Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Sewa Private Jet Rp90 Miliar Pakai Uang Negara, Ketua dan 4 Anggota KPU Cuma Disanksi Teguran Keras

    Sewa Private Jet Rp90 Miliar Pakai Uang Negara, Ketua dan 4 Anggota KPU Cuma Disanksi Teguran Keras

    GELORA.CO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI dan empat anggota KPU, serta Sekjen KPU, karena terbukti melanggar kode etik terkait pengadaan sewa jet pribadi saat penyelenggaraan Pemilu 2024. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa, 21 Oktober 2025.

    Pengadaan jet pribadi tersebut direncanakan untuk melakukan pemantauan dan memastikan distribusi logistik Pemilu 2024 di sejumlah daerah, termasuk yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, jet pribadi itu tidak digunakan sesuai peruntukannya.

    DKPP menyatakan bahwa penggunaan jet pribadi tersebut dilakukan sebanyak 59 kali dan tidak digunakan untuk menuju daerah 3T.

    Terkait alasan pengadaan, teradu 1-5 serta teradu 7 mengungkapkan bahwa masa kampanye pada Pemilu 2024 hanya berlangsung 75 hari, lebih singkat dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang berlangsung selama 203 hari. Mereka menganggap bahwa sempitnya waktu kampanye pada Pemilu 2024 membuat pengadaan dan distribusi logistik pemilu menjadi sangat terbatas, sehingga pilihan moda transportasi reguler dianggap tidak cukup.

    Oleh karena itu, penggunaan jet pribadi dianggap sebagai solusi untuk memantau dan memastikan logistik di daerah-daerah 3T. Namun, kenyataannya, jet pribadi digunakan dalam 59 perjalanan, termasuk ke daerah yang bukan termasuk kategori 3T.

    Atas pertimbangan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, dan empat anggota KPU, yaitu Idam Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, serta Agus Melas, serta Sekjen KPU, Bernard Darmawan Sutrisno, karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Sementara itu, Komisioner Betti Epsilon Idrus tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras pada teradu 1 Mochammad Afifuddin selaku ketua merangkap anggota, teradu 2 Idham Holik, teradu 3 Yulianto Sudrajat, teradu 4 Parsadaan Harahap, teradu 5 August Mellaz masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua DKPP Heddy Lugito.

    Dalam putusannya, DKPP memutuskan: (1) mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian; (2) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1, Muhammad Afifuddin, selaku Ketua KPU, dan empat anggota KPU; (3) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 7, Bernard Darmawan Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal KPU; dan (4) merehabilitasi nama baik teradu 6, Betti Epsilon Idrus, yang tidak terbukti melanggar kode etik.

  • Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Logistik Pemilu 2024 di Sumenep, Kejari Tunggu Hasil Audit BPKP

    Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Logistik Pemilu 2024 di Sumenep, Kejari Tunggu Hasil Audit BPKP

    Sumenep (beritajatim.com) – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura masih menunggu hasil audit tim auditor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kasus dugaan korupsi pengadaan logistik Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep.

    “Kami masih menunggu hasil audit LKPP dan BPKP Jawa Timur. Termasuk juga audit dari ahli keuangan negara dari Bandung Jawa Barat. Nanti setelah ketemu kerugian negara berapa, baru kita bisa mengambil langkah untuk menetapkan tersangkanya,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Sumenep, Moch. Indra Subrata, Rabu (22/10/2025).

    Ia menjelaskan, untuk penanganan setiap perkara, terlebih lagi perkara dugaan korupsi, pihaknya harus tetap mengedepankan kehati-hatian, agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

    “Sampai sekarang, kami masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kami mohon masyarakat bersabar menunggu hasil penyidikan dalam kasus ini,” tandas Indra.

    Pengadaan logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep diduga terdapat penyimpangan. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Tim penyidik Kejari Sumenep pada Juli 2025 telah melakukan penggeledahan di kantor dan gudang KPU Sumenep. Selain itu penggeledahan juga dilakukan di rumah pribadi pejabat KPU Sumenep kala kasus itu terjadi.

