Xcloud.id

Topik: Pemilu 2024

  • Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR

    Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR

    Hidayat Nur Wahid (Foto : pribadi)

    Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 06:18 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani.  “Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR,” ujar Hidayat Nur wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Meski begitu, ia tak mengetahui apakah ketua MPR RI, Ahmad Muzani sudah membaca surat tersebut. Itu karena DPR/MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Hidayat Nur Wahid menyampaikan surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI periode 2024-2029. Maka Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI juga masih menanti arahan Muzani soal pembahasan surat ini.

    “Untuk hal itu, kami menunggu saja surat undangan dari Sekjen MPR. Kalau sudah ada surat undangan rapat dengan agenda itu, tentunya akan dibahas juga,” ujarnya.

    Hidayat pun menyebut, selaku paket pimpinan MPR RI, menunggu tentang kapan surat ini akan dibahas. “Per hari Kamis ini, kami selaku pimpinan MPR RI, belum mendapatkan undangan untuk membahas surat tersebut jadi kita tunggu saja nanti pimpinan MPR diundang oleh Ketua MPR untuk membahas surat tersebut,” katanya.

    “Termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. itu terserah Pak Ketua,” tambah Hidayat Nur Wahid.

    Menurut Hidayat Nur Wahid, MPR RI baru bisa membahas usulan tersebut, ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Hidayat pun menyebut, proses pembahasan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Menurut Hidayat Nur Wahid, usulan pemakzulan keputusannya ada di DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang.

    Sebagai informasi, usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka kali ini mengajukan surat resmi kepada MPR dan DPR agar usulan tersebut dipertimbangkan.

    Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara terkait proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres pada Pemilu 2024 lalu. Usulan Pemakzulan Wapres RI Gibran Raka Buming Raka di tulis dengan nomor surat 003/FPPTNI/V/2025

    Surat usulan pemakzulan itu per tanggal 26 Mei 2025 tersebut ditandatangani 4 Jenderal Purnawirawan TNI yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Selain itu, juga sudah ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Isu Pemakzulan Gibran Bentuk Kudeta Halus Purnawirawan TNI

    Isu Pemakzulan Gibran Bentuk Kudeta Halus Purnawirawan TNI

    GELORA.CO – Seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan sejumlah purnawirawan TNI dianggap tidak berdasar secara hukum dan justru mencederai nilai-nilai Sapta Marga.

    “Pemakzulan bukan jalan seorang prajurit. Ini bukan hanya keliru secara konstitusi, tapi juga pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur TNI,” kata Direktur Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 5 Juni 2025.

    Ia menegaskan, pemakzulan presiden atau wakil presiden hanya dimungkinkan jika terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya.

    “Tak ada satu pun indikator tersebut pada Wapres Gibran hari ini. Jadi, seruan ini bukan kritik konstitusional, tapi upaya delegitimasi kekuasaan yang sah,” lanjutnya.

    Ia bahkan menyebut narasi pemakzulan ini berpotensi sebagai bentuk “kudeta halus” dan bukan perjuangan demokratis.

    “Kalau kecewa dengan hasil Pemilu 2024, siapkan diri untuk 2029 secara ksatria. Bangun narasi, rebut kembali kepercayaan rakyat, bukan menggoyang legitimasi yang sah,” ujar Arwani.

    Arwani juga menyoroti motif di balik munculnya wacana tersebut. Ia mempertanyakan, apakah suara-suara itu murni lahir dari nurani atau hanya dibalut kepentingan politik yang belum siap menerima kekalahan.

    “Kita harus waspada. Jangan sampai figur purnawirawan dimanfaatkan untuk membungkus ambisi kekuasaan. Demokrasi tidak boleh disandera oleh elite yang enggan legawa,” tambahnya.

    Ia mengimbau agar para purnawirawan tetap menjunjung kehormatan pengabdian kepada bangsa dan negara.

