Topik: Pemilu 2024

  • Kaesang: Saya Akan Rapikan Struktur PSI dari DPP sampai Ranting!

    Kaesang: Saya Akan Rapikan Struktur PSI dari DPP sampai Ranting!

    Solo, Beritasatu.com – Kaesang Pangarep kembali ditetapkan sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 dalam Kongres ke-1 PSI di Gedung Graha Saba Buana, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/2025). Putra bungsu mantan Presiden Jokowi ini berjanji akan merombak struktur pengurus PSI dari tingkat pusat hingga ranting.  

    “Saya sekarang punya waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Saya sekarang punya waktu 4 tahun sebelum pemilihan legislatif ke depannya. Jadi, saya akan merapikan seluruh struktur dari DPP, DPW, DPD, DPC sampai tingkat ranting,” kata Kaesang kepada wartawan di arena Kongres PSI.

    Selain itu, Kaesang mengungkap alasan perubahan logo PSI dari mawar menjadi gajah. Menurutnya, itu mencerminkan karakter PSI di bawah pimpinannya.

    “Secara filosofi, gajah itu tidak akan mengamuk ketika diserang maupun tidak diserang. Gajah selalu menjadi versi dirinya sendiri. Gajah mungkin memang bukan raja hutan, tetapi gajah adalah pelindung dari negara besar,” jelasnya.

    Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dalam kongres berharap PSI dapat lolos ke Senayan pada Pemilu 2029.

    “Kalau targetnya 2029 masuk ke Senayan, yang saya kira itu jangan dijadikan target, karena memang itu harus,” tegas Jokowi.

    Jokowi menyebutkan PSI harus belajar dari pengalaman dua kali mengikuti pemilu, yakni pada 2019 dan 2024.

    Ia yakin pengalaman pertama pada Pemilu 2019, saat PSI baru dilahirkan sebagai partai baru, dan hampir lolos ke Senayan pada Pemilu 2024, akan menjadi pelajaran berharga.

    “Saya mendengar bahwa tentu saja dari pengaman lapangan, akan ada perombakan besar-besaran di tubuh PSI,” jelasnya.

  • Jokowi: PSI Harus Masuk Senayan pada Pemilu 2029
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        19 Juli 2025

    Jokowi: PSI Harus Masuk Senayan pada Pemilu 2029 Regional 19 Juli 2025

    Jokowi: PSI Harus Masuk Senayan pada Pemilu 2029
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden Joko Widodo (
    Jokowi
    ) menegaskan,
    Partai Solidaritas Indonesia
    (
    PSI
    ) harus berupaya untuk masuk ke
    Senayan
    dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
    Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di hadapan kader PSI dalam kongres partai tersebut, Sabtu (19/7/2025).
    “Kalau targetnya 2029 masuk ke Senayan, yang saya kira itu jangan dijadikan target. Karena memang itu harus,” tegas Jokowi.
    Jokowi menyebutkan, PSI perlu belajar dari pengalaman mengikuti dua Pemilu sebelumnya, di mana hasil yang diraih belum memuaskan.
    Ia yakin bahwa pengalaman pertama pada Pemilu 2019, saat PSI baru dilahirkan sebagai partai baru, dan hampir lolos ke Senayan pada Pemilu 2024, akan menjadi pelajaran berharga.
    “Saya mendengar bahwa tentu saja dari pengaman lapangan, akan ada perombakan besar-besaran di tubuh PSI,” jelasnya.
    Presiden juga menekankan bahwa kesulitan yang dihadapi akan menjadi modal untuk memperkuat partai.
    “Kesulitan-kesulitan itu akan membuat kita lebih baik. Kesulitan-kesulitan itu akan membuat kita lebih kuat,” lanjutnya.
    Menurut Jokowi, hambatan dan tantangan yang ada di lapangan akan membantu PSI untuk lebih matang.
    “Karena semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, semakin banyak hambatan yang kita hadapi, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, kita akan semakin matang. Dan kita tidak akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan di 2019, di 2024,” paparnya.
    Dalam waktu empat tahun ke depan, Jokowi berharap PSI dapat memperbaiki tata kelola dan manajemen partai, baik secara mikro maupun makro.
    “Manajemen mikro maupun manajemen makronya, strategi mikro maupun strategi makronya, semuanya diperbaiki,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang Kembali Pimpin PSI Hingga 2030, Menang Telak pada Pemilihan Ketua Umum

    Kaesang Kembali Pimpin PSI Hingga 2030, Menang Telak pada Pemilihan Ketua Umum

    Fajar.co.id, Jakarta — Kaesang Pangarep akan kembali memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Itu setelah dia unggul jauh dari dua calon ketum PSI lainnya, Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang.

