Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Ada 3,59 Juta Lapangan Kerja Baru, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tangguh – Page 3

    Ada 3,59 Juta Lapangan Kerja Baru, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tangguh – Page 3

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87% (year-on-year), menurut rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada Senin (5/5/2025). Di tengah tekanan global, capaian ini dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional.

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut angka ini sangat baik.

    “Pencapaian pertumbuhan ini adalah sangat baik, di tengah adanya tekanan pertumbuhan ekonomi global, di mana sebagian besar negara partner dagang Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi, seperti Amerika Serikat yang telah tumbuh negatif sebesar -0,3% dan Jerman yang tumbuh hanya 0,2% y-y,” ujar Fakhrul dikutip Selasa (6/5/2025).

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 4,89%, diikuti ekspor yang tumbuh 6,78%. Sementara belanja pemerintah justru mengalami kontraksi -1,38% karena proses normalisasi fiskal pasca Pemilu 2024.

    “Ini juga melambangkan setelah tahun pemilu berhasil dengan gemilang, pemerintah kembali pada kesinambungan kebijakan fiskal. Perlahan tapi pasti, mesin ekonomi masyarakat dan sektor swasta akan berputar kembali,” lanjut Fakhrul.

     

  • Tumbuh 4,87%, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tahan Guncangan Global – Page 3

    Tumbuh 4,87%, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tahan Guncangan Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87% (year-on-year), menurut rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada Senin (5/5/2025). Di tengah tekanan global, capaian ini dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional.

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut angka ini sangat baik.

    “Pencapaian pertumbuhan ini adalah sangat baik, di tengah adanya tekanan pertumbuhan ekonomi global, di mana sebagian besar negara partner dagang Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi, seperti Amerika Serikat yang telah tumbuh negatif sebesar -0,3% dan Jerman yang tumbuh hanya 0,2% y-y,” ujar Fakhrul dikutip Selasa (6/5/2025).

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 4,89%, diikuti ekspor yang tumbuh 6,78%. Sementara belanja pemerintah justru mengalami kontraksi -1,38% karena proses normalisasi fiskal pasca Pemilu 2024.

    “Ini juga melambangkan setelah tahun pemilu berhasil dengan gemilang, pemerintah kembali pada kesinambungan kebijakan fiskal. Perlahan tapi pasti, mesin ekonomi masyarakat dan sektor swasta akan berputar kembali,” lanjut Fakhrul.

    Senjata Indonesia

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap belanja pemerintah bisa mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen.

    Airlangga berharap, pada kuartal II-2025 nanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menunjukkan tren peningkatan positif.

    “Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya,” kata Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Airlangga mengatakan, kondisi ini cukup baik diantara negara G20 yang hanya terpaut tidak jauh di bawah China dengan 5,4 persen. Di regional ASEAN Indonesia juga berada di bawah Vietnam yang tumbuh 6,93 persen.

    Belanja Pemerintah Jadi AndalanMenko Airlangga mengatakan, belanja pemerintah diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

    “Karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga,” beber Menko Airlangga.

     

  • Ketua Umum PITI Serukan Dukungan Penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran Solid Hingga 2029 – Halaman all

    Ketua Umum PITI Serukan Dukungan Penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran Solid Hingga 2029 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ipong Hembing, menyerukan dukungan penuh kepada Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar tetap solid dan harmonis hingga akhir masa jabatan pada 2029. 

    Ia menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa demi menjaga stabilitas nasional dan mendorong kemajuan Indonesia.

    Dalam pernyataannya pada Senin (5/5/2025) di Jakarta, Ipong menegaskan bahwa seluruh masyarakat, termasuk organisasi masyarakat (ormas), LSM, dan tokoh-tokoh bangsa, harus bersatu mengawal pemerintahan yang sah hasil Pemilu 2024.

    “Semua pihak harus bersatu mendukung pemerintahan saat ini, harus fokus demi kemajuan bangsa dan negara, setidaknya selama lima tahun ke depan,” ujar Ipong.

    Ipong menyoroti pentingnya menjaga suasana yang kondusif di tengah dinamika politik nasional.

    Ia mengingatkan bahwa bangsa yang besar seperti Indonesia tidak boleh mudah terpecah oleh isu-isu bermuatan politis yang dapat merusak persatuan.

    “Jangan sampai bangsa ini terpecah belah karena adanya isu-isu yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Kita harus belajar dari masa lalu dan lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan,” imbuhnya.