    “Jangan rusak reputasi yang dibangun dengan darah dan pengorbanan demi manuver politik jangka pendek. Bangsa ini butuh keteladanan, bukan kegaduhan,” pungkasnya. 

  • Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggia Erma Rini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang saat ini menjabat sebagai ketua Komisi VI untuk periode 2024–2029.

    Komisi VI membidangi sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), investasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan Anggia ke posisi ini menjadi bagian dari struktur kerja legislatif yang disusun setelah Pemilu 2024.

    Lantas, seperti apa sosok Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Anggia Erma Rini

    Lahir di Sragen, Jawa Tengah, pada 25 September 1974, Anggia Erma Rini menempuh pendidikan S-1 di Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris.

    Ia melanjutkan studi S-2 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi kesehatan masyarakat, lalu menyelesaikan pendidikan S-3 di bidang ilmu administrasi publik di Universitas Padjadjaran pada 2023.

    Sebelum aktif di DPR, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) periode 2015–2020, serta aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

    Dalam struktur partai, dia memegang posisi sebagai wakil sekretaris jenderal DPP PKB dan sebelumnya sempat memimpin DPW PKB Sumatera Barat.

    Pada Pemilu 2019, Anggia terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI. Di periode tersebut, dia duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian dan lingkungan. Di sana, dia kerap mengangkat isu terkait ketahanan pangan dan kondisi petani, sejalan dengan tanggung jawab komisi tersebut.

    Untuk periode 2024–2029, Anggia Erma Rini bergeser ke Komisi VI dan dipercaya menjadi ketua. Dalam posisinya, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai agenda, termasuk rapat dengan BUMN strategis seperti PT Pertamina.

    Dalam salah satu pertemuan, dia pernah memberikan kritik terkait isu pencampuran Pertamax, menunjukkan keterlibatannya dalam pengawasan kinerja korporasi milik negara.

    Selain membahas isu ekonomi, Anggia Erma Rini juga dikenal aktif menyuarakan isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini sebagian besar berkaitan dengan pengalaman organisasinya di Fatayat NU.

    Ia terlibat dalam beberapa inisiatif legislasi yang menyangkut hak dan pemberdayaan perempuan, meskipun tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam agenda komisi tempat Anggia Erma Rini bertugas.

    Perjalanan politik Anggia Erma Rini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai aspek kerja legislatif, baik di bidang sosial maupun ekonomi.

    Sebagai ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini memiliki tanggung jawab dalam pengawasan sektor-sektor penting negara, meskipun efektivitas dan hasil dari kinerjanya tentu akan lebih terlihat seiring berjalannya masa jabatan.

  • Profil Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan Kini di Komisi IV DPR

    Profil Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan Kini di Komisi IV DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Rokhmin Dahuri, seorang tokoh ternama di bidang kelautan dan perikanan, kini menjabat sebagai anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu), dia aktif menyuarakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan ekonomi biru.

    Lantas, bagaimana sosok Rokhmin Dahuri? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Rokhmin Dahuri

    Rokhmin Dahuri lahir pada 16 November 1958 di Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Cirebon sebelum melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada 1982, dia meraih gelar sarjana perikanan, diikuti gelar magister sains dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada 1986 dari IPB.

    Ia kemudian memperoleh gelar doktor dari Dalhousie University, Kanada, pada 1991, dengan fokus pada ekologi dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut.

    Karier profesional Rokhmin Dahuri dimulai sebagai peneliti dan dosen di IPB, dia dikenal sebagai ahli pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pada 2001–2004, dia menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan dalam Kabinet Gotong Royong.

    Selama masa jabatannya, dia merumuskan kebijakan strategis untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional, termasuk pengembangan perikanan budidaya dan pemberdayaan nelayan.

    Setelah menyelesaikan tugas sebagai menteri, Rokhmin tetap aktif di dunia akademik dan organisasi. Ia menjabat sebagai ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dan Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI), serta menjadi penasihat gubernur di beberapa provinsi untuk pembangunan kelautan dan perikanan. Penghargaan seperti Dosen Teladan I Tingkat Nasional (1995) dan Indonesian Development Award (1999) menjadi bukti dedikasinya.

