Topik: Pemilu 2024

  • Dede Sunandar Jadi Pelayan Kafe Seusai Gagal di Pemilu 2024: Jadi Artis Hanya untuk Tambahan

    Dede Sunandar Jadi Pelayan Kafe Seusai Gagal di Pemilu 2024: Jadi Artis Hanya untuk Tambahan

    Dede Sunandar Jadi Pelayan Kafe Seusai Gagal di Pemilu 2024: Jadi Artis Hanya untuk Tambahan

    TRIBUNJATENG.COM- Dede Sunandar, seorang komedian yang sempat populer di dunia hiburan Indonesia, kini menjadi sorotan setelah gagal mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi pada Pemilu 2024. 

    Kegagalannya tersebut memunculkan spekulasi bahwa Dede mengalami kesulitan finansial akibat banyaknya biaya yang dikeluarkan selama kampanye.

    Setelah jarang terlihat di layar televisi, Dede memilih fokus pada pekerjaan di luar industri hiburan. 

    Baru-baru ini, netizen menemukan Dede di sebuah kafe di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. 

    Namun, yang mengejutkan, ia terlihat membawa pel dan bekerja sebagai pelayan kafe. 

    Hal ini diunggah oleh akun Instagram @ferdiembunpagi yang menyebutkan bahwa salah satu pelayan di kafe Bolonemase sangat mirip dengan Dede Sunandar.

    “Lagi main ke PIK dan mampir ke kafe Bolonemase. Agak kaget karena pelayannya mirip Dede Sunandar,” tulis akun tersebut.

    Dalam unggahan tersebut, pria yang mirip Dede terlihat mengepel lantai sambil berbincang dengan pengunjung. 

    Banyak yang penasaran apakah benar sosok tersebut adalah Dede Sunandar, yang sebelumnya dikenal sebagai komedian dengan gaya khasnya.

    Dede, yang lahir di Ciamis, Jawa Barat, pada 19 September 1990, menikah dengan Karen Hertatum dan memiliki tiga anak. 

    Sebelum terjun ke dunia politik, ia aktif mengisi berbagai program televisi, bermain di sejumlah film, dan FTV. 

    Namun, kegagalannya di Pemilu 2024 membuatnya beralih ke pekerjaan lain demi menghidupi keluarganya.

    Dalam sebuah wawancara, Dede mengungkapkan bahwa saat ini ia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan. 

    Pekerjaannya meliputi pengelolaan media sosial dan menjadi sales. 

    Karena pekerjaannya ini, ia sering berpindah-pindah lokasi, termasuk ke Yogyakarta dan Tegal, yang membuatnya jarang menerima tawaran tampil di televisi.

    “Tawaran syuting tetap ada, tapi saya jarang ambil karena pekerjaan di Yogyakarta,” ujar Dede mengutip TribunJatim. 

    “Saya bekerja dan tinggal di Yogyakarta. Sudah sebulan tidak pulang ke rumah, jadi tawaran syuting hanya sesekali saya ambil.”

    Meski menghadapi tantangan, Dede mengaku tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. 

    Ia menganggap pekerjaan sebagai sales alat kesehatan adalah langkah realistis untuk mendapatkan penghasilan tetap. 

    Sementara itu, dunia hiburan kini ia anggap sebagai sumber penghasilan tambahan saja.

    “Bekerja untuk mendapatkan penghasilan bulanan, sedangkan jadi artis hanya untuk cari uang tambahan,” ungkap Dede.

    Kegagalan dalam Pemilu 2024 tidak membuat Dede Sunandar kehilangan semangat. 

    Ia tetap menjalani hidup dengan tekad kuat, meskipun harus meninggalkan dunia hiburan yang membesarkan namanya. 

    Kini, Dede fokus pada pekerjaan barunya sambil menjaga hubungan dengan keluarganya meski harus tinggal berjauhan.

  • KPU Jepara Raih Nilai Indeks Partisipasi Pemilu Tertinggi Nasional

    KPU Jepara Raih Nilai Indeks Partisipasi Pemilu Tertinggi Nasional

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mendapatkan penghargaan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Ecovention Hall Ancol yang berlangsung pada 29 – 31 Desember di Jakarta.

    KPU Jepara masuk dalam 23 kabupaten/kota dengan indeks partisipasi pemilu (IPP) 2024 tertinggi, di antara 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

    Hadir dari KPU Kabupaten Jepara dalam konsolnas tersebut ketua KPU Jepara Ris Andy Kusuma bersama empat anggota KPU, yakni Haris Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun, dan Siti Suryani. 

    Selain itu juga Sekretaris KPU Yuyun Sri Agung P.

