Topik: Pemilu 2024

  • Profil Megawati Zebua, Sosok Anggota DPRD Sumut yang Cekik Pramugari

    Profil Megawati Zebua, Sosok Anggota DPRD Sumut yang Cekik Pramugari

    Jakarta, Beritasatu.com – Nama Megawati Zebua anggota DPRD Sumatera Utara, belakangan ini menjadi sorotan publik usai dirinya diduga melakukan kekerasan terhadap pramugari salah satu maskapai penerbangan.

    Peristiwa tersebut sempat viral dan ramai diperbincangkan di media sosial, lantaran Megawati disebut mencekik awak kabin dalam penerbangan Wings Air. Namun, Megawati membantah keras tuduhan tersebut.

    Ia menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang ramai diberitakan. Menurut penuturannya, insiden itu bermula dari niatnya membantu seorang penumpang lanjut usia yang khawatir ketinggalan pesawat lanjutan ke Padang akibat harus menunggu bagasi terlalu lama.

    “Video yang beredar itu tidak benar. Saya tidak mencekik. Saya hanya menyuruh pramugari untuk bergeser agar penumpang lain bisa lewat. Saat itu saya hanya ingin membantu bapak tua yang harus transit ke Padang. Koper saya pun sudah masuk ke bagasi,” ujar Megawati, Selasa (15/4/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa dorongan yang terjadi saat itu bukan dimaksudkan sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai upaya agar awak kabin memberikan jalan bagi penumpang lain.

    Akibat keributan tersebut, pihak bandara meminta Megawati turun dari pesawat guna menjalani proses klarifikasi. Alhasil, ia batal melanjutkan perjalanan bersama penumpang lainnya.

    Siapa Megawati Zebua?

    Megawati Zebua adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Fraksi Partai Golkar. Ia kini menjabat di Komisi A DPRD Sumut dan terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Utara VIII, yang mencakup wilayah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, serta Kota Gunungsitoli.

    Perempuan kelahiran Gunungsitoli, 31 Maret 1977 ini berhasil meraih kursi legislatif pada Pemilu 2024 dengan perolehan suara sebanyak 19.883. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan hasil suara pada periode sebelumnya (2019–2024) yang mencapai 27.897 suara.

    Megawati juga diketahui telah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut pada periode 2019–2024. Selain itu, ia menjabat sebagai Wakil Bendahara di DPD Partai Golkar Sumatera Utara untuk periode 2020–2024.

    Perempuan berusia 48 tahun ini merupakan lulusan STM Swasta Gunungsitoli tahun 1996. Dalam kiprah politiknya, Megawati aktif mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan politik, di antaranya:

    Konsolidasi nasional Partai Golkar dan bimbingan teknis peraturan pemerintahan bagi anggota DPRD Partai Golkar se-Indonesia (2022).Rakornis bidang pemenangan pemilu wilayah Sumbagut dan bimtek legislatif Partai Golkar (2023).Bimtek fraksi Partai Golkar DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk strategi pemenangan pemilu legislatif dan pilpres 2024.

    Meskipun saat ini tengah diterpa isu miring, Megawati Zebua tetap dikenal sebagai salah satu politisi perempuan dari wilayah kepulauan Nias yang cukup aktif dan berpengalaman dalam dunia legislatif daerah.

  • Djarot: Perang tarif AS lebih penting daripada Kongres Ke-6 PDIP

    Djarot: Perang tarif AS lebih penting daripada Kongres Ke-6 PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan fokus utama partainya saat ini tertuju pada isu-isu strategis, termasuk perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara, serta dinamika geopolitik global yang dinilai lebih mendesak.

    Hal ini membuat partai berlambang banteng moncong putih itu belum menetapkan waktu pelaksanaan Kongres Ke-6 PDIP yang semula direncanakan pada April 2025.

    “Kita masih konsentrasi di beberapa hal yang sangat penting, terutama sekarang menghadapi perang tarif dengan AS. Persoalan-persoalan global, geopolitik itu penting,” kata Djarot saat ditemui awak media di Kawasan Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa malam.

    Dia lantas berkata, “Persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang terjadi akibat perubahan geopolitik”.

