Topik: Pemilu 2024

2 Ada Usulan Wapres Dicopot, Ketua MPR: Gibran Wakil Presiden yang Sah! Nasional

Ada Usulan Wapres Dicopot, Ketua MPR: Gibran Wakil Presiden yang Sah!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua MPR
Ahmad Muzani
mengatakan dirinya sudah mendengar usulan
Forum Purnawirawan TNI-Polri
yang meminta agar Wapres
Gibran Rakabuming Raka
dicopot.
Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh.
“Saya belum membaca itu. Belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses Pemilu 2024 lalu.
Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu, yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden.
Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih.
“Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024,” jelasnya.
“Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam Pemilihan Presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan
Prabowo Subianto
bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden,” sambung Muzani.
Lalu, Muzani mengatakan, ketika Prabowo-Gibran digugat ke MK pun, kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah.
Walhasil, kata Muzani, atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan Presiden dan Wapres 2024-2029.
Maka dari itu, Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah.
“Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah Presiden yang sah, Gibran adalah Wakil Presiden yang sah,” imbuh Muzani.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.
Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Menyikapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menjelaskan sikap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, tetapi presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
“Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” ujar Wiranto dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Selain itu, Wiranto menegaskan bahwa Prabowo, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, memiliki kekuasaan yang terbatas.
Dalam negara yang menganut sistem trias politika, terdapat pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” tambahnya.
Terkait dengan keputusan pemerintahan, Wiranto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengambil langkah hanya berdasarkan satu sumber informasi.
“Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan,” kata Wiranto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/04/2025 17:14
PPP Belum Mau Ikuti Jejak PAN yang Sudah Bicara Dukungan untuk Pilpres 2029 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menanggapi sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah menyampaikan dukungan untuk Pilpres 2029.

Menurut Romahurmuziy dukungan sejak dini merupakan hal yang sah-sah saja.

“Banyak hal-hal yang menurut saya harus kita selesaikan cepat-cepat saat ini,” kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (25/4/2025).

Menurutnya setiap partai memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan langkah politik. Setiap langkah yang diambil pasti telah melalui kalkulasi yang matang.

“Masing-masing partai kan memiliki sikap yang independen. Mereka memutuskan berdasarkan pertimbangannya masing-masing,” tuturnya.

Hanya saja kata dia langkah PAN tersebut belum bisa diikuti oleh partainya. PPP masih perlu melakukan konsolidasi nasional terlebih dahulu.

“Yang terhitung relatif terlambat dibandingkan partai-partai yang lain, karena kita baru akan muktamar di bulan September nanti,” katanya

Selain itu ia menegaskan bahwa PPP belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait arah dukungan politik untuk 2029 karena struktur kepengurusan partai yang akan berubah usai Muktamar.

Ia mengatakan bahwa keputusan soal arah dukungan akan menjadi kewenangan pengurus baru hasil muktamar mendatang.

“Karena kalau saya hari ini sebagai Ketua Majelis Pertimbangan menjawab, toh 2025 ini bulan September, belum tentu saya menjadi pengurus lagi. Jadi ya kita tunggu lah pengurus yang baru nanti,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas mempersilakan siapa pun yang ingin maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Zulhas dalam acara halalbihalal di kawasan Pancoran, Jakarta, Minggu (20/4/2025).

Namun, Zulhas mengatakan bahwa untuk calon wakil presiden atau cawapres harus didiskusikan.

“Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara iya kan, kita bicara, gitu,” kata Zulhas dalam sambutannya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan ini menargetkan partainya akan masuk dalam empat besar di Pemilu 2024.

“Saya meyakini 2029 Insya Allah sekurang-kurangnya akan 4 besar, Insya Allah,” ujar Zulhas.

Zulhas meminta seluruh kader PAN satu komando di bawah kepemimpinannya dan tidak perlu bertengkar.

“Saya hanya minta 1 syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politiking, jangan lagi. Kita ingin jadi 4 besar itu tujuan kita,” ucapnya.

25/04/2025 16:27
Isu Ijazah Palsu Jokowi Dinilai Upaya Gembosi Gibran

Jakarta, Beritasatu.com – Analis Politik Boni Hargens membeberkan motif politik di balik terus diembuskannya isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) oleh berbagai kelompok. Menurut Boni, isu ijazah palsu merupakan salah satu upaya menyudutkan Jokowi dengan target politik 2029, khususnya terkait dengan putranya Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat wakil presiden (wapres).

“Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Namun, sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai wakil presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan,” ujar Boni dalam diskusi bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Apalagi, kata Boni, terdapat kelompok yang sudah melirik jabatan wapres pada Pemilu 2029. Karena itu, kata dia, isu ijazah palsu Jokowi diduga kuat terkait dengan usulan sejumlah purnawirawan TNI yang menghendaki agar Gibran dihentikan dari jabatan wapres.

“Tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi,” jelas Boni.

Boni juga menduga kuat bahwa kelompok yang menyudutkan Jokowi dan Gibran berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati karena kalah pada kontestasi Pemilu 2024 lalu. Termasuk, kata dia, berasal dari dark oposition atau oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024.

“Seperti pembubaran ormas, kelompok bisnis yang tersingkir, termasuk diduga kelompok yang menuding kekalahan di pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini, kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru,” jelas dia.

Kelompok-kelompok tersebut, kata Boni, akan terus secara konsisten menekan Jokowi dan menyudutkan keluarganya. Target mereka, kata Boni adalah menghancurkan citra dan legacy politiknya.

“Ini supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokratis,” jelas dia.

Senada dengan Boni Hargens, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febri Wahyuni Sabran menduga ada kepentingan lebih besar di balik isu ijazah palsu. Menurut dia, selain untuk membunuh karakter Jokowi, isu tersebut juga memiliki motif politik untuk memisahkan Jokowi dengan Prabowo dan kepentingan politik kekuasaan 2029.

“Dari upaya hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi nanti kita bisa cermati apakah akan ada isu lain yang muncul yang menyasar Pak Jokowi. Bila masih ada, bahkan terus berlanjut, ini tidak hanya membunuh karakter Pak Jokowi tetapi ada kepentingan politik yang saling bertarung untuk memperebutkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi pula sebagai jalan untuk memuluskan kelompok ini menggapai kepentingan politiknya di pemilu 2029,” jelas Febri.

Febri juga optimistis Presiden Prabowo akan obyektif dan rasional mencermati isu-isu yang menyerang Jokowi dan keluarganya.

“Prabowo pastikan sudah mencermati dan menilai mana pihak-pihak yang hanya bekerja untuk kepentingan kelompoknya atau bangsanya,” ujar Febri menanggapi isu ijazah palsu Jokowi.

24/04/2025 21:04
Tak Ada ‘Matahari Kembar’, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah Yakin Jokowi Tak Ganggu Pemerintahan Prabowo

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febry Wahyuni Sabran, melontarkan pertanyaan tajam kepada sejumlah kelompok yang dinilainya terus menyudutkan Presiden Joko Widodo, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi”, yang digelar oleh Gerakan #IndonesiaCerah di Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

Dalam forum tersebut, Febry menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Jokowi untuk melindungi martabatnya sebagai warga negara. “Saya sangat sepakat dengan langkah Pak Jokowi untuk menempuh proses hukum. Ini tidak hanya untuk memulihkan harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang pernah menjadi orang nomor satu di republik ini,” ujar Febry.

Ia pun mempertanyakan motif di balik serangan yang terus diarahkan kepada Jokowi, khususnya pasca pemilu. “Tetapi, saya justru bertanya kepada mereka yang terus mengusik dan menyudutkan Pak Jokowi, bahkan di masa purnanya. Kenapa dan ada apa? Apakah ada motif tersembunyi dan agenda yang lebih besar dengan sasarannya adalah Pak Jokowi? Padahal kita juga tahu, bahwa semua pihak telah memberikan hak suaranya di pemilu 2024 silam dan Pak Prabowo bersama Mas Gibran yang dipilih oleh mayoritas pemilih yang mempunyai hak suara. Lalu kenapa Pak Jokowi yang masih menjadi sasaran tembaknya?” katanya.

Febry juga meyakini bahwa jika isu-isu terhadap Jokowi terus dirawat dan dikembangkan, maka ada kemungkinan kuat bahwa ini terkait dengan kepentingan politik tertentu. “Menurut saya, dari upaya hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi nanti kita bisa cermati apakah akan ada isu lain yang muncul yang menyasar Pak Jokowi. Bila masih ada, bahkan terus berlanjut, ini tidak hanya membunuh karakter Pak Jokowi. Tetapi ada kepentingan politik yang saling bertarung untuk memperebutkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi pula sebagai jalan untuk memuluskan kelompok ini menggapai kepentingan politiknya di pemilu 2029,” sambungnya.