    Diketahui, PSI menggelar pemilihan ketum dengan mekanisme voting. Secara keseluruhan ada 167.306 anggota PSI yang memiliki hak suara. Namun, hanya 157.579 pemilik hak suara yang melakukan voting. Dari angka tersebut, Kaesang meraih 65,28 suara, Bro Ron 22,23 persen, dan Agus Mulyono Herlambang 12,49 persen.

    Terpilihnya Putra bungsu Joko Widodo (Jokowi) ini
    menjadi ketum PSI periode 2025-2030 diumumkan dalam pembukaan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah (Jateng) pada Sabtu (19/7).

    Kader PSI yang hadir dalam kongres tersebut menyambut kemenangan Kaesang dalam pemilihan yang berlangsung secara terbuka itu.

    ”Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Karena kompetisi ini sangat sehat dan adil,” ungkap Kaesang sebagaimana dikutip dari pemberitaan Radar Solo (Jawa Pos Grup).

    Baca Juga: Sempat Viral di Media Sosial, Gus Miftah Turun Tangan Bantu Guru Madrasah di Demak yang Dituntut Ganti Rugi Rp 25 Juta

    Menurut Kaesang, 157.579 pemilik hak suara dalam pemilihan ketum PSI setara dengan 84 persen. Itu angka partisipasi yang sangat tinggi dalam proses pemilihan ketum lewat mekanisme voting. Sebagai ketum terpilih, Kaesang mengaku puas dengan partisipasi yang sangat besar itu.

    Di atas mimbar yang sama, Kaesang menyampaikan permohonan maaf karena PSI tidak berhasil masuk parlemen melalui pemilu 2024. Namun, dia sangat yakin pada 2029 mendatang, PSI menjadi partai yang diperhitungkan oleh partai-partai peserta pemilu lainnya.

  • Pidato Perdana Usai Terpilih jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Minta Maaf ke Kader

    Pidato Perdana Usai Terpilih jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Minta Maaf ke Kader

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meminta maaf kepada para pengurus karena gagal membawa masuk ke Senayan pada Pemilu 2024.

    Dalam pidato perdananya setelah Pengumuman dan Pengesahan Ketua Umum Terpilih Hasil Pemilu Raya PSI 2025 di Graha Saba Buana, Solo, Sabtu (19/7/2025) sore, Kaesang berjanji akan menjadikan PSI menjadi partai besar pada Pemilu berikutnya.

    “Izinkan saya meminta maaf sebesarnya kepada seluruh kader PSI karena saya gagal membawa PSI masuk ke Senayan. 2029 kita jadi partai yang diperhitungkan,” kata dia dikutip dari Solopos, Sabtu (19/7/2025).

    Kaesang berharap kandidat ketua umum PSI lainnya, yakni Ronald Aristone Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang membantunya dalam kepengurusan PSI yang baru.

    Kaesang mengatakan hanya memiliki waktu tiga bulan dalam persiapan Pemilu 2024. Hasil survei elektabilitas PSI waktu itu menunjukkan sekitar nol koma sekian persen.

    “Seluruh kerja keras kader PSI saya apresiasi sebesar-besarnya karena ada peningkatan 100% di DPRD tingkat I dan II. Sekarang saya punya 4 tahun. Percaya sama saya? Mungkin orang menganggap kita masih gajah kecil tetapi gajah kecil tetap besar jadi lihat saja nanti,” pungkasnya.

     

  • Sosok Wali Murid yang Minta Uang Damai Rp 25 Juta ke Guru yang Tampar Anaknya, Ternyata Caleg Gagal

    Sosok Wali Murid yang Minta Uang Damai Rp 25 Juta ke Guru yang Tampar Anaknya, Ternyata Caleg Gagal

    GELORA.CO – Terungkap sosok orang tua murid yang minta uang damai Rp 25 juta ke guru madrasah di Garuk hingga viral di media sosial. 

    Setelah ramai menjadi perbincangan, diketahui jika sosok orang tua murid yang minta ganti rugi puluhan juta ke gruu madrasah itu seoprang caleg gagal di pemilu 2024 silam. 

    Informasi ini diunggah oleh akun instagram @beritasemaranghariini pada Jumat (18/7/2025).

