Topik: Pelanggaran HAM

  • 105 Personel Zipur 10/KYD gabung Satgas Kizi TNI XX-V/Kongo

    105 Personel Zipur 10/KYD gabung Satgas Kizi TNI XX-V/Kongo

    “Karena itu sebelum diberangkatkan ke Kongo, mereka akan mengikuti pelatihan,”

    Jayapura (ANTARA) – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito mengatakan sebanyak 105 personel Zipur 10/KYD saat ini dipersiapkan untuk bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XX-V/Kongo tahun 2025.

    “Karena itu sebelum diberangkatkan ke Kongo, mereka akan mengikuti pelatihan,” kata Rudi Puruwito di Jayapura, Rabu.

    Pelepasan terhadap ke 105 prajurit itu dilaksanakan, Selasa (15/4) di lapangan Yoten Wenda, Denzipur 10/KYD, Waena, Jayapura.

    Dia mengatakan suatu kehormatan bagi prajurit Denzipur 10/KYD yang mengemban tugas negara sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB.

    Penugasan itu menjadi suatu kebanggaan karena prajurit Kodam XVII/Cenderawasih terpilih untuk menunaikan tugas negara.

    “Untuk itu jaga nama baik satuan dan Kodam XVII/Cenderawasih dengan memegang teguh jati diri Prajurit TNI, berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit, disiplin dan profesional,” kata Mayjen TNI Rudi Puruwito.

    Ditambahkan, prajurit yang tergabung dalam misi PBB juga harus berkomitmen untuk selalu disiplin tinggi agar terhindar dari segala macam pelanggaran yang berakibat pada pemulangan personel satgas, seperti akibat pelanggaran perilaku tidak patut, misalnya pelanggaran HAM berupa, eksploitasi seksual (SEA) dan penyelundupan.

    “Manfaatkan masa pelatihan dengan sebaik-baiknya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungannya,” harap Rudi Puruwito.

    Satgas Kizi TNI Konga XX-V Manusco dipimpin Mayor CZI Tommy Johandri O. Sunggu dan akan bertugas selama setahun.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Situs Suara.com Kena Serangan Siber, 285 Juta Serangan dalam 1,5 Jam

    Situs Suara.com Kena Serangan Siber, 285 Juta Serangan dalam 1,5 Jam

    Surabaya (beritajatim.com) – Situs berita Suara.com terkena serangan siber hingga mengakibatkan situs tidak bisa diakses dalam sementara waktu. Serangan yang teridentifikasi sebagai serangan DDos tersebut diketahui saat sejumlah awak Suara.com melaporkan situs sempat tidak bisa diakses.

    Belakangan diketahui, serangan tersebut terjadi sekira jam 17.50 WIB hingga 19.20 WIB.

    Pemred Suara.com, Suwarjono mengemukakan bahwa selama 1,5 jam serangan DDOs terjadi pada situs Suara.com.

    “Nyaris 285 juta serangan DDOS (terjadi) dalam 1,5 jam,” kata Suwarjono dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

    Berdasarkan pelacakan yang dilakukan Tim IT, Suwarjono mengemukakan bahwa serangan dilakukan menggunakan bot dengan menggunakan IP dari sejumlah negara di Eropa dan ada juga dari Indonesia.

    “Serangan random dari berbagai region country,” ujarnya.

    Serangan tersebut paling banyak menggunakan IP address dari negara-negara di Eropa, seperti Belanda, Kroasia. Kemudian ada Indonesia, Rumania, Australia dan Amerika Serikat.

    Ia mengemukakan, sebelumnya situs Suara.com sempat mendapat serangan siber. Namun, saat ini merupakan yang terbesar.

    “Ini merupakan serangan siber terbesar terhadap Suara.com jika dibandingkan selama ini,” ujarnya.

    Ia juga mengemukakan, serangan siber seperti yang terjadi saat ini biasanya akan berulang dalam waktu yang tidak bisa dideteksi.