    Djarot juga menegaskan bahwa partainya belum terburu-buru menentukan waktu pelaksanaan Kongres Ke-6 PDIP. Ia hanya menyampaikan bahwa kongres akan tetap dilakukan pada tahun ini.

    Namun, ketika ditanya soal bulan penyelenggaraan, dirinya menjawab bahwa waktunya belum bisa dipastikan.

    “Bulannya masih belum, nanti akan ditentukan,” ujarnya.

    Diketahui, Kongres PDIP yang digelar lima tahunan mestinya digelar pada 2024 setelah Kongres ke-5 atau yang terakhir pada 2019. Lantaran padatnya agenda nasional seiring Pemilu 2024, pelaksanaan Kongres PDIP ke-6 pun ditunda dan dijadwalkan digelar pada April 2025.

    Rencana Kongres PDIP digelar April tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3). Dia mengatakan kongres partainya akan dilaksanakan selepas Ramadan 1446 Hijriah atau setelah Lebaran 2025.

    “Sekarang kan masih dalam masa puasa, bulan puasa, jadi kami selesaikan dulu ibadah puasa dan lebaran. Kemudian setelah itu baru kami akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan kongres yang akan datang,” kata Puan.

    Dua pekan berselang, Puan kembali mengonfirmasi bahwa kesiapan pelaksanaan Kongres PDIP baru akan diumumkan setelah lebaran. Menurut dia, masih ada sejumlah pembahasan di internal partai. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini mengatakan kongres menjadi musyawarah terbesar partai. Pembahasannya mencakup pembaruan struktur.

    “Tunggu nanti. Lebaran dulu setelah itu dirapatkan,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3).

    Kendati demikian, sampai saat ini Kongres Ke-6 PDIP tak kunjung dilaksanakan. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan partainya belum memastikan pelaksanaan kongres apakah akan berlangsung pada April 2025.

    Dia mengaku hingga saat ini belum ada keputusan waktu dan tempat pelaksanaan kongres tersebut. PDIP juga belum melaksanakan rapat pleno untuk membahas pelaksanaan kongres tersebut.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5
                    
                         Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya
                        Regional

    5 Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya Regional

    Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden Ke-7 RI Jokowi kembali dilayangkan oleh gabungan pengacara yang tergabung dalam kelompok Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).
    Gugatan terhadap
    ijazah Jokowi
    sebetulnya sudah pernah diajukan, namun gugur dalam persidangan.
    Kali ini, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt pada Senin, 14 April 2025.
    Gugatan tersebut juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
    Koordinator Tim TIPU UGM, M Taufiq, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk sanggahan terhadap dua putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Jokowi.
    “Itu tidak kalah. Jadi waktu itu rekan kami Bambang Tri sebagai penggugat dijadikan tersangka dan ditahan. Otomatis secara legal standing dia kesulitan untuk membuktikan,” jelas M Taufiq pada Selasa (15/4/2025). 
    Dalam gugatan kedua, lanjut Taufiq, rekan lawyer yang mengajukan gugatan juga dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang berarti gugatan tersebut tidak dapat diterima karena adanya cacat formal.
    Taufiq menjelaskan bahwa gugatan terbaru ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.
    “Bahwa pengadilan ini bukan mencari siapa yang kalah dan menang. Namun sebagai tempat mencari keadilan. Siapa yang benar, dan siapa yang salah. Itu dasar dari Pengadilan,” ujarnya.
    Pokok gugatan ini, menurut Taufiq, adalah Jokowi mendaftarkan diri sebagai pejabat publik dengan cara yang tidak sah.
    “Ketika seorang pejabat itu memberikan atau melakukan kebohongan publik, itu kan sangat bahaya sekali,” tegasnya.
    Jika gugatan ini dapat dibuktikan kebenarannya, Taufiq menyatakan bahwa utang negara yang mencapai angka Rp 7.000 triliun akan menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi.
    “Karena jabatannya selama ini tidak sah. Kalau terbukti palsu, utang negara jadi tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya,” jelasnya.
    Gugatan soal ijazah Jokowi pertama kali disidangkan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Oktober 2022.
    Gugatan itu diajukan oleh warga bernama Bambang Tri Mulyono dengan 4 pihak tergugat yaitu, Presiden
    Joko Widodo
    , Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
    Perkara ini tidak berlanjut sebab Bambang Tri Mulyono mencabut gugatannya tersebut pada 27 Oktober 2022 karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus kasus ujaran kebencian, penistaan agama dan ITE.
    Dia didakwa melakukan penyebaran berita bohong dengan menggunakaan podcast di Channel YouTube dan divonis 6 tahun penjara.
    Gugatan kedua terjadi pada tahun 2024. Saat itu, ada tiga perkara gugatan terhadap Jokowi. Pertama, gugatan di PTUN yaitu Jokowi dituduh melakukan politik dinasti.
    Kemudian gugatan melalui PN Jakarta Pusat terkait tuduhan ijazah palsu dan tuduhan melakukan perbuatan hukum karena tidak menghalangi KPU dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
    Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo atau Jokowi, Otto Hasibuan meminta narasi negatif terkait kliennya dihentikan. Hal ini disampaikan Otto, menyusul tiga gugatan terhadap Jokowi yang tidak dapat diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
    “Tanpa adanya putusan ini, justru memberikan amunisi dan argumen yang kuat bagi Bapak Jokowi dan keluarga bahwa apa yang dituduhkan selama ini sungguh tidak terbukti,” ujar Otto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/6/2024)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Megawati Zebua, Anggota DPRD Sumut Diduga Cekik Pramugari Wings Air – Halaman all

