Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Romahurmuziy Bantah Isu Haji Isam Akuisisi PPP, Sebut Munculnya Amran Sulaiman Diskusi Internal

    Romahurmuziy Bantah Isu Haji Isam Akuisisi PPP, Sebut Munculnya Amran Sulaiman Diskusi Internal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, membantah kabar tak sedap yang menerpa Haji Isam terkait rencana mengakuisisi (ambil alih) PPP.

    Ia menegaskan, nama Mentan Amran sebagai kandidat Ketum PPP, murni hasil diskusi di internal pengurus partai.

    “Tidak ada sama sekali upaya Haji Isam untuk mengakuisisi PPP, Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai mana pun,” pungkas Rommy.

    Sementara itu, pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad yang akrab disapa Haji Isam, mengaku tidak tahu soal masuknya nama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Ia menegaskan, langkah Amran Sulaiman untuk maju sebagai calon Ketua Umum PPP merupakan hak politiknya.

    Ia menampik cawe-cawe dalam memuluskan langkah Mentan Andi Amran Sulaiman untuk menjadi Ketua Umum PPP dalam muktamar yang direncanakan pada September 2025 nanti.

    “Itu haknya Pak Amran, saya tidak tahu menahu soal itu,” kata Haji Isam kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

    Haji Isam menekankan, tudingan dirinya menggendong Mentan Amran untuk menguasai PPP, tidak benar. Ia menampik tudingan dirinya dan Mentan Amran sedang menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PPP juga tidak mendasar.

    “Saya tidak tahu,” ujar Haji Isam.

    Haji Isam juga membantah dirinya bertemu dengan Plt Ketum PPP Mardiono di Jakarta, usai Pemilu 2024. “Tidak pernah dan saya tidak tahu menahu soal itu,” tegasnya.

    Haji Isam juga menyanyangkan, dirinya dikaitkan dengan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Padahal, Presiden Prabowo Subianto memilih para menteri tentunya dengan banyak pertimbangan.

  • Disebut Dorong Mentan Amran Sulaiman Jadi Ketum PPP, Haji Isam: Saya Tidak Tahu Soal Itu – Page 3

    Disebut Dorong Mentan Amran Sulaiman Jadi Ketum PPP, Haji Isam: Saya Tidak Tahu Soal Itu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengusaha tambang asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal sebagai Haji Isam, membantah terlibat dalam pencalonan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Isu yang menyebut dirinya mendorong Amran dalam bursa Ketum PPP dinilai tidak berdasar. “Itu haknya Pak Amran, saya tidak tahu menahu soal itu,” ujar Haji Isam di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Haji Isam juga menepis tuduhan dirinya dan Mentan Amran sedang menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih kepemimpinan PPP. Isu itu, menurutnya, tidak akurat.

    “Saya tidak tahu,” tegasnya singkat.

    Lebih lanjut, Haji Isam membantah pernah bertemu dengan Plt Ketum PPP Mardiono pasca Pemilu 2024. Ia menampik kabar dirinya ditawari untuk mengakuisisi PPP.

    “Tidak pernah dan saya tidak tahu menahu soal itu,” jelasnya.

    Haji Isam menyayangkan namanya dikaitkan dengan berbagai menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP). Ia menilai, penunjukan menteri oleh Presiden Prabowo Subianto didasarkan pada kapasitas dan integritas, bukan karena kedekatan pribadi.

    “Mereka orang profesional, dipilih karena mempunyai kemampuan di bidangnya. Bukan karena kedekatan saya dengan mereka,” tandasnya.

     

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan tokoh filantropis dunia sekaligus pendiri Microsoft dan Gates Foundation, Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu pagi. Sejumlah pengusaha nasional kelas kakap turut diundang dalam perte…