    Penghargaan diserahkan anggota KPU RI August Mellaz kepada Ris Andy Kusuma, bersamaan dengan 22 kabupaten/kota lain di Indonesia yang mendapatkan penghargaan serupa.

    Konsolnas yang berlangsung di Jakarta diikuti pimpinan KPU RI, ketua, anggota, dan sekretaris KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta KIP Aceh. 

    Konsolnas menjadi ajang evaluasi dari penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu maupun pilkada 2024. 

    Konsolnas dibuka dan ditutup oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.

    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, mengatakan capaian ini berkat dukungan penuh dari semua sekretariat KPU, badan adhoc, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

    Termasuk di antaranya partisipasi dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), serta dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah kabupaten, Forkopimda, Bawaslu, media massa, organisasi masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Jepara. 

    “Penghargaan berskala nasional ini patut kami apresiasi, terutama kepada semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Jepara,” kata Muhammadun dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng, Kamis (2/1/2025).

    Muhammadun menjelaskan, Indeks Partisipasi Pemilu atau IPP adalah alat untuk mengukur peran serta masyarakat dalam segenap proses pemilu. 

    Indeks merupakan perangkat dengan suatu skala ukur atau pembobotan yang mengindikasikan derajat atau kuantitas tertentu. 

    “Yang diukur adalah peran serta masyarakat dalam proses persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi Pemilu. Semakin banyak jumlah peran serta masyarakat dalam aktivitas-aktivitas terkait proses tersebut, semakin tinggi derajat keterlibatan yang dapat diukur melalui Indeks Partisipasi Pemilu,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa untuk indeks Partisipasi Pemilu patut untuk diletakkan sebagai bagian upaya untuk menghadirkan potret lebih utuh tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. 

    Di dalamnya ditinjau dimensi-dimensi partisipasi dari sejak proses persiapan pemilu, penyelenggaraan pemilu, hingga evaluasi setelahnya. 

    Pada masing-masing dimensi akan diturunkan variabel-variabel yang merepresentasikan tahapan-tahapan strategis dalam penyelenggaraan pemilu.

    “Jadi ini tidak hanya terkait kedatangan pemilih di TPS yang sering disebut sebagai partisipasi pemilih, tapi ukurannya lebih komprehensif, menyangkut persiapan, pelaksanaan semua tahapan, sampai pada evaluasinya,” ungkapnya.

    Selain dimaksudkan untuk menyediakan alat ukur lebih menyeluruh tentang partisipasi pemilu, ketersediaan suatu Indeks Partisipasi Pemilu antara lain membantu pengembangan data base pemilu yang dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. (Ito)

  • Reaksi PDIP Kala Ahok dan Anies Akrab Siapkan Kejutan

    Reaksi PDIP Kala Ahok dan Anies Akrab Siapkan Kejutan

    Jakarta

    PDIP mengaku belum mengetahui kejutan yang dimaksud Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan. Namun, PDIP menyambut positif hubungan akrab keduanya.

    “Jujur. Sama-sama belum tahu nih. Yang pasti kita sambut positif ya keakraban keduanya,” kata Juru bicara PDIP Chico Hakim kepada wartawan, Rabu (1/3/2024).

    Chico berharap agar kedua mantan Gubernur Jakarta itu terus aktif memberikan saran dan masukan kepada Pramono Anung dan Rano Karno saat memimpin Jakarta mendatang. Dengan begitu, cita-cita mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global bisa tercapai.

    “Apalagi khusus untuk Jakarta, semoga kedua mantan gubernur ini terus memberi masukan untuk pembangunan Jakarta ke depan, dan aktif membantu mas Pram dan Bang Doel secara informal untuk wujudkan kota global yang sejahtera dan berkeadilan,” ucapnya.

    Soal kejutan itu disampaikan Ahok dan Anies setelah mengikuti acara perayaan tahun baru di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024). Keduanya terlihat akrab dan sempat berbisik-bisik saat acara berlangsung.

    Keduanya juga sempat tertawa dan tersenyum bersama. Usai acara, keduanya ditanya soal apa yang dibahas saat bisik-bisik.

    Ahok lalu merespons Anies. Ahok mengaku tak mau membocorkan apa yang dibisikkannya kepada saingannya di Pilkada Jakarta 2017 itu.

    “Bulan depan, tunggu aja,” ucap Ahok sambil mendekat ke arah Anies.

    Anies juga menjawab soal hubungannya dengan Ahok. Dia mengatakan hubungannya dengan Ahok baik-baik saja meski pernah berbeda kubu di Pilkada 2017 dan Pemilu 2024.

    “Kan kalian yang bikin nggak mesra,” ujar Anies sambil tersenyum.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga sempat menimpali. Dia mengatakan ada kejutan yang akan dibuat.