    Ia mengingatkan, setiap pemerintahan pasti memiliki kekurangan, terlebih usia pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan setengah tahun. 

    Menurutnya, kekurangan itulah yang harus ditambal oleh semua elemen.

    “Program Asta Cita Presiden Prabowo harus didukung penuh oleh semua pihak, tidak terkecuali, baik itu oleh ormas, LSM maupun para purnawirawan,” katanya.

    Ipong menegaskan, kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disampaikan dengan cara yang konstruktif dan tidak menimbulkan perpecahan.

    “Perbedaan itu wajar dalam demokrasi, tapi jangan sampai justru merusak rasa persatuan. Kita harus kedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tutupnya.

  • Rumah Ibu Tunggal di Sukaraja Ambruk Dihantam Hujan Deras, Butuh Bantuan Perbaikan

    Rumah Ibu Tunggal di Sukaraja Ambruk Dihantam Hujan Deras, Butuh Bantuan Perbaikan

    JABAR EKSPRES – Sebuah rumah milik Dede Aisyah, janda dengan tiga anak, ambruk akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kampung Pasir Jambu, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Minggu (4/5) dini hari.

    Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, insiden terjadi sekitar pukul 01.00 WIB. “Bangunan memang sudah rapuh karena lama tidak diperbaiki. Hujan dan angin mempercepat kerusakannya,” jelas Adam, Senin (5/5).

    Kerusakan meliputi dinding dan atap di bagian kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Meski tidak ada korban jiwa, rumah dikategorikan rusak sedang dan tidak layak huni. Dede dan ketiga anaknya kini mengungsi di rumah tetangga.

    Petugas BPBD telah mendatangi lokasi untuk asesmen serta menyalurkan bantuan sembako.

    Dede mengisahkan saat kejadian, ia terbangun karena mendengar suara retakan. “Saya langsung bangunin anak-anak dan keluar rumah buat selamatin diri,” ujarnya.

    Suaminya meninggal dunia saat bertugas sebagai petugas KPPS pada Pemilu 2024 lalu. Kini, Dede hanya mengandalkan pekerjaan serabutan dan berharap ada bantuan dari pemerintah.

    “Harapan saya, rumah ini bisa dibangun kembali. Saya sendiri tidak punya biaya untuk perbaikan,” ungkapnya dengan pasrah.

  • Mahfud MD Yakin Pengadilan Negeri dan PTUN Bakal Tolak Gugatan soal Kasus Ijazah Jokowi

    Mahfud MD Yakin Pengadilan Negeri dan PTUN Bakal Tolak Gugatan soal Kasus Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD meyakini Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara (PTUN) bakal menolak gugatan terkait tudingan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) palsu.

    Mulanya Mahfud menjelaskan soal gugatan perdata terkait ijazah Jokowi ke PN.

    Namun, dia meyakini gugatan tersebut akan langsung ditolak karena bukan wewenangnya.

    “Yang gugat ijazahnya Jokowi ini, pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lah, saudara keabsahan ijazah kok digugat perdata, pengadilan bilang ‘itu bukan wewenang saya’.”

    “Jadi, benar pengadilan itu bilang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima) karena bukan wewenang,” katanya dikutip dari video yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Minggu (4/5/2025).

    Mahfud juga menjelaskan bahwa suatu pihak bisa menggugat pihak lain secara perdata ketika memang ada perjanjian kontrak antara keduanya, tetapi salah satunya tidak memenuhi syarat.

    Lalu, ketika disangkutkan dengan gugatan ijazah Jokowi secara perdata, maka Mahfud menegaskan hal tersebut tidak masuk akal.

    Pasalnya, Jokowi tidak pernah membuat perjanjian kontrak dengan pihak penggugat terkait ijazahnya.

    Sehingga, dengan aturan di atas, Mahfud mengungkapkan ketika pengadilan justru menerima dan memutus gugatan tersebut, maka hal tersebut melanggar aturan peradilan.

    “Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Saya tidak membela Pak Jokowi dan juga pengadilan.”

    “Benar dia (pengadilan negeri), justru kalau dia memutus salah,” jelas Mahfud.

    Lalu, Mahfud mengilustrasikan jika penggugat melayangkan gugatan ijazah Jokowi ke PTUN, maka hasilnya akan sama yaitu ditolak.

    Dia meyakini PTUN bakal menolak gugatan tersebut karena tidak ada kerugian yang dialami penggugat secara ketatusahanegaraan.