    Pada Pemilu 2024, Rokhmin Dahuri terpilih sebagai anggota DPR dari PDIP untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII dengan suara terbanyak di dapil tersebut. Resmi dilantik pada 1 Oktober 2024, dia bergabung dengan Komisi IV DPR, yang menangani isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan perikanan.

    Dalam perannya, dia fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, pengembangan perikanan budi daya, dan peningkatan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia juga mendorong pengembangan industri bioteknologi kelautan dan ekonomi biru untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan.

    Selain tugas legislatif, Rokhmin Dahuri menjabat sebagai rektor Universitas UMMI Bogor sejak Mei 2025. Ia berkomitmen menjadikan universitas ini sebagai kampus unggulan bertaraf internasional dengan fokus pada riset berkualitas, kolaborasi global, dan penguatan kurikulum berbasis inovasi serta kewirausahaan.

    Pengalaman akademik dan profesionalnya di bidang kelautan memperkuat kontribusinya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pembangunan maritim Indonesia.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman luas sebagai menteri serta anggota DPR, Rokhmin Dahuri terus berkontribusi pada kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Fokusnya pada ketahanan pangan laut, pemberdayaan nelayan, dan pengembangan ekonomi biru menunjukkan komitmennya untuk memajukan industri maritim secara berkelanjutan.

    Peran Rokhmin Dahuri di Komisi IV DPR dan dunia akademik memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh kunci dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

  • Profil Titiek Soeharto, Putri Presiden Ke-2 RI Jadi Ketua Komisi IV

    Profil Titiek Soeharto, Putri Presiden Ke-2 RI Jadi Ketua Komisi IV

    Jakarta, Beritasatu.com – Siti Hediati Soeharto, yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, merupakan salah satu anggota aktif di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra. Sebagai tokoh politik yang berasal dari keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto, Titiek Soeharto menunjukkan komitmen terhadap tugas-tugas legislatif di parlemen.

    DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, Siti Hediati Soeharto turut berperan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU), khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

    Namun, bagaimana sosok Titiek Soeharto? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Titiek Soeharto

    Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 14 April 1959. Ia merupakan anak keempat dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dan Siti Hartinah (Tien Soeharto). Titiek menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar sarjana ekonomi pada 1985.

    Selain aktif di dunia politik, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan bisnis, yang memperkaya pengalamannya sebagai anggota DPR.

    Karier politik Titiek Soeharto dimulai pada 2012 saat bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Ia dipercaya memimpin bidang pertanian dan nelayan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar hingga 2015.

    Pada Pemilu 2014, dia terpilih sebagai anggota DPR dengan perolehan 61.655 suara dan menjabat sebagai wakil ketua Komisi IV DPR periode 2014–2019. Komisi IV fokus menangani isu pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

    Setelah beralih ke Partai Gerindra, Titiek kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024 dan berhasil meraih 145.489 suara dari daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta. Saat ini, dia menjabat sebagai ketua Komisi IV DPR periode 2024–2029.

    Dalam posisinya, dia memprioritaskan isu strategis seperti ketahanan pangan dan kemandirian pertanian. Ia menyoroti surplus beras nasional sebesar 4 juta ton sebagai capaian positif kebijakan pertanian pemerintah dan mendorong ekspor beras untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    Selain politik, Titiek Soeharto aktif dalam organisasi sosial dan budaya. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) dan ketua umum Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI).

    Pengalaman tersebut memperkuat pemahamannya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

    Dengan latar belakang keluarga yang kuat di dunia politik dan pengalaman luas di berbagai sektor, Titiek Soeharto terus berkontribusi pada pembangunan nasional melalui perannya di DPR.