    “Ada kejutan di tahun depan. Pasti ada kejutan,” ujar Djarot.

    (taa/imk)

  • 3
                    
                        Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Jalan Kaki Jakarta-Boyolali, Penuhi Nazar Jadi Legislator
                        Nasional

    3 Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Jalan Kaki Jakarta-Boyolali, Penuhi Nazar Jadi Legislator Nasional

    Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Jalan Kaki Jakarta-Boyolali, Penuhi Nazar Jadi Legislator
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Didik Haryadi memenuhi nazar berjalan kaki dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ke daerah pemilihannya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (1/1/2025).
    Sejak lama Didik bernazar bakal berjalan kaki dari Jakarta ke kampung halamannya jika memenangi Pemilu 2024 dan menjadi anggota DPR RI.
    “Ini adalah janji pribadi saya kepada Allah SWT. Setiap orang pernah berjanji di hadapan Tuhan, dan saya ingin menepati janji itu selama saya masih diberi kesempatan hidup,” ujar Didik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1/2025).
    Didik mengeklaim, janji ini ia penuhi untuk menunjukkan komitmennya memperjuangkan aspirasi masyarakat Boyolali.
    Diketahui, Didik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta.
    “Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya siap berkorban dan bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi mereka, meski prosesnya tidak mudah dan penuh tantangan,” kata Didik.
    Didik menerangkan, perjalanan dari Senayan ke Boyolali diperkirakan menghabiskan waktu 11 hari dengan 11 titik pemberhentian.
    Perjalanan Didik rencananya akan berakhir di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Boyolali.
    “Insya Allah nanti kita akan berakhir (
    finish
    ) di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali. Dan sekali lagi perjalanan ini juga saya berikan sebagai kado terindah di ulang tahun PDI Perjuangan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AS Jatuhkan Sanksi kepada Iran dan Rusia atas Campur Tangan Pemilu 2024 – Halaman all

    AS Jatuhkan Sanksi kepada Iran dan Rusia atas Campur Tangan Pemilu 2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada tanggal 31 Desember 2024, Amerika Serikat (AS) mengumumkan penerapan sanksi terhadap entitas-entitas yang berbasis di Iran dan Rusia.

    Sanksi ini dijatuhkan akibat dugaan campur tangan kedua negara tersebut dalam Pemilihan Presiden AS 2024, dengan cara menyebarkan kampanye disinformasi yang dirancang untuk memengaruhi pemilih dan memperburuk ketegangan sosial di dalam negeri.

    Apa Saja Target Sanksi yang Ditetapkan oleh AS?

    Menurut Kementerian Keuangan AS, sanksi ini secara khusus difokuskan pada anak perusahaan dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di Iran serta organisasi yang memiliki hubungan dengan badan intelijen militer Rusia (GRU).

    Kedua entitas tersebut dituduh berupaya mengganggu stabilitas proses pemilu AS melalui penyebaran informasi palsu.

    “Pemerintah Iran dan Rusia telah menargetkan proses pemilu kita. Mereka berusaha memecah belah rakyat Amerika melalui kampanye disinformasi yang terarah,” ungkap Bradley Smith, Penjabat Wakil Menteri untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan di Departemen Keuangan AS.

    Bagaimana Teknologi Digunakan dalam Disinformasi?

    Laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan AS mengungkapkan bahwa entitas Rusia telah menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memproduksi disinformasi secara cepat dan luas.

    Teknologi ini dimanfaatkan untuk menciptakan konten palsu, seperti video deepfake dan artikel yang memfitnah kandidat tertentu, yang kemudian disebarkan melalui jaringan besar situs web berita palsu.

    Di sisi lain, Pusat Produksi Desain Kognitif di Iran diduga telah terlibat dalam operasi pengaruh sejak tahun 2023 yang bertujuan untuk memicu ketegangan sosial di daerah pemilihan AS.

    Iran juga dituduh berusaha merusak citra calon-calon tertentu melalui penyebaran informasi yang tidak berdasar.

    Apa Sanksi yang Dikenakan pada CGE dan Fasilitator di AS?

    Sanksi tersebut mencakup Pusat Keahlian Geopolitik (CGE) yang berbasis di Moskow, yang dituduh menyebarkan informasi palsu mengenai kandidat pemilu dengan menggunakan video deepfake dan mengelola situs web berita palsu.

    Departemen Keuangan AS mengeklaim bahwa CGE menerima dukungan finansial dari GRU, memungkinkan mereka untuk mengelola jaringan besar yang mencakup lebih dari 100 situs web yang menyebarkan disinformasi.

    Selain itu, sanksi juga menargetkan fasilitator berbasis di AS yang diduga membantu operasi disinformasi ini.