    Sosok Megawati Zebua, Anggota DPRD Sumut Diduga Cekik Pramugari Wings Air – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Anggota Dewan Perwakiln Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Megawati Zebua (MZ), diduga mendorong dan mencekik pramugari Wings Air dalam penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli-Medan. 

    Insiden itu terjadi saat penerbangan masih dalam proses naik pesawat (boarding) pada Minggu (13/4/2025) lalu. 

    Video ini viral di media sosial.

    Tampak Megawati mencekik pramugari tersebut di dalam pesawat. 

    Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat MZ mengenakan baju putih dan celana jeans biru.

    Megawati Zebua (47)  Anggota DPRD Sumatera Utara diduga cekik pramugari Wings Air. 

    Dengan menenteng tas, dia terlibat cekcok dengan pramugari berseragam merah Wings Air. 

    “Kau datang terlambat. Awas lah, aku udah mau duduk. Udah lah, selesai. Kau yang memperpanjang,” ucap MZ dengan nada tinggi kepada pramugari tersebut.

    Megawati yang merupakan anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut itu duduk di kursi nomor 19F.

    Saat itu, Megawati tampaknya ingin kopernya dimasukkan ke kabin. 

    Padahal koper itu sudah diberi label bagasi.

    Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.

    “Namun, pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif,” kata Danang pada Selasa (15/5/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Wings Air menyebut akan menempuh langkah hukum atas insiden itu.

    Lalu siapa Megawati Zebua (MZ) 

    Megawati Zebua (47) merupakan Anggota DPRD Sumatera Utara selama dua periode 2019-2024 dan 2024-2029.

    Dia mewakili daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara VIII meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli.

    Politisi dari Partai Golkar itu pada Pemilu 2024 mendapatkan 19.883 suara di dapil Sumatera Utara VIII.

    Sedangkan di periode pertama 2019-2024, Megawati Zebua menjadi Anggota DPRD Sumatera Utara berkat perolehan 27.897 suara.

    Dilansir dari laman lezen.id, terlihat profil serta rekam pendidikan hingga organisasi Megawati Zebua.

    Megawati Zebua merupakan lulusan STM swasta di Kota Gunungsitoli pada 1996 silam.

    Wanita berusia 47 tahun itu tinggal di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

    Megawati Zebua juga memiliki beberapa riwayat kursus dan diklat selama menjadi politisi.

    Biodata Megawati Zebua:

    Tempat Lahir: Gunung Sitoli, Nias.

    Usia: 47 Tahun

    Jenis Kelamin: Perempuan

    Tempat Tinggal: Nias Selatan

    Status Perkawinan: Sudah

    Riwayat Pendidikan :

    STM Swasta Gunungsitoli    (1993-1996)

    Riwayat Pekerjaan:

    Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (2019-2024)

    Riwayat Organisasi

    Wakil Bendahara  DPD Golkar Sumut   (2020 -2024)

    Riwayat Kursus dan Diklat:

    Konsolidasi Nasional partai Golkar tahun 2022 dan Bimtek PP Tahun 2024 Bagi Anggota DPRD Partai Golkar Seluruh Indonesia (2022)

    Rakornis Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagut dan Bimtek Legislatif Partai Golkar (2023)

    Bimtek FPG DPRD Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Utara strategi pemenangan pemilu pileg dan pilpres tahun 2024 (2022).