    Penggeledahan itu menyasar pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban logistik Pemilu 2024. (tem/ian)

  • DPR Sewot KPU Sewa Jet Pribadi Mewah Rp 90 Miliar Dipakai ke Bali-KL

    DPR Sewot KPU Sewa Jet Pribadi Mewah Rp 90 Miliar Dipakai ke Bali-KL

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI akan memanggil Komisioner KPU terkait penyalahgunaan jet pribadi diluar kepentingan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dalam keterangannya, Rabu (22/10).

    Rencana ini sebagai respon dijatuhkannya sanksi teguran keras oleha Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU.

    Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Oleh karena itu pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat hati-hati.

    “Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

    Dalam sidang DKPP yang digelar pada Selasa (21/10/2025) terungkap fakta bahwa KPU menyewa private jet untuk komisionernya senilai Rp 90 miliar menggunakan dana APBN dengan pelaksanaan kontrak, yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

    Penyewaan itu dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp 65.495.332.995 dan tahap kedua Rp 46.195.658.356. DKPP menyebut ada selisih anggaran Rp 19.299.674.639.

    Dinyatakan bahwa ketua dan empat Anggota KPU RI melakukan 59 kali perjalanan menggunakan jet pribadi sewaan saat Pemilu 2024. Namun tidak satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik sebagaimana yang pernah diakui kelima pimpinan KPU tersebut, yakni Afifuddin, Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

  • Penggunaan Jet Pribadi Komisioner KPU Berujung Sanksi Nasional 22 Oktober 2025

    Penggunaan Jet Pribadi Komisioner KPU Berujung Sanksi Nasional 22 Oktober 2025

    Penggunaan Jet Pribadi Komisioner KPU Berujung Sanksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada lima komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) RI.
    Para komisioner tersebut adalah Mochammad Afifuddin merangkap sebagai Ketua KPU RI, kemudian Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz.
    Sanksi yang mereka terima adalah peringatan keras yang dibacakan langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam sidang yang digelar, Selasa (21/10/2025).
    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras pada teradu 1 Mochammad Afifuddin selaku ketua merangkap anggota, teradu 2 Idham Holik, teradu 3 Yulianto Sudrajat, teradu 4 Parsadaan Harahap, teradu 5 August Mellaz masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” katanya.
    Mereka berlima bersama Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernard Dermawan Sutrisno disanksi peringatan keras karena masalah pengadaan jet pribadi sebagai alat transportasi dinas.
    Dalam sidang itu juga diungkap sejumlah fakta pengadaan pesawat jet, mulai dari anggaran puluhan miliar dan penggunaan yang mencapai puluhan kali.
    Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi terungkap anggaran yang digunakan mencapai puluhan miliar rupiah.
    Anggaran tersebut didapat dari pagu sewa dukungan kendaraan distribusi logistik pada pemilu 2024.
    “Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pagu anggaran pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan evaluasi logistik pemilu tahun 2024 dengan kode RUP469 dan seterusnya dengan sumber dana APBN senilai Rp 90 miliar dengan pelaksanaan kontrak yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2024,” kata Raka.
    Dia menjelaskan, kontrak tersebut diumumkan pada 6 Januari 2025 dengan metode e-Purchasing.
    Salah satu perjalanan yang diungkap dalam sidang tersebut bahwa jet pribadi pernah digunakan untuk pergi ke Bali dengan agenda monitoring logistik, sortir, dan lipat suara.
    Selain ke Bali, jet pribadi juga digunakan untuk ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengecek masalah perhitungan suara dapil luar negeri yang terjadi.
    Beberapa peruntukan lainnya adalah untuk melakukan pelaksanaan fit and proper test calon anggota KPU Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur.
    Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam persidangan juga terungkap penggunaan jet pribadi mewah dengan tipe Embraer Legacy 650 itu tidak hanya digunakan sekali.
    Dia menyebut, penggunaan jet pribadi dilakukan sebanyak 59 kali, dan semuanya melenceng dari alasan penggunaan distribusi logistik.
    “Bahwa di antara 59 kali perjalanan menggunakan
    private jet
    , tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik,” ucap Ratna.
    Ratna menjelaskan bahwa lima anggota KPU itu beralasan menggunakan jet pribadi untuk monitoring logistik ke beberapa daerah.
    Begitu juga untuk menghadiri bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara, kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, dan penyerahan santunan untuk petugas badan ad hoc.
    “Bahkan di antara 59 kali perjalanan, sebagian besar bukan merupakan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
    Terlebih, daerah yang dikunjungi menggunakan private jet terdapat penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang memadai,” tutur Ratna.
    Fakta sidang yang dibacakan DKPP ini sekaligus membantah pernyataan Ketua KPU Afifuddin terkait alasan jet pribadi digunakan untuk perjalanan dinas.
    Pada Mei 2025, Afifuddin mengungkap alasan dia bersama empat komisioner KPU lainnya menggunakan jet pribadi saat perjalanan dinas.
    Diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 hanya selama 75 hari, jauh lebih pendek dari masa Pemilu 2019 yakni 263 hari.
    Kondisi itu, menurut Afifuddin, membuat KPU harus mempercepat distribusi logistik kampanye ke seluruh daerah selama masa kampanye berlangsung.
    Oleh karena itu, dia mengatakan, penggunaan pesawat jet pribadi, menjadi pilihan yang tepat agar pengiriman logistik pemilu berjalan cepat dan efisien.
    “Dalam situasi seperti ini, mobilitas tinggi menjadi keharusan. Moda transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan, baik ke daerah terluar maupun ke kota-kota besar yang memiliki daftar pemilih banyak, dengan agenda padat,” ujar Afifuddin dalam keterangan resmi, Sabtu (24/5/2025).
    Afifudin juga menjawab kritik yang mengatakan pesawat jet pribadi justru tidak digunakan ke wilayah kategori Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).
    Menurut dia, selama 75 hari masa pengiriman, KPU kerap terkendala ketika harus mengirim ke wilayah di luar kategori 3T seperti kunjungan ke tiga provinsi dalam satu hari.
    “Ini tidak mungkin dicapai dengan pesawat komersial reguler, mengingat jadwal penerbangan yang terbatas dan risiko keterlambatan,” ujar Afifuddin.
    “Konteksnya bukan jarak geografis saja, tapi kejar waktu dan efisiensi koordinasi nasional. Ini murni kebutuhan teknis, bukan gaya hidup,” katanya lagi.
    Lantaran ragam kondisi tersebut, dia dan jajaran KPU sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU sebut IPP bisa jadi acuan DPR RI dalam merevisi sistem pemilu