  • 1 “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan" Nasional

    1 “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan" Nasional

    “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bicara mengenai sosok calon Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) dari eksternal, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut,
    Anies Baswedan
    patut dipertimbangkan.
    Sebab, dia mengatakan, sebagian besar pemilih PPP dan
    Anies
    saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, saling menginginkan satu sama lain.
    “Nama-nama seperti Amran Sulaiman, Dudung Abdurrahman, Gus Ipul, Agus Suparmanto mengemuka. Tapi bila PPP ingin melenting sempurna, tak ada salahnya kembali mempertimbangkan Anies Baswedan,” kata Agung kepada
    Kompas.com
    , Selasa (27/5/2025).
    Menurut Agung, belajar dari Pemilu 2024, PPP harus mengevaluasi diri dengan mendengarkan akar rumput yang ternyata lebih condong ke Anies Baswedan.
    “PPP harus mulai lebih mengutamakan suara-suara
    grassroot
    di internal walaupun masukan-masukan eksternal juga penting, bila memang ingin lebih baik,” ujarnya.
    “Pembelajaran di Pilpres 2024 kemarin mahal. PPP mengabaikan suara
    grasroot
    dan terlalu dini memutuskan langkah politiknya. Akhirnya, salah memilih figur dan koalisi,” kata Agung lagi.
    Apalagi, dia mengatakan, PPP memiliki target untuk lolos parliamentary threshold dan kembali menjadi partai Parlemen pada Pemilu 2029.
    Lebih lanjut, Agung menyinggung soal titik tengah. Sebab, dalam pandangannya, Anies juga merupakan politikus.
    “Anies juga politisi. Mesti ada titik tengah,” ujarnya.
    Diketahui, PPP sempat memberi sinyal bakal mendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Meskipun akhirnya, PPP memberikan dukungan pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
    Sementara itu, Anies hingga saat ini tidak tergabung dalam partai politik. Meskipun, dia pernah maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2025.
    Nama Anies Baswedan muncul dalam bursa calon
    Ketum PPP
    setelah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) mengaku bahwa dia pernah membujuk Anies untuk memimpin PPP pada akhir Desember 2024.
    “Mas Anies Baswedan pun saya pernah bujuk untuk bersedia masuk dan memimpin PPP pada akhir Desember 2024 lalu,” ujar Rommy lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Dia mengatakan, hal itu dilakukan karena ingin PPP kembali memenuhi ambang batas parlemen dan lolos ke DPR pada Pemilu 2029.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan. Effort untuk ke situ maha berat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” kata Rommy.
    “Karenanya dibutuhkan extra ordinary power dan extraordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” ujarnya lagi.
    Sementara itu, Muktamar PPP rencananya digelar sekitar bulan Agustus-September 2025.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Balas Pernyataan Ade Armando, Umar Hasibuan: Emang Kalau Bukan Anak Jokowi Bisa jadi Wapres?

    Balas Pernyataan Ade Armando, Umar Hasibuan: Emang Kalau Bukan Anak Jokowi Bisa jadi Wapres?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, menyoroti tajam pernyataan dari Andre Armando soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ade Armando diketahui menyampaikan pernyataan untuk tidak menilai Gibran yang bukan hanya sekadar putra dari mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan kemudian memberi sindiran yang menohok.

    Ia memberikan sindiran dengan menyebut Gibran yang seandainya bukan anak dari Jokowi mana bisa naik menjadi Wapres.

    “Emang kalau dia bukan anak jokowi bisa jadi wapres?,” tulis Gus Umar dikutip Minggu (25/5/2025).

    Gus Umar mengaku geram dengan apa yang diklaim oleh Ade Armando. Namun menurutnya kegeramannya itu sudah tidak berguna.

    “Pengen banget marah sama si Ade tapi gak guna,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ade Armando menilai kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres tidak seharusnya dilihat dari statusnya sebagai putra mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Bahkan, politikus PSI ini meyakini bahwa Gibran adalah pendorong elektabilitas Prabowo pada Pemilu 2024.

    “Nah, begitu juga saya ingin orang melihat, eh naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo,” ujar Ade. (Erfyansyah/Fajar) 

  • Menakar wacana pembubaran Bawaslu daerah

    Menakar wacana pembubaran Bawaslu daerah

    Membubarkan Bawaslu daerah sama saja dengan membiarkan kontestasi politik berjalan tanpa rem pengawasan di level yang paling rawan.

    Jakarta (ANTARA) – Wacana pembubaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah yang mengemuka setelah Pemilu 2024 mengundang keprihatinan mendalam. Dalam narasi efisiensi dan penyederhanaan kelembagaan, muncul usulan agar fungsi pengawasan pemilu dikonsentrasikan di tingkat pusat.

    Jika ini benar-benar dijalankan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas pengawasan, tetapi juga masa depan demokrasi elektoral di Indonesia. Sebab pengawasan yang hanya terpusat di nasional akan menjauh dari realitas sosial, mengabaikan keragaman geografis dan sosial-politik daerah, serta melemahkan mekanisme partisipasi publik dalam menjaga integritas pemilu.