    “Metode serangan menggunakan random path, sehingga cache akan dilewatkan dan traffic langsung ke arah origin server,” lanjutnya.

    Selain itu, kanal liputan khusus (LiKS) Suara.com juga mendapat serangan siber secara massif dalam kurun waktu 72 jam terakhir.

    Berdasarkan jejak digital yang dilacak Tim IT Suara.com, serangan tersebut menyerang homepage laman LiKS. Suwarjono mengemukakan serangan tersebut merupakan satu rangkaian yang terjadi pada hari ini terhadap situs Suara.com.

    “Khusus soal LiKS diserang dalam 72 jam terakhir,” ujarnya.

    Suwarjono mengemukakan bahwa atikel-artikel yang ditulis dalam halaman LiKS menjadi jantung jurnalisme Suara.com dalam mengangkat banyak isu yang mengkritisi berbagai macam persoalan, baik politik, hukum, HAM, keamanan hingga ekonomi.

    Liputan khas di Suara.com tersebut selama ini menjadi salah satu kanal andalan untuk menyuarakan suara yang selama ini terpinggirkan baik dalam kasus pelanggaran HAM bahkan pihak-pihak yang selama ini dibungkam penguasa.

    “Tentunya hal tersebut menunjukan ada pihak-pihak yang mungkin tidak suka dengan artikel yang pernah diulas dalam LiKS,” katanya.

    “Kami sangat mengecam tindakan tersebut,” tegasnya. [ian]

  • 1
                    
                        Nestapa Pemain Sirkus OCI Taman Safari: Dirantai, Disetrum, hingga Dipisahkan dengan Anak
                        Nasional