    Bagaimana Tanggapan Rusia dan Iran Terhadap Tuduhan Ini?

    Rusia cepat membantah tuduhan tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan melalui kedutaan besarnya di Washington, Rusia menegaskan bahwa mereka tidak pernah dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk Amerika Serikat.

    Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai “fitnah jahat” yang dibuat untuk kepentingan politik dalam negeri di AS.

    Sementara itu, hingga saat ini, Misi Iran di PBB belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuduhan yang diajukan oleh AS.

    Apa Ancaman Lanjutan yang Dikenali AS dari Negara-negara Asing?

    Penilaian intelijen AS yang dirilis pada bulan Oktober 2024 memperingatkan adanya ancaman yang berasal dari negara-negara seperti Rusia, Iran, dan Cina.

    Ancaman ini terutama terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan untuk menciptakan informasi yang dapat memecah belah masyarakat atau menipu publik.

    Laporan tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana negara-negara tersebut berupaya merusak integritas pemilu AS melalui penyebaran informasi yang salah dan provokasi sosial.

    Dengan langkah sanksi ini, AS menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan proses demokrasi dan mencegah campur tangan dari pihak-pihak asing yang dapat merusak stabilitas dalam negeri.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Negara Harus Hadir dan Memudahkan Rakyat

    Negara Harus Hadir dan Memudahkan Rakyat

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa untuk semakin bersinergi membangun negara memasuki tahun 2025, terutama setelah menghadapi dinamika Pemilu 2024. Puan juga meminta negara hadir dan mempermudah urusan rakyat.

    “Tahun 2024, Indonesia menjalani rangkaian Pemilu yang panjang. Dimulai sejak Pileg dan Pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan Pilkada. Setelah semua rangkaian Pemilu selesai, hendaknya ke depan energi politik nasional diarahkan untuk membangun bangsa dan negara,” ujar Puan dalam keterangannya, Selasa, 31 Desember.

    Puan berharap, semua elemen bangsa saling bergandengan tangan di tahun 2025 yang akan dimulai esok hari. Apalagi, kata dia, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal.

    Untuk itu, Puan menilai diperlukan kebijakan-kebijakan komprehensif yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Menurutnya, ini menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan demi memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    “Diperlukan kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional, yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain sebagainya,” kata Ketua DPP PDIP itu.

    Mantan Menko PMK itu juga mendorong agar kualitas kinerja Aparatur Negara, Birokrasi, iklim usaha, dan kepastian hukum dapat terus diperkuat. Menurut Puan hal ini penting diupayakan di tengah banyaknya dinamika ke depan.

    “Negara harus sungguh-sungguh menghadirkan dan memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang mensejahterakan,” ungkapnya.

    Sebagai pimpinan DPR RI, Puan memastikan, parlemen akan terus menjadi mitra Pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional untuk membangun bangsa dan negara. “DPR berkomitmen untuk terus bekerja demi mewujudkan harapan rakyat,” tegas cucu Bung Karno ini.

    Puan juga mengingatkan aparat untuk meningkatkan kewaspadaan dan siaga penuh dalam menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di malam pergantian tahun hingga momen liburan akhir tahun selesai karena akan banyak aktivitas dan mobilitas masyarakat.

    “Aparat keamanan, baik dari Polri, TNI, maupun pihak terkait lainnya, harus memastikan keamanan masyarakat selama momen perayaan tahun baru,” kata Puan.

  • Trump Kalah Banding, Harus Bayar 5 Juta Dolar Buntut Kasus Pencemaran Nama Baik E Jean Carroll – Halaman all

    Trump Kalah Banding, Harus Bayar 5 Juta Dolar Buntut Kasus Pencemaran Nama Baik E Jean Carroll – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah kalah dalam banding atas putusan juri tahun 2023.

    Juri tersebut menyatakan Trump bertanggung jawab atas pelecehan seksual dan pencemaran nama baik terkait dugaan serangan terhadap penulis E Jean Carroll pada 1990-an.

    Pada Senin (30/12/2024), pengadilan banding federal menguatkan putusan tahun 2023 dalam kasus perdata ini.

    Dalam keputusan tersebut, Trump tidak ditemukan bersalah atas pemerkosaan.

    Dia diperintahkan untuk membayar Carroll sebesar 2,02 juta dolar atas serangan seksual dan 2,98 juta dolar untuk pencemaran nama baik.

    Total ganti rugi yang Trump gelontorkan mencapai 5 juta dolar.

    Putusan ini mencakup kasus yang berpusat pada kisah E Jean Carroll tentang dugaan serangan seksual di ruang ganti Bergdorf Goodman.