    Sehingga, dia mengungkapkan gugatan yang paling benar untuk dilayangkan penggugat adalah langsung ke Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku pihak yang menerbitkan ijazah Jokowi.

    “Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu, minta ke UGM karena UGM yang menerbitkan, masa PTUN. Dan lagipula, apa rugimu secara ketatausahanegaraan?” jelasnya.

    Di sisi lain, Mahfud juga mengungkapkan bahwa individu maupun kelompok tidak bisa memaksa UGM untuk memperlihatkan dokumen seperti ijazah milik Jokowi.

    Jika hal tersebut terjadi, maka dikhawatirkan, setiap orang bisa seenaknya meminta dokumen milik orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan.

    “Lembaga hukum perdata, privat, sekelompok orang, datang ke UGM memaksa, saya mau lihat ijazahnya Pak Jokowi, itu nggak bisa.”

    “Kalau begitu, setiap orang nanti bisa minta, bisa lihat kayak ijazahnya Pak Mahfud seperti apa,” kata Mahfud.

    Jokowi Tetap Sah sebagai Presiden jika Ijazahnya Palsu, tapi Bisa Dipidana

    Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga mengungkapkan jika ijazah Joko Widodo (Jokowi) terbukti palsu, maka tetap sah menjadi Presiden ke-7 RI.

    Mahfud juga mengungkapkan, seluruh kebijakan yang dibuat oleh Jokowi selama menjadi presiden tetap sah secara ketatanegaraan, meski ijazahnya terbukti palsu.

    “Taruhlah, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya, lalu ada yang mengatakan begini ‘kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi Presiden batal atau tidak sah’.”

    “Saya bilang ndak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negaranya,”

    Mahfud juga menuturkan, jika pengadilan memutuskan  ijazah Jokowi palsu dan menyatakan segala kebijakannya batal, maka negara akan bubar.

    Dia mencontohkan terkait gelaran Pemilu 2024 yang lalu di mana seluruh aturan hingga mekanisme diteken oleh Jokowi.

    Lalu, jika ada putusan dari pengadilan, ijazah Jokowi palsu dan semua kebijakannya dinyatakan tidak sah, maka hasil Pemilu 2024, otomatis juga tidak sah dan perlu diulang.

    Terkait hal tersebut, Mahfud menegaskan hakim tidak mungkin untuk mengetok palu putusan tersebut.

    “Kalau pendekatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya,” katanya.

    Namun, Mahfud menuturkan Jokowi tetap akan disanksi pidana jika memang ijazahnya terbukti palsu.

    “Kalau pidana bisa ya, karena itu personal dan bukan terkait keputusan ketatanegaraannya,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

  • Lemkapi: Dukungan Wadah Purnawirawan TNI-Polri untuk Prabowo-Gibran Beri Kesejukan Politik – Halaman all

    Lemkapi: Dukungan Wadah Purnawirawan TNI-Polri untuk Prabowo-Gibran Beri Kesejukan Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan, pertemuan purnawirawan TNI-Polri yang menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto memberikan kesejukan di tengah masyarakat.

    Terlebih belakangan ini muncul dorongan dari sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

    Edi Hasibuan menilai dukungan yang diberikan sejumlah senior TNI-Polri terhadap pemerintah penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita puji komitmen purnawirawan TNI dan Polri. Kami melihat komitmen ini memberikan dukungan dan semangat kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang dipilih rakyat secara sah sesuai konstitusi,” kata Edi Hasibuan dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (4/5/2025).

    Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini melihat  dukungan Purnawirawan TNI-Polri tersebut mewakili kalangan elemen masyarakat yang menginginkan kemajuan bangsa dan negara lewat berbagai program asta cita presiden.

    “Kehadiran purnawirawan TNI dan Polri adalah sebagai bentuk nyata dukungan rakyat yang sudah memilih Prabowo-Gibran, di mana jumlahnya 96 juta pemilih dalam Pemilu 2024,” katanya.

    Mantan Komisioner Kompolnas ini  melihat dukungan Wadah Purnawirawan TNI-Polri terhadap Prabowo-Gibran begitu besar.

    Jenderal (Purn) Wiranto dan Ketua PP Polri Jenderal Polisi (Purn) Bambsang Hendarso Danuri adalah bentuk dukungan nyata ratusan ribu purnawirawan dari kalangan TNI-Polri.

    “Kehadiran para purnawirawan TNI-Polri membuat suasana politik sejuk,” katanya.

    Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri sebelumnya menyampaikan pernyataan sikap bersama yang menegaskan dukungan terhadap program pemerintah.

    Pernyataan dibacakan Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak dalam acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2025).

    Komaruddin menegaskan bahwa hanya organisasi-organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi purnawirawan TNI-Polri.

    “Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP,” ujar Komaruddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

    Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan antara TNI dan Polri sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa.

    “Soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Untuk itu, konsolidasi di antara kedua institusi harus terus dilakukan,” katanya.

    Meski telah pensiun, Komaruddin menyebut para purnawirawan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan.

    “Tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi,” katanya.

    Purnawirawan TNI-Polri juga menyatakan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita,” lanjut Komaruddin.

    Terakhir, para purnawirawan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar ikut serta menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional.

    “Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” ujarnya.

    Diketahui dalam acara tersebut turut hadir sejumlah tokoh senior TNI dan Polri, di antaranya:

    1. Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) sekaligus mantan Ketua Umum Perkumpulan Pusat Purnawirawan TNI Angkatan Laut (PPAL).

    2. Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan kini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AU (PPAU).

    3. Jenderal (Purn) Agum Gumelar, selaku Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri).

    4. Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Panglima ABRI yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

    5. Letjen (Purn) HBL Mantiri, mantan Kepala Staf Umum ABRI yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

    6. Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.

    7. Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, mantan Asisten Teritorial KSAD yang kini menjadi Plt Ketua Umum  Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD). (Tribunnews.com.com/ adi/ fahdi)

  • Mahfud MD Yakin Pengadilan Negeri dan PTUN Bakal Tolak Gugatan soal Kasus Ijazah Jokowi – Halaman all

    Mahfud MD Yakin Pengadilan Negeri dan PTUN Bakal Tolak Gugatan soal Kasus Ijazah Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD meyakini Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara (PTUN) bakal menolak gugatan terkait tudingan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) palsu.

    Mulanya Mahfud menjelaskan soal gugatan perdata terkait ijazah Jokowi ke PN.

    Namun, dia meyakini gugatan tersebut akan langsung ditolak karena bukan wewenangnya.

    “Yang gugat ijazahnya Jokowi ini, pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lah, saudara keabsahan ijazah kok digugat perdata, pengadilan bilang ‘itu bukan wewenang saya’.”

    “Jadi, benar pengadilan itu bilang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima) karena bukan wewenang,” katanya dikutip dari video yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Minggu (4/5/2025).

    Mahfud juga menjelaskan bahwa suatu pihak bisa menggugat pihak lain secara perdata ketika memang ada perjanjian kontrak antara keduanya, tetapi salah satunya tidak memenuhi syarat.

    Lalu, ketika disangkutkan dengan gugatan ijazah Jokowi secara perdata, maka Mahfud menegaskan hal tersebut tidak masuk akal.

    Pasalnya, Jokowi tidak pernah membuat perjanjian kontrak dengan pihak penggugat terkait ijazahnya.

    Sehingga, dengan aturan di atas, Mahfud mengungkapkan ketika pengadilan justru menerima dan memutus gugatan tersebut, maka hal tersebut melanggar aturan peradilan.

    “Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Saya tidak membela Pak Jokowi dan juga pengadilan.”

    “Benar dia (pengadilan negeri), justru kalau dia memutus salah,” jelas Mahfud.

    Lalu, Mahfud mengilustrasikan jika penggugat melayangkan gugatan ijazah Jokowi ke PTUN, maka hasilnya akan sama yaitu ditolak.

    Dia meyakini PTUN bakal menolak gugatan tersebut karena tidak ada kerugian yang dialami penggugat secara ketatusahanegaraan.

    Sehingga, dia mengungkapkan gugatan yang paling benar untuk dilayangkan penggugat adalah langsung ke Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku pihak yang menerbitkan ijazah Jokowi.

    “Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu, minta ke UGM karena UGM yang menerbitkan, masa PTUN. Dan lagipula, apa rugimu secara ketatausahanegaraan?” jelasnya.

    Di sisi lain, Mahfud juga mengungkapkan bahwa individu maupun kelompok tidak bisa memaksa UGM untuk memperlihatkan dokumen seperti ijazah milik Jokowi.

    Jika hal tersebut terjadi, maka dikhawatirkan, setiap orang bisa seenaknya meminta dokumen milik orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan.

    “Lembaga hukum perdata, privat, sekelompok orang, datang ke UGM memaksa, saya mau lihat ijazahnya Pak Jokowi, itu nggak bisa.”

