Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Gender dan Kiprah Perempuan – FAJAR

    Gender dan Kiprah Perempuan – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Perempuan tidak lagi identik dengan urusan dapur dan mengurus rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, perempuan sudah mulai tampil dan mengambil peran di segala sektor, baik memimpin perusahaan, lembaga sosial, maupun di pentas perpolitikan.

    Di Indonesia, tidak sedikit jumlah perempuan terjun dan mengambil peran di legislatif dan eksekutif. Bahkan pemilu 2024, cukup besar keterwakilan perempuan di parlemen.

    Di pilkada serentak Sulawesi Selatan yang berlangsung baru baru ini, tercatat ada empat perempuan yang terpilih menjadi Kepala Daerah (Wakil Gubernur dan Bupati) dan juga ada yang terpilih menjadi Wakil Bupati.

    Bagaimana awal perjalanan perjuangan perempuan dan dinamika gender pada kiprahnya di sosial masyarakat.

    Berikut tulisan, Andi Sri Wulandani Thamrin.

    Membincang gender selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji, bukan karena
    pembahasannya identik dengan perempuan, namun karena seringkali ada kontroversi
    mengenai wacana ini.

    Para pembaharu menginginkan emansipasi dan perubahan sedangkan para fundamentalis dan konservatif menginginkan status quo.

    Selama dalam perjalanan perjuangannya, gender kerap didebat oleh para pemikir konservatif yang mempertanyakan soal ”fitrah” dan “konstruksi sosial”. Perdebatan soal apakah feminin dan maskulin adalah sesuatu yang given (fitrah) atau buatan sosial (konstruksi) dan pertanyaan apakah sifat feminin jauh lebih unggul dari maskulin atau sebaliknya adalah tematema yang menghiasi ruang-ruang diskusi bertema gender.

  • Menanti Keseriusan KPK Bongkar Kasus Korupsi CSR BI dan Borok Jokowi

    Menanti Keseriusan KPK Bongkar Kasus Korupsi CSR BI dan Borok Jokowi

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bisa mengungkap dugaan keterlibatan anggota Komisi DPR periode 2019-2024 dalam kasus dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Terlebih, apabila lembaga antirasuah itu benar-benar serius dalam menyelidiki kasus tersebut.

    Demikian ditegaskan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL sesaat lalu, Senin, 27 Januari 2025. 

    “Saya kira kalau KPK mau serius, mereka bisa saja membongkar kasus ini hingga menyeret semua anggota Komisi XI periode lalu (2019-2024),” kata Lucius. 

    Lucius menyebutkan, jika KPK memutuskan untuk menyelidiki dengan sungguh-sungguh, mereka tidak hanya bisa mengungkap keterlibatan anggota Komisi XI, tetapi juga mungkin bisa memperluas penyelidikan ke komisi-komisi DPR lain yang diduga terlibat dalam praktik serupa dengan mitra kerja mereka. 

    “Seperti Komisi II dengan KPU atau Bawaslu,” ujarnya.

    Menurut Lucius, selama periode DPR 2019-2024, banyak modus penggunaan anggaran sosialisasi dari kementerian dan lembaga negara yang melibatkan anggota DPR. 

    Ia menilai bahwa jika KPK berkomitmen untuk mengungkap kasus ini, penyelidikan bisa menjangkau komisi-komisi lainnya yang juga terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.

    “Dengan budaya korupsi yang sistemik, ini memang ujian bagi KPK untuk menunjukkan diri mereka terbebas dari lingkaran setan korupsi sistemik itu,” jelasnya. 

    Lucius juga menambahkan bahwa kesaksian yang mengindikasikan bahwa seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR BI bisa menjadi bukti yang cukup untuk memanggil semua anggota Komisi XI periode lalu dan meminta pertanggungjawaban mereka. 

    Namun, ia menyesalkan lambannya tindakan KPK dalam memanggil anggota Komisi XI dan terkesan memberi celah bagi upaya “permainan” yang dapat menutupi keterlibatan sejumlah anggota DPR.

    “Dan itu artinya korupsi sistemik warisan era Jokowi masih dilanjutkan hingga sekarang. Lembaga-lembaga saling melindungi karena semuanya punya persoalan dengan permainan anggaran atau korupsi,” tegas dia.

