Topik: Pemilu 2024

  • Bawaslu RI minta jajaran bangun komunikasi dengan kepala daerah baru

    Bawaslu RI minta jajaran bangun komunikasi dengan kepala daerah baru

    Setelah ini, para ketua Bawaslu daerah wajib menyusun laporan komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilihan 2024 di wilayah masing-masing. Laporan tersebut harus mencakup seluruh divisi yang ada dan diserahkan langsung ke Bawaslu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk membangun komunikasi dengan kepala daerah yang baru dilantik di wilayah masing-masing.

    Dia menekankan pentingnya kerja sama antara Bawaslu daerah dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) guna memperkuat sinergi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pengawasan.

    “Teman-teman telah menyaksikan seluruh proses pelantikan kepala daerah secara dalam jaringan (daring). Tugas selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan kepala daerah masing-masing serta forkopimda untuk membuka kerja sama dalam berbagai hal,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bagja mencontohkan setelah menghadiri pelantikan kepala daerah secara langsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Gubernur Kepulauan Riau terpilih menyatakan komitmennya untuk membangun kantor Bawaslu di wilayahnya.

    “Sebagai contoh, Gubernur Kepulauan Riau berencana membangun kantor Bawaslu dengan memanfaatkan sisa anggaran hibah,” jelasnya.

    Selain itu, Bagja mengingatkan para ketua Bawaslu daerah untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dari seluruh divisi yang ada.

    “Setelah ini, para ketua Bawaslu daerah wajib menyusun laporan komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilihan 2024 di wilayah masing-masing. Laporan tersebut harus mencakup seluruh divisi yang ada dan diserahkan langsung ke Bawaslu,” ujar Bagja.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu daerah yang telah mengawal Pemilu 2024 hingga tahap pelantikan, meskipun masih ada beberapa daerah yang sedang menunggu pembacaan putusan atau ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Saat ini, masih terdapat 40 perkara PHPKada di MK yang akan diumumkan pada 24 Februari 2025. Kami (Bawaslu) berharap tidak ada pemungutan suara ulang (PSU). Namun, jika ada, rekan-rekan harus siap menghadapinya,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Retreat Kepala Daerah Tak Ada dalam UU, Ferdinand Hutahaean: Sah Saja Ditolak

    Retreat Kepala Daerah Tak Ada dalam UU, Ferdinand Hutahaean: Sah Saja Ditolak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan ke program Retreat yang ditujukan ke Kepala Daerah terpilih di Pemilu 2024.

    Ferdinand Hutahaean melalui cuitan menyebut Retreat kegiatan yang tidak ada dalam atauran atau UU Pemda.

    “Retreat itu adalah sebuah kegiatan yang tidak ada dalam aturan atau UU Pemda,” katanya dikutip akun X, pribadinya, Jumat (21/2/2025).

    Lanjut, ia menyebut kegiatan retreat ini merupakan yang tidak jelas dari segi metodologi menurutnya.

    Memang arahnya untuk pengembangan kepemimpinan namun untuk target disebut tidak jelas.

    “Retreat itu tidak jelas metodologi pengembangan kepemimpinannya dan tidak jelas targetnya,” sebutnya.

    Ferdinand pun dengan tegas mengatakan retreat bisa ditolak oleh Kepala Daerah terpilih jika tidak ingin terlibat.

    Alasannya menurutnya sudah sangat jelas program ini menurutnya tidak memiliki landasan berpikir yang kuat.

    “Maka retreat sah saja ditolak oleh Kepala Daerah terpilih karena hal tersebut tidak punya landasan berpikir yg kuat!,” pungkasnya.

    Sebelumnya, terdapat Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia untuk retreat tersebut.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Sosok Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana Dilantik Hari Ini Jadi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2025

    Sosok Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana Dilantik Hari Ini Jadi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2025

    Sosok Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana Dilantik Hari Ini Jadi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2025

    TRIBUNJATENG.COM– Sosok Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2025 resmi dilantik hari ini.

    Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana unggul atas Marsono-Saifulhaq Mayyazi.

     Sosok Agus Irawan.

    Agus Irawan merupakan adik kandung dari David Agus Yunanto, eks ajudan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika masih Wali Kota Solo.

    Agus Irawan lahir di Boyolali 10 September 1983.

    Bisa dibilang, karier politik Agus Irawan cukup singkat.

    Sebelum mendaftar sebagai bakal calon bupati Boyolali di Partai Gerindra, dia adalah staf di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo.

    Karier Agus Irawan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Solo lalu mengundurkan diri.

    Pendidikan terakhir Agus Irawan SMA.

    SMAN 1 NGEMPLAK
    SMP ISLAM TANJUNGSARI
    MADRASAH IBTIDAIYAH SINDON 2

    Profil Agus Irawan-Dwi Fajar (instagram)

    Profil Dwi Fajar Nirwana

    Dwi Fajar Nirwana lahir di Boyolali 26 April 1984

    Dwi Fajar Nirwana adalah eks kader PDIP yang menjadi anggota DPRD Boyolali periode 2019-2024.

    Dirinya kembali maju sebagai anggota DPRD Boyolali pada Pemilu 2024 lewat PDIP dan terpilih untuk periode 2024-2029.

    Dwi menjadi caleg di dapil III Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamodro, Juwangi yang merupakan wilayah Boyolali utara.

    Namun, dia resmi mengundurkan diri dari partainya sekaligus sebagai anggota Fraksi DPRD Boyolali periode 2019-2024 dan calon terpilih anggota DPRD hasil Pemilu 2024.

    Surat pengunduran diri dan kartu tanda anggota (KTA) sebagai kader PDIP itu dia kembalikan sendiri di Kantor DPC PDIP Boyolali, Rabu (14/8/2024) lalu.

    Pendidikan terakhir Dwi Fajar Nirwana adalah SMA.

    SMA N 3 SALATIGA

    SMP N 1 SALATIGA

    SD N KEBONAN

  • Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda yang akan mengikuti pelantikan serentak hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Diketahui Istana Negara sedang punya gawe dengan melaksanakan pelantikan serentak 481 kepala daerah terpilih, hasil Pilkada Serentak 2024.

    Semua Kepala Daerah akan berkumpul di Halaman Monas sebelum mereka berbaris menuju Istana Negara.

    Dalam rombongan tersebut, sosok Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda.

    Dikutip lampungprov.go.id, Jihan Nurlela dan Rahmat Mirzani nampak mengikuti gladi bersih pelantikan di Halaman Monas pada Rabu (19/2/2025).

    Jihan Nurlela merupakan Wakil Gubernur terpilih Lampung.

    Ia menemani Gubernur Terpilih Rahmat Mirzani Djausal.

    Pasangan Mirza-Jihan mengantongi 3.300.681 suara atau sekitar 82.7 persen. Mereka unggul merata di 15 kabupaten dan Kota.

    Perolehan suara Mirza-Jihan jauh melampaui pesaing mereka, yakni pasangan Arinal Djunaidi dan Sutono yang hanya mendapatkan 691.076 suara.

    Sosok Jihan Nurlela memang menjadi pembeda pada Pilkada Lampung kali ini.

    Jihan Nurlela lahir di Sumber Rejo, Lampung Timur pada 22 April 1994.

    Wanita berusia 30 tahun tersebut merupakan adik kandung dari Chusnunia Chalim alias Nunik, mantan Bupati Lampung Timur sekaligus Wakil Gubernur Lampung 2019-2024.

    Sebelum terpilih di Pilkada 2024 ini, Jihan Nurlela terpilih menjabat sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

    Ia memperoleh suara 810.373. Suara terbanyak di Provinsi Lampung.

    Ia kembali maju Pemilu 2024.

    Raihan suara Jihan melebih 2019 yaitu mencapai 910.318.

    Namun sebelum pelantikan, ia mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil gubernur Lampung.