    Fokusnya pada sektor pertanian dan ketahanan pangan mencerminkan komitmennya untuk mendukung petani, nelayan, dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagai ketua Komisi IV DPR, dia berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sektor agraria.

    Titiek Soeharto tetap menjadi figur yang relevan dalam politik Indonesia, menggabungkan pengalaman, dedikasi, dan visi untuk kemajuan bangsa. Perannya di DPR menegaskan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejarah politik baru ditorehkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) di Pemilu 2024. Kali pertama partai ini berhasil menyorongkan salah satu kadernya di daerah pemilihan (Dapil) Madura ke kursi DPRD Jatim.

    Kader PKS dimaksud adalah Harisandi Savari, seorang pengusaha asal Kabupaten Pamekasan yang juga pernah berkarir sebagai wartawan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 200 ribu suara lebih. Modal politik itu cukup untuk satu kursi di DPRD Jatim. Total kursi yang direbut PKS Jatim di Pileg 2024 sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding hasil Pileg 2019 dengan empat kursi.

    Pada Pileg 2019, keempat kursi PKS di DPRD Jatim diperoleh dari Dapil Surabaya, Dapil Jember-Lumajang, Dapil Malang Raya, dan Dapil Ngawi-Magetan-Ponorogo-Pacitan-Trenggalek. Di Pileg 2024, keempat dapil yang menyumbangkan kursi di Pileg 2019 tetap menghasilkan prestasi sama, plus Dapil Madura dengan politikus Harisandi Savari sebagai elite PKS yang lolos masuk DPRD Jatim.

    “Capaian kursi dari Dapil Madura ini merupakan catatan prestasi bagi PKS Jatim,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, kepada beritajatim.com beberapa hari lalu.

    Raihan lima kursi DPRD Jatim itu sama dengan prestasi politik PKS untuk kursi DPR RI. Bedanya, untuk kursi kelima PKS Jatim di DPR RI tidak disumbangkan dari Dapil Madura namun dari Dapil VIII Jatim (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun). Untuk Dapil Madura sendiri, raihan suara yang diperoleh PKS Jatim sekitar 16,5 ribu suara lebih.

    “Total suara itu masih kalah dengan partai lain, seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Kami tak dapat kursi DPR RI dari Dapil Madura,” tambah Irwan.

    Raihan lima kursi DPR RI, lima kursi DPRD Jatim, dan total 104 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, bagi PKS, merupakan prestasi politik yang diraih dengan kerja keras, ulet, telaten, dan konsisten. Tak mudah mengais suara di Jatim bagi PKS, mengingat tlatah politik Jatim, dalam perspektif sejarah-politik, dikenal sebagai basis terkuat kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme.

    Di kawasan Tapal Kuda dan Madura Kepulauan, komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan mayoritas. Mereka berdiam dari Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Plus empat kabupaten lainnya di Pulau Madura. Merebut suara di lingkungan politik pemilih Islam Tradisional, bagi PKS, membutuhkan kerja ekstra keras untuk mempersuasi pemilih di dapil ini.

    PKS kerapkali diidentifikasi sebagai kekuatan politik komunitas Islam Modernis yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru Soeharto. Partai ini berusaha keras menempatkan politik sebagai medan dakwah, sehingga menempatkan antara agama dengan politik itu sangat dekat dan saling berhubungan.

    “Ya kita mesti melakukan pendekatan dengan para kiai pimpinan pondok pesantren,” tegas Irwan Setiawan.

    Dalam perspektif transisional, setelah munculnya Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi PKS, berimplikasi atas pemahaman yang ketat memisahkan politik dan dakwah otomatis mencair. Politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.

    Di situlah makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen.

    Sekali pun pemilih Islam di Jatim merupakan kekuatan mayoritas, stratifikasi sosiologis, kultural, dan politik konstituen Islam itu tak berada di lapisan yang ada. Ada kalangan santri, komunitas Islam yang memahami dan menunaikan semua ajaran Islam secara kaffah dan istiqomah.