    1 Nestapa Pemain Sirkus OCI Taman Safari: Dirantai, Disetrum, hingga Dipisahkan dengan Anak Nasional

    Nestapa Pemain Sirkus OCI Taman Safari: Dirantai, Disetrum, hingga Dipisahkan dengan Anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Sejumlah perempuan mantan pemain sirkus
    Oriental Circus Indonesia
    (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.
    Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.
    Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.
    “Kalau main saat
    show
    tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.
    Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.
    “Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.
    Butet pun mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mengetahui identitas aslinya, baik itu nama, keluarga, dan usia karena sudah ditempa sebagai pemain sirkus sejak kecil.
    Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu.
    Sejak lahir, Fifi dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orangtuanya.
    Rupanya, Fifi diambil oleh salah satu bos OCI saat ia baru lahir.
    Ia baru sadar bahwa Butet adalah ibunya ketika sudah beranjak dewasa.
    Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain karena belum memiliki kehidupan yang layak.
    Hidup di lingkungan sirkus sejak kecil rupanya membuat Fifi tak betah.
    Ia sempat kabur karena tidak tahan akan siksaan yang ia alami.
    “Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi.
    Nasib Fifi semakin tragis setelah ditangkap karena siksaan yang ia terima berkali-kali lebih kejam.
    “Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum. Kelamin saya disetrum sampai saya lemas. Rambut saya ditarik, saya ngompol di tempat, lalu saya dipasung,” kenangnya dengan suara lirih.
    Selain Butet dan Fifi, Ida juga punya kenangan buruk selama menjadi pemain sirkus.
    Ida  bercerita bahwa ia pernah mengalami kecelakaan serius saat tampil di Lampung, tetapi tidak mendapatkan pertolongan serius.
    “Saya mengalami jatuh dari ketinggian saat
    show
    di Lampung. Setelah jatuh, saya tidak langsung dibawa ke rumah sakit,” kata Ida yang kini harus menggunakan kursi roda.
    “Setelah pinggang saya mulai bengkak, barulah saya dibawa ke Jakarta dan dioperasi,” ujar dia.
    Kuasa hukum para korban, Muhammad Soleh, berharap pemerintah segera membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap para pemain sirkus.
    Soleh meyakini masih banyak pemain sirkus yang mengalami nasib serupa dan masih berada di lingkungan Taman Safari Indonesia.
    “Sekarang, para korban harus didengar, dan masih banyak korban yang masih ada di Taman Safari. Itu harus diungkap. Mereka pasti punya orang tua, baik yang masih hidup ataupun sudah tidak,” kata Soleh.
    Ia juga menyayangkan sikap pihak Taman Safari Indonesia yang menurutnya belum menunjukkan iktikad baik atau pengakuan atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama bertahun-tahun.
    “Sampai saat ini, Taman Safari Indonesia tidak mengakui kesalahan, seolah tidak ada pelanggaran dan kekejaman yang dilakukan. Menurut saya, ini jelas perlu ada keadilan,” kata Soleh.
    Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menilai, testimoni para korban menunjukkan bahwa ada banyak hak asasi yang dirampas selama mereka menjadi pemain sirkus di OCI.
    Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasan. Salah satu yang penting adalah soal identitas. Identitas seseorang adalah hak dasar, dan beberapa dari mereka bahkan tidak tahu siapa orangtuanya,” kata dia.
    Mugiyanto meminta maaf kepada para korban karena harus menyampaikan testimoni yang memilukan dan traumatik.
    Namun, ia berjanji pemerintah akan berupaya agar peristiwa serupa tidak terulang.
    Setelah mendengar laporan dari para korban, kami juga akan mencari keterangan dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku. Ini harus kami lakukan secepatnya untuk mencegah hal yang sama terulang,” kata Mugiyanto
    Sementara itu, pihak Taman Safari Indonesia mengeklaim tidak punya keterkaitan dengan para mantan pemain sirkus yang mengaku mengalami kekerasan.
    Manajemen Taman Safari mengatakan bahwa masalah tersebut melibatkan individu tertentu.
    “Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan eks pemain sirkus yang disebutkan dalam video tersebut,” tulis Manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan resmi.
    “Kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan,” ujar mereka.
    Taman Safari Indonesia meminta agar kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut tidak disangkutpautkan dengan pihak mereka.
    “Hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya, namun kami berharap agar nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab kami,” tuls Taman Safari Indonesia.
    “Terutama tanpa bukti yang jelas karena dapat berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum,” ujar mereka.
    Taman Safari Indonesia mengeklaim berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip
    Good Corporate Governance
    (GCG), kepatuhan hukum, serta etika bisnis yang bertanggung jawab.
    Taman Safari Indonesia juga mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital.
    “Dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak memiliki dasar fakta maupun keterkaitan yang jelas,” tulis Taman Safari Indonesia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MPR: Pidato Presiden di parlemen Turki bentuk seruan moral kemanusiaan

    MPR: Pidato Presiden di parlemen Turki bentuk seruan moral kemanusiaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan di hadapan parlemen Turki merupakan bentuk keberanian menyuarakan krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM di Gaza.

    Dia menuturkan bahwa dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa dunia harus bersikap dan tidak melakukan standar ganda dalam menyikapi tragedi di Gaza.

    “Apa yang disampaikan Pak Prabowo lebih dari sekadar pandangan diplomatik, tapi seruan moral yang mewakili nurani kemanusiaan,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Selama ini, kata dia, banyak negara yang biasanya vokal soal isu HAM, tetapi justru bungkam ketika kekerasan sistematis terjadi di Gaza, Rohingya, Bosnia, dan bahkan penyiksaan di kamp Guantanamo.

    Menurut Eddy, pelanggaran HAM tidak bisa dipilih-pilih. Dengan begitu apabila pelanggaran di satu tempat dikecam maka harus berlaku sama untuk semua lantaran hal tersebut merupakan konsistensi dan keberanian moral.

    Untuk itu, ia berpendapat keberanian Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut di forum internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih teguh memegang prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

    “Konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan. Maka, membela Gaza bukan hanya soal politik luar negeri, tapi juga amanat konstitusional yang tidak bisa dinegosiasikan,” ungkapnya.

    Dirinya pun mendesak masyarakat internasional untuk segera bertindak menghentikan kekerasan dan membuka akses kemanusiaan tanpa syarat.