24/04/2025 18:19
Jokowi Terus-terusan Turunkan Wibawa Presiden Prabowo

GELORA.CO – Presiden ke-7 RI seperti terus menerus melakukan upaya intervensi politik dengan berbagai cara agar wibawa Presiden Prabowo Subianto tergerus.

Salah satunya sikap Jokowi mengumpulkan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke- 65 di kediamanannya, Solo, pada 17 April 2025, semakin menurunkan wibawa Presiden Prabowo.

“Kondisi ini seharusnya tidak terus dilakukan Jokowi, selain bisa menurunkan wibawa Presiden Prabowo, juga bisa dianggap pemerintah masih dibayang-bayangi kekuasaan Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Selasa 22 April 2025.

Di sisi lain, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini berpandangan bahwa langkah Jokowi mengumpul para calon jenderal polisi itu seolah mengonfirmasi dugaan publik terkait keterlibatan partai coklat (Parcok) atau oknum kepolisian cawe-cawe di Pemilu 2024 lalu.

“Rombongan Sespimmen ini bisa mengembalikan ingatan publik soal wacana keterlibatan polisi di Pemilu dan Pilpres era Jokowi, bisa jadi dugaan Jokowi melakukan intervensi benar adanya,” pungkas Dedi.

Sebelumnya, Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg ke-65 Komisaris Besar Denny mengatakan, kedatangan mereka ke Solo hanya untuk silaturahmi dengan Jokowi.

“Bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” kata Denny seusai pertemuan dengan Jokowi di Solo, pada Kamis 17 April 2025.

Menurut Denny, perkembangan ke depan yang dimaksud berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robotic.

22/04/2025 08:53
Kalau Capres Silakan, Wapres Kita Bicarakan

loading…

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada media di acara Halalbihalal DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan partainya bisa meraup suara terbanyak keempat pada Pemilu 2029. Ia memberi sinyal bagi para kader untuk bisa unjuk gigi agar bisa diusung menjadi wakil presiden (Wapres).

Hal itu disampaikan Zulhas saat memberi sambutan di acara Halalbihalal DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025). Bahkan, Zulhas mengaku telah menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa PAN akan menjadi partai terbesar keempat pada 2029.

“Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar, itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara iyakan. Kita bicara, gitu, jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” kata Zulhas.

Kendati targetkan jadi partai keempat pada 2029, Zulhas minta para kader untuk satu komando. Ia meminta para kader untuk bersatu setelah berjibaku pada Pemilu 2024.

“Saya hanya minta 1 syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politiking, jangan lagi. Kita ingin jadi 4 besar itu tujuan kita,” tutur Zulhas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Ini menegaskan, tujuan PAN bukanlah untuk bertengkar. Untuk itu, ia mempersilakan bagi para kader untuk unjuk gigi bila ingin diusung menjadi wapres.

“Kalau ada yang pengen wapres silakan saja, buat saya yang paling penting PAN jadi empat besar itu yang penting, itu sudah menjadi tekad saya dan tekad kita semua,” katanya.

(abd)

20/04/2025 17:29
Singgung Koalisi 15 Tahun, Zulhas Beri Sinyal PAN Dukung Prabowo di Pilpres 2029

loading…

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberi sinyal akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju kembali di Pilpres 2029. Foto/SindoNews

JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) memberi sinyal akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju kembali di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Namun, Zulhas menginginkan agar pihaknya dilibatkan untuk menentukan Wakil Presiden (Wapres).

“Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar, itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iyakan. Kita bicara, gitu, jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” terang Zulhas dalam acara Halalbihalal DPP PAN, di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

Zulhas mengatakan, PAN dan Partai Gerindra ini merupakan koalisi sejati. PAN dan Gerindra telah berkoalisi selama 15 tahun. Selama itu, koalisi baru memenangkan ajang kontestasi pilpres.