    Jihan Nurlela berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan inovatif dalam pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

    Hal yang paling menarik dari Jihan Nurlela adalah kehidupan pribadinya. Ia merupakan anak dari pasangan Khilisoh dan KH Abdul Halim.

    Ayah Jihan Nurlela adalah KH Abdul Halim yang merupakan seorang petani dan kiai di Lampung Timur.

    Jihan Nurlela tumbuh besar di dalam lingkungan keluarga pesantren yang menganut paham Nahdlatul Ulama (NU).

    Meski tumbuh dari ayah seorang petani, Jihan Nurlela mengaku kehidupan mereka dekat dengan dunia politik.

    “Kebetulan saya lulusan dokter, baru satu tahun. Bukan banting setir, karena saya hidup di keluarga (dekat dunia) politik, meski ayah saya memang petani tapi dekat dengan dunia politik,” katanya dikutip dari TribunLampung.com.

    Perjalanan politik Jihan Nurlela dimulai setelah lulus dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Lampung.

    Ia melanjutkan studi Strata 2 (S2) dengan mengambil Magister Manajemen di Universitas Saburai Lampung.

    Lalu pada 2019, Jihan Nurlela tanpa partai politik alias independen berhasil terpilih Anggota DPD-RI Dapil Lampung periode 2019-2024.

    Harta Kekayaan

    Di usia 30 tahun, Jihan Nurlela tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp6,9 miliar atau lebih tepatnya Rp6.961.304.000.

    Dalam laporan LHKPN, terdapat sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan di beberapa wilayah Lampung Timur dan Jakarta Selatan yang mencapai total nilai Rp4,6 miliar.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 4.601.900.000                          

    1. Tanah Seluas 8541 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 263.750.000

    2. Tanah Seluas 7407 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 215.650.000

    3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 79.300.000

    4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 155.650.000

    5. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp 59.350.000

    6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 606.250.000 

    7. Tanah Seluas 14760 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 420.950.000        

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.801.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 785.000.000                        

    1. MOBIL, HONDA CYVIC SEDAN Tahun 2008, HADIAH Rp 80.000.000

    2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 330.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    4. MOBIL, HONDA ACCORD / SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp 75.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 294.200.000                                 

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.280.204.000                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 6.961.304.000.

    Jihan Nurlela tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 6.961.304.000.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLampung.com dengan judul Sosok Dokter Cantik Jihan Nurlela, Adik Bupati Lamtim Peraih Suara Terbanyak DPD RI Asal Lampung

    (Tribunnews.com/Siti N) (TribunLampung.com/ Heri)

  • Akademisi: Kecurangan pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat

    Akademisi: Kecurangan pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat

    Ketika ada yang ingin mencabut dukungan, harus mendapat persetujuan dari partai-partai pendukung.

    Purwokerto (ANTARA) – Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Octafiani C. Pratiwi mengatakan bahwa kecurangan dalam pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat, termasuk dari kalangan TNI dan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pembagian sembako.

    “Di setiap lini masyarakat itu tidak bisa dinafikkan ada kecurangan, termasuk pihak TNI, ASN, ada yang membagikan sembako,” katanya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

    Kendati demikian, kata dia, dari semua itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat akan memilih pihak yang memberikan paket sembako atau bantuan sosial.

    Menurut dia, masyarakat saat sekarang sudah cerdas dan mempunyai resistensi politik.

    “Evaluasi hari ini menjadi catatan bersama dalam menggelar pemilihan mendatang,” katanya selaku pemantik diskusi.

    Dalam kesempatan itu, Octafiani juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 sebagai salah satu catatan evaluasi penting.

    Pemantik diskusi lainnya, Nanang Indra Suyitno memaparkan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam pemilu di beberapa daerah.

    Selain itu, dia juga menjelaskan tantangan dalam menyusun evaluasi pemilihan yang terdiri atas ketersediaan data dukung sesuai dengan ketentuan evaluasi.