    Penjelasan Ketua DPRD Sumut

    Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti yang juga dari Fraksi Golkar mengatakan belum mengetahui soal informasi itu.

    “Belum dapat info,” kata Erni memulai pesan singkat kepada wartawan.

    Begitu juga halnya dengan MZ, juga belum merespons soal video viralnya saat dikonfirmasi wartawan.

    Sumber: Tribun Medan/Kompas.com

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul VIRAL Sosok dan Profil Megawati Zebua karena Cekcok dengan Pramugari

     

     

  • Komeng Bongkar Biaya Kampanye DPD Jawa Barat: Tak Sampai Miliaran

    Komeng Bongkar Biaya Kampanye DPD Jawa Barat: Tak Sampai Miliaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus politisi Alfiansyah Komeng, yang baru-baru ini meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024 untuk kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat, mengungkapkan besaran biaya yang dikeluarkannya dalam kampanye. Meski berhasil mencetak rekor nasional dengan perolehan suara lebih dari 5 juta, Komeng mengaku bahwa ia tidak menghabiskan dana hingga miliaran rupiah, berbeda dengan anggapan banyak orang.

    Dalam podcast HAS Creative bersama Gofar Hilman, Minggu (13/4/2025), Gofar bertanya tentang biaya kampanye yang dikeluarkan Komeng.

    “Bang Komeng habis berapa saat mencalonkan diri jadi anggota DPD?” tanya Gofar.

    Komeng pun dengan santai menjawab, “Habis berapa ya? Pendaftaran atau apa-apa, mungkin tidak sampai ratusan (juta), bahkan tidak sampai miliaran.”

    “Berarti puluhan juta ya, Bang?” lanjut Gofar. Komeng pun hanya tertawa dan menjawab singkat, “Mungkin.”

    Menurut Komeng, ketenarannya di dunia hiburan sangat membantu dirinya untuk dikenal luas tanpa perlu mengeluarkan biaya kampanye yang besar.

    “Orang-orang bisa habis miliaran. Kalau nyalon DPR kan paling mewakili satu atau dua kabupaten/kota. Namun, DPD itu satu provinsi. Kalau di Jabar ada 30 lebih kabupaten/kota, jadi biayanya bisa sangat besar,” ujarnya.

    Komeng juga mengungkapkan bahwa dia pernah mendengar biaya kampanye DPD bisa mencapai Rp 100 miliar bagi mereka yang benar-benar melakukan kampanye keliling provinsi. Namun, ia memilih untuk tidak mengikuti cara tersebut.

    Meski tidak menghabiskan dana fantastis, Komeng punya strategi jitu untuk tetap eksis di mata publik. Salah satunya adalah dengan menerima tawaran manggung di wilayah strategis seperti Bandung, sementara tawaran di luar Jawa Barat ia tolak.

    “Paling saya hanya mengingatkan lewat pekerjaan. Kalau ada tawaran manggung di Kalimantan, Surabaya, atau Bandung, saya pilih Bandung. Itu saja strateginya. Tapi tetap, saya tidak berkampanye,” jelasnya.

    Dengan strategi sederhana namun efektif ini, Komeng berhasil meraih 5.399.699 suara, menjadikannya sebagai peraih suara terbanyak dalam sejarah DPD Jawa Barat dan mencatatkan rekor baru di tingkat nasional.

  • Rahasia Komeng Raih 5 Juta Suara Tanpa Kampanye: Ini Strateginya!

    Rahasia Komeng Raih 5 Juta Suara Tanpa Kampanye: Ini Strateginya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Alfiansyah Bustami Komeng atau Komeng, komedian yang kini juga berkiprah di dunia politik, baru-baru ini mengungkapkan strategi jitu yang membuatnya meraih lebih dari 5 juta suara dalam Pemilu 2024 saat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat. Yang menarik, Komeng tidak melakukan kampanye sama sekali.