    Lebih jauh, Lucius mengungkapkan kekhawatirannya bahwa meskipun KPK berperan sebagai lembaga yang seharusnya mengatasi korupsi, praktik korupsi sistemik yang sudah ada sejak era Presiden Jokowi masih terus berlanjut.

    “Posisi DPR yang seharusnya menjadi pengawas penggunaan anggaran negara pun tak lagi bisa diharapkan ketika mereka justru menjadi bagian dari jaringan pelaku korupsi sistemik tersebut,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, KPK saat ini tengah mengusut dugaan penyimpangan dana CSR BI yang mencapai triliunan. Dana CSR BI itu diduga mengalir ke seluruh anggota Komisi XI DPR.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa, 21 Januari 2025.

    Bahkan, Asep mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah, ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ungkap Asep.

    Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik memeriksa 2 orang saksi, yakni Heri Gunawan selaku anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, dan Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.

    Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen.

    Dalam perkara ini, KPK belum menetapkan tersangka karena menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum. KPK saat ini masih terus mencari pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

  • Industri Kripto Raih Keuntungan Cepat pada Minggu Pertama Trump Menjabat

    Industri Kripto Raih Keuntungan Cepat pada Minggu Pertama Trump Menjabat

    Jakarta, Beritasatu.com – Industri kripto mulai merasakan hasil awal dari dukungan mereka terhadap Donald Trump saat kampanye Pilpres Amerika Serikat (AS) pada 2024.

    Mengutip CNBC International, Minggu (26/1/2025), industri itu telah menyuntikkan puluhan juta dolar untuk kampanye presiden Trump.

    Namun, saat ini industri kripto menikmati keuntungan signifikan hanya dalam minggu pertama masa jabatan Donald Trump di Gedung Putih.

    “Saya rasa mereka tidak bisa berharap hasil yang lebih baik daripada yang telah mereka dapatkan dalam 48 jam terakhir,” kata Bill Gurley dari Benchmark.

    Gurley menambahkan, meskipun pengaruh teknologi yang semakin kuat di Washington, mungkin menimbulkan tantangan bagi beberapa sektor dunia startup, hal ini jelas membawa manfaat besar bagi industri kripto.

    Dukungan industri terhadap Trump berakar pada janji sang pemimpin Partai Republik untuk menghentikan tindakan keras pemerintah terhadap kripto dan memberlakukan regulasi yang mendukung pengembangan teknologi pembayaran baru, sekaligus melonggarkan pembatasan investasi dalam mata uang kripto.

    Tokoh-tokoh besar industri, seperti CEO Coinbase Brian Armstrong dan CEO Binance Richard Teng, menyambut optimisme terhadap era baru ini.

    “Selama empat tahun terakhir, kami merasa benar-benar berada di bawah tekanan pemerintahan sebelumnya,” kata Armstrong.

    Ia mengkritik pemerintahan Biden yang dianggap memanfaatkan kurangnya kejelasan regulasi untuk menghukum perusahaan, bahkan yang berniat baik.

    “Memang ada beberapa pelaku yang tidak bertanggung jawab, tetapi mereka juga mencoba mengejar pihak-pihak yang sebenarnya sudah berusaha menjalankan bisnis secara baik, seperti kami,” tambah Armstrong. 

    Coinbase merupakan salah satu donatur perusahaan terkemuka pada pemilu 2024.

    Diketahui, salah satu aset terbesar industri kripto, yakni Bitcoin, telah mencetak rekor tertinggi baru mencapai sekitar US$ 109.000 pada Senin (20/1/2025) dan bertahan di angka US$ 105.000 pada akhir pekan. Nilai ini naik lebih dari 50% sejak kemenangan Trump pada pemilu awal November.

  • Tingkat Kepuasan Tinggi Dinilai Jadi Bukti Kehebatan Prabowo dalam Menjalin Komunikasi Politik

    Tingkat Kepuasan Tinggi Dinilai Jadi Bukti Kehebatan Prabowo dalam Menjalin Komunikasi Politik

    Jakarta:Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 80,9% dianggap sebagai bukti nyata kemampuan Prabowo dalam menjalin komunikasi politik lintas kelompok. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kepemimpinannya, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai pemersatu di tengah lanskap politik Indonesia yang beragam.