    “Data dukung ini dimiliki oleh teman-teman KPU sendiri. Namun, tentunya bagaimana data dukung ini selaras dengan apa urgensi yang akan diukur,” kata pengajar di Akademi Pemilu dan Demokrasi itu.

    Menurut dia, tantangan selanjutnya berkaitan waktu karena anggota KPU dituntut untuk membuat keluaran hasil evaluasi dalam waktu 1—2 bulan.

    Dalam hal ini, kata dia, evaluasi tersebut harus diserahkan kepada pemerintah daerah pada bulan April 2025.

    “Yang ketiga perlu adanya evaluasi pelaporan di setiap tahapan, dan yang keempat perlunya payung hukum maupun petunjuk teknis yang lebih komprehensif sebagai acuan dalam pemilu,” kata Nanang.

    Dalam diskusi, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Rani Zuhriyah menyampaikan beberapa evaluasi yang berkaitan dengan regulasi penyelenggaraan pemilu, salah satunya dalam hal penertiban alat peraga kampanye (APK).

    Sebelum pelaksanaan penertiban APK, kata dia, sempat saling lempar karena tidak jelasnya regulasi Pilkada 2024.

    “Ini teman-teman pengawas merasa jadi tanggung jawab KPU, sampai turun (surat instruksi) dari Bawaslu RI untuk membersamai penertiban APK,” katanya.

    Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti, Ari Suprapto, mengharapkan adanya evaluasi terhadap sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pilkada.

    Menurut dia, pihaknya sebenarnya tidak ingin pasangan Sadewo-Lintarti melawan kolom kosong dalam Pilkada Banyumas 2024.

    “Namun, ketika ada yang ingin mencabut dukungan (untuk mendukung pasangan calon lain yang akan dimunculkan, red.), harus mendapat persetujuan dari partai-partai pendukung. Oleh karena itu, regulasi ini harus dievaluasi,” katanya.

    Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Banyumas Sidiq Fathoni mengakui persoalan regulasi bagi penyelenggara memang perlu dievaluasi.

    Selain itu, kata dia, salah satu tantangan terbesar adalah persiapan pemilu yang hanya berlangsung sekitar 8 bulan, termasuk pembuatan alat peraga sosialisasi pemilu.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        17 Februari 2025

    Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah Surabaya 17 Februari 2025

    Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Pagi itu,
    Adi Wibowo
    bersama
    Mokhamad Nawawi
    menyempatkan untuk menikmati ikan bandeng Jelak sebelum berangkat menjalani pemeriksaan tes kesehatan dalam persiapan pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Pasuruan di Jakarta.
    Dengan wajah bahagia, Adi yang memakai kaus putih terlihat terus mengipas suguhan bandeng khas Kota Pasuruan itu.
    Sesekali, ia menceritakan bahwa perjalanan politik hingga menjabat Wali Kota Pasuruan memang butuh proses. Harus sabar, istiqomah, dan tetap menghormati lawan politik, kata dia.
    Istiqomah artinya sikap teguh pendirian dan selalu konsisten. Kata istiqomah berasal dari bahasa Arab
    istiqama, yastaqimu, istiqamah,
    yang artinya tegak lurus.
    “Jangan membuat lawan politik itu meradang. Karena semua kawan atau saudara,” kata dia, Minggu (16/2/2025) kemarin.
    Karier Adi Wibowo, yang menjabat Wali Kota Pasuruan sejak 24 Desember 2024 menggantikan Saifullah Yusuf terbilang
    moncer
    .
    Di usia yang terbilang muda, ia sudah menjabat Wakil Wali Kota pada tahun 2020.
    “Saya juga pernah gagal
    kok
    di Pemilu 2019. Tapi saya terus mengabdi di parpol dan tidak putus asa,” sambung dia.
    Istri dari Suryani Firdaus ini juga mengaku, untuk berproses di politik memerlukan kesabaran dan kerja keras.
    Di Partai Golkar, Adi pernah menjabat sebagai Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Jawa Timur.
    Di organisasi kemahasiswaan, pemuda asal Temanggung itu juga pernah menjadi pengurus PB Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
    “Selain di parpol, saya belajar banyak di organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan,” ujarnya sambil terus mengipas bandeng.
    Dengan pengalaman menjadi Wakil Wali Kota selama satu periode, intensitas komunikasi dengan partai politik terus dirawat.
    Hasilnya, pada perhelatan Pilkada 2024, seluruh partai politik di Kota Pasuruan mengusungnya bersama Mokhamad Nawawi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melawan kotak kosong.
    “Ibarat pelangi, koalisi yang kami bangun pada Pilkada lalu sangat sempurna. Banyak warna dan menyatu,” ujar dia.
     