    Padahal, demokrasi yang sehat bertumpu pada pengawasan yang dekat dengan rakyat, responsif terhadap pelanggaran di lapangan, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan elektoral yang merata di seluruh wilayah.

    Diperlukan kehati-hatian bagi setiap pihak dalam menanggapi dan merespon wacana pembubaran Bawaslu daerah. Setidaknya wacana pembubaran Bawaslu daerah ini harus dilihat secara kritis dari tiga perspektif utama.

    Pertama, dari sisi konstitusionalitas, di mana keberadaan Bawaslu daerah merupakan amanat hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

    Kedua, dari sudut asas desentralisasi demokrasi dan keadilan elektoral, karena pengawasan pemilu yang efektif menuntut kedekatan dengan konteks lokal.

    Ketiga, dari sisi tata kelola demokrasi partisipatif, di mana kehadiran Bawaslu daerah menjadi sarana untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan menjaga akuntabilitas pemilu di akar rumput.

    Menakar Alasan Pembubaran

    Dari sudut pandang konstitusional, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara ayat (5) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

    Guna menjamin prinsip kejujuran dan keadilan inilah hadir lembaga pengawas pemilu yang bersifat independen, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Presiden buka IPA Convex hingga manajemen penjara

    Politik kemarin, Presiden buka IPA Convex hingga manajemen penjara

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

    Presiden yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi dunia

    Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi untuk negara-negara di dunia mengingat potensi energi di dalam negeri yang besar dan masih banyak cadangan energi di Indonesia yang belum dieksplorasi.

    Di hadapan pelaku usaha bidang energi, khususnya minyak dan gas (migas), Presiden pun mendorong adanya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan BUMN untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri.

    “Saya baru bicara sama beberapa pakar dari universitas-universitas terbaik di luar negeri, baru kemarin mereka ceritakan bahwa di laut-laut kita terdapat sumber-sumber energi yang sangat besar, yang teknologinya sekarang sudah ada. Kita sangat-sangat optimis, sebentar lagi kita tidak hanya swasembada energi, kita akan kembali menyuplai energi kepada dunia,” kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan Ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) Tahun 2025 di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem mendukung penuh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto walau tak mengisi jabatan di pemerintahan.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem menolak untuk mengisi jabatan di pemerintahan karena menyadari pada Pemilu 2024 mengambil pilihan politik yang berbeda dengan mengusung calon presiden lain.

    “Kita memberikan kesempatan partai pendukung Pak Prabowo,” kata Prananda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Waketum Gerindra nilai Prabowo punya kelebihan memanajemen SDM

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memiliki kelebihan dalam hal memanajemen sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekitarnya, termasuk yang duduk dalam pemerintahannya.

    “Yang saya lihat di Pak Prabowo, ya, kelebihannya adalah dia bisa me-manage berbagai macam sumber daya manusia yang ada di sekitarnya,” kata Habiburokhman dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons dorongan perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Merah Putih pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi XIII DPR sepakat bentuk Panja untuk benahi masalah penjara

    Komisi XIII DPR RI menyepakati untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bakal bertugas untuk membenahi masalah-masalah yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan atau penjara di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa permasalahan pemasyarakatan yang disoroti oleh publik juga menjadi masalah yang harus ditangani oleh para legislator. Dia ingin agar hal-hal kurang baik yang terjadi di sistem pemasyarakatan harus diubah menjadi baik, dan lebih baik.

    “Apakah teman-teman setuju bahwa kita akan membuat Panja? Setuju ya? Itu kita putuskan dulu ya,” kata Dewi saat rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Aktivis: Penulisan sejarah versi baru momentum rekonsiliasi bangsa

    Aktivis 1998 Masinton Pasaribu menilai penulisan sejarah Indonesia versi baru sebagai momentum rekonsiliasi bangsa sehingga tidak boleh ada sejarah yang dihilangkan.

    “Ya, enggak boleh ada yang dihilangkan, justru harus diluruskan sejarah itu. Penulisan sejarah itu, pelurusan sejarah itu juga bagian dari momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini,” kata Masinton.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem mendukung penuh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto walau tak mengisi jabatan di pemerintahan.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem menolak untuk mengisi jabatan di pemerintahan karena menyadari pada Pemilu 2024 mengambil pilihan politik yang berbeda dengan mengusung calon presiden lain.