    Di titik lainnya, ada kalangan Islam administratif, warga muslim yang secara administratif tercatat dan terdokumentasi beragama Islam, tapi pengetahuan khasanah ke-Islam-an mereka terbatas, tak mendalam. Komunitas Islam mereka kerapkali disebut sebagai kalangan Islam Abangan, di mana pilihan politik mereka lebih dekat dan cenderung merapat ke partai-partai berpaham Nasionalis, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lainnya.

    “Dari 6 kali pemilu setelah Orde Baru, terpotret kavling-kavling politik pendukung antarpartai,” ujar Irwan.

    Merujuk pada fakta sejarah politik Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, komunitas Islam Modernis yang ketika itu direpresentasi Partai Masyumi di bawah pimpinan Dr Moh Natsir, ranking di posisi keempat di Jatim di bawah Partai NU, PNI, dan PKI. Sekalipun tak identik 100 persen, PKS dipandang merupakan paralelisme historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan Partai Masyumi. Kavling politik terbesar partai ini berada di Provinsi Jabar, Sumbar, dan daerah lainnya di Indonesia.

    Tlatah politik Jatim menjadi battle field tak mudah dan berat bagi PKS, siapapun yang memegang kendali utama PKS di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini. Hal itu bisa kita lihat dari data fluktuasi politik suara partai ini dari pemilu ke pemilu di sebagian besar dapil di Jatim. Mungkin hanya Dapil Surabaya Raya dan Malang Raya yang konsistensi raihan PKS bergerak stabil. Sedangkan di dapil lainnya di Jatim, raihan suara PKS dari pemilu ke pemilu bergerak fluktuatif.

    Misalnya, Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut hasil Pileg 2019 untuk kursi DPRD kabupaten/kota, di Bangkalan raihan dukungan PKS 41.261 suara, Sampang dengan 63.767 suara, Pamekasan dengan 65.679 suara, dan Sumenep dengan 31.942 suara. Untuk Pileg 2024 hasilnya sebagai berikut: Bangkalan dengan 26.612 suara (turun), Sampang dengan 47.898 suara (turun), Pamekasan dengan 49.009 suara (turun), dan Sumenep dengan 22.364 suara (turun).

    Kemudian Dapil Madura untuk kursi DPRD Jatim hasil Pileg 2019 sebagai berikut: Bangkalan dengan 14.243 suara, Sampang dengan 8.182 suara, pamekasan dengan 56.399 suara, dan Sumenep dengan 12.798 suara. Hasil Pileg 2024 untuk kursi DPRD Jatim sebagai berikut: Bangkalan dengan 42 suara (turun drastis), Sampang dengan 471 suara (turun drastis), Pamekasan dengan 163.748 suara (naik sekitar 300 persen), dan Sumenep dengan 40.717 suara (naik sekitar 220 persen).

    Kalau kita buka data hasil Pileg 2024 lebih detail lagi di Dapil Madura untuk kursi DPR RI dari PKS, memperlihatkan banyak di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), partai ini tak mampu mengumpulkan 1.000 suara. Di Bangkalan PKS mengumpulkan 359 suara dan Sampang dengan 525 suara. Artinya, di sebagian besar TPS di kedua kabupaten tersebut, PKS tak memperoleh suara sama sekali. Padahal, pada Pileg 2019 untuk kursi DPR RI, di Bangkalan PKS merebut 12.577 suara dan Sampang dengan 5.015 suara. Komparasi data hasil Pileg 2019 dan 2024 memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tajam suara PKS di Dapil Madura. “Itu salah satu PR PKS Jatim,” tandas Irwan Setiawan. [air]

  • Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres Nasional 2 Juni 2025

    Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres Nasional 2 Juni 2025

    Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    mengunggah foto dirinya sedang menyalami Wapres ke-6,
    Try Sutrisno
    , sambil membungkuk.
    Momen Gibran menyalami Try Sutrisno itu terjadi ketika mereka hendak menghadiri upacara Peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025) pagi tadi.
    “Sebelum upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Bapak Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, serta Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla,” tulis Gibran dalam akun Instagram-nya.
    Dalam foto tersebut, tampak Gibran yang mengenakan setelan jas menyalami Try Sutrisno yang memakai kemeja putih seragam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
    Gibran terlihat membungkuk saat menyalami Try Sutrisno.
    Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang berdiri di samping Try Soestrisno memperhatikan sikap Gibran kepada pendahulunya itu.
    Sebelumnya, hubungan antara Try Sutrisno dan Gibran menjadi perbincangan publik setelah muncul
    Forum Purnawirawan TNI
    -Polri yang mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencopot Gibran dari posisi wakil presiden.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Forum tersebut mengeluarkan deklarasi berisi delapan poin,  yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Gibran maju pada Pemilu 2024 lalu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunnya adalah Try Sutrisno yang menjabat sebagai panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
    Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Mardani Ali Sera adalah salah satu tokoh politik dan akademisi terkemuka di Indonesia. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dia aktif memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR, yang membidangi isu dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, Mardani dikenal sebagai sosok yang konsisten, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat.

    Lalu, bagaimana sosok anggota DPR Mardani Ali Sera? Berikut ini profilnya.

    Profil Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera lahir di Jakarta pada 9 April 1968. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, lulus dari SMA Negeri 1 Jakarta pada 1986. Ketertarikannya pada dunia teknik membawanya melanjutkan studi di program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, tempat dia meraih gelar sarjana.

    Semangatnya untuk mendalami ilmu pengetahuan mendorongnya mengejar pendidikan pascasarjana di Universiti Teknologi Malaysia, dengan memperoleh gelar master of engineering pada 2000 dan PhD pada 2004 dengan fokus pada teknologi energi terbarukan.

    Kehidupan pribadi Mardani juga mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat. Ia menikah dengan Siti Oniah sejak 1991 dan dikaruniai sembilan anak. Untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, Mardani aktif di media sosial, khususnya melalui akun Instagram @mardanialisera, tempat dia berbagi informasi tentang kegiatan politik, kunjungan kerja, dan pandangannya terhadap isu-isu nasional.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mardani Ali Sera dikenal sebagai akademisi yang produktif. Ia memulai karier sebagai dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta, dia mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknik mesin, khususnya energi terbarukan dan efisiensi energi.

    Beberapa karya ilmiahnya telah dipublikasikan di jurnal internasional, menunjukkan dedikasinya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Selain dunia akademik, Mardani juga aktif di ranah sosial melalui Yayasan Cendikia Ikhlas Madani, dengan menjabat sebagai ketua sejak 2010 hingga saat ini. Yayasan tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan sosial, mencerminkan komitmen Mardani untuk memberikan dampak positif di luar ranah politik.

    Perjalanan Politik Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera adalah salah satu pendiri PKS, yang menunjukkan keterlibatannya dalam politik sejak awal berdirinya partai tersebut pada 1998 (sebagai Partai Keadilan). Ia pertama kali menjadi anggota DPR pada 2017 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Sa’duddin. Meski sempat gagal terpilih dalam Pemilu 2009 dan 2014, Mardani menunjukkan ketekunan dengan terus berpartisipasi dalam kontestasi politik.

    Pada Pemilu 2019, Mardani berhasil meraih 155.285 suara dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I (Jakarta Timur), mengantarkannya menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Kesuksesannya berlanjut pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 176.584 suara dari dapil yang sama, menegaskan kepercayaan masyarakat Jakarta Timur terhadap kepemimpinannya. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Mardani konsisten meningkatkan basis dukungannya di wilayah ini.

    Peran di DPR Mardani Ali Sera

    Sebagai anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera fokus pada isu-isu strategis, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, dan reformasi aparatur sipil negara (ASN). Ia dikenal sebagai legislator yang vokal dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

    Salah satu peran pentingnya adalah sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR periode 2024-2029, dengan memimpin upaya diplomasi parlemen untuk memperkuat hubungan internasional Indonesia.