    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai Prabowo berhasil merajut hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang sebelumnya berseberangan pandangan politik. Menurutnya, kemampuan ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang inklusif dan fokus pada stabilitas nasional.

    “Di saat yang sama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Ia mampu menjadi sosok pemersatu yang bisa merajut komunikasi politik ke pihak manapun, termasuk PDIP,” ujar Agung yang dikutip Rabu, 22 Januari 2025.

    Baca juga: Prabowo Gelontorkan Rp48,8 Triliun untuk Kelanjutan Pembangunan IKN

    Keberhasilan komunikasi politik Prabowo tidak hanya sebatas menjaga harmoni dalam kabinet, tetapi juga terlihat dari apresiasi partai-partai politik lain, termasuk PDIP, yang sebelumnya berada di luar lingkaran pemerintah. Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran melampaui batas afiliasi politik, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
    Kinerja Pemerintahan yang Diapresiasi Luas
    Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan hampir 81% terhadap kinerja pemerintahan Prabowo melampaui jumlah suara yang diterima pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024, yaitu sekitar 58%. Hal ini dinilai sebagai indikasi bahwa publik mengapresiasi langkah pemerintahan dalam 100 hari pertama, termasuk janji keberlanjutan yang mulai direalisasikan.

    “Narasi keberlanjutan yang menjadi janji-janji kampanye berjalan optimal dalam 100 hari ini, yang memperlihatkan bahwa publik butuh stabilitas,” kata Agung. 

    Kemampuan Prabowo menciptakan kebijakan yang responsif, diikuti dengan komunikasi politik yang kuat, menjadi faktor utama di balik meningkatnya tingkat kepuasan ini.
    Menepis Spekulasi dan Mengukuhkan Kepercayaan Publik
    Selain itu, tingginya kepuasan publik ini juga dinilai berhasil mematahkan berbagai tudingan yang sempat diarahkan kepada Prabowo, seperti dugaan kecurangan Pemilu. Agung menyebut hasil survei sebagai bukti bahwa masyarakat lebih memilih melihat hasil nyata ketimbang terpaku pada spekulasi.

    “Kepuasan kinerja publik atas capaian Pemerintahan Presiden Prabowo di saat yang bersamaan juga menepis dugaan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dialamatkan kepada beliau,” imbuh Agung.

    Jakarta:Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 80,9% dianggap sebagai bukti nyata kemampuan Prabowo dalam menjalin komunikasi politik lintas kelompok. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kepemimpinannya, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai pemersatu di tengah lanskap politik Indonesia yang beragam.
     
    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai Prabowo berhasil merajut hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang sebelumnya berseberangan pandangan politik. Menurutnya, kemampuan ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang inklusif dan fokus pada stabilitas nasional.
     
    “Di saat yang sama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Ia mampu menjadi sosok pemersatu yang bisa merajut komunikasi politik ke pihak manapun, termasuk PDIP,” ujar Agung yang dikutip Rabu, 22 Januari 2025.

    Baca juga: Prabowo Gelontorkan Rp48,8 Triliun untuk Kelanjutan Pembangunan IKN
     
    Keberhasilan komunikasi politik Prabowo tidak hanya sebatas menjaga harmoni dalam kabinet, tetapi juga terlihat dari apresiasi partai-partai politik lain, termasuk PDIP, yang sebelumnya berada di luar lingkaran pemerintah. Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran melampaui batas afiliasi politik, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

    Kinerja Pemerintahan yang Diapresiasi Luas

    Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan hampir 81% terhadap kinerja pemerintahan Prabowo melampaui jumlah suara yang diterima pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024, yaitu sekitar 58%. Hal ini dinilai sebagai indikasi bahwa publik mengapresiasi langkah pemerintahan dalam 100 hari pertama, termasuk janji keberlanjutan yang mulai direalisasikan.
     
    “Narasi keberlanjutan yang menjadi janji-janji kampanye berjalan optimal dalam 100 hari ini, yang memperlihatkan bahwa publik butuh stabilitas,” kata Agung. 
     