    “Kita memberikan kesempatan partai pendukung Pak Prabowo,” kata Prananda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Putra dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu menegaskan dukungan kepada jajaran kader GP NasDem ketika memimpin Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) organisasi sayap partai tersebut.

    Menurut dia, NasDem siap menjadi “sparing partner” sekaligus juga menjadi mitra bagi pemerintahan yang dipimpin Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI itu pun meminta agar para kadernya dan juga para pemuda lainnya untuk bisa aktif dan bergerak guna memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Dia memastikan partainya akan lebih mengutamakan spirit meritokrasi karena semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sehingga, dia mengaku bakal terbuka bagi semua golongan tanpa bersikap eksklusif.

    “Jadi, Partai NasDem ini mempunyai rasa mungkin dinasti, tetapi secara roda organisasi, meritokrasi dan kesempatan yang sama bagi semua,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri serahkan dana bantuan parpol Rp20 miliar ke Partai Gerindra

    Kemendagri serahkan dana bantuan parpol Rp20 miliar ke Partai Gerindra

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri menyerahkan bantuan keuangan partai politik senilai Rp20,07 miliar kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

    Penyerahan dilakukan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu.

    “Setiap tahun kami menyalurkan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat yang dialokasikan melalui APBN. Dan lima tahun terakhir, akuntabilitas Partai Gerindra sangat baik berdasarkan pemeriksaan BPK,” kata Bahtiar dalam sambutannya.

    Menurut Bahtiar, partai politik merupakan pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.

    Ia juga menyinggung perlunya merevisi Undang-Undang Partai Politik agar memberi ruang lebih luas dalam pengelolaan keuangan parpol, termasuk potensi pendirian badan usaha.

    “Sekarang ormas boleh mendirikan badan usaha, kenapa partai politik tidak boleh? Di negara-negara demokrasi maju, seperti Jerman, partai boleh mendirikan badan usaha. Ini soal kapabilitas dan manajemen,” ujarnya.

    Bahtiar menyatakan dukungan negara kepada partai politik bukanlah sekadar bantuan, melainkan alokasi dana negara untuk memperkuat sistem politik.

    “Konsepnya bukan pemerintah memberi bantuan, tapi negara mengalokasikan anggaran untuk menjaga keberlangsungan demokrasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekjen Partai Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut baik penyaluran bantuan keuangan tahun 2025 yang mencapai Rp20.071.345.000. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp18,2 miliar.

    “Bagi kami ini jumlah yang sangat besar. Tapi, kami tahu, itu belum cukup untuk seluruh kegiatan partai. Namun, kami bersyukur dan siap mempertanggungjawabkannya,” tambah Muzani.

    Ia mengatakan pada tahun anggaran sebelumnya, Partai Gerindra telah mempertanggungjawabkan 88,13 persen dana untuk pendidikan politik dan sisanya 11,87 persen untuk operasional.

    Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Partai Gerindra dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).

    “Sejak 2013, kami dinyatakan sebagai partai paling terbuka secara informatif dan itu menjadi komitmen kami untuk terus menjaga akuntabilitas,” ucapnya.

    Menurut Muzani, bantuan negara kepada parpol merupakan pemikiran luhur dalam rangka menjaga kualitas demokrasi karena dari partai politik lahir kader-kader bangsa yang mengisi jabatan publik, mulai dari presiden hingga kepala daerah.

    “Jangan sampai karena kekurangan dana, muncul penyalahgunaan yang atas nama partai. Itulah kenapa pembiayaan partai yang sehat sangat penting,” ujar Muzani.

    Penyerahan bantuan keuangan ini didasarkan pada hasil perolehan suara Gerindra pada Pemilu 2024 yang meningkat dibanding pemilu sebelumnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bijak Memantau fasilitasi pemantauan DPR oleh warga

    Bijak Memantau fasilitasi pemantauan DPR oleh warga

    Bijak Memantau hadir untuk membuka akses, menyederhanakan isu, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial.

    Jakarta (ANTARA) – Platform digital Bijak Memantau resmi diluncurkan di Jakarta, Selasa, untuk memfasilitasi masyarakat memantau kinerja DPR RI serta memahami proses legislasi secara lebih mudah dan substansial.

    CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami mengatakan bahwa platform bijakmemantau.id ini merupakan kelanjutan dari inisiatif Bijak Memilih pada Pemilu 2024. Melalui pendekatan teknologi, Bijak Memantau hadir untuk menjembatani keterlibatan warga dalam pengawasan kebijakan publik, khususnya setelah pemilu.

