PDIP: Jokowi bukan siapa2 tanpa PDIP. Pendukung Jokowi: PDIP nyungsep tanpa Jokowi,” tulis Adi Prayitno melalui akun @Adiprayitno_20, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Dia kemudian menyampaikan tantangan kepada mantan presiden yang sering disebut Pakde itu dengan menghadirkan partai baru untuk membuktikan bahwa dirinya lebih kuat.

    “Sekarang keduanya resmi talak. Menarik kalau Pakde bikin partai baru untuk buktikan siapa lebih kuat. Kalau cuma ikut partai yang mapan, kesaktian Pakde tak terukur pasca tak sama PDIP,” tandasnya.

    Cuitan Adi Prayitno itu telah dilihat lebih dari 244 ribu pengguna aplikasi milik Elon Musk itu. Banyak warganet yang menyampaikan pandangannya di kolom komentar.

    “Jokowi Ketum Golkar gantikan bahlil Karena bahlil adalah ketum sementara Menunggu Jokowi … Begitu….. Ra kiranya,” balas warganet.

    “GAK PERLU DIUJI LAGI, PSI AJA GAGAL MASUK SENAYAN, PADAHAL DAH DIENDORS HABIS2AN SAMA JOKOWI, TAMBAH ANAKNYA LAGI JADI KETUM PSI. GAK NGARUH JUGA KAN. ITU ARTINYA, JOKOWI ITU MEMANG GAK PUNYA PENGARUH YG SIGNIFIKAN 🤣,” ulas lainnya.

    “Ini buktinya partai Jokowi sejak pemilu 2024 hanya dapat 2 persen. Inilah bukti pengaruh nya Joko. Gibran dan Kaesang hanya 2 persen . No debat,” ujar lainnya.

    Seperti diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat masa kampanye Pemilu 2024 menuliskan dukungan Joko Widodo dalam baliho kampanye yang terpasang di sejumlah wilayah di Indonesia  Baliho itu bertuliskan “Ikut Jokowi, Pilih PSI”