    Dalam postingannya, admin akun tersebut tidak mengumbar secara terbuka nama maupun identitas sang wali murid.

    Hanya saja, admin mengunggah potret ketika wali murid itu mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak dari Partai Perindo.

    Terpampang jelas wajahnya dalam kartu Pileg Kabupaten Demak itu.

    “Masih ingatkah guru madin di demak yg dituntut 25 juta oleh wali muridnya,” tulis admin akun instagram @beritasemaranghariini pada Jumat (18/7/2025).

    “Ternyata terungkap fakta jika wali murid tersebut merupakan mantan calon anggota DPRD Kab Demak pada tahun 2024 lalu dan hanya memperoleh 20 suara,” bebernya.

    Merujuk postingan tersebut, Warta Kota menelusuri identitas sang wali murid.

    Dikutip dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak, sosok wali murid diketahui bernama Siti Mualimah.

    Perempuan berusia 37 tahun itu merupakan mantan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak dari Partai Perindo.

    Dalam Pileg 2024, dirinya hanya memperoleh 36 suara dari Daerah Pemilihannya, yakni Dapil 3 Demak, Jawa tengah.

    Siti Mualimah pun dinyatakan gagal menjadi anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2024-2029.

    Postingan tersebut pun ditanggapi ramai masyarakat.

    Beragam komentar pun dituliskan, termasuk ajakan warganet untuk berilaturahmi di akun milik Siti Mualimah. 

    Kronologi Kejadian

    Video seorang guru madrasah diniyah (madin) di Ngampel, Karanganyar, Demak viral di media sosial pada Jumat (18/7/2025).

    Dalam video yang beredar, sang guru dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 25 juta oleh wali muridnya sendiri.

    Dalam video berdurasi kurang dari semenit itu, terekam momen sang guru madrasah tengah duduk di lantai.

    Disaksikan wali murid dan sejumlah warga, guru yang berusia lanjut itu terlihat menandatangani surat pernyataan bermaterai.

    Tidak terdengar jelas apa yang diperbincangkan dalam video tersebut.

    Hanya saja terdengar suara sejumlah pria mengarahkan agara guru Madrasah yang dipanggil ‘Pak Idi’ itu menandatangani surat pernyataan.

    Begitu juga dengan wali murid yang diakhiri dengan jabatan tangan.

    Bayar Denda Uang Damai Rp 25 Juta

    Zuhdi diminta membayar denda damai Rp 25 juta karena menampar murid. 

    Jika mengandalkan gaji tentu tak cukup.

    Meski telah mengabdi sebagai Guru lebih dari 30 tahun, Ustaz Zuhdi hanya menerima gaji Rp 450.000 yang dibayar setiap empat bulan sekali. 

    “Gajinya empat bulan sekali itu Rp 450.000, ada masalah pasti sedih. Tapi bagaimana lagi,” ujar Zuhdi dalam konferensi pers di Mushola Desa Jatirejo, Jumat (18/7/2025) sore. 

    Kasus bermula pada Rabu (30/4/2025), saat Zuhdi sedang mengajar di kelas 5.

    Ia mengaku tiba-tiba dilempar sandal oleh murid dari kelas lain.

    Peci yang ia kenakan ikut terlempar.

    Saat menanyakan siapa pelaku, salah satu siswa menunjuk murid berinisial D.

    Zuhdi pun menampar murid tersebut.

    Ia mengaku tidak berniat melukai, melainkan mendidik.

    “Nampar saya itu nampar mendidik. 30 tahun itu tidak pernah ada yang luka sama sekali,” katanya.

    Namun, orangtua murid menuntut uang damai sebesar Rp 25 juta.

    Setelah negosiasi, jumlahnya diturunkan menjadi Rp 12,5 juta.

    “Aslinya mintanya Rp 25 juta, saya nego, akhirnya Rp 12,5 juta,” ucap Zuhdi. 

    Namun, nominal uang damai ini tidak tercantum dalam kesepakatan damai yang tertulis.

    Zuhdi mengaku tidak menyangka akan dikenakan denda sebesar itu, padahal kejadian tersebut sudah berlangsung tiga bulan yang lalu. 

    Sempat mau jual motor

    Untuk memenuhi denda tersebut, Zuhdi sempat berencana menjual motornya sebelum akhirnya mendapatkan bantuan dari teman-temannya, meskipun ia terpaksa berutang.

    “Aslinya mintanya Rp 25 juta, saya nego, akhirnya Rp 12,5 juta. Saya teman banyak ada satu juta, itu utang,” ujar Zuhdi. 

