Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • PB Alumni PMII Sebut Ketum-Sekjen PBNU 0 PMII, Fraksi PKB Sedikit

    PB Alumni PMII Sebut Ketum-Sekjen PBNU 0 PMII, Fraksi PKB Sedikit

    PB Alumni PMII Sebut Ketum-Sekjen PBNU 0 PMII, Fraksi PKB Sedikit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA
    PMII
    )
    Andi Jamro Dulung
    menyebut, tidak ada satu pun elite di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ) yang berasal dari PMII.
    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menyampaikan sambutan dalam acara Tasyakuran Hari Lahir PMII Ke-65 dan Halal Bihalal, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan.
    Dalam forum tersebut, Andi meminta para alumni PMII untuk bersikap objektif dalam melihat situasi di Kramat Raya 164.
    Alamat itu merujuk pada Gedung PBNU.
    “Empat penandatanganan dokumen resmi NU: rois aam, katib aam, ketua umum, sekjen, zero PMII, nol PMII, Pak,” kata Andi, di lokasi, Kamis (1/5/2025).
    Sebagai informasi, PMII merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang kerap dinilai lekat dengan NU.
    Sebab, dalam sejarahnya, PMII didirikan untuk memperkuat Partai NU.
    Andi lantas menyinggung, di antara alumni PMII terdapat sosok yang bertugas dan menunjukkan kehebatannya di berbagai forum.
    Namun, pada kenyataannya, alumni PMII itu mengerjakan sesuatu yang dokumennya akhirnya ditandatangani elite PBNU saat ini.
    “Hasilnya itu empat penandatangan tidak ada PMII,” ujar Andi.
    Selain PMII, Andi juga meminta alumni PMII memperhatikan situasi di Jalan Raden Saleh.
    Alamat itu merujuk pada kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB).
    Ia menyebut, Ketua Umum PKB memang saat ini diemban Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang diketahui sebagai alumni PMII.
    Namun, dari 68 anggota DPR RI dari PKB yang terpilih pada Pemilu 2024, hanya 28 di antaranya yang tercatat sebagai alumni PMII.
    “Jadi, setelah nanti Cak Imin selesai, apakah masih PMII yang pimpin itu?” kata Andi.
    “Sementara pemimpin di daerah partai itu ekuivalen atau berkolerasi secara positif antara ketua wilayah dan anggota DPR RI di tingkat Jakarta,” tambah dia.
    Andi lantas mengingatkan, jika memang alumni PMII ingin menggunakan konsep yang digagas Presiden RI Keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, maka yang harus dilakukan adalah menguasai parlemen.
    “Jadi, menurut saya, hadirin yang mulia, kalau konsep Gus Dur yang mau kita pakai adalah menguasai parlemen,” ujar dia.
    Terpisah, Ketua Umum PB IKA PMII, Fathan Subchi, menyebut, arahan yang disampaikan Andi menyangkut distribusi kader.
    Ia berpandangan, posisi politik yang strategis harus diisi kader-kader PMII.
    “Kita ini kan aktivis, kita kan pergerakan, kita ini kan dididik, dikader dalam pengkaderan untuk menjadi pemimpin,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Laporan khusus Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan publik setelah Transparency International Indonesia (TII) mengungkap dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan sewa private jet atau jet pribadi untuk Pemilu 2024. 

    Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.​

    Adanya pengadaan sewa jet pribadi oleh KPU pada masa Pemilu 2024 terungkap saat dari anggota DPR RI, Riswan Tony dari Fraksi Golkar menyindir gaya hidup anggota KPU yang dianggap terlalu mewah. Bahkan, ia menyebut seperti tokoh fiksi Don Juan, karena kedapatan menyewa private jet dengan anggaran besar.

    “Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ada yang sudah kayak Don Juan, sewa private jet, belum lagi dugem-nya,” kata Riswan di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    Pernyataan ini langsung memantik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan, untuk apa private jet digunakan selama proses pemilu?

    Respons dari Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, pun tak kalah menarik. Ia membantah jet pribadi itu untuk kepentingan pribadi.

    Ia mengakui bahwa selama Pemilu 2024, KPU menyewa private jet untuk memastikan distribusi logistik berjalan tepat waktu. Namun, ia mengaku tidak mengetahui berapa unit pesawat yang digunakan dan membantah adanya penyimpangan.