    Trump telah meminta pengadilan untuk membatalkan putusan pencemaran nama baik yang dijatuhkan kepadanya.

    Upaya Banding Trump Gagal

    Pengacara Trump berpendapat bahwa pengadilan yang lebih rendah di Manhattan telah keliru dengan mengizinkan dua wanita untuk bersaksi dalam persidangan Carroll bahwa Trump juga telah melakukan kekerasan seksual terhadap mereka.

    Selain itu, pengacara Trump juga berargumen bahwa pengadilan seharusnya tidak mengizinkan pengacara Carroll untuk memutar rekaman percakapan “Access Hollywood,” di mana Trump membanggakan diri dengan kata-kata vulgar mengenai perlakuannya terhadap wanita.

    Pengadilan banding menolak permintaan Trump untuk mengulang persidangan.

    Mereka juga menyatakan bahwa Trump tidak berhasil membuktikan bahwa pengadilan sebelumnya telah membuat kesalahan dalam keputusan yang mereka buat.

    “Tuan Trump belum menunjukkan bahwa pengadilan distrik keliru dalam putusan yang digugat,” kata pendapat Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kedua, dikutip dari New York Times.

    Putusan ini dikeluarkan oleh panel tiga hakim, yakni Denny Chin, Susan Carney, dan Myrna Pérez, yang ditunjuk oleh Presiden Barack Obama dan Joe Biden.

    Roberta Kaplan, pengacara E Jean Carroll, menyatakan bahwa baik Carroll maupun dirinya merasa senang dengan keputusan hari ini.

    “Kami berterima kasih kepada Sirkuit Kedua atas pertimbangan cermatnya terhadap argumen para pihak.”

    Sementara itu, Juru bicara utama kampanye Trump, Steven Cheung menyatakan bahwa Trump terpilih kembali dengan “mandat yang sangat besar.”

    “Rakyat Amerika menuntut diakhirinya segera penggunaan senjata politik dalam sistem peradilan kita dan penghentian segera semua perburuan penyihir, termasuk tipuan Carroll yang didanai Demokrat,” katanya.

    Trump diwakili dalam banding tersebut oleh D John Sauer, pilihannya untuk jaksa agung AS.

    Carroll pertama kali menuduh Trump memperkosanya di ruang ganti department store Bergdorf Goodman di Manhattan pada pertengahan 1990-an.

    Tuduhan ini kemudian ia rinci dalam sebuah artikel pada 2019, yang memicu bantahan keras dari Trump melalui juru bicara Gedung Putih saat itu.

    Carroll mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Trump pada 2019.

    Kemudian pada November 2022, ia mengajukan gugatan kedua, yang mencakup klaim pencemaran nama baik dan pemerkosaan, setelah Trump menyebut tuduhan itu sebagai “tipuan belaka” dan mengklaim bahwa ia tidak mengenal Carroll.

    Keputusan yang diterbitkan pada hari Senin berhubungan dengan gugatan kedua tersebut.

    Sebelumnya, pada Januari 2023, Trump juga diperintahkan untuk membayar 83,3 juta dolar terkait gugatan pencemaran nama baik tahun 2019, yang masih sedang dalam proses banding.

    Putusan Terkait Kasus Hukum Lain

    Keputusan banding ini muncul di tengah persiapan Trump untuk mulai menjabat kembali sebagai presiden pada Januari 2025.

    Meskipun ia menghadapi sejumlah masalah hukum, termasuk kasus pidana di New York terkait pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang film dewasa, Trump tetap melanjutkan perjuangannya di pengadilan.

    Baru-baru ini, Trump menuduh seorang juri melakukan pelanggaran dalam kasus pidana Manhattan yang melibatkan 34 tuduhan pemalsuan catatan bisnis.

    Dalam kasus ini, Trump dituduh menutupi pembayaran kepada bintang film dewasa melalui catatan bisnis palsu.

    lihat foto
    Presiden terpilih Donald Trump berjanji akan mengganti nama gunung di Alaska dari Denali menjadi Gunung McKinley.

    Selain itu, Trump juga menggugat media seperti The Des Moines Register atas jajak pendapat yang menunjukkan bahwa ia tertinggal dari Wakil Presiden Kamala Harris dalam persaingan menuju Pemilu 2024.

    Dalam kasus lain, ABC News menyelesaikan gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Trump dengan kesepakatan untuk membayar 15 juta dolar.

    Meskipun kedua gugatan ini merupakan kasus perdata, bukan pidana, juri memutuskan bahwa Trump “bertanggung jawab” atas tindakan yang dituduhkan, meskipun ia tidak dinyatakan bersalah dalam hal pemerkosaan.