    Zuhdi mengungkapkan keberatan dan kesedihannya terkait denda tersebut, mengingat pendapatannya dari mengajar di Madin selama puluhan tahun hanya sebesar Rp 450.000 dalam empat bulan.

    Perhatian Publik 

    Kejadian ini menarik perhatian publik, termasuk Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, yang mengunjungi lokasi dan memberikan bantuan kepada Zuhdi untuk mengganti uang denda.

    Zayinul menyatakan bahwa insiden ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang di masa depan.

    “Ini menjadi pembelajaran bersama, jangan ada lagi kriminalisasi terhadap guru kita, kiai kita. Persoalan yang terjadi di Madrasah dan Ma’had terkadang adalah masalah yang sewajarnya antara guru dan murid, tetapi ini dibesar-besarkan hingga ada ancaman denda,” ujar Zayinul.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk kembali mencintai ulama, menekankan bahwa Zuhdi telah mengabdi selama 30 tahun untuk mengajar dengan ikhlas meskipun tanpa imbalan yang setimpal.

    “Mari kita kembali kepada asas kecintaan kita kepada ulama-ulama, para kiai kita. Siapa lagi yang mendidik anak-anak kita kalau bukan beliau-beliau ini,” tutup Zayinul. 

  • Jeffrie Geovanni: Jokowi selamatkan PSI sebelum pemilu

    Jeffrie Geovanni: Jokowi selamatkan PSI sebelum pemilu

    Saya pernah sampaikan kepada teman-teman saat itu. Raja Juli Antoni, Grace Natalie, Andi Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian enggak dapat anaknya pak Jokowi atau menantunya, atau pak Jokowi sendiri, kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI

    Jakarta (ANTARA) – Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffrie Geovanni menceritakan Presiden RI ke-7 Joko Widodo merupakan tokoh yang telah menyelamatkan PSI sebelum Pemilu 2024.

    Dalam Kongres PSI di Solo yang disiarkan di akun Youtube PSI, Sabtu, dia menjelaskan kala itu hasil Survei PSI bahkan semakin menurun jelang Pemilihan Presiden Tahun 2024.

    Keterpurukan yang dimaksud yakni survei PSI yang kala itu tidak pernah lebih dari 0,5 persen yang menandakan minimnya kepercayaan masyarakat kepada partai.

    Karena hal tersebut, Jeffrie meminta seluruh jajaran petinggi PSI, termasuk Grace Natalie untuk meminta dukungan dari Jokowi ataupun salah satu anggota keluarganya.

    “Saya pernah sampaikan kepada teman-teman saat itu. Raja Juli Antoni, Grace Natalie, Andi Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian enggak dapat anaknya pak Jokowi atau menantunya, atau pak Jokowi sendiri, kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI,” kata Jeffrie saat berpidato di kongres.

    Kalimat itu disampaikan Jeffrie kepada para petinggi PSI di tahun 2023. Menurut dia, saat itu hanya efek Jokowi-lah yang bisa menyelamatkan partai agar bisa ikut bertanding dalam Pemilu 2024.

    Akhirnya pendekatan pun dilakukan oleh Grace dan kawan-kawan untuk menggaet saru persatu keluarga Jokowi.

    Salah satunya yakni pendekatan Raja Juli Antoni kepada putra ke dua Jokowi, Kaesang Pangarep yang belakangan menjadi Ketua Umum PSI.

    Kala itu di tahun 2023, Kaesang kerap tidak membalas pesan singkat Raja Juli Antoni yang ingin mengajaknya masuk ke PSI.

    “Raja Juli Antoni saat itu kalau update ke saya hampir setengah menangis. ‘Enggak bisa dihubungi bang, sudah di WA sudah dibaca tapi enggak dibalas balas’ ya kira-kira itu yang terjadi,” kata Jeffrie menirukan ucapan Raja Juli Antoni.

    Namun kini misi PSI pun berhasil yakni mendapuk Kaesang sebagai ketua umum dan mampu menempatkan kadernya di jajaran kabinet presiden Prabowo Subianto

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati ajak generasi muda berpolitik bangun Kepulauan Seribu

    Bupati ajak generasi muda berpolitik bangun Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengajak generasi muda untuk mulai aktif berpolitik dengan etika dan bertanggung jawab sehingga proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar.

    “Pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pilkada, telah berjalan dengan lancar berkat dukungan semua pihak dan peran aktif masyarakat Kepulauan Seribu,” katanya dalam edukasi politik yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepulauan Seribu, di Pulau Pramuka di Jakarta, Jumat.