    “Kalau begitu, setiap orang nanti bisa minta, bisa lihat kayak ijazahnya Pak Mahfud seperti apa,” kata Mahfud.

    Jokowi Tetap Sah sebagai Presiden jika Ijazahnya Palsu, tapi Bisa Dipidana

    Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga mengungkapkan jika ijazah Joko Widodo (Jokowi) terbukti palsu, maka tetap sah menjadi Presiden ke-7 RI.

    Mahfud juga mengungkapkan, seluruh kebijakan yang dibuat oleh Jokowi selama menjadi presiden tetap sah secara ketatanegaraan, meski ijazahnya terbukti palsu.

    “Taruhlah, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya, lalu ada yang mengatakan begini ‘kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi Presiden batal atau tidak sah’.”

    “Saya bilang ndak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negaranya,”

    Mahfud juga menuturkan, jika pengadilan memutuskan  ijazah Jokowi palsu dan menyatakan segala kebijakannya batal, maka negara akan bubar.

    Dia mencontohkan terkait gelaran Pemilu 2024 yang lalu di mana seluruh aturan hingga mekanisme diteken oleh Jokowi.

    Lalu, jika ada putusan dari pengadilan, ijazah Jokowi palsu dan semua kebijakannya dinyatakan tidak sah, maka hasil Pemilu 2024, otomatis juga tidak sah dan perlu diulang.

    Terkait hal tersebut, Mahfud menegaskan hakim tidak mungkin untuk mengetok palu putusan tersebut.

    “Kalau pendekatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya,” katanya.

    Namun, Mahfud menuturkan Jokowi tetap akan disanksi pidana jika memang ijazahnya terbukti palsu.

    “Kalau pidana bisa ya, karena itu personal dan bukan terkait keputusan ketatanegaraannya,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Bahlil Hadiri Musda Golkar Pertama di Jawa Tengah, Saleh Jadi Kandidat Tunggal Terkuat Regional 3 Mei 2025

    Bahlil Hadiri Musda Golkar Pertama di Jawa Tengah, Saleh Jadi Kandidat Tunggal Terkuat Regional 3 Mei 2025

    Bahlil Hadiri Musda Golkar Pertama di Jawa Tengah, Saleh Jadi Kandidat Tunggal Terkuat
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Hotel PO Semarang pada Jumat (2/5/2025).
    Musda ini menjadi yang pertama digelar tahun ini dan bertujuan untuk menentukan
    Ketua DPD Golkar
    untuk periode mendatang.
    “Tadi dibuka dan bentuk start awal konsolidasi Partai Golkar dalam rangka melaksanakan Musda di seluruh Indonesia. Mulai start dari Jateng sudah barang tentu memilih Jateng pasti punya alasan kuat dalam rangka bagaimana menatap pemilu 2029,” kata Bahlil.
    Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyemangati ratusan kader partai berlogo pohon beringin yang hadir untuk kembali memenangkan
    Pilpres 2029
    .
    Namun, ia tidak menyebutkan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2029.
    Menurutnya, saat ini Golkar fokus menjalankan program kerja sebagai pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 lalu.
    “Kita kan lagi kerja dulu, sekarang kita dukung, kita harus dukung pemerintah sebagai konsekuensi dari partai yang mengusung, mendukung,” tegasnya.
    Pada Musda kali ini, hanya terdapat satu calon untuk posisi Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, yaitu
    Mohammad Saleh
    , yang menjabat sebagai Bendahara DPD Golkar Jateng dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.
    Saleh mendapatkan dukungan masif dari 35 DPD II se-Jateng serta sejumlah organisasi, sehingga ia disebut-sebut sebagai kandidat terkuat dalam kontestasi pemilihan Ketua DPD Partai Golkar.
    Bahlil menegaskan bahwa dalam proses demokrasi memilih pimpinan, terdapat dua kemungkinan, yaitu kompetisi atau aklamasi.
    “Musda ini kan demokrasi, demokrasi bisa kompetisi atau aklamasi,” ujarnya.
    Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah saat ini, Panggah Susanto, menjelaskan bahwa proses pendaftaran calon telah ditutup dan hanya ada satu calon yang disepakati oleh banyak pihak.
    “Dalam hal di Musda Jateng ini, saya kira sudah ada proses sebelumnya, tidak ujug-ujug (tiba-tiba) nimang satu orang, tapi suatu proses sehingga akhirnya suatu kesimpulan hanya ada satu yang sekiranya disepakati untuk yang layak dan patut untuk memimpin kita bersama di (Golkar) Jateng lima tahun ke depan,” ungkap Panggah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ditunjuk Plt DPC PDIP Surabaya, Yordan Batara Goa Janji Lakukan Perbaikan Sesingkat-singkatnya