    Dalam wawancaranya dengan Gofar Hilman di podcast HAS Creative, Minggu (13/4/2025), Komeng menceritakan bagaimana dirinya mempersiapkan diri untuk maju di DPD Jawa Barat tanpa menggunakan cara-cara kampanye tradisional.

    “Jujur ya, di Jawa Barat kalau mau maju DPD tanpa partai harus mengumpulkan minimal 7.000 KTP. Jumlah itu berbeda-beda tergantung daerahnya. Jadi tentu saya harus mempersiapkan diri dan mendaftar dengan benar,” ungkap Komeng.

    Meski tak melakukan kampanye konvensional, Komeng tetap mengingatkan masyarakat akan pencalonannya dengan cara yang lebih sederhana dan efektif. “Saya memilih untuk tidak kampanye karena saya tidak percaya diri bisa menepati janji. Kalau saya samperin orang, mereka takut dikira mau dikerjain. Kalau saya bicara di depan banyak orang, saya khawatir tidak bisa menepati janji,” jelasnya.

    Sebagai pengganti kampanye, Komeng memilih untuk bekerja di wilayah yang strategis, seperti Bandung. Ia menerima tawaran pekerjaan off-air hanya di lokasi-lokasi yang relevan dengan basis pemilihannya dan menolak undangan di luar Jawa Barat.

    “Kalau ada tawaran manggung di Kalimantan atau Surabaya, saya pilih Bandung. Itu saja strateginya. Tapi tetap, saya tidak kampanye,” tambahnya.

    Pelawak Komeng punya alasan khusus mengapa tetap mempertahankan nama Alfiansyah di surat suara calon DPD – (Istimewa/-)

    Strategi ini terbukti sangat efektif. Komeng berhasil meraih 5.399.699 suara, menjadikannya peraih suara terbanyak dalam sejarah DPD Jawa Barat sekaligus mencatatkan rekor nasional dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2024. Angka ini mengungguli rekor sebelumnya yang dipegang oleh Oni Suwarman (Oni SOS) pada Pemilu 2019 dengan 4.132.681 suara.

    Keberhasilan Komeng ini juga menunjukkan bahwa, meskipun tanpa kampanye besar-besaran, pendekatan yang lebih personal dan cerdas dapat membuahkan hasil luar biasa.

    Dengan pencapaiannya tersebut, Komeng kini menjadi salah satu sosok yang menginspirasi banyak orang, terutama bagi mereka yang ingin terjun ke dunia politik tanpa bergantung pada cara-cara konvensional.

  • Ketum DPP PA GMNI serukan nasionalis jadi pendulum perubahan

    Ketum DPP PA GMNI serukan nasionalis jadi pendulum perubahan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Arief Hidayat menyerukan pentingnya konsolidasi kaum nasionalis untuk mengembalikan politik ke jalan ideologis.

    Menurutnya, bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar yang tidak kasatmata, namun sangat berbahaya yakni pergeseran nilai dan arah perjuangan.

    “Dulu, musuh Bung Karno jelas penjajah, tapi musuh kita sekarang lebih sulit dikenali, karena datang dari bangsa sendiri. Rakus akan kekuasaan, sumber daya dikeruk untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat,” kata Arief dalam Halalbihalal DPP PA GMNI bertajuk Memperkuat Kesalehan dan Solidaritas Sosial untuk Indonesia Raya di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu.

    Ia menegaskan, dalam situasi ini, kaum nasionalis terutama yang pernah digembleng dalam nilai-nilai GMNI harus berani tampil sebagai kekuatan penyeimbang dan pengarah perubahan.

    “Teman-teman GMNI tidak boleh diam. Kita harus jadi pendulum perubahan ke arah yang benar. Kita harus kembalikan politik ke jalan Pancasila, Trisakti, dan Marhaenisme,” ujarnya disambut tepuk tangan para peserta.

    Selain itu, Arief menggarisbawahi bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki siklus sejarah 20 hingga 30 tahunan yang selalu diwarnai guncangan besar. Mulai dari Kemerdekaan 1945, jatuhnya Orde Lama 1966, Reformasi 1998, hingga ketidakpastian politik setelah Pemilu 2024.