    KPU sebut IPP bisa jadi acuan DPR RI dalam merevisi sistem pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan bahwa Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) baik Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024, bisa menjadi acuan bagi DPR RI dalam merevisi sistem pemilu.

    Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa pihaknya pun tak bisa menghindari jika nantinya para pembentuk kebijakan dan undang-undang bakal merevisi sistem pemilu. Namun yang terpenting, kata dia, KPU perlu berkontribusi dalam revisi sistem itu.

    “KPU itu punya data, punya pengalaman intim yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Jadi mendengarkan KPU dengan IPP Pemilu dan sekarang Pilkada, itu bisa menyajikan data-data yang kemudian bisa sangat relevan,” kata August saat peluncuran Indeks Partisipasi Pilkada 2024 di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, IPP yang dirilis KPU bisa membantu Pemerintah dan DPR untuk merumuskan alternatif-alternatif lain untuk penyelenggaraan Pemilu ke depannya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa format dan transparansi dalam setiap tahapan keterlibatan publik.

    Dia juga menilai IPP diharapkan menjadi panduan strategis bagi KPU daerah, partai politik, dan masyarakat sipil untuk merancang program sosialisasi yang lebih inklusif, meningkatkan akses bagi calon dari kelompok marginal, serta mengembangkan program pendidikan politik berkelanjutan.

    Menurut dia, IPP juga merupakan pergeseran dari model demokrasi yang terlalu terfokus pada “angka” menuju model yang memahami “makna”, agar rakyat benar-benar merasa terdengar, terlibat, dan dipercaya.

    “Kami tidak hanya ingin memastikan orang datang ke tps, tapi ingin mereka datang dengan pemahaman, harapan, dan kepercayaan bahwa partisipasi mereka berharga. Ini adalah langkah menuju demokrasi yang berakar pada rakyat, bukan hanya pada kertas dan angka,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa ada tiga level dalam indeks itu, yakni participatory, engagement, dan involvement. Dalam paparannya, dia menjelaskan empat provinsi masuk ke dalam kategori participatory, 31 provinsi masuk kategori engagement, dan 2 provinsi masuk kategori involvement.

    Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, dia menyampaikan ada sebanyak 24 kabupaten/kota masuk ke dalam kategori participatory, 446 kabupaten/kota masuk kategori engagement, dan 38 kabupaten/kota masuk kategori involvement.

    Menurut dia, indeks itu mengukur lima dimensi utama, yakni registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat (Sosdiklihparmas), serta tingkat partisipasi pemilih (Voter Turnout).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar: Pindahnya anak Gubernur Sumbar ke PSI tidak pengaruhi suara PKS

    Pakar: Pindahnya anak Gubernur Sumbar ke PSI tidak pengaruhi suara PKS

    Padang (ANTARA) – Pakar politik dari Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat (Sumbar) Aidinil Zetra mengatakan pindahnya Taifiqur Rahman yang merupakan anak Gubernur Mahyeldi ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak akan mempengaruhi suara PKS di Ranah Minang.

    “Saya rasa ditunjuknya Taifiqur Rahman yang merupakan anak Gubernur Sumbar menjadi Ketua PSI Sumbar tidak akan berpengaruh signifikan terhadap konstituen PKS di Ranah Minang,” kata pakar politik dari UNAND Aidinil Zetra di Padang, Sabtu.

    DPP PSI resmi menunjuk Taifiqur Rahman sebagai Plt Ketua DPW PSI Sumbar menggantikan Sukma Trianda. Ia merupakan anak keempat dari Mahyeldi yang merupakan politisi senior di tubuh PKS sekaligus Gubernur Sumbar periode 2024-2029. Pada Pemilu 2024 Taifiqur mencalonkan diri pada pemilihan legislatif dari PKS namun gagal.

    Menurut Aidinil, preferensi politik masyarakat termasuk di Ranah Minang tidak berpengaruh besar kepada ketokohan seseorang kecuali mempunyai kharisma yang kuat, visioner dan mempunyai pengaruh luas di masyarakat.

    “Saya tidak yakin para konstituen PKS akan beralih ke PSI karena pemilih kita lebih cenderung rasional,” ujarnya.

    Aidinil yang juga Sekretaris UNAND tersebut mengatakan fenomena menyeberangnya politisi dari satu partai ke partai lain bukanlah sesuatu yang baru. Sebab, jauh sebelum ini cukup banyak politisi di Tanah Air sudah melakukannya .

    “Perpindahan dari satu partai ke partai lain menunjukkan bahwa ideologi partai memang semakin melemah,” kata dia.

    Terpisah, Ketua DPW PSI Sumbar periode 2020-2025 Sukma Trianda mengatakan sebelum ditunjuk sebagai Plt DPW PSI Sumbar, Taufiqur Rahman sudah beberapa kali bertemu dengan pengurus pusat sebelum akhirnya menerima SK dari Ketua Umum PSI pada Rabu (15/10/2025).

    “Jadi, Taufiqur merasa cocok sehingga ini atas dasar keinginan kedua belah pihak,” kata dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kader Nasdem Ramai-ramai Nyeberang ke PSI

    Kader Nasdem Ramai-ramai Nyeberang ke PSI

    GELORA.CO -Kader Partai Nasdem ramai-ramai menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), setelah dimotori Ahmad Ali, Ricky Valentino dan Bestari Barus.

    Mereka yang loncat partai termasuk mantan Koordinator Nasional Relawan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024, seperti Sekretaris Jenderal Relawan AMIN sekaligus mantan Ketua Bappilu Nasdem Lombok Utara, Hamjadid.

    Hamjadid mengatakan, soliditas jaringan relawan AMIN, seperti para koordinator wilayah (Korwil), koordinator daerah (Korda), hingga pengurus kabupaten, kini diarahkan untuk memperkuat mesin politik PSI di akar rumput.

    “Kini saatnya kami melangkah bersama PSI untuk membentuk energi baru politik anak muda yang progresif dan terbuka,” ujar Hamjadid dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa 14 Oktober 2025.

    Hamjadid menyebutkan, Valentino yang resmi bergabung dan kini didapuk sebagai Ketua DPP PSI, langkahnya langsung diikuti oleh sejumlah mantan pengurus relawan AMIN 2024 dan mantan kader NasDem dari berbagai daerah.