    “Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari lho dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” kata Hasyim.

    Dugaan Mark Up Rp19,2 Miliar dan Sederet Kejanggalan Pengadaan

    Rupanya, TII sudah lama melakukan investigasi terkait pengadaan sewa private jet oleh pihak KPU ini.

    Berdasarkan penelusuran TII melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP, ditemukan dua kontrak dengan penyedia layanan penyewaaan private jet, PT Alfalima Cakrawala Indonesia. 

    Kontrak pertama tertanggal 6 Januari 2024 senilai Rp40.195.588.620 dan kontrak kedua tertanggal 8 Februari 2024 senilai Rp25.299.744.375, sehingga totalnya mencapai Rp65.495.332.995.

    Padahal, pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) hanya sebesar Rp46.195.659.000, menyisakan selisih sebesar Rp19.299.673.995 yang diduga merupakan mark-up anggaran.

    “Dengan selisih ini ada dugaan mark-up dalam penyewaan private jet,” peneliti TII, Agus Sarwono.

    Agus mengungkapkan, TII menemukan kejanggalan lain dari perusahaan PT Alfalima Cakrawala Indonesia yang mendapatkan pekerjaan penyediaan private jet yang disewa KPU.

    Rupanya, perusahaan tersebut baru didirikan pada tahun 2022 alias baru beroperasi dua tahun.

    Keterangan pekerjaan dari paket pengadaan tersebut bertuliskan “Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik untuk Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu 2024”. 

    TII menilai ada kejanggalan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini. Sebab, paket pengadaan ini tidak secara spesifik menyebutkan jenis kendaraan apa yang akan disewa oleh KPU.

    Kemudian, paket pengadaan sewa kendaraan ini menggunakan metode e-purchasing, yang cenderung tertutup, sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana proses penawaran terjadi, termasuk alasan mengapa penyedia tertentu yang dipilih.

    TII juga menemukan ketidaksesuaian antara waktu penggunaan private jet dengan kebutuhan distribusi logistik Pemilu 2024. 

    Menurut rilis KPU, distribusi logistik hingga ibu kota kabupaten/kota dijadwalkan selesai pada 16 Januari 2024, sementara penggunaan private jet tercatat hingga Juni 2024, jauh setelah tahapan distribusi logistik selesai.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan tujuan penggunaan private jet tersebut.

    “Selain soal urgensi penggunaan private jet dalam logistik pemilu, ada dugaan penggunaan private jet justru tidak digunakan untuk hal tersebut. Ini semakin memunculkan kuatnya indikasi kerugian negara dalam pengadaan sewa private jet,” ujar peneliti TII, Agus Sarwono.

    Saat ini, TII belum melaporkan temuan ini ke aparat hukum, tapi hasilnya bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

    Siapa Saja Penumpang Private Jet?

    Ia juga meminta KPU membuka data penggunaan private jet, termasuk daftar penumpang, karena penggunaannya yang tidak jelas menimbulkan keanehan.

    Alih-alih mengupayakan efisiensi anggaran, ia menilai, keanehan terjadi ketika KPU memilih menggunakan private jet untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, baik untuk mendistribusikan logistik ataupun memonitoring distribusi logistik pemilu.

    “Pesawat komersil itu bisa menjangkau daerah terluar, kok. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan pesawat komersil?” ucapnya.

    Alasan Temuan Baru Dipublikasi

    Agus menjelaskan, pihaknya baru mempublikasikan temuan ini setelah Pemilu 2024 karena proses penelusuran yang lama.

    Awalnya, isu pengadaan private jet muncul dari rapat Komisi II DPR pada September 2024, namun tidak didalami lebih jauh.

    TII kemudian melakukan penyelidikan mendalam, termasuk analisis anggaran dan dokumen pengadaan, meski terkendala akses informasi.

    “Karena lagi-lagi kan informasinya itu umum banget ya, ‘sewa kendaraan untuk monitoring distribusi logistik’, ini kan maknanya apa. Ini apa mereka itu sewa pesawat untuk distribusi atau distribusi monitoring?” ujar Agus.