    “Siklus ini pasti membawa kekacauan, tetapi juga peluang lahirnya tata baru. Kalau kita tidak bersiap, kita hanya jadi korban. Tapi kalau kita punya visi, kita bisa memimpin arah baru itu,” jelas Arief.

    Menurutnya, PA GMNI memiliki posisi strategis untuk menjadi penjaga arah bangsa. “Bukan karena kita merasa lebih baik, tetapi karena kita punya warisan ideologis yang jelas. Kita punya basis intelektual, moral, dan jaringan alumni yang tersebar di semua lini,” tuturnya.

    Adapun acara ini juga menjadi ruang mengenang almarhum Murdaya Poo, tokoh nasionalis dan pengusaha yang juga mantan Ketua Umum DPP PA GMNI. Bagi Arief, sosok Murdaya menjadi bukti bahwa nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat tidak bertentangan dengan keberhasilan di dunia usaha.

    “Murdaya adalah Marhaenis sejati. Ia membuktikan bahwa menjadi konglomerat tidak berarti harus jadi kapitalis rakus. Ia gunakan kekayaannya untuk membangun banyak hal termasuk perjuangan ideologi. Semoga semangat itu kita lanjutkan,” ucap Arief.

    Sebagai bentuk konkret konsolidasi ideologi, PA GMNI memperkenalkan TV Marhaen, sebuah platform media yang bertujuan menjadi wadah penyebaran gagasan nasionalis.

    “TV Marhen akan jadi rumah bagi kader-kader ideologis Bung Karno di seluruh Indonesia. Di sinilah kita menggelorakan Pancasila dalam wajah yang modern dan aktual,” tambahnya.

    Di akhir pidatonya, Arief mengajak seluruh alumni GMNI untuk tidak terjebak dalam romantisme sejarah, melainkan menjadikan nilai-nilai ideologis sebagai panduan konkret dalam bertindak.

    “Nasionalisme kita bukan nostalgia. Ini soal keberpihakan. Kita harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, meski harus melawan arus. Jangan sampai kita kehilangan Ibu Pertiwi karena kita terlalu diam. Jangan biarkan surga bernama Indonesia berubah jadi neraka karena keserakahan,” ujarnya.

    Acara ini turut dihadiri ratusan alumni GMNI dari berbagai daerah, serta tokoh-tokoh nasionalis lintas generasi. Semangat untuk memperkuat barisan ideologis tampak menjadi benang merah dari seluruh sesi diskusi dan refleksi kebangsaan malam itu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menelisik Misi Prabowo usai Bertemu Megawati hingga Safari ke Luar Negeri

    Menelisik Misi Prabowo usai Bertemu Megawati hingga Safari ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah negara ketika pemerintah Indonesia sedang dibayang-bayangi oleh kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Awal pekan ini, Prabowo memang sedang sibuk melakukan konsolidasi. Tidak hanya karena tarif Trump, kondisi ekonomi domestik yang sedang diuji oleh berbagai persoalan mulai dari sektor padat karya, pemutusan hubungan kerja secara massal, pelemahan rupiah, hingga kinerja indeks harga saham gabungan alias IHSG yang jeblok.

    Sementara itu, dari sisi politik, pemerintahan Prabowo juga menghadapi beberapa kali guncangan. Hampir 6 bulan memimpin, stabilitas politik Indonesia masih ringkih. Konflik politik antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung reda, belum lagi gelombang demonstrasi yang datang silih berganti berpotensi mengganjal program-program prioritas pemerintah.

    Di tengah situasi tersebut, Prabowo mulai membuka kanal-kanal komunikasi. Apalagi, dia juga beberapa kali mengeluhkan pola kerja tim komunikasinya yang tidak optimal. Prabowo akhirnya turun tangan secara langsung. Dia berbicara kepada semua kalangan, pemimpin redaksi media massa konvensional, hingga rival politiknya pada 3 kali pemilihan presiden, Megawati Soekarnoputri.

    Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri./Ist

    Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati terjadi pada  Senin (7/4/2025) lalu. Keduanya berbincang 4 mata mengenai kondisi politik dan ekonomi mutakhir. Tidak lama. Hanya sekitar 1,5 jam. Namun lertemuan itu membahas banyak persoalan, mulai dari tarif Trump hingga masukan Megawati dalam penanganan krisis ekonomi. 