    Kasus ini terus berjalan, meskipun Trump memenangkan pemilihan presiden pada 2024 dan dijadwalkan mulai menjabat pada 20 Januari 2025.

    Selain masalah perdata, Trump juga terlibat dalam berbagai kasus pidana, termasuk penyembunyian dokumen rahasia Gedung Putih dan dugaan upaya membatalkan hasil Pemilu 2020.

    Namun, menurut kebijakan Departemen Kehakiman AS, seorang presiden yang sedang menjabat tidak dapat diadili dalam kasus pidana federal.

    Trump juga menghadapi dugaan upaya untuk menumbangkan hasil Pemilu 2020 di negara bagian Georgia, meskipun status hukum kasus ini masih belum jelas.

    Pada tahun 1997, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa seorang presiden yang sedang menjabat tidak memiliki kekebalan dari litigasi perdata.

    Keputusan ini berlaku untuk tindakan yang terjadi sebelum ia menjabat atau yang tidak berkaitan dengan tugas resmi mereka sebagai presiden.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Dulu Apes Terjun ke Politik, Dede Sunandar Banting Setir usai Tak Lagi Jadi Artis, Kerja di Kafe

    Dulu Apes Terjun ke Politik, Dede Sunandar Banting Setir usai Tak Lagi Jadi Artis, Kerja di Kafe

    TRIBUNJATIM.COM – Sempat apes benar setelah memutuskan terjun ke dunia politik, Dede Sunandar tampak masih terus mencari pekerjaan sesuai dengannya.

    Dede Sunandar tampaknya sudah tak lagi menjadi artis, banting setir melakukan pekerjaan lain yang tak terduga.

    Dalam momentum Pemilu 2024, komedian Dede Sunandar mendaftarkan diri menjadi Caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai Perindo.

    Namun, Dede Sunandar gagal menjadi wakil rakyat, karena tak bisa mengumpulkan suara yang banyak di dapilnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

    Setelah gagal menjadi Wakil Rakyat, Dede Sunandar dikabarkan bekerja sebagai pramusaji di sebuah kafe.

    Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram @ferdiembunpagi.

    Dalam unggahan foto di akun tersebut, terlihat seorang pramusaji yang wajahnya mirip Dede Sunandar.

    Tak hanya mengantar makanan, Dede juga terlihat mengepel kafe tersebut.

    “Lagi iseng-iseng maen ke PIK dan mampir ke kafe Bolonemase… cuma agak kaget awak ini pelayan mirip komedian, kalau gak salah mirip Dede Sunandar,” tulis akun @ferdiembunpagi, dikutip Wartakotalive.com, Selasa (31/12/2024), seperti dilansir TribunJatim.com.

    Sampai berita ini diturunkan, tim Wartakotalive.com masih mencari konfirmasi kepada Dede Sunandar, yang kini bekerja sebagai pramusaji di kafe.

    Sebelumnya, Dede Sunandar mengakui dirinya tidak banyak mengambil pekerjaan di dunia hiburan, karena menjalani pekerjaan lain demi menghidupi keluarga.

    “Saya itu sebenarnya memang ada di salah satu perusahaan di bagian alat kesehatan dan bekerja di bagian media sosialnya kadang jadi sales juga,” kata Dede Sunandar ketika ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9/2024).

    Dede mengakui karena pekerjaannya di bidang alat kesehatan, membuatnya vakum dari panggung hiburan, ia hanya menerima beberapa saja.

    “Karena tempatnya di Jogja sama Tegal urusannya di situ. Jadi ya kadang-kadang aja kerja di televisi,” ucapnya.

    Penyebab Sebenarnya Dede Sunandar Jual Rumah, Ibu Takut Uang Habis setelah Nyaleg, ‘Cukup Terpukul’ (Instagram Dede Sunandar)

    Menurut Dede, setelah uangnya habis akibat ngaleg, ia butuh pemasukan bulanan.

    Sebab, jika tetap jadi artis, pemasukannya pun tidak stabil.

    Hal yang ditakutkan Dede adalah keluarganya tidak bisa makan dan memenuhi kebutuhannya setiap hari.

    “Maksudnya, walaupun di televisi laku ada bang, ada kerjaan ini. Cuma kan, ah ini (alat kesehatan) kayaknya lebih menjanjikan di karirnya nanti ke depannya,” jelasnya.

    “Kalau misalnya ada panggilan film atau apa saya dateng. Kalau nggak ada ya saya kerja di sono,” sambungnya.

    Dede mengakui bekerja menjadi pekerja kantoran pun luar biasa.