    Ia pun mengajak generasi muda untuk mulai aktif berpolitik demi kemajuan daerah dan bersama-sama membangun daerah tersebut.

    Menurut Fadjar, keahlian berpolitik merupakan alat untuk membantu masyarakat, khususnya di Kepulauan Seribu.

    Dia juga mengapresiasi aparat keamanan, penyelenggara pemilu, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan pemilu berlangsung.

    “Alhamdulillah hingga terpilihnya Presiden dan Gubernur, kondisi wilayah tetap aman, nyaman, dan terkendali,” katanya.

    Dalam pelatihan tersebut, Bupati Fadjar juga meminta para narasumber menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan aplikatif.

    “Harapannya, meskipun sedikit, ada ilmu yang bisa diserap dan diimplementasikan di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Pelatihan yang digelar Suku Badan Kesbangpol itu diikuti oleh 100 peserta, yang terdiri dari Ketua DPC partai politik se-Kabupaten Kepulauan Seribu, tokoh masyarakat Pulau Seribu, Ketua PPI Kabupaten Kepulauan Seribu, serta perwakilan dari Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

    Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesbangpol Kepulauan Seribu, Achmad Yani Rivai Yusuf menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting dalam memperkuat kesadaran politik masyarakat.

    Ia mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pembekalan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, terkait dengan peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi.

    Ia pun berharap kegiatan ini bisa membentuk warga yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga bijak dan beretika dalam menyikapi dinamika demokrasi.

    “Targetnya agar masyarakat dapat membangun budaya politik yang sehat, tanpa hoaks,” kata Achmad.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saat Gibran Bicara “Move On” dari Dipecat PDI-P…

    Saat Gibran Bicara “Move On” dari Dipecat PDI-P…

    Saat Gibran Bicara “Move On” dari Dipecat PDI-P…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    berbicara soal rekam jejaknya yang dipecat dari PDI Perjuangan gara-gara perbedaan politik.
    Cerita ini disampaikan Gibran saat saat menghadiri acara HUT ke-19 PSBI Simbolon (Persatuan Marga Batak) di Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).
    Awalnya, Gibran menyinggung pemecatan Ketua umum PSBI Simbolon,
    Effendi Simbolon
    , dari
    PDI-P
    yang menurutnya merupakan sebuah pengorbanan besar.
    “Ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya sampai dipecat. Mau enggak mau harus dukung program dari Pak Presiden,” ujar Gibran, Senin.
    Gibran kemudian berkelakar bahwa dirinya juga bernasib sama dengan Effendi, yakni sama-sama dipecat dari PDI-P.
    “Kok bisa berurutan gitu ya (dipecat),” kelakar Gibran disambut tawa dari para anggota PSBI Simbolon.
    Mantan wali kota Solo ini pun mengaku tidak masalah dipecat dari PDI-P, kini ia fokus untuk melancarkan program Prabowo.
     
    Gibran juga tidak ingin lagi mempermasalahkan pemecatannya dari PDI Perjuangan karena menurutnya pemilihan presiden sudah selesai.
    Ia pun meminta kepada Effendi Simbolon untuk terus berjalan ke depan agar tidak ada lagi gesekan di internal keluarga besar Simbolon.
    “Enggak apa-apa, kita harus
    move on
    . Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, Pak Ketua,” kata Gibran.
    Dia berpandangan, proses Pemilu 2024 sudah tak perlu lagi diungkit karena saat ini sudah waktunya untuk masyarakat mendukung program-program Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres semua, pilkada, misalnya bersatu, bergandengan tangan. Sekali lagi, kita sama-sama mendukung program visi-visi dari Pak Presiden. Saya titip itu,” kata dia.
    Elite PDI-P
    Andreas Hugo Pareira
    merespons Gibran yang mengajak Effendi Simbolon untuk move on.
    Dia menyebut Effendi Simbolon telah mendapat nasihat yang bijak dari Gibran.
    “Effendi Simbolon dapat nasihat yang bijak supaya urus keluarga Simbolon, jangan ada gesekan-gesekan,” ujar Andreas kepada Kompas.com, Senin malam.
    Andreas pun menyindir keluarga Simbolon yang kini bersatu dengan ‘keluarga Solo’.
    Dia menilai, mereka kini sama-sama pemimpin dinasti.
    “Keluarga Simbolon bersatu dengan keluarga Solo, sebagai sesama pemimpin keluarga. Pemimpin dinasti,” kata Andreas.
    Kompas.com
    telah berupaya menghubungi elite dan pimpinan PDI-P lain, mulai dari Bambang Pacul, Said Abdullah, Ganjar Pranowo, hingga Guntur Romli.
    Namun, belum ada yang membalas sejak kemarin.
    Pada Desember 2024 lalu, PDI-P mengumumkan telah memecat 27 orang kader yang dinilai melanggar disiplin partai.
    Pelanggaran yang dilakukan 27 kader tersebut, antara lain karena mendukung calon dari partai politik lain, politik dua kaki, dan tidak menjalankan perintah partai.
    Beberapa nama yang dipecat, antara lain, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Gibran, serta Effendi Simbolon.
    Gibran dipecat karena ia menerima pinangan dari partai politik lain untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 ketika PDI-P sudah punya calon yang diusung.
    Sementara, Effendi Simbolon dipecat karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta lain ketika PDI-P juga sudah punya pasangan calon yang diusung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemisahan pemilu dan konsekuensi bagi demokrasi Indonesia