“Kan kalau PAN sama Gerindra ini koalisi sekutu sejati. 15 tahun gimana? Baru ini kita menang, ya kan? Kalau berjuang 15 tahun, ya berjuang lagi, nanti sampai terus berhasil pembangunnya 15 tahun lagi, kan? Pas itu 2037, kan?” katanya.

“Bila perlu sampai 2045 kata Pak Mendes. Saya kira demikian, ya,” ucap Zulhas.

Sebelumnya, Zulhas menargetkan partainya bisa meraup suara terbanyak keempat pada Pemilu 2029. Zulhas memberi sinyal bagi para kader untuk bisa unjuk gigi agar bisa diusung menjadi Wakil Presiden (Wapres).

Hal itu disampaikan Zulhas saat memberi sambutan di acara Halal bi Halal DPP PAN, di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

Bahkan, Zilhas mengaku telah menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa PAN akan menjadi partaj terbesar keempat pada 2029.

Kendati menargetkan jadi partai keempat pada 2029, Zulhas minta para kader untuk satu komando. Zulhas pun meminta para kader untuk bersatu setelah berjibaku pada Pemilu 2024. “Saya hanya minta satu syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik, jangan lagi. Kita ingin jadi 4 besar itu tujuan kita,” tutur Zulhas.

(cip)

20/04/2025 17:08
DPC PKB Bojonegoro Berduka, Anggota DPRD Bojonegoro Dyah Ratna Dewi Meninggal

Bojonegoro (beritajatim.com) – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Dyah Ratna Dewi meninggal dunia. Perempuan berusia 45 tahun itu dikabarkan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Bojonegoro, Minggu (20/4/2025) sekitar pukul 05.00 WIB.

Anggota DPRD Bojonegoro Fraksi PKB, Sutikno tidak menyangka atas kepergian rekan sejawatnya itu. Sebab, sebelumnya almarhumah masih aktif berkantor. Namun, sehari sebelum meninggal, dikabarkan bahwa Dyah Ratna Dewi tidak sadarkan diri usai salat magrib.

“Beliau masih sehat-sehat saja kemarin, dan tidak pernah mengeluh kalau sedang sakit. Paling ya sakit umum seperti demam, dan lain sebagainya,” ujar anggota komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi PKB itu.

Sutikno menceritakan, setelah tidak sadarkan diri saat berada di rumahnya, yang ada di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, almarhumah sempat dilakukan perawatan di RSUD Sumberrejo kemudian dirujuk ke RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

Perempuan yang juga memiliki pondok pesantren itu diduga kecapekan dan sakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.

“Kecapekan mungkin. Tiba-tiba tidak sadarkan diri, terus dibawa ke RSUD Sumberrejo, lalu dirujuk ke RSUD dr Sosodoro,” tambah Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar.

Sementara saat ini, jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Rencana, almarhumah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di area Pondok Pesantren Alhamdulillah, di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, pada Minggu (20/04/2025) pukul 14.00 WIB.

Diketahui, Dyah Ratna Dewi, merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro, dan saat ini merupakan Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, yang sekaligus merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Alhamdulillah, Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam Pemilu 2024, Dyah Ratna Dewi merupakan calon legislatif (Caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 2, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro 4, yang meliputi Kecamatan Bubulan, Gondang, Kedungadem, Sekar, Sugihwaras, dan Temayang.

Dyah Ratna Dewi, ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2024-2029 setelah dalam Pemilu 2024 memperoleh 8.709 suara.

Sebelumnya, anggota DPRD Bojonegoro dari fraksi PKB Bojonegoro juga meninggal dunia. Anggota Komisi B DPRD dari Fraksi PKB Eny Soedarwati meninggal saat menjalankan ibadah umroh dan terlibat kecelakaan. Bus yang ditumpanginya kecelakaan hingga terbakar pada 21 Maret 2025 di Arab Saudi. Saat ini DPC PKB Bojonegoro sedang melakukan pembahasan internal untuk melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW).

Dalam proses PAW itu, Nafik Sahal berpotensi menggantikan Eny Soedarwati untuk duduk di kursi DPRD Bojonegoro. Dalam Pemilu 2024 lalu, Nafik Sahal mendapat perolehan 6.837 suara. Berada di urutan ketiga pada Dapil Bojonegoro 2. [lus/aje]

20/04/2025 15:18
DPC PKB Bojonegoro Berduka, Anggota DPRD Bojonegoro Dyah Ratna Dewi Meninggal

Bojonegoro (beritajatim.com) – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Dyah Ratna Dewi meninggal dunia. Perempuan berusia 45 tahun itu dikabarkan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Bojonegoro, Minggu (20/4/2025) sekitar pukul 05.00 WIB.