    Mardani juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pegawai non-PNS melalui revisi regulasi dan koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, Mardani sering menyuarakan isu-isu krusial, seperti reforma agraria, penyelesaian konflik lahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Mardani Ali Sera dikenal sebagai politikus yang dekat dengan rakyat dan konsisten dengan nilai-nilai integritas. Ia sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, seperti kebijakan subsidi energi yang kurang tepat sasaran. Dalam sebuah unggahan di X (dahulu) pada September 2024, Mardani menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, yang mendapat respons positif dari netizen.

    Mardani Ali Sera adalah contoh nyata perpaduan antara akademisi dan politikus yang berdedikasi. Dengan latar belakang pendidikan teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, dia berhasil memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR dan BKSAP. Kiprahnya dalam memperjuangkan transparansi, reformasi birokrasi, dan energi terbarukan menjadikannya salah satu anggota DPR yang disegani.

  • 3 Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia Nasional

    3 Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia Nasional

    Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com – 

    Wakil Menteri Sosial

    Agus Jabo Priyono
    kembali ditunjuk menjadi Ketua Umum
    Partai Rakyat Adil Makmur
    (Prima) pada hari lahir (harlah) ke-4 Prima, Minggu (1/6/2025). 
    Partai tersebut memang terhitung baru. Namun, Agus Jabo bukan orang kemarin sore dalam hiruk-pikuk panggung politik nasional.
    Perjalanannya sudah dimulai jauh sebelum masuk ke kabinet.
    Agus Jabo lahir di Magelang, 16 Mei 1969. Dia menjalani pendidikan S1-nya di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
    Dikutip dari situs resmi Partai Prima, Agus Jabo memulai perjalanannya di dunia pergerakan dengan menjadi kader Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak duduk di bangku SMA.
    Semangat perjuangannya sebagai kader PII dilanjutkan hingga ia menempuh pendidikan di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.
    Semasa menjadi mahasiswa, Agus Jabo bersama kawan-kawan seperjuangannya mendirikan Partai Rakyat Demokrasi (PRD), yang berkecimpung dalam gerakan reformasi yang melengserkan Soeharto pada 1996.
    Keanggotaan PRD sebagian besar diisi oleh para mahasiswa dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat yang menentang keotoriteran Soeharto.
    PRD yang didirikan Agus Jabo beserta rekan-rekan seperjuangannya mengikuti Pemilu 1999.
    Pemilu ini merupakan pesta demokrasi nasional pertama yang terbuka dan berlangsung secara demokratis usai rezim Orde Baru tumbang.
    Setelah itu, PRD tak lagi mengikuti pemilu selanjutnya.
    Namun, perjalanan Agus Jabo tidak berhenti sampai di sini.
    Pada 2021, Agus Jabo bersama pengurus pusat PRD mendeklarasikan pembentukan partai baru, yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
    Partai Prima diharapkan menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat kecil dan kaum tertindas, dengan membawa visi keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
    Di bawah kepemimpinan Agus Jabo, Prima berupaya mengambil peran strategis dalam perpolitikan nasional, terutama dalam kontestasi
    Pemilu 2024
    .
    Partai Prima mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam Pemilihan Presiden 2024.
    Pada pengumuman Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Agus Jabo didapuk sebagai Wakil Menteri Sosial (Wamensos).
    Pada harlah kemarin, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro sempat menyinggung keberuntungan Partai Prima. 
    Sebab, Prima tidak ikut berkompetisi pada Pemilu 2024, tetapi ikut berkuasa dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Juri merujuk pada Agus Jabo yang memiliki posisi di pemerintahan meski berasal dari partai non-parlemen. 
     