    “Yang dulu aktif di jaringan relawan AMIN, kini satu per satu menyatakan siap bergabung dengan PSI. Gerakan ini disebut sebagai bentuk konsolidasi politik baru yang tumbuh dari semangat persatuan pasca Pemilu 2024,” kata Hamjadid.

    “Kami mengikuti langkah strategis yang telah ditunjukkan Komando Ricky Valentino,” sambungnya

  • Penjualan Kantin di SDN Pulogebang Turun Sejak Program MBG Berjalan Megapolitan 13 Oktober 2025

    Penjualan Kantin di SDN Pulogebang Turun Sejak Program MBG Berjalan Megapolitan 13 Oktober 2025

    Penjualan Kantin di SDN Pulogebang Turun Sejak Program MBG Berjalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala SDN 06 Pulogebang, Jakarta Timur, Paranggi, mengungkapkan adanya penurunan jumlah siswa yang membeli makanan di kantin sekolah sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan.
    Menurut dia, banyak siswa kini lebih memilih menyantap makanan dari program MBG yang disediakan setiap hari di sekolah.
    “Sebagian besar siswa makan dari MBG, jadi memang ada penurunan pembelian di kantin,” ujar Paranggi saat ditemui di sekolahnya, Senin (13/10/2025).
    Meski demikian, kata dia, penurunan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan kantin karena para penjual kini menghadirkan lebih banyak variasi jajanan.
    “Justru mereka (penjual kantin) lebih bervariasi sebenarnya. Menunya kan bisa diganti dengan yang lain. Dampaknya sih enggak terlalu anjlok, mereka masih bisa dapat penghasilan karena menu yang bervariasi itu,” kata Paranggi.
    Ia menambahkan, sebelum program MBG diluncurkan, siswa biasanya membeli makanan di kantin atau sekitar sekolah dengan menu seadanya.
    “Karena di kantin ada keterbatasan menu, hanya nasi goreng, nasi kuning dan sebagainya, ya mungkin menu sayurannya cuma satu potong, sekadarnya lah. Jadi menurut saya gizinya masih kurang cukup juga,” jelasnya.
    Paranggi memastikan pihak sekolah tetap bekerja sama dengan puskesmas untuk memantau keamanan jajanan yang dijual di kantin.
    Sementara itu, Ipeh, salah satu penjaga kantin, juga mengakui adanya penurunan penjualan sejak program MBG bergulir.
    “Iya, kalau terdampak ya terdampak. Ya diakalin aja, jajannya dibuat lebih variatif. Tapi pasti aja masih ada (siswa) yang jajan sih kalau di sini,” ujarnya.
    Ipeh mengatakan, sebelum adanya MBG, ia biasa menjual nasi goreng dan nasi kuning untuk siswa SDN 07 dan SDN 06 Pulogebang. Kini, ia lebih banyak menjajakan jajanan ringan seperti kue basah.
    “Dulu lebih banyak, kayak nasi goreng gitu-gitu. Sekarang lebih ke jajanan kue-kue. Kalau nasi goreng tergantung permintaan, baru dimasak,” kata Ipeh.
    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang mulai dijalankan pada akhir 2024.
    Program ini bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama di seluruh Indonesia.
    Melalui kerja sama dengan Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) di tiap wilayah, MBG menyediakan makanan bergizi sesuai kebutuhan usia anak.
    Inisiatif ini juga menjadi tindak lanjut dari janji kampanye Prabowo–Gibran dalam Pemilu 2024 untuk menurunkan angka
    stunting
    dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia muda Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku Vandalisme Kantor PDIP Magetan Teridentifikasi, Polisi Sebut Alami Gangguan Jiwa

    Pelaku Vandalisme Kantor PDIP Magetan Teridentifikasi, Polisi Sebut Alami Gangguan Jiwa

    Magetan (beritajatim.com) — Polisi akhirnya mengidentifikasi terduga pelaku vandalisme di Kantor DPC PDI Perjuangan Magetan yang berlokasi di Jalan Raya Magetan–Madiun, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro. Pelaku diketahui berinisial HY (47), warga Desa Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

    Kapolres Magetan, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menjelaskan, HY merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hal tersebut diperkuat dengan rekam medis dari RSUD dr. Sayidiman Magetan, yang menunjukkan bahwa HY tercatat sebagai pasien Poli Psikiatri/Jiwa di rumah sakit tersebut.