    Megawati adalah Ketua Umum PDIP, satu-satunya partai parlemen yang berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2024 lalu, Mega bersebrangan dengan Prabowo. Hubungan keduanya bahkan sempat memanas imbas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Mega sempat meminta kepala daerah dari PDIP memboikot retret di Magelang. 

    Namun demikian, hubungan antara Mega dan Prabowo kembali mencair. Puncaknya, ketika perayaan Idulfitri. Putra Prabowo, Didiet Hediprasetyo Djojohadikusumo mengunjungi rumah Megawati. Setelah Didiet, Prabowo akhirnya bertemu dengan Megawati pada tanggal 7 April 2025.

    Pertemuan antara kedua tokoh politik itupun mendapat respons positif semua elite politik. Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, salah satunya.

    “Setiap pertemuan itu bukan hanya rakyat yang menganggap itu positif, semua partai koalisi kami juga menganggap itu sesuatu yang positif,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025).

    Muzani berujar bahwa Prabowo memiliki kewenangan untuk bertemu dengan siapapun itu, termasuk juga dengan Megawati, mengingat dia merupakan presiden terdahulu yang juga ketua umum partai politik pemenang Pemilu 2024. “Sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan posisi pemerintahan,” sebut Muzani.

    Konsolidasi Palaku Usaha 

    Selain dengan tokoh politik, Presiden Prabowo juga terus berupaya melakukan konsolidasi di sektor perekonomian. Dia meminta masukan kepada para pelaku usaha, investor, dan ekonom dalam acara sarasehan yang berlangsung pada Selasa (8/4/2025). Prabowo secara spesifik menyinggung tentang sikap sejumlah negara terhadap kebijakan tarif Trump.

    Prabowo menyatakan keprihatinannya terhadap situasi global yang saat ini mengalami goncangan besar akibat kebijakan proteksionisme dari sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat (AS). Dia menegaskan pentingnya negara untuk membangun kekuatan ekonomi yang mandiri di tengah ketidakpastian dunia.

    “Goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terserang membuat kebijakan peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia sehingga banyak negara cemas,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Infografis tarif Trump./JIBI-Bisnis

    Prabowo menyinggung kembali pesan para pendiri bangsa, yang menurutnya telah lama menekankan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri dalam aspek ekonomi. “Saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyatakan bahwa pemerintah akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya. “Kami bukan kesempatan untuk ada tanggapan, ada sanggahan, ada pertanyaan kami terbuka, jaman sekarang kami terbuka untuk masukan. Kami tak menghentikan kritik, karena kritik itu bagus,” katanya.

    Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa jika ada program atau kebijakan yang dianggap tidak rasional, maka harus dilakukan klarifikasi dan penjelasan yang transparan kepada publik. “Jika suatu program menciptakan kondisi yang tak rasional maka harus diadakan klarifikasi atau penjelasan,” pungkas Prabowo. 

    Temui MBZ hingga Erdogan 

    Sebagai langkah antisipasi lainnya, Prabowo juga langsung melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara. Safari Prabowo itu berlangsung setelah pertemuan dengan Megawati dan pelaku usaha. Ada lima negara yang dikunjungi Prabowo. Seluruhnya di kawasan Timur Tengah. Kelima negara itu antara lain, Uni Emirat Arab (UAE), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

    Dalam catatan Bisnis, pesawat kepresidenan PK-GRD yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu dini hari, dan dijadwalkan mendarat di Abu Dhabi, UAE, pukul 06.00 waktu setempat. 

    Presiden Prabowo menyebut tujuannya melawat ke lima negara di Timur Tengah itu berkaitan dengan urusan konsultasi situasi di Gaza, serta merupakan kunjungan kenegaraan.

    “Pertama, saya akan ke Abu Dhabi, UAE, untuk bertemu dengan Presiden UAE Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) untuk melakukan konsultasi tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia sekarang-sekarang,” kata Presiden Prabowo dilansir dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Presiden Prabowo Subianto dan Mohamed bin Zaye./Ist

    Presiden melanjutkan agenda keduanya setelah dari UAE ialah kunjungan kenegaraan balasan ke Turki. “Dari situ, saya akan terbang langsung ke Ankara melaksanakan kunjungan kenegaraan sebagai balasan kunjungan Presiden Turki [Reccep Tayyip Erdogan] ke Indonesia beberapa saat lalu,” kata Prabowo.