    Kemampuan Prabowo menciptakan kebijakan yang responsif, diikuti dengan komunikasi politik yang kuat, menjadi faktor utama di balik meningkatnya tingkat kepuasan ini.

    Menepis Spekulasi dan Mengukuhkan Kepercayaan Publik

    Selain itu, tingginya kepuasan publik ini juga dinilai berhasil mematahkan berbagai tudingan yang sempat diarahkan kepada Prabowo, seperti dugaan kecurangan Pemilu. Agung menyebut hasil survei sebagai bukti bahwa masyarakat lebih memilih melihat hasil nyata ketimbang terpaku pada spekulasi.
     
    “Kepuasan kinerja publik atas capaian Pemerintahan Presiden Prabowo di saat yang bersamaan juga menepis dugaan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dialamatkan kepada beliau,” imbuh Agung.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Pakar nilai mitigasi bencana diperlukan dalam pemilu mendatang

    Pakar nilai mitigasi bencana diperlukan dalam pemilu mendatang

    Opsi penyaluran suara perlu dibuat lebih variatif, atau tak sekadar konvensional

    Jakarta (ANTARA) – Rektor sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) Prof. Ibrahim memandang bahwa mitigasi bencana diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) mendatang.

    Prof. Ibrahim menjelaskan bahwa kompleksitas geografis dan demografis wilayah Indonesia sepatutnya dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan opsi kemungkinan berbagai kendala dalam pemilu, termasuk bencana.

    “Partisipasi memang pada akhirnya disebabkan oleh banyak faktor, yakni bencana salah satunya. Opsi penyaluran suara perlu dibuat lebih variatif, atau tak sekadar konvensional,” kata Prof. Ibrahim saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa opsi penyaluran melalui telepon seluler dapat dipertimbangkan di daerah bencana sebagai bagian dari mitigasi, selain melakukan penjadwalan ulang.

    “Jika perbankan bisa melakukan pendaftaran secara daring melalui validasi KTP (kartu tanda penduduk), dan wajah bisa dilakukan, mengapa tidak dengan pemungutan suara?” ujarnya mengenai usulan yang menjadi bagian mitigasi bencana.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa mekanisme jemput bola, adanya fleksibilitas waktu memilih, dan opsi lain perlu dipikirkan agar demokrasi tetap terlaksana meskipun bencana terjadi.

    “Memang, risiko dari variasi penyesuaian tersebut bisa berimplikasi lebih jauh, menyangkut biaya dan mekanisme validasi misalnya. Namun, kehilangan suara rakyat karena faktor teknis juga perkara penting,” jelasnya.

    Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu mendatang membutuhkan mitigasi bencana. Ia mengusulkan hal tersebut berdasarkan pengalamannya saat memantau pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Tengah.

    “Di Jawa Tengah itu banyak sekali banjir, dan orang enggak punya plan B mau diapain ini TPS-nya (tempat pemungutan suara), dipindahkankah atau bagaimana?” kata Saurlin di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

    KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menemukan dugaan penyelewengan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh anggota Komisi XI DPR Satori di Cirebon, Jawa Barat.

    Cirebon diketahui merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    Politikus Partai Nasdem itu diduga turut menerima dana CSR dari BI.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep mengatakan tim penyidik beberapa waktu lalu juga sudah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Penggeledahan menyasar rumah Satori serta beberapa tempat lainnya yang berkaitan dengan perkara.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata dia.

    Asep mengatakan dari lokasi di Cirebon itu penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen.

    “Saat ini hasil penggeledahan berupa dokumen dan lain-lain sedang kita teliti, penyidik teliti. Karena ada dugaan di perkara CSR ini, para penerima sebagai penyelenggara negara untuk dananya disalurkan melalui yayasan,” sebut Asep.

    Asep mengatakan pihaknya juga bakal mendalami pengakuan Satori yang mengungkapkan seluruh rekan kerjanya di Komisi tersebut menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” tutur Asep.

    Asep memastikan tim penyidik akan terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. Menurutnya, ada beberapa temuan dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata dia.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota Komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana program sosial bank indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

  • KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

    KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap angka dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang disalurkan ke komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    “Triliunan-lah. Kalau jumlah pasnya nantilah ya. Takutnya nanti salah,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota komisi XI DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Penggeledahan KPK

    Asep Guntur Rahayu menyebut penyidik beberapa waktu lalu KPK  telah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Lokasi penggeledahan berkaitan dengan Anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Satori.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata Asep.