    Juri lantas membeberkan nama-nama anggota dan simpatisan Prima yang saat ini ada di pemerintahan.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai
    wakil menteri Sosial
    , menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” ujar Juri.
    “Ternyata yang berkuasa sekarang ini bukan cuma Gerindra, tapi juga Partai Prima. Mungkin kalau dicari di belahan dunia mana pun, partai yang tidak ikut pemilu (tapi) ikut berkuasa, mungkin hanya ada di sini,” sambungnya.
    Menurut Juri, fenomena Prima yang memiliki banyak kursi di pemerintahan padahal tidak ikut pemilu perlu ditulis dalam sejarah politik Indonesia.
    Dia lantas mengajak semua pihak yang ikut pemilu menghitung berapa modal dan kepusingan yang mereka dapat untuk berjuang demi pemerintahan.
    “Ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Partai tidak ikut pemilu, tapi ikut berkuasa. Bayangkan kalau kalkulasi teman-teman dipakai, berapa modal ikut pemilu, berapa pusing kita dapatkan. Maka, partai paling beruntung di dunia ini sekarang adalah Partai Prima,” jelas Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia Nasional

    7 Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia Nasional

    Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ada sejumlah nama yang disebut-sebut turut menjadikan
    Partai Prima
    sebagai partai politik (parpol) paling beruntung di dunia.
    Penilaian Partai Prima sebagai “parpol paling beruntung di dunia” ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg),
    Juri Ardiantoro
    , dalam acara Kongres Hari Lahir ke-4 Partai Prima, di Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025).
    Partai Prima dinilainya menjadi parpol paling beruntung karena partai itu bisa ikut berkuasa tanpa harus ikut Pemilu 2024.
    Sederet nama-nama tokoh disebut Juri sebagai pihak yang berkontribusi membuat Partai Rakyat Adil Makmur tersebut menjadi melejit di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai wakil menteri Sosial, menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” tutur Juri.
    Agus Jabo Priyono
    adalah Ketum partai itu. Dia dulu merupakan aktivis pendiri Partai Rakyat Demokratik (
    PRD
    ) di era pengujung Orde Baru.
    Juri juga menyebut nama Mugi, yakni Mugiyanto Sapin yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM). Sama seperti Agus Jabo, Mugi dulu juga merupakan aktivis yang melawan Orde Baru.
    Mugi merupakan aktivis dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan pernah diculik Tim Mawar.
    Nama selanjutnya yang disebut Juri berkontribusi terhadap kesuksesan Partai Prima adalah Pigai, yakni Menteri HAM Natalius Pigai yang merupakan atasan dari Mugi saat ini.
    Nezar Patria, nama yang disebut Juri, merupakan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), dulunya juga aktivis kontra-Orde Baru Soeharto.
    Sama seperti Mugi, Nezar juga merupakan korban penculikan aktivis oleh Tim Mawar. Nezar juga berasal dari SMID.
    Nama Budi yang disebut Juri adalah Budiman Sudjatmiko yang saat ini menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dulunya, Budiman adalah Ketua pertama PRD.

    Nama Faisol Riza juga disebut, politikus PKB yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin). Dulunya, Faisol juga merupakan aktivis PRD.
    “Saya kebetulan salah satu yang banyak bergaul dengan teman-teman aktivis ’80, ’90-an. Jadi kita tahu para pejabat ini dulunya seperti apa. Bung Pigai dulu kayak apa, Bung Mugi dulu kayak apa, Bung Jabo kayak apa. Jangankan makan pakai nasi, makan mi saja patungan. Dimasak di atas bungkus kemudian bagi-bagi dengan teman yang lain. Sekarang jadi wamen bagi-bagi mi ke masyarakat Indonesia,” kata Juri.
    Dia juga mendoakan suatu saat nanti Ketum Prima Agus Jabo bisa menjadi Wapres, bukan hanya Wamensos.
    “Ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Partai tidak ikut pemilu, tapi ikut berkuasa. Bayangkan kalau kalkulasi teman-teman dipakai, berapa modal ikut pemilu, berapa pusing kita dapatkan. Maka, partai paling beruntung di dunia ini sekarang adalah Partai Prima,” jelas Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.