    Ditunjuk Plt DPC PDIP Surabaya, Yordan Batara Goa Janji Lakukan Perbaikan Sesingkat-singkatnya

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Plt DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M Batara Goa mengatakan segera melakukan rapat membenahi kinerja yang dievaluasi oleh pimpinan, usai ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

    “Jadi, tentu kami akan segera melakukan rapat koordinasi ya apa yang menjadi evaluasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), kami akan perbaiki dengan tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Yordan.

    Dia mengatakan evaluasi itu juga terkait kekalahan PDI Perjuanagn pada Pemilu 2024 kemarin. “Jadi, semua difungsikan dengan baik, semua dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga kemudian kekalahan kami pada saat pemilu yang kemarin saat pileg itu tidak terulang lagi,” pungkas Yordan.

    Diketahui, DPP PDI Perjuangan menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Yordan M Batara Goa sebagai Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya untuk menggantikan Adi Sutarwijono.

    Penunjukan itu setelah DPP memberikan sanksi pembebastugasan atau pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.

    Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Bidang Kehormatan, Budi Sulistyono alias Kanang menjelaskan penunjukan Yordan sebagai Plt harus setara atau setingkat di atas dari Ketua DPC.

    “Kalau ada sekertaris yang diganti bisa wakil sekertaris, tetapi kalau ketua tidak boleh, harus satu tingkat di atasnya,” kata Kanang saat konferensi pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat (2/5).

    Tugas Yordan saat ini agar menyolidkan kembali DPC PDI Perjuangan Surabaya. Sebab, soliditas menjadi bahan evaluasi dari DPP yang membuat Adi Sutarwijono dicopot dari jabatannya.

  • Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana

    Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 16:12 WIB

    Elshinta.com – Upaya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden terus menjadi perhatian semua pihak. 

    Meski purnawirawan TNI mengusulkan untuk pergantian, namun hal itu dipastikan sulit terlaksana karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dalam Pemilu 2024 kemarin.

    Praktisi Intelijen Fauka Noor Farid mengatakan, meski ratusan purnawirawan TNI mengusulkan untuk pergantian, namun hal itu tak bisa dilakukan. Apalagi, pasangan Prabowo-Gibran dipilih langsung oleh masyarakat dalam pilpres kemarin. 

    “Pemerintahan kita sekarang ini tidak seperti pada saat zaman orde Baru yang presiden wakil presiden dipilih oleh MPR/DPR. Presiden dan wakil Presiden kita sekarang ini dipilih oleh rakyat, sehingga tidak bisa semena-mena kemudian minta harus Wakil Presiden diganti,” kata Fauka, Kamis (1/5).

    Dikatakan Fauka, dahulu ketika Soeharto menjabat sebagai presiden memang bisa dengan mudahnya mengganti wakil karena keputusan ada di mandataris MPR. Di mana wakil presiden yang sakit atau meninggal atau mungkin melakukan pelanggaran berat itu bisa diganti. 

    “Tapi kan sekarang tidak akan bisa, ya karena apa mereka dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Jumat (2/5). 

    Meski begitu, Fauka yang juga mantan anggota Tim Mawar Kopassus menyebut, tetap menghargai para purnawirawan TNI yang merupakan seniornya. Ia pun menyarankan agar para jenderal itu kini beralih dan fokus untuk memberikan ide-ide terbaiknya untuk Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya lebih suka para senior-senior memberikan ide-ide untuk pemerintahan pak Prabowo, apalagi mereka adalah orang-orang hebat yang bisa menuangkan pikiran terbaiknya untuk memajukan bangsa Indonesia,” ungkap Fauka. 

    Ditambahkan Fauka, dengan ide yang diberikan para purnawirawan TNI tersebut, pastinya program-program yang selama ini disiapkan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik. Apalagi kini yang menjadi fokusnya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia.

    “Saya sendiri menilai ide yang disampaikan para purnawirawan ini karena loyalitas mereka terhadap pak Prabowo. Namun alangkah lebih baiknya jika rencana itu diubah menjadi memberikan masukan-masukan penting untuk kemajuan bangsa,” tukasnya.

    Sumber : Radio Elshinta