    Agus menegaskan bahwa proses pengadaan ini perlu transparansi, apalagi klaim pemerintah tentang pengadaan digital yang minim praktik korupsi tidak sepenuhnya terbukti.

    Eks Ketua KPU Curiga Sewa Jet untuk Kepentingan Tertentu: Pasti Sekjen Tahu

    Pegiat pemilu sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (7/8/2024).  (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow)

    Mantan Ketua KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyatakan temuan investigasi TII menjadid sinyal buruk bagi kondisi lembaga penyelenggara pemilu di Tanah Air.

    “Kalau sudah membaca laporan investigasi dari TII, itu indikasinya (korupsi) menurut saya cukup kuat,” tegas Hadar, Rabu (30/4).

    Menurutnya, pengadaan sewa private jet dengan anggaran besar dan waktu yang dianggap tidak relevan tidak masuk akal, mengingat tahapan logistik pemilu telah terjadwal jauh hari.

    “Jadi itu sudah bisa direncanakan. Jadi tidak perlu dilakukan mepet dengan kemudian menggunakan private jet yang bisa terbang seenak jadwalnya. Karena itu kan biayanya lebih tinggi,” ujarnya.

    Hadar juga menilai alasan penggunaan jet untuk menjangkau daerah terpencil tidak berdasar. Ia menyebut jalur transportasi umum sudah memadai dan KPU pusat bisa menugaskan KPU daerah untuk memastikan kesiapan pemilu.

    Yang paling tajam, Hadar menduga kuat bahwa pengadaan sewa jet ini tak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Bernad Dermawan Sutrisno.

    “(Sekjen KPU) sudah pasti tahu (soal pengadaan sewa private jet). Sudah pasti. Tidak mungkin tidak tahu,” tegas Hadar.

    Ia menambahkan, “Sekjen itu dibuat untuk men-support kerja komisioner dalam menyelenggarakan pemilu. Memang tugas mereka, Kesekjenan. Ya harus dikerja mereka, ditanya itu.”

    Sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar mendorong agar aparat hukum segera menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Ia mengingatkan, seluruh penggunaan uang negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan.

    “Penegakan hukum penting dilakukan agar citra penyelenggara pemilu tidak bertambah hancur,” pungkasnya.

    Tribunnews.com telah berupaya menghubungi Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta beberapa anggota KPU, di antaranya Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat.

    Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari semua anggota KPU RI tersebut mengenai isu pengadaan sewa private jet ini.

    Bagaimana pendapat Anda tentang dugaan mark-up dalam pengadaan sewa private jet oleh KPU? Bagikan opini Anda di kolom komentar dan sebarkan artikel ini di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik.​

     

     

     

  • Purnawirawan TNI Minta Gibran Rakabuming Dilengserkan, Begini Kata MPR

    Purnawirawan TNI Minta Gibran Rakabuming Dilengserkan, Begini Kata MPR

    PIKIRAN RAKYAT – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan belum menerima laporan terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan sejumlah purnawirawan.

    Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa jika laporan tersebut diterima, pihaknya akan segera membahasnya.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno merespons soal usulan melengserkan Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden RI.

    “Belum, sampai saat ini masih belum. Kalau pun ada, nanti pasti akan dibahas di rapat pimpinan DPR,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, MPR berpegang pada hasil Pemilu 2024-2029 yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada presiden-wakil presiden,” ujarnya.

    Butuh Kajian Hukum

    Saat ditanya mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran, Eddy menilai usulan tersebut perlu dikaji oleh pakar hukum.

    “Tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” katanya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada MPR RI untuk mencopot Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Selain itu, mereka juga mendesak Presiden Prabowo untuk merombak kabinet, terutama menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Brando Susanto, Kader PDIP Meninggal Dunia saat Acara Partai

    Profil Brando Susanto, Kader PDIP Meninggal Dunia saat Acara Partai

    Mengutip dari situs DPRD DKI Jakarta Brando Susanto merupakan kelahiran 21 September 1977 di Jakarta. Kemudian semasa hidupnya dikenal aktif dalam berorganisasi terutama berpengalaman di internal PDI-P ataupun ketika menjadi mahasiswa.

    Brando pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa FISIP Universitas Parahyangan dan Ketua Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa UNPAR. Kemudian Brando juga pernah menduduki posisi Sekjen Perhimpunan Alumni Kolase Kanisius Jakarta.