    Dua Anggota DPR Diperiksa

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia.

    Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024.

    Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024.

    Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

     

     

  • Link Live Streaming Pelantikan Donald Trump Jadi Presiden AS Hari Ini

    Link Live Streaming Pelantikan Donald Trump Jadi Presiden AS Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Donald Trump bakal resmi dilantik kembali sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada Senin 20 Januari 2025. Pelantikan dijadwalkan bakal digelar sekitar pukul 23.30 WIB.

    Melansir Reuters, Senin (20/2/2025), Trump akan mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden AS. Pelaksanaan sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Roberts, pada pukul 12 siang waktu lokal.

    Pelantikan awalnya akan dilakukan di depan Gedung DPR AS. Namun, dilakukan perubahan dan diputuskan untuk dilakukan dalam kompleks kongres karena cuaca yang sangat dingin.

    Trump kemudian akan menyampaikan pidato pelantikannya. Dalam wawancara, dia mengatakan bahwa pidatonya membangkitkan semangat dan menyatukan.

    Hal itu akan menandai perubahan dari pidato Hari Pelantikannya yang pertama pada 2017, yang menguraikan negara yang hancur yang ia gambarkan sebagai “Pembantaian Amerika.”

    Untuk diketahui, Trump bakal kembali resmi dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025 menggantikan posisi Joe Biden. Trump sebelumnya sempat menjabat sebagai Presiden AS pada 2017 hingga 2021.

    Adapun, pada Pemilu 2024, Trump berhasil memenangkan Pemilu AS melawan pesaingnya yaitu Kamala Harris. Dalam menjalankan tugasnya, Trump bakal didampingi oleh JD Vance selaku Wakil Presiden (Wapres) AS.

    Prosesi pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS bakal ditayangkan secara langsung atau live di sejumlah saluran media asing.

    Berikut daftar link live streaming pelantikan Donald Trump pada 20 Januari 2025:

    1. LiveNOW from Fox

    2. C-SPAN

    3. DW News

    4. The Washington Examiner

    5. CNN

    6. MSNBC

  • Pengamat: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Hambat Partai Kecil, Perlu Revisi – Halaman all

    Pengamat: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Hambat Partai Kecil, Perlu Revisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPR selaku pembentukan undang-undang dihadapkan pada desakan untuk meninjau ulang besaran angka ambang batas parlemen yang saat ini berada di angka 4 persen. 

    Desakan ini muncul salah satunya dari pengamat sekaligus dkses Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini dalam responsnya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani yang menilai ambang batas parlemen tak perlu diubah. Bahkan, tak perlu untuk dihapus menjadi 0 persen.

    Titi dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025) menjelaskan ihwal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 menegaskan perlunya perubahan terhadap norma ambang batas parlemen demi menjaga proporsionalitas dan representasi yang lebih inklusif.

    Putusan itu menyatakan ambang batas parlemen 4 persen masih konstitusional untuk Pemilu 2024, namun hanya bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. 

    MK menekankan perubahan terhadap besaran ambang batas parlemen harus segera dilakukan, dengan memperhatikan proporsionalitas dalam sistem pemilu dan mencegah banyaknya suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.

    “Dengan demikian, memang pembentuk undang-undang harus mengatur ulang soal besaran angka ambang batas parlemen untuk Pemilu DPR,” ujar Titi.

    “Pastinya, pembentuk undang-undang jika merujuk putusan tersebut tidak boleh menaikkan ambang batas parlemen lebih besar dari 4 persen,” sambungnya. 

    Menurutnya, besaran ambang batas yang terlalu tinggi dapat menghambat partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen, yang pada akhirnya mengurangi representasi suara rakyat.

    Revisi ambang batas parlemen ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi partai-partai kecil untuk berkontribusi dalam proses legislatif. 

    Hal ini dinilai penting untuk mencegah terbuangnya suara sah yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi, serta untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu.