    Dari Ankara, Presiden melanjutkan perjalanan ke Antalya, Turki, untuk memenuhi undangan menghadiri Antalya Diplomatic Forum, yang juga dihadiri oleh sejumlah presiden dan pemimpin negara dunia. 

    “Di situ, saya akan lakukan konsultasi dengan beliau (Presiden Erdogan) tentang beberapa hal, geopolitik dan geoekonomi, kerja sama industri, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turki,” kata Presiden.

    Dari Turki, Presiden melanjutkan lawatannya ke Kairo, Mesir, untuk menemui dan berkonsultasi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada 12 April.

    “Dari Kairo, saya akan terbang ke Doha, Qatar, melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara,” ujar Presiden.

    Terakhir, Presiden menutup rangkaian lawatan luar negerinya dengan mendarat di Amman, Jordania, untuk bertemu dan berkonsultasi dengan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein.

  • Ribuan mahasiswa turun ke jalan tolak tiga periode

    Ribuan mahasiswa turun ke jalan tolak tiga periode

    Mahasiswa menggelar demo nasional pada Senin, 11 April 2022. (Antara/Iggoy el Fitra)

    11 April 2022: Ribuan mahasiswa turun ke jalan tolak tiga periode
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 April 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menggelar aksi demonstrasi serentak pada Senin (11/4), menolak wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Aksi ini dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dan berlangsung pula di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Palembang.

    Demonstrasi digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menilai bahwa wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dalam orasinya, mahasiswa menyebut upaya tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan pelanggaran terhadap UUD 1945.

    “Kami datang ke sini bukan untuk huru-hara, tapi untuk menyelamatkan demokrasi. Pemilu harus tetap digelar 2024, dan jabatan presiden tidak boleh diperpanjang di luar konstitusi,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando di depan kompleks parlemen.

    Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk yang memuat pesan-pesan politik, seperti “Tolak Tiga Periode”, “Reformasi Dikorupsi Lagi”, hingga “Harga Naik, Demokrasi Turun”. Suasana sempat memanas saat barikade kawat berduri dipasang di sekitar kawasan DPR/MPR. Namun, hingga sore hari, aksi berjalan relatif kondusif di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian.

    Selain menolak perpanjangan masa jabatan presiden, mahasiswa juga menyoroti lonjakan harga bahan pokok yang terjadi sejak awal tahun. Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Kebebasan berpendapat serta penegakan demokrasi yang sehat juga menjadi tuntutan utama dalam aksi ini.

    Presiden Joko Widodo telah menanggapi isu tersebut beberapa hari sebelum aksi berlangsung. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menjabat tiga periode dan memastikan Pemilu 2024 akan digelar sesuai jadwal. “Saya tegaskan, saya tidak berminat dan tidak berniat menjadi presiden tiga periode,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka.

    Hingga malam hari, sebagian peserta aksi masih bertahan di sekitar kompleks parlemen menunggu respons dari pihak legislatif. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini secara kritis dan tak segan kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak digubris.

    Aksi 11 April 2022 menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa sebagai kontrol sosial masih hidup dan aktif, terutama dalam merespons isu-isu krusial yang menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.

    Sumber : Sumber Lain

  • Gerindra: KIM Plus Respons Positif Pertemuan Prabowo-Megawati

    Gerindra: KIM Plus Respons Positif Pertemuan Prabowo-Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus merespons positif pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    “Setiap pertemuan itu bukan hanya rakyat yang menganggap itu positif, semua partai koalisi kami juga menganggap itu sesuatu yang positif,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025).

    Muzani berujar bahwa Prabowo memiliki kewenangan untuk bertemu dengan siapapun itu, termasuk juga dengan Megawati, mengingat dia merupakan presiden terdahulu yang juga ketua umum partai politik pemenang Pemilu 2024.

    “Sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan posisi pemerintahan,” sebut Muzani.

    Lebih lanjut, Muzani membeberkan meskipun PDIP tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi Prabowo merasa bersyukur tetap mendapat dukungan dari Megawati.

    “Ya bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini. Dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintah,” tutup dia.