    Selain itu, ketika aktif dalam partai dia pernah menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara dan Ketua DPD Taruna Merah Putih Jakarta. Adapun dalam kariernya dia terpilih sebagai Anggota DPRD Jakarta untuk Pemilu 2024.

    Pria kelahiran 1977 itu maju sebagai anggota dewan dari daerah pemilihan atau Dapil 3 Jakarta yang meliputi Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan di Jakarta Utara. Kemudian mengisi Komisi C di DPRD Jakarta untuk periode 2024-2029.

  • Muncul Usulan Pemberhentian Wapres Gibran, PDIP Anggap Wajar

    Muncul Usulan Pemberhentian Wapres Gibran, PDIP Anggap Wajar

    Jakarta –

    PDIP menanggapi munculnya pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan TNI yang salah satunya mengusulkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming diganti. PDIP menilai aspirasi tersebut wajar.

    “Menurut saya di dalam ekosistem demokrasi, suara-suara seperti itu wajar dan biasa saja. Jika membengkokkan aturan di MK saja boleh, masak hanya bersuara saja tidak boleh? Yang tidak boleh itu kan tindakan dan atau gerakan inkonstitusional yang melanggar hukum,” kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

    Deddy menganggap tuntutan tersebut menyiratkan keinginan perbaikan. Sebab, menurut dia, terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu.

    “Sebaiknya tuntutan para purnawirawan itu dilihat sisi positifnya, yaitu keinginan adanya perbaikan atau koreksi. Sebab harus diakui bahwa memang banyak terjadi penyimpangan kebijakan di periode kedua pemerintahan Jokowi dan dalam pelaksanaan pemilu-pilkada 2024,” ujar Deddy.

    “Hari-hari ini kita disuguhkan tontotan banyaknya persoalan kebangsaan dari sisi ekonomi, politik, hukum, sosiologis hingga pengelolaan pemerintahan,” lanjut dia.

    Untuk diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Berikut daftar lengkap delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

    1.⁠ ⁠Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
    2.⁠ ⁠Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai (ASTA CITA), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
    3.⁠ ⁠Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    4.⁠ ⁠Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya
    5.⁠ ⁠Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3
    6.⁠ ⁠Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    7.⁠ ⁠Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    8.⁠ ⁠Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    (fca/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Brando Susanto Anggota DPRD yang Meninggal Mendadak hingga Membuat Gubernur Pramono Menangis – Halaman all

    Kisah Brando Susanto Anggota DPRD yang Meninggal Mendadak hingga Membuat Gubernur Pramono Menangis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Brando Susanto, kader PDIP dan anggota DPRD DKI Jakarta, meninggal mendadak saat acara Halal Bihalal DPD DKI Jakarta di Velodrome, Jakarta, Minggu (27/4/2025). 

    Kejadian ini mengejutkan banyak orang, termasuk Gubernur Pramono Anung yang tak kuasa menahan tangisnya saat mengetahui kabar duka tersebut.

    Pramono Anung menangis di Rumah Duka Carolus, Jakarta, yang menjadi tempat jasad Brando Susanto disemayamkan.

    “Brando baik banget, baik banget,” kata Pramono pada Minggu (27/4/2025).

    Pramono Anung mengaku merupakan orang yang tidak mudah menangis, namun, dia meneteskan air mata saat melihat jasad Brando Susanto.

    Siapa Brando Susanto? Kisah dan Sosoknya membuat banyak orang merasa kehilangan termasuk Pramono Anung. 

    BRANDO SUSANTO – Brando Susanto, kader PDIP yang meninggal mendadak saat acara Halal Bihalal, meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. (istimewa)

    Kisah Brando Susanto Aktivis Mahasiswa Jadi Anggota Dewan

    Brando Susanto merupakan seorang aktivis mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan.

    Jabatan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa FISIP Universitas Katolik Parahyangan pernah diembannya.

    Dia juga aktif di Alumni Kolas Kanisius, di mana dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Alumni Kolas Kanisius.

    Awal mula bergabung dengan PDIP arena terlibat aktif mulai dari anggota hingga menjadi Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta.

    Ini merupakan langkah awal Brando memulaio karier di dunia politik.