    Datangi Sule saat Terjerat Utang, Dede Sunandar Nangis Gadaikan Surat Tanah, Ayah Rizky: Efek Jera (YouTube)

    Meski pemasukannya beda jauh lebih rendah dari kariernya jadi artis, ia mensyukuri semua yang ia dapati dari pekerjaan barunya.

    “Kalau sekarang kan ibaratnya di Rp 10 juta atau Rp 15 juta itu udah alhamdulillah bersyukur banget lah intinya kayak gitu. Udah bisa nabung juga terus ada jenjang karirnya,” terangnya.

    “Terus di fasilitasi dengan ada kendaraan, dengan ada rumah,” tambahnya.

    Dede Sunandar pun merasa pekerjaan barunya bisa membuat keluarganya bertahan hidup, dan kehidupannya menjadi lebih tenang.

    “Ya itu menurut Dede yang sangat luar biasa lah untuk seorang Dede kayak gitu,” ujar Dede Sunandar.

    Beberapa pekerjaan selain menjadi artis memang dilakoni Dede Sunandar demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

    Sudah enam bulan ini, Dede Sunandar jarang muncul di TV sejak gagal nyaleg.

    Rupanya Dede Sunandar kini banting setir jadi sales menjual alat-alat kesehatan (alkes).

    Walau sibuk jualan alkes, Dede Sunandar tak meninggalkan begitu saja dunia hiburan.

    \

    Dede Sunandar mengakui kalau dirinya memang mengurangi pekerjaan di panggung hiburan.

    Rekan komedian Sule ini kini mengurangi karier dan pekerjaannya sebagai artis karena sibuk jualan alat kesehatan atau alkes.

    Dikatakan Dede Sunandar, dirinya tetap mau mengambil pekerjaan artis jika waktunya cocok tidak mengganggu aktivitasnya saat ini.

    Alhasil Dede Sunandar kini jarang terlihat di layar kaca.

    Ia memilih fokus bekerja menjadi sales perusahaan yang bergerak di bidang jasa jual beli alat kesehatan.

    Dengan kesibukannya tersebut, Dede Sunandar seakan mundur dari kariernya sebagai seorang artis dan pelawak.

    “Karena waktu aja, saya kan kerja di Jogja, stay di sana,” kata Dede Sunandar ketika ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9/2024).

    “Ini sebulan aja enggak pulang ke rumah, jadi ambil kerjaan di televisi atau lainnya sesekali aja,” imbuhnya.

    Dede Sunandar sendiri dikabarkan sudah tidak laris lagi jadi artis.

    Pasalnya ia menghilang selama enam bulan ini atau setelah tak lolos menjadi anggota DPRD Bekasi, Jawa Barat.

    Namun hal itu dibantahnya.

    “Enggak, tawaran ada aja. Terakhir tuh ada tawaran stripping, cuma enggak diambil, karena emang waktunya aja gak dapet harus setiap hari ke lokasi,” ucapnya.

    “Sementara saya aja kemarin tuh lama di Jogja, jadi enggak keambil gitu. Sekarang ambil film kan waktunya lebih pasti ketimbang sinetron,”  sambungnya, melansir Tribunnews.com.

    Dede Sunandar mengakui menolak tawaran stripping bukan karena honornya.

    Melainkan ia bekerja dengan seseorang yang sudah menyelamatkan dirinya dari kehabisan uang.

    “Jadi abis nyaleg ketemu orang ini. Ditawarin kerjaan lah dan saya mau.”

    “Akhirnya diajak ke ujung Sumatera lah, dikenali sama keluarganya dan diajak kerja di perusahaan. Akhirnya sampai sekarang,” jelasnya.

    “Ya udah ke daerah-daerah dan dapat mobil dan rumah dari kantor,” sambungnya.

    Dede Sunandar mengaku dulu tidak punya uang setelah gagal jadi anggota DPRD Bekasi.

    Ia tetap bekerja di panggung hiburan dan menerima tawaran jadi sales alat kesehatan.

    Tapi, bagi Dede Sunandar, ia harus menjalani pekerjaan jadi sales alat kesehatan

    Hal ini dlakukannya agar bisa menutupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

    “Ya kan intinya kerja di sini tuh buat uang bulanan lah. Kalau jadi artis kan buat tambahannya aja,” ujar Dede Sunandar.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • DKPP masih temukan ketidaknetralan pada perkara yang diperiksa di 2024

    DKPP masih temukan ketidaknetralan pada perkara yang diperiksa di 2024

    Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka evalauasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta, Senin (30/12/2024). (ANTARA/HO-DKPP)

    DKPP masih temukan ketidaknetralan pada perkara yang diperiksa di 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 31 Desember 2024 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pihaknya masih melihat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam perkara-perkara yang diperiksa selama tahun 2024.

    Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta, Senin.