    Saat dunia memilih diam, sambung dia, Indonesia harus tetap bersuara. Suara itu kini disampaikan dengan tegas oleh Presiden Prabowo.

    “Kita harus berdiri di barisan yang benar,” tutur Eddy.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto, dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki, Jumat (11/4), menyuarakan inisiatif aktif Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

    Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat Gaza dan kawasan sekitarnya akibat konflik berkepanjangan.

    “Bagaimana mungkin anak kecil berusia enam tahun dianggap bersalah? Bagaimana mungkin ibu tak bersenjata dibom, kehilangan rumah, kehilangan segalanya? Ini sulit diterima akal sehat,” ujar Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum di Jakarta, Jumat (11/4).

    Sebagai bentuk aksi nyata, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa dirinya akan segera melakukan kunjungan ke Kairo, Doha, dan Amman untuk berkonsultasi dengan para pemimpin di kawasan Timur Tengah, termasuk Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Abdullah II dari Yordania.

    Menurut Kepala Negara, langkah ini merupakan bagian dari diplomasi aktif Indonesia dalam mendorong penyelesaian damai dan bantuan kemanusiaan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo: Banyak Negara Bicara HAM, tapi Diam Saat Gaza Dibom
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 April 2025

    Prabowo: Banyak Negara Bicara HAM, tapi Diam Saat Gaza Dibom Nasional 10 April 2025

    Prabowo: Banyak Negara Bicara HAM, tapi Diam Saat Gaza Dibom
    Tim Redaksi
    DUBAI, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mengatakan, ada banyak negara yang berkoar-koar tentang hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, tetapi diam ketika Gaza dibom dan menyebabkan banyak orang meninggal dunia.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara di hadapan parlemen Turkiye, Kamis (10/4/2025).
    “Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia. Tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu,” ujar Prabowo, dikutip dari
    Anadolu Agency
    , Kamis.
    Prabowo mengatakan, banyak negara yang pura-pura tidak tahu bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah pelanggaran HAM.
    Dia lantas memuji sikap Turkiye yang tegas mendukung Palestina.
    “Turkiye punya sikap yang tegas. Karena itu kami merasa ingin bersama Turkiye membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian,” kata Prabowo.
    Baru-baru ini Prabowo mengemukakan rencana untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka ke Indonesia.
    Prabowo berencana memberikan perawatan medis kepada mereka di Indonesia sebelum dipulangkan ke Palestina setelah situasi kondusif.
    “Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
    Kepala Negara menyatakan, siapapun warga Palestina yang terluka boleh mendapatkan pengobatan di Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu dan warga yang terkena trauma akibat penyerangan.
    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mabes TNI Bantah Kabar 11 Warga yang Dibunuh TPNPB-OPM Anggotanya yang Menyamar, Kapuspen: Hoaks – Halaman all

    Mabes TNI Bantah Kabar 11 Warga yang Dibunuh TPNPB-OPM Anggotanya yang Menyamar, Kapuspen: Hoaks – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Markas Besar TNI membantah kabar yang menyebutkan terdapat 11 warga di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan dibunuh oleh TPNPB-OPM adalah prajurit TNI yang tengah menyamar.

    Kabar yang disebarkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom itu menyebutkan, 11 warga tersebut diduga intelijen aparat keamanan.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan kabar tersebut adalah bohong atau hoax.

    Ia menjelaskan selama ini TPNPB-OPM atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)  di Papua kerap menebar propaganda untuk mengintimidasi masyarakat sehingga masyarakat ragu untuk bekerja, beraktivitas, atau berkebun.

    Selain itu, menurutnya kabar itu sengaja disebarkan untuk menutupi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TPNPB-OPM terhadap masyarakat Papua.

    Hal itu disampaikannya usai wawancara dengan awak media di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta pada Rabu (9/4/2025).