    Setelah tak lagi menjadi aktivis mahasiswa, dia aktif mulai dari DPC PDIP tingkat Jakarta Utara.

    Pada Pemilu 2024, dia maju sebagai calon anggota legislatif dari PDIP untuk tingkat DPRD DKI Jakarta.

    Ini merupakan tingkat karier politik bagi seorang yang dulunya aktivis mahasiswa seperti Brando.

    Sosok inilah yang membuat Pramono Anung yang juga dulunya sebagai aktivis mahasiswa menangis.

    Sebagai pribadi, Pramono mengenal Brando sebagai orang baik, pekerja keras dan mempunyai jiwa selalu ingin menolong orang lain.

    “Saya mengenalnya,” ujar Pramono.

    Kronologi Brando Susanto Meninggal Dunia

    Anggota Komisi C DPRD Jakarta Brando Susanto meninggal dunia saat memberi sambutan di acara Halal Bihalal DPD PDI-P Jakarta yang digelar di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu.

    Brando Susanto merupakan ketua panitia acara Halal Bihalal DPD PDI-P Jakarta. Ketika di tengah sambutan, suara Brando mulai pelan dan seketika tersungkur ke depan dan hampir jatuh ke bawah panggung.

    Tubuh Brando langsung diangkat oleh Satuan Tugas (Satgas) PDIP Perjuangan yang dekat panggung, sehingga tidak sampai terjatuh jauh.

    Lalu, Anggota PDI-P Jakarta yang berada di sekitar panggung memberikan pertolongan pertama dan langsung memanggil medis.

    Pada saat kejadian, Pramono berada di lokasi.

    Dia bersama Rano Karno memberikan sambutan. 

    Di tengah sambutan, Pramono menyampaikan bahwa Brando Susanto telah meninggal dunia. 

    “Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan duka yang mendalam. Innalillahi wainailahi rojiun. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita, yang kita saksikan bersama-sama. Dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar bahwa sahabat kita Brando meninggal dunia,” ucap Pramono Anung di lokasi. Pramono meminta simpatisan dan anggota DPD PDI-P Jakarta untuk berdoa sejenak. 

    “Untuk itu mari kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Al-Fatihah,” kata Pramono. 

    Setelah itu, Pramono dan Rano langsung turun panggung dan menuju ke rumah sakit bersama anggota DPD PDI-P Jakarta. 

    Sedangkan acara Halal Bihalal DPD PDI-P Jakarta dihentikan dan massa membubarkan diri.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Profil Brando Susanto, Politikus Muda PDIP yang Meninggal Setelah Ambruk Saat Beri Sambutan – Halaman all

    Profil Brando Susanto, Politikus Muda PDIP yang Meninggal Setelah Ambruk Saat Beri Sambutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politisi muda PDIP, Brando Susanto, meninggal dunia setelah ambruk saat memberikan sambutan dalam acara halal bihalal di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).

    Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP Pramono Anung mengungkap sosok Brando Susanto yang tak kenal lelah bekerja hingga akhir hayat.

    Menurut Pram, apa yang dilakukan Brando menjadi contoh bagi kader PDIP lainnya.

    “Kita tidak boleh menyerah. Dan kita tetap harus bekerja. Karena apa yang dilakukan sahabat kita. Saudara kita Brando merupakan contoh bagi kita semua. Bekerja sampai dengan akhir hayatnya,” kata Pramono saat memberikan sambutan dalam acara halal bihalal PDIP Jakarta tersebut.

    Pram bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Si Doel pun mengucapkan rasa terima kasih atas kerja keras yang diberikan Brando.

    “Saudara Brando. Saya atas nama Gubernur. Dan Bang Dul atas wakil Gubernur. Mengucapkan terima kasih. Atas kerja keras. Dan juga apa yang saudara berikan kepada kami semua,” ucap Pram.

    Profil Brando Susanto

    Brando Susanto adalah pria kelahiran Jakarta, 21 September 1977.

    Ia tinggal di Jalan Satria IV Pademangan Barat, Jakarta Utara.

    Sejak duduk di bangku kuliah, ia sudah aktif berorganisasi.

    Saat kuliah di FISIP Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), ia pernah menjabat sebagai menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa FISIP.

    Ia pun tercatat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Alumni Kolese Kanisius Jakarta.