  • Dua Kali Momen Keakraban Ahok dan Anies

    Dua Kali Momen Keakraban Ahok dan Anies

    Jakarta –

    Dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan, kembali pamer keakraban. Dua kali sudah keduanya menunjukkan keakraban ke publik.

    Ahok dan Anies sempat menunjukkan kedekatan pada 31 Desember 2024 lalu. Kala itu, keduanya sama-sama mengikuti acara jelang tahun baru di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

    Tak sekadar bertemu, keduanya bahkan menjanjikan adanya kejutan di 2025. Mereka berdua juga sempat tertawa dan tersenyum bersama.

    Usai acara, keduanya ditanya soal apa yang dibahas saat bisik-bisik. “Pak Ahok ditanyain bisikin apa? Saya bilang bisikannya…,” kata Anies sambil memegang Ahok di Balai Kota Jakarta.

    Ahok lalu merespons Anies. Ahok mengaku tak mau membocorkan apa yang dibisikkannya kepada saingannya di Pilkada Jakarta 2017 itu.

    “Bulan depan, tunggu aja,” ucap Ahok sambil mendekat ke arah Anies.

    “Tunggu, tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita,” timpal Anies.

    Anies juga menjawab soal hubungannya dengan Ahok. Dia mengatakan hubungannya dengan Ahok baik-baik saja meski pernah berbeda kubu di Pilkada 2017 dan Pemilu 2024.

    “Kan kalian yang bikin nggak mesra,” ujar Anies sambil tersenyum.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga sempat menimpali. Dia mengatakan ada kejutan yang akan dibuat.

    “Ada kejutan di tahun depan. Pasti ada kejutan,” ujar Djarot.

    Ahok dan Anies Kembali Bertemu

    Foto: Taufiq Syarifudin/detikcom

    Kedekatan keduanya ternyata tak berhenti sampai di situ. Kemarin, Sabtu (18/1/2025), Ahok dan Anies kembali bertemu. Kali ini mereka bertemu di acara peluncuran buku yang digelar di kawasan fX Sudirman, Jakarta Pusat.

    Pantauan detikcom di lokasi, Anies tiba lebih dulu di lokasi. Dia terlihat mengenakan kemeja lengan pendek berwarna navy atau biru tua.

    Keduanya diketahui memang diagendakan memberi testimoni mengenai buku yang diluncurkan. Buku yang diluncurkan adalah ‘Makanya, Mikir!’, karya Abigail Limuria dan Cania Citta.

    Anies memulai testimoninya lebih dulu sekitar pukul 15.35 WIB. Sedangkan Ahok tiba sesaat setelah Anies memulai testimoninya. Ahok datang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda.

    Dari atas panggung, Anies sempat menyapa Ahok yang baru datang. Dia berkelakar agar Ahok betul-betul mendengar apa yang disampaikannya.

    “Didengerin ya, Pak Ahok,” kata Anies kepada Ahok disambut riuh tepuk tangan penonton

    “Loh nggak, biar nanti nggak sama apa yang disampaikan,” ucap Anies sambil meluruskan.

    Setelah Anies selesai menyampaikan testimoninya, keduanya kembali bersalaman. Mereka terlihat santai mengobrol sambil berbisik. Keduanya juga sempat mengabadikan foto bersama para penulis buku.

    Tak lama, Anies meninggalkan lokasi itu. Dia mengaku hanya bertanya seputar kabar kepada Ahok.

    “Ngobrol apa ya, tanya kabar, gimana awal tahun,” kata Anies saat ditanya perihal obrolannya dengan Ahok.

    Diungkit mengenai kejutan yang pernah disampaikannya saat bersama Ahok, Anies enggan menjawab. Dia meminta hak itu ditanyakan kepada Ahok.

    “Nanti tanya Pak Ahok saja,” ucap Anies.

    Seusai acara, wartawan menanyai Ahok. Kata politikus PDIP tersebut, ini sekaligus menjawab perihal ‘kejutan’ yang dia janjikan saat dia dan Anies bertemu di Balai Kota.

    “Ya kan kejutan ini Januari ketemu berdua di acara pertemuan buku,” kata Ahok. “Ya saya kira, ya kejutannya ya kita sering ketemulah ini.”

    Halaman 2 dari 2

    (maa/imk)