    Pemisahan pemilu dan konsekuensi bagi demokrasi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Putusan MK No135/PUU-XXII/2025 menjadi titik krusial bagi sistem demokrasi di Indonesia, karena satu sisi terjadi perubahan skema pelaksanaan pemilu dan di sisi lain menjadi harapan bagi perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

    MK melalui putusan itu memerintahkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional adalah pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Secara historis, pemisahan pelaksanaan pemilu sebenarnya telah diputuskan MK melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menentukan enam model pemilu serentak yang konstitusional, yaitu:
    1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
    2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan
    6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

    Berdasarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, MK “membuka peluang” bagi pembuat UU untuk membuat skema pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Namun saat itu, DPR dan presiden tidak mengubah UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan dengan skema pemilu serentak (Pilpres, pileg) dan pilkada serentak.

    Namun, harus dicermati bahwa dasar MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025, yaitu berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya, selalu muncul berbagai permasalahan di tingkat penyelenggara, partai politik, dan pemilih.

    Di tingkat penyelenggara, penggabungan pilpres dan pileg (DPR, DPD, dan DPRD) memunculkan beban kerja yang terlalu berat karena pemilu dilaksanakan dengan 5 kotak suara. Skema lima kotak suara tersebut justru menimbulkan kerumitan dalam penyelenggaraannya, mulai dari proses persiapan hingga rekapitulasi suara.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saat Gibran Bicara “Move On” dari Dipecat PDI-P…

    Gibran: Kritik Pedas Enggak Apa-apa, Kami Evaluasi

    Gibran: Kritik Pedas Enggak Apa-apa, Kami Evaluasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    mengatakan, pemerintah sangat menerima kritikan pedas dari masyarakat yang akan ditampung dan dievaluasi.
    Hal ini disampaikan Gibran dalam sambutan di acara HUT ke-19 dan Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (
    PSBI
    ) Simbolon (Persatuan Marga Batak), di Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).
    “Jadi, kritis, evaluasi, saran ataupun kritik pedas sekalipun enggak apa-apa. Nanti kami tampung dan kami evaluasi,” kata Gibran, Senin.
    Gibran menyampaikan harapan kepada Ketua PSBI Effendi Simbolon agar keluarga besar PSBI dapat mendukung program-program prioritas dalam
    Kabinet Merah Putih
    .
    “Nanti tolong disinergikan dengan program kerjanya PSBI ya Pak Ketua ya. Jadi, ke depan bisa terus bersinergi,” ucap dia.
    Menurut Gibran, PSBI tetap harus ikut mengawal, mengevaluasi, serta mengkritik meski kebanyakan anggotanya mendukung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
    “Jadi, saya ingin, ya meskipun kebanyakan kemarin dari keluarga Simbolon ini mendukung kami di Pilpres ya, tetap kritis,” ucap dia.
    Sebelumnya, Gibran menyinggung pengorbanan Effendi yang sangat besar hingga rela dipecat dari PDI-P karena mendukung Prabowo-Gibran.
    “Ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya sampai dipecat. Mau enggak mau harus dukung program dari Pak Presiden,” tutur dia.
    Gibran kemudian berkelakar bahwa dirinya juga bernasib sama dengan Effendi, yakni sama-sama dipecat dari PDI-P.
    Mantan wali kota Solo ini pun mengaku tidak masalah dipecat dari PDI-P, kini ia fokus untuk melancarkan program Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.