    Dengan berbagai pengalamannya di bidang organisasi, ia memiliki jaringan luas di kalangan profesional muda.

    Ia pun akhirnya terjun ke dunia politik. Brando tercatat mengawali karir politiknya dari bawah.

    Ia tercatat pernah menjadi Sekretaris DPC PDIP Jakarta Utara.

    Kemudian, Brando pun dipercaya menjadi Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta, sayap partai PDIP yang menaungi anak-anak muda.

    Pada Pemilu 2024, ia pun mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP.

    Ia pun akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD DKI setelah mengantongi 11.506 suara dari daerah pemilihan (Dapil) 3 Jakarta Utara yang meliputi Kecamatan Penjaringan, Tanjung Priok, dan Pademangan.

    Brando pun akhirnya duduk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

    Ia termasuk wajah baru di DPRD DKI Jakarta.

    Saat dilantik sebagai legislator di Jakarta, Brando Susanto berkomitmen menuntaskan tiga isu utama.

    Yakni soal perbaikan pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, dan perbaikan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat miskin Jakarta.

    Di DPRD Jakarta Brando duduk sebagai anggota Komisi C yang membidangi soal keuangan.

    Sedangkan di fraksi PDIP, ia sebagai dipercaya menjadi wakil sekretaris.

    (tribunnews.com/ tribunjakarta/ elga)

  • Politisi PDIP Brando Susanto Meninggal, Sebelumnya Ambruk Saat Beri Sambutan di Halal Bihalal Partai – Halaman all

    Politisi PDIP Brando Susanto Meninggal, Sebelumnya Ambruk Saat Beri Sambutan di Halal Bihalal Partai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPRD DKI Jakarta Brando Susanto, meninggal dunia, Minggu (27/4/2025).

    Sebelumnya, ia mendadak ambruk saat menyampaikan sambutan sebagai ketua panitia halal bihalal PDIP di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, di hari yang sama.

    Ia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Namun nyawanya tak dapat diselamatkan.

    Informasi kabar kematian Brando, disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. 

    “Saya baru mendapatkan kabar. Kalau sahabat kita Brando meninggal dunia,” kata Pram mengumumkan kabar duka dari atas panggung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).

    Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus ketua panitia acara halal bihalal DPD PDIP DKI, Brando Susanto sebelum ia ambruk saat memberikan sambutan. (TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA PUTRA) 

     

    Profil Brando

    Brando Susanto diketahui duduk sebagai anggota Komisi C yang membidangi soal keuangan. Sedangkan di fraksi PDIP, ia sebagai wakil sekretatis.

    Melansir dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Brando lahir di Jakarta pada 21 September 1977 atau usianya 48 tahun.

    Ia tinggal di Jalan Satria IV Pademangan Barat, Jakarta Utara.

    Brando adalah salah satu anggota DPRD DKI Jakarta muka baru dalam periode 2024-2029.

    Pada Pemilu 2024, ia terpilih setelah mendapat dukungan 11.506 suara dari daerah pemilihan (Dapil) 3 Jakarta Utara yang meliputi Kecamatan Penjaringan, Tanjung Priok, dan Pademangan.

    Saat dilantik sebagai legislator di Jakarta, Brando Susanto berkomitmen menuntaskan tiga isu utama. 

    Yakni soal perbaikan pelayanan publik, perbaikan infrastruktur dan perbaikan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat miskin Jakarta.

    Sementara itu, di internal DPD PDIP DKI Jakarta, saat ini Brando menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara dan Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta yang merupakan organisasj sayap partai PDIP.

    Kabar duka meninggalnya Brando Susanto disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat sambutan di acara halal bihalal.

    Awalnya, Brando terjatuh saat tengah memberikan sambutan selaku ketua panitia acara.

    Ia kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Namun ternyata nyawanya tak tertolong.

    Pramono Anung mengajak seluruh kader dan relawan yang hadir untuk sejenak mendoakan Brando.

    “Untuk itu mari kita doakan. Semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Saudara-saudara sekalian, ini duka kita bersama,” kata Pram.

    Pram yang diliputi perasaan duka, menyebut yang dilakukan Brando harus dicontoh yakni bekerja sampai akhir hayatnya.