    “Yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara Pemilu ketika berlangsung pemungutan dan penghitungan suara ini menempati angka tertinggi. Jadi pengaduan terbesar adalah keberpihakan, ini catatan,” kata Heddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data DKPP per 29 Desember 2024, terdapat 38 aduan yang diterima DKPP terkait keberpihakan penyelenggara Pemilu selama 2024.

    Aduan tentang keberpihakan penyelenggara pemilu ini menempati peringkat teratas dalam kategori aduan nontahapan pemilu maupun pilkada.

    “Artinya netralitas, jujur, adil yang menjadi tagline kita itu masih disoal oleh publik,” ujarnya.

    Selain itu, per 29 Desember 2024, DKPP telah menerima 693 aduan sepanjang tahun ini. Dari seluruh aduan tersebut, 267 aduan berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 berjumlah 142 aduan tentang tahapan Pilkada 2024, dan 284 aduan masuk dalam kategori nontahapan pemilu maupun pilkada.

    Kepada ribuan jajaran KPU dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang hadir, Heddy menyebut pemilu dan pilkada sebagai sebuah ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon-calon pemimpin atau orang yang dianggap dapat mewakili rakyat.

    Selayaknya ritual, pemilu dan pilkada harus dihormati oleh semua pihak. Namun, ironisnya ritual ini disebutnya justru dikhianati oleh penyelenggara pemilu yang tidak netral dan independen.

    “Dosa besar jika ada pengkhianatan terhadap ritual, ini tidak boleh terjadi. Tetapi pergeseran suara ini mewarnai (pelaksanaan pemilu dan pilkada), ini harus kita sadari,” ucap Heddy.

    Kendati demikian, dia juga mengapresiasi kinerja seluruh jajaran KPU di penjuru negeri karena telah berhasil menyelenggarakan pemilu dan pilkada pada tahun ini.

    Menurutnya, tidak ada satu pun negara yang dapat menyelenggarakan dua pemilihan umum pada tahun yang sama.

    “Saya sendiri sangat takjub dengan kerja teman-teman semua, di mana KPU bisa menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada sekaligus. Ini tidak terjadi di mana pun, bahkan di Amerika pun tidak seperti ini. Mungkin kalau Bandung Bondowoso masih hidup juga tidak akan bisa melakukan ini. KPU kita luar biasa,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Sambut 2025, Partisipasi Aktif Masyarakat Dibutuhkan untuk Penguatan Toleransi

    Sambut 2025, Partisipasi Aktif Masyarakat Dibutuhkan untuk Penguatan Toleransi

    Jakarta, Beritasatu.com – Guru besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, menyambut 2025, partisipasi aktif masyarakat dibutuhkan dalam penguatan semangat toleransi.

    “Mewujudkan kehidupan toleransi antargolongan, sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, tentu tidaklah mudah. Berbagai tantangan kerap dijumpai bangsa Indonesia demi memelihara kehidupan yang rukun dan damai,” kata Zuly Qodir dikutip dari Antara, Senin (30/12/2024).

    Zuly Qodir menjelaskan, Indonesia cukup kondusif untuk menaungi perbedaan agama dan golongan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

    “Kondisi Indonesia sebagai negara yang toleran relatif baik pada 2024. Hal ini bisa terlihat dari penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu yang minim sentimen agama atau atribut golongan lainnya. Ini menunjukkan kemajuan dan kedewasaan dalam berpolitik yang makin meningkat yang perlu kita jaga bersama,” ujar Zuly Qodir.

    Menurutnya, pada akhir tahun biasanya ada peristiwa yang akan menyeret sentimen keagamaan sebagai motivasinya. Oleh karena itu, lanjut dia, perlu partisipasi aktif dari masyarakat luas untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai bentuk perilaku yang mencurigakan dan terjadi di sekitarnya.

    Zuly Qodir berpendapat, pemerintah harus mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk bisa terlibat dalam membumikan nilai toleransi.

    Dia berharap masyarakat dari tingkat perdesaan sampai perkotaan dan menjangkau segala tingkat pendidikan menjadi lebih menghargai dan memahami pentingnya memelihara keragaman dan kebinekaan.

    “Ini adalah upaya agar zero attack terrorism yang telah dicapai pada 2024 bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang,” katanya.

    Menurutnya, Indonesia tetap perlu mewaspadai segala pergerakan jaringan teror agar lebih siaga dalam menghadapi ancaman destabilisasi nasional.

    “Bisa jadi kelompok-kelompok intoleran dan radikal sedang mengembangkan strategi baru atau aktivitas lain yang tidak terlihat oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ancaman radikalisme masih ada dan perlu diantisipasi secara serius,” kata Zuly Qodir.