    “Bijak Memantau hadir untuk membuka akses, menyederhanakan isu, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial,” kata Andhyta dalam keterangannya.

    Andhyta menyebut Bijak Memantau memiliki tiga fitur utama, yakni: pertama, memahami isu berisi ringkasan delapan isu kebijakan prioritas seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

    Fitur kedua, memantau Kebijakan yang memperbarui perkembangan RUU di Prolegnas.

    Ketiga, memantau pejabat yang menyajikan informasi legislator dan kanal komunikasi warga.

    “Warga juga dapat bergabung dalam komunitas diskusi dan kegiatan advokasi kebijakan melalui forum daring, kelas publik, dan kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil,” ujarnya.

    Sementara itu, ekonom dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai inisiatif ini memperkuat peran kelas menengah dalam memengaruhi arah kebijakan.

    “Tantangannya adalah bagaimana mereka mendapatkan informasi yang baik agar tahu apa yang perlu diperjuangkan,” tambah Chatib.

    Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menilai Bijak Memantau dapat menjadi jembatan yang memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem politik.

    “Sinergi multipihak sangat krusial dalam membangun ruang dialog yang terbuka dan inklusif,” jelas Bramantyo.

    Peluncuran platform ini juga menjadi bagian dari rangkaian Open Government Week 2025 yang didukung oleh Open Government Indonesia.

    Direktur Hubungan Luar Negeri, Bappenas, dan juga selaku perwakilan dari Open Government Indonesia Maharani Wibowo menyatakan bahwa keterbukaan bukan sekadar prinsip pemerintahan, melainkan juga ekosistem yang perlu dirawat bersama.

    Menurut dia, keterlibatan publik hanya bisa tumbuh jika tersedia ruang yang aman, informatif, dan inklusif untuk bertanya, belajar, dan bertindak.

    Inisiatif-inisiatif yang mendorong pemahaman dan partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk melalui pendekatan digital, kata Maharani,merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi yang terbuka.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menang Gugatan Atas Penguasaan Kantor Demokrat Jatim, Siapa Bonie Laksmana?

    Menang Gugatan Atas Penguasaan Kantor Demokrat Jatim, Siapa Bonie Laksmana?

    Surabaya (beritajatim.com) – Bonie Laksmana, mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, baru-baru ini memenangkan gugatan hukum terkait penguasaan kantor DPD Demokrat Jatim. Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gedung yang terletak di Jalan Kertajaya Indah Timur No. 82, Surabaya, adalah milik pribadi Bonie, bukan aset partai.

    Putusan ini menandai akhir dari sengketa panjang antara Bonie dan DPD Demokrat Jatim yang saat ini dipimpin oleh Emil Elestianto Dardak. Dalam perkara No. 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby, majelis hakim PN Surabaya menolak seluruh gugatan Partai Demokrat.

    Pria kelahiran 6 Februari 1973 ini bukanlah sosok baru dalam dunia politik. Sebagai putra sulung mantan Wali Kota Madiun dua periode, Bambang Irianto, Bonie kenyang akan pengalaman politik.

    Bonie pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Madiun dan Sekretaris DPW Partai Demokrat Jatim. Di bawah kepemimpinannya, Demokrat berhasil meraih kursi di DPRD Kota Madiun pada Pemilu 2009 dan 2 kursi DPR RI di Dapil 8 Jatim pada Pemilu 2014.

    Bonie juga menjadi konsultan politik untuk Partai Perindo dalam Pemilu 2024. Pada Pileg 2024 tersebut, Perindo menjadi partai pemenang di Kota Madiun hingga meraih Kursi Ketua DPRD.

    Selain kiprahnya di dunia politik, Bonie juga memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Bonie menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kota Madiun, yaitu di SDN Madiun Lor (Endrakila), SMPN 1 Kota Madiun, dan SMAN 3 Kota Madiun. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Trisakti Jakarta jurusan Teknik Industri.

    Bonie kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master di bidang Keuangan dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat, pada 1999, dan menerima penghargaan Delta Mu Delta.

    Bonie juga maju pada Pilwali Kota Madiun 2024. Bonie berpasangan dengan Bagus Rizki Dinarwan dalam Pilkada Kota Madiun 2024, dengan dukungan dari Partai Golkar dan Perindo. Namun, harus kandas oleh petahana Maidi – Bagus. [asg/beq]