    “Kita tidak boleh menyerah. Dan kita tetap harus bekerja, karena apa yang dilakukan sahabat kita, saudara kita Brando merupakan contoh bagi kita semua, bekerja sampai dengan akhir hayatnya.”

    “Saya atas nama Gubernur dan Bang Doel wakil Gubernur, mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan apa yang saudara berikan kepada kami semua,” tutur Pram.

     

  • PROFIL Brando Susanto, Anggota DPRD DKI Jakarta yang Meninggal Saat Sambutan di Halal Bihalal PDIP

    PROFIL Brando Susanto, Anggota DPRD DKI Jakarta yang Meninggal Saat Sambutan di Halal Bihalal PDIP

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Inilah profil Brando Susanto, Anggota DPRD DKI Jakarta yang meninggal dunia usai ambruk saat sambutan dalam acara halal bihalal PDIP di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).

    Dimana dalam acara halal bihalal hang digelar DPD PDIP DKI Jakarta ini, Brando ditunjuk sebagai ketua panitia.

    Di DPRD DKI Jakarta, Brando duduk sebagai anggota Komisi C yang membidangi soal keuangan.

    Sedangkan di fraksi PDIP, ia sebagai wakil sekretatis.

    Melansir dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Brando lahir di Jakarta pada 21 September 1977 atau usianya 48 tahun.

    Ia tinggal di Jalan Satria IV Pademangan Barat, Jakarta Utara.

    Brando adalah salah satu anggota DPRD DKI Jakarta muka baru dalam periode 2024-2029.

    Pada Pemilu 2024, ia terpilih setelah mendapat dukungan 11.506 suara dari daerah pemilihan (Dapil) 3 Jakarta Utara yang meliputi Kecamatan Penjaringan, Tanjung Priok, dan Pademangan.

    Saat dilantik sebagai legislator di Jakarta, Brando Susanto berkomitmen menuntaskan tiga isu utama. 

    Yakni soal perbaikan pelayanan publik, perbaikan infrastruktur dan perbaikan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat miskin Jakarta.

    Sementara itu, di internal DPD PDIP DKI Jakarta, saat ini Brando menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara dan Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta yang merupakan organisasj sayap partai PDIP.

    Kabar duka meninggalnya Brando Susanto disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat sambutan di acara halal bihalal.

    Awalnya, Brando terjatuh saat tengah memberikan sambutan selaku ketua panitia acara.

  • Saat Ketum Hanura OSO Juluki Megawati sebagai Wanita Besi… Nasional 26 April 2025

    Saat Ketum Hanura OSO Juluki Megawati sebagai Wanita Besi… Nasional 26 April 2025

    Saat Ketum Hanura OSO Juluki Megawati sebagai Wanita Besi…
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Ketua Umum Partai
    Hanura
    Oesman Sapta Odang menjuluki Presiden ke-5 RI
    Megawati Soekarnoputri
    sebagai sosok wanita besi. 
    Hal tersebut disampaikan OSO, sapaan akrab dia, ketika membuka pidato dalam acara
    Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura
    2024-2029, di Jakarta International Convention Center (JICC), pada Sabtu (26/4/2025).
    “Bu Mega, Ibu ini kalau saya boleh ikrar adalah wanita sejati dan wanita besi,” kata OSO, seperti dilansir dari Kompas TV, Sabut.
    OSO menilai, jarang ada wanita di Indonesia yang bisa seperti putri proklamator RI tersebut.
    “Jarang Indonesia punya wanita kayak Bu Mega ini,” ujar dia disambut tepuk tangan peserta acara.
    Megawati sendiri nampak tersenyum tersipu mendengar pujian OSO.
    OSO juga memberikan sapaan spesial kepada Megawati yang juga Ketua Umum DPP PDI-P itu ketika mengawali pidatonya.
    “Selamat datang Ibu, beserta semua rombongan yang hadir. Banyak sekali, jarang ini terjadi di PDI-P. Pengurus PDI-P induk semua hadir di sini,” imbuh dia.
     
    Nampak di samping Megawati ada Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna Hamonangan Laoly. 
    Selain Megawati, sejumlah tokoh yang hadir di acara tersebut di antaranya eks calon presiden pada Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
    Ada juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta politikus PDI-P yang juga eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.