Anggota DPRD Bojonegoro Fraksi PKB, Sutikno tidak menyangka atas kepergian rekan sejawatnya itu. Sebab, sebelumnya almarhumah masih aktif berkantor. Namun, sehari sebelum meninggal, dikabarkan bahwa Dyah Ratna Dewi tidak sadarkan diri usai salat magrib.

“Beliau masih sehat-sehat saja kemarin, dan tidak pernah mengeluh kalau sedang sakit. Paling ya sakit umum seperti demam, dan lain sebagainya,” ujar anggota komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi PKB itu.

Sutikno menceritakan, setelah tidak sadarkan diri saat berada di rumahnya, yang ada di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, almarhumah sempat dilakukan perawatan di RSUD Sumberrejo kemudian dirujuk ke RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

Perempuan yang juga memiliki pondok pesantren itu diduga kecapekan dan sakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.

“Kecapekan mungkin. Tiba-tiba tidak sadarkan diri, terus dibawa ke RSUD Sumberrejo, lalu dirujuk ke RSUD dr Sosodoro,” tambah Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar.

Sementara saat ini, jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Rencana, almarhumah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di area Pondok Pesantren Alhamdulillah, di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, pada Minggu (20/04/2025) pukul 14.00 WIB.

Diketahui, Dyah Ratna Dewi, merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro, dan saat ini merupakan Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, yang sekaligus merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Alhamdulillah, Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam Pemilu 2024, Dyah Ratna Dewi merupakan calon legislatif (Caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 2, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro 4, yang meliputi Kecamatan Bubulan, Gondang, Kedungadem, Sekar, Sugihwaras, dan Temayang.

Dyah Ratna Dewi, ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2024-2029 setelah dalam Pemilu 2024 memperoleh 8.709 suara.

Sebelumnya, anggota DPRD Bojonegoro dari fraksi PKB Bojonegoro juga meninggal dunia. Anggota Komisi B DPRD dari Fraksi PKB Eny Soedarwati meninggal saat menjalankan ibadah umroh dan terlibat kecelakaan. Bus yang ditumpanginya kecelakaan hingga terbakar pada 21 Maret 2025 di Arab Saudi. Saat ini DPC PKB Bojonegoro sedang melakukan pembahasan internal untuk melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW).

Dalam proses PAW itu, Nafik Sahal berpotensi menggantikan Eny Soedarwati untuk duduk di kursi DPRD Bojonegoro. Dalam Pemilu 2024 lalu, Nafik Sahal mendapat perolehan 6.837 suara. Berada di urutan ketiga pada Dapil Bojonegoro 2. [lus/aje]

20/04/2025 15:18
Purnawirawan TNI Harusnya Menghormati Pilihan Rakyat

GELORA.CO – Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menolak tuntutan pergantian Wakil Presiden hasil Pemilu 2024, yang disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI. PSI menilai tuntutan tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menyampaikan bahwa mandat rakyat yang diberikan melalui pemilihan umum harus dihormati hingga masa jabatan berakhir.

“Lebih dari 96 juta rakyat telah memilih pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Tuntutan untuk mengganti Wakil Presiden jelas mengabaikan kedaulatan rakyat,” ujar Andy dalam pernyataannya, Minggu (20/4).

Menurutnya, desakan kepada MPR untuk mencopot Presiden atau Wakil Presiden tanpa dasar hukum yang kuat akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi ke depan.

“Siapa pun tidak boleh menekan MPR hanya karena alasan suka atau tidak suka. MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mencopot Presiden atau Wakil Presiden seperti pada masa Orde Baru,” tegasnya.

PSI juga menilai bahwa tuntutan tersebut hanya menciptakan kegaduhan politik yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Andy mengajak semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan politik melalui mekanisme demokrasi yang telah disepakati.

“Purnawirawan TNI seharusnya menjadi teladan dengan menghormati hasil pilihan rakyat, bukan melakukan manuver politik jangka pendek,” tutupnya.

20/04/2025 11:00