    “Pelaku merupakan ODGJ. Pihak partai politik sudah melapor pada kami, dan saat ini laporan sudah dicabut oleh Sekretaris DPC PDIP Magetan, Bapak Sujatno,” terang Erik kepada beritajatim.com, Senin (13/10/2025).

    Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan penjelasan Sekretaris DPC PDIP Magetan, Sujatno, yang mengaku laporan belum dicabut.

    “Belum,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi mengenai laporan dugaan perusakan kantor partai yang dilayangkan pada Minggu (12/10/2025) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

    Dari hasil penelusuran, HY diduga melakukan perusakan dengan melempar batu ke arah kantor, menyebabkan plang nama partai berlubang serta pagar bagian depan mengalami kerusakan.

    Kasus ini bukan pertama kalinya. Sebelunya, HY membuat heboh public pada 2023, saat ia sempat viral karena mencabuti dan membakar bendera sejumlah partai politik yang terpasang di kawasan Tugu Taman Simpang Tiga Maospati.

    Aksi itu terjadi menjelang masa kampanye Pemilu 2024, hingga akhirnya HY diamankan petugas dari Pos Lantas Maospati dan dikembalikan ke keluarga setelah dipastikan mengalami gangguan kejiwaan. [fiq/beq]

  • KPU DKI Sebut Jumlah Kursi DPRD Berpotensi Dipangkas Jadi 100 karena Aturan UU DKJ Megapolitan 8 Oktober 2025

    KPU DKI Sebut Jumlah Kursi DPRD Berpotensi Dipangkas Jadi 100 karena Aturan UU DKJ Megapolitan 8 Oktober 2025

    KPU DKI Sebut Jumlah Kursi DPRD Berpotensi Dipangkas Jadi 100 karena Aturan UU DKJ
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyebutkan, jumlah kursi anggota DPRD DKI Jakarta berpotensi berkurang dari 106 menjadi 100 kursi seiring perubahan aturan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).
    Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, perubahan itu terjadi karena aturan baru dalam UU DKJ tidak lagi memuat pengecualian penambahan kursi sebesar 125 persen sebagaimana diatur sebelumnya.
    Wahyu menjelaskan bahwa permasalahan muncul pada alokasi kursi dan daerah pemilihan (dapil) di DKI Jakarta. Menurut dia, KPU DKI berkolaborasi dengan DPRD DKI untuk menyesuaikan hal tersebut.
    “Kalau kembali ke undang-undang lama, ada klausul 125 persen dari kursi yang disediakan. Tapi di UU DKJ klausul itu tidak muncul,” ujar Wahyu dalam diskusi publik ‘Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD DKI Jakarta’ di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/10/2025).
    Wahyu menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Data Agregat Kependudukan (DAK) 2 yang digunakan pada Pemilu 2024, jumlah penduduk DKI Jakarta sekitar 11 juta jiwa.
    Dengan perhitungan tersebut, jumlah kursi DPRD DKI seharusnya hanya 100 kursi.
    “Kalau baca dari DAK 2, jumlah penduduk DKI sekitar 11 juta jiwa. Artinya kursi DPRD DKI seharusnya menjadi 100, bukan 106,” jelas Wahyu.
    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, menilai jumlah kursi dewan tidak seharusnya dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk. Ia menekankan perlunya memperhatikan indikator kesejahteraan dan kebutuhan wilayah.
    “Soal jumlah kursi DPRD, kita harus melihat indikator kesejahteraan. Jangan sampai politik ini malah menjadi beban baru di tengah sinisme publik terhadap proses politik,” ujar Wibi.
    Wibi juga menyoroti turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ia mengingatkan agar para anggota dewan menunjukkan kinerja nyata untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
    “Kepercayaan publik harus dikembalikan lewat kerja nyata,” tegasnya.
    Wibi berharap pembahasan revisi UU Pemilu ke depan tidak hanya fokus pada hitungan jumlah penduduk, tetapi juga memperhatikan manfaat yang lebih besar bagi warga Jakarta.
    “Harapan kita, pembahasan revisi UU Pemilu tidak hanya menghitung jumlah jiwa saja, tapi juga proporsi wilayah terhadap penyelesaian masalah masyarakat,” kata Wibi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.