    Belajar dari kakak kandungnya, Aminurokhman, yang pernah menjabat Wali Kota selama dua periode (2000-2010), Nawawi mengikuti jejaknya dengan terjun sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan.
    Pasang surut di dunia politik pernah dirasakan Nawawi. Ia pernah gagal duduk sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan berkali-kali, sejak pencalonannya pada Pemilu 2009.
    Kegagalan terjadi pada periode pertama 2009–2014, 2019–2024, dan pada
    Pemilu 2024
    menjadi caleg terpilih, namun harus mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil wali kota.
    “24 tahun silam, pernah mimpi setelah melihat kakak saya jadi Wali Kota, saya juga mengenakan PDU (Pakaian Dinas Umum) warna putih dan sedang dilantik, dan sekarang terealisasi,” kata Nawawi.
    Pada saat proses Pilkada 2024, Nawawi mengaku dalam hatinya merasakan kegalauan. Karena saat itu ia terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pasuruan, di sisi lain ia mendapat tugas dari PKB untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Pasuruan.
    “Coba bayangkan, saya sudah menjadi anggota DPRD terpilih dan hanya menunggu pelantikan, sementara ada tugas partai untuk maju sebagai cawawali.”

    Ambekan durung mari, suruh perang lagi
    (bernafas belum selesai, diminta bertanding lagi),” kata dia sambil tertawa.
    Berkat dukungan moral dari keluarganya, Nawawi akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih, dan memilih untuk maju menjadi calon Wakil Wali Kota Pasuruan.
    Dalam keputusan KPU Kota Pasuruan, paslon nomor urut 1 Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi ditetapkan sebagai paslon terpilih mengalahkan kotak kosong dengan perolehan suara 79.814 suara atau 81,6 persen.
    Partisipasi pemilih hanya 67 persen atau turun delapan persen jika dibandingkan Pilwali tahun 2020 lalu. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS sebanyak 103.228 suara dari jumlah total DPT 153.678 pemilih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selamati Prabowo Subianto Usai Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum Partai Gerindra, Puan Maharani Sebut Pertemuan dengan Megawati Secepatnya

    Selamati Prabowo Subianto Usai Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum Partai Gerindra, Puan Maharani Sebut Pertemuan dengan Megawati Secepatnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI, Prabowo Subianto terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang digelar pekan lalu.

    Merespons hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani langsung memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto setelah terpilih sebagai Ketua Umum Gerindra.

    “Selamat kepada Presiden Prabowo yang sekaligus ketua umum Partai Gerindra yang dipilih kembali dan ditetapkan kembali menjadi ketua umum. Selamat,” ujar Puan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab seperti tertuang dalam keterangan pers DPP PDIP, Minggu (16/2).

    Diketahui, Gerindra membuat KLB secara mendadak saat partai bernomor dua pada Pemilu 2024 itu melaksanakan Rapimnas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2).

    Setelah Rapimnas, Gerindra pada Sabtu (15/2) membuat acara puncak perayaan HUT ke-17 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. “Selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra yang ke-17,” ucap Puan yang juga Ketua DPR RI itu menyikapi puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra.

    Menyangkut perkembangan dan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo, Puan menyebut pertemuan itu segera terlaksana. “Insyaallah secepatnya,” kata putri Megawati itu.

    Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan para kader mendorong Prabowo kembali menjabat ketum dan ketua dewan pembina partai.

    Muzani melanjutkan Prabowo menerima aspirasi tersebut dan bakal melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan para kader Gerindra. “Pak Prabowo menyatakan kesediaannya,” ujar Muzani, Kamis. (fajar)

  • Profil Bupati Aceh Utara Ayahwa, Mantan Komandan Operasi GAM yang Dikenal Dermawan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        16 Februari 2025

    Profil Bupati Aceh Utara Ayahwa, Mantan Komandan Operasi GAM yang Dikenal Dermawan Regional 16 Februari 2025

    Profil Bupati Aceh Utara Ayahwa, Mantan Komandan Operasi GAM yang Dikenal Dermawan
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com

    Ismail A Jalil
    atau yang akrab disapa
    Ayahwa
    akan memimpin Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh lima tahun mendatang sebagai Bupati. 
    Ayah dua anak ini melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan melenggang menjadi orang nomor satu di kabupaten terbesar di Provinsi Aceh itu.
    Suami dari Musliana ini lahir di Matang Serdang, 12 Juni 1979 berasal dari keluarga petani. Dia aktif berjuang dalam
    Gerakan Aceh Merdeka
    (
    GAM
    ).
    Keluar masuk hutan dalam perang gerilya menjadi kegiatan rutinitasnya sehari-hari. Lalu, tahun 1996 dia didapuk menjadi Komandan Operasi Daerah IV Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
    Akrab dengan senjata dan mesiu tak menyurutkan tekadnya belajar.
    Pria murah senyum ini kerap membuat santunan akbar di kediamannya di Desa Matang Dien, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.
    Dia dikenal dermawan di kecamatan itu. Ribuan orang kerap datang ke rumahnya.
    Menamatkan pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan pertama di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Lalu, pria ini nyantri di Darul Ulum Tanah Merah Kabupaten Bireuen 2004 hingga tamat.
    Sementara itu, pendidikan sarjana ekonomi diambilnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti (STIM) Bekasi 2010 dan magister manajemen diselesaikan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, Provinsi Aceh 2024.
    Setelah damai, seluruh aktivitas militer Ayahwa bersama GAM ditinggalkan. Dia pun beralih dalam “perjuangan” politik dan menjadi anggota DPRD Aceh Utara tahun 2009.
    Dalam Pemilihan Umum 2014, Ayahwa dipercaya Partai Aceh menjadi Ketua DPRD Aceh Utara. Sementara itu, pada Pemilu 2019, Ayahwa melenggang menjadi anggota DPR Provinsi Aceh dari Partai Aceh.
    Kecintaannya pada Partai Aceh pula membuatnya meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024 lalu dan terpilih kembali menjadi anggota DPR Provinsi Aceh.
    Namun, dia memilih mengundurkan diri dari kursi DPR Provinsi Aceh dan maju dalam pemilihan kepala daerah. Hasilnya, dia menang dan memimpin daerah itu lima tahun ke depan.
    Pengalamannya menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten dan provinsi tentu menjadi modal besar untuk mengatur pemerintahan.
    Dalam wawancara saat pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara, Ayahawa mengajak seluruh rakyat menghadiri pelantikannya pada 17 Februari 2025 di Gedung DPRD Aceh Utara.
    “Acaranya terbuka, ada kenduri rakyat. Silakan datang,” ucap Ayahwa.
    Namun, dia enggan berbicara program 100 hari pertama pemerintahannya.
    “Nanti saya sampaikan pas pelantikan. Hari ini saya periksa kesehatan untuk ikut retret kepala daerah di Akmil Magelang yang digelar Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ayahwa.
    Kini, beban berat dipundak Ayahwa. Sebagai daerah terluas di Aceh, Aceh Utara tentu menyimpan beragam masalah.
    Ayahwa menjadi “sopir” yang akan menentukan kabinetnya, seiring seirama bersama dirinya dalam membangun kabupaten itu lima tahun mendatang.
    Nama: Ismail A Jalil akrab disapa Ayahwa
    Lahir: Matang Serdang, 12 Juni 1979
    Istri  Musliana
    Anak: 2
    Alamat: Desa Matang Drien, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara
    SD Negeri 15 Matang Serdang Tanah Jambo Aye 1992
    SMP Negeri 2 Tanah Jambo Aye 1995
    Pondok Pendidikan Islam Darul Ulum Tanah Merah Kabupaten Bireuen 2004
    Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti (STIM) Bekasi 2010
    Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) 2024
    Komandan Operasi D IV Gerakan Aceh Merdeka 1996
    Penasehat Jaringan Aneuk Syuhada (JASA Aceh) 2015
    Anggota DPRD Aceh Utara 2009-2014
    Ketua DPRD Aceh Utara 2014-2019
    Ketua Komisi V DPR Aceh 2019-20204
    Bupati Aceh Utara
    2025-2030
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

    KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk kembali memanggil para anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) atau program sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Sebabnya,berdasarkan penjelasan anggota DPR, Satori, yang pernah diperiksa, disebutkan seluruh anggota Komisi Keuangan DPR kecipratan dana CSR Bank Indonesia.

    “Kalau memang penyidik menilai bahwa pihak-pihak yang menerima akan dipanggil dan dimintai keterangan, maka itu akan dilakukan. Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Sabtu (15/2/2025).

    KPK sebelumnya sempat menyatakan bahwa angka dana CSR Bank Indonesia yang disalurkan ke Komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

    “Triliunan lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah,” kata Asep dalam keterangannya dikutip Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia, ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana PSBI digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

  • Prabowo Sebut Angka 8 Menjadi Tanda Dirinya Menjadi Presiden

    Prabowo Sebut Angka 8 Menjadi Tanda Dirinya Menjadi Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkap angka 8 merupakan hal yang spesial bagi dirinya. Oleh sebab itu, Prabowo menyatakan bahwa terpilihnya menjadi Presiden ke-8 sudah menjadi takdirnya.

    “Saya mungkin ditakdirkan untuk menjadi Presiden ke-8,” kata Prabowo di arena HUT Gerindra ke-74, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Dia menambahkan, dirinya juga telah diberikan sandi 08 saat menjadi anggota tentara aktif. Prabowo sempat berkelakar apabila diberikan angka 06 atau 07 dia mungkin bakal menjadi presiden ke-6 atau ke-7.

    Selain itu, waktu pelantikannya pada 2024 juga mengandung angka 8. Penjelasannya dari 2024 terdapat angka 2,2 dan 4. Alhasil, jika ditambahkan bakal berjumlah 8.

    “2 Ditambah 2 tambah 4 [jadi] 8,” tuturnya.

    Tak berhenti disitu, dia juga mencocokkan pada HUT ke-17 juga terdapat angka 8. Hal itu diperoleh dari penjumlahan 1 dan 7 menjadi 8.

    “1 sama 7?” tanya Prabowo yang kemudian dijawan delapan oleh ribuan kader atau hadirin.

    Lebih lanjut Prabowo menekankan bahwa angka 8 menjadi takdir yang baik untuknya, terlebih saat Pemilu.

    Hal itu merujuk pada hari pengumuman kemenangan dan pelantikannya sebagai Presiden Indonesia.

    “Saudara-saudara kembali angka ya, KPU mengumumkan saya menang pada hari itu, pada waktu pengumuman, saya menang 58,58 persen. 5+8=13, 13+13=26. 26? 2+6 (hasilnya) 8,” kata Prabowo.

    Kemudian ia menyinggung tanggal pelantikannya yang juga menunjukkan hasil berupa angka 8.

    Menurutnya dari perhitungan angka-angka tersebut menjadi sebuah tanda bahwa ia akan memenangi Pemilu 2024.

    “Bukan aku yang atur loh, saya enggak bisa pilih tanggal kan. Bukan kita atur, ini sudah tondo-tondo,” tandasnya.