    “Termasuk yang (kabar) 11 orang ini diklaim sebagai tentara. Tentara itu tercatat namanya, teregister namanya. Hari ini tidak ada satu pun prajurit TNI atau Polri yang gugur di sana,” tegas Kristomei.

    “Artinya apa? Artinya itu adalah hoax yang disampaikan oleh pihak KKB supaya dia lepas dari tuntutan hak asasi manusia. Bahwa dia melakukan kekejian, kebiadaban dengan membunuh masyarakat yang mencoba jadi pendulang,” lanjut dia.

    Namun demikian, ia mengakui pihaknya menerima informasi tersebut.

    Karena korban adalah warga sipil, lanjut dia, maka nantinya TNI akan berkoordinasi dengan Polri.

    Ia menegaskan TNI siap membantu dan mendukung evakuasi para warga tersebut.

    “Kemudian bahwa memang itu sipil, dan nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengevakuasi dan mencari betul di mana letak daripada korban-korban tadi. Tentunya TNI pasti membantu dalam mereka membackup misalnya pengamanannya, untuk evakuasinya, segala macam,” ucap dia.

    “Kita tidak lepas tangan juga seperti itu. Karena kan memang ada undang-undang kita yang ada amanat undang-undang nomor 34 tahun 2004 bahwa kita membantu tugas polri, salah satu tugas OMSP-nya. Nah itulah aplikasinya nanti di situ,” ujarnya.

    Kabar 11 Warga Tewas Dibunuh

    Diberitakan Tribun-Papua.com sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim membunuh 11 warga di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan yang diduga sebagai intelijen Indonesia.

    Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyatakan pihaknya telah menerima laporan resmi dari markas OPM Yahukimo soal pembunuhan 11 warga tersebut.

    “Kami teleh menerima laporan dari Panglima TPNPB Yahukimo, Belkius Kobak kalau mereka membunuh 11 warga diduga intelijen aparat keamanan,” kata Sebby, Selasa (8/4/2025) malam.

    Ia menyatakan, pembunuhan dilakukan selama tiga hari belakangan ini dan menyatakan siap bertanggungjawab.

    “Kami minta Presiden Prabowo Subianto hentikan pengiriman pasukan ke Papua, seperti menyamar sebagi pendulang dan profesi lainya,” ungkapnya.

     

  • Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengungkap adanya skenario global yang bertujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, serangan tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui orang-orang kepercayaan Presiden.

    Menurut Amir, tokoh-tokoh yang menjadi sasaran awal dalam skenario itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sufmi Dasco Ahmad.

    “Prabowo itu tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan posisi politiknya sekarang sangat kokoh,” ujar Amir pada Selasa, 8 April 2025.

    Ia menilai kekuatan politik Presiden bisa melemah jika orang-orang terdekatnya diserang. “Tapi kalau orang-orang terdekatnya dilumpuhkan maka perlahan ia akan melemah secara internal,” tambahnya.

    Amir menyoroti pemberitaan yang menyebut Sufmi Dasco terlibat judi online di Kamboja. Ia menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar dan merupakan upaya framing.

    Ia menjelaskan, saat masih aktif di MNC, Sufmi memang pernah bekerja sama dengan perusahaan asal Kamboja. Namun jika perusahaan itu belakangan terlibat judi online, tidak serta merta Sufmi juga terlibat.

    Gara-gara Revisi UU TNI?

    Amir menyebutkan, alasan lain Sufmi diserang karena menggagas revisi Undang-Undang TNI. Ia menilai hal ini berdampak negatif bagi Partai Gerindra dan Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo diserang melalui isu bisnis dan politik luar negeri. Sedangkan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin diterpa isu pelanggaran HAM.

    Amir mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi informasi dan menangkal hoaks.

    Amir menambahkan, Prabowo dinilai akan memperkuat posisi Indonesia di kancah politik global. Karena itu, ada kekuatan besar yang merasa terganggu.

    “Kita tidak bisa menutup mata. Ada kekuatan besar yang tidak ingin Prabowo memegang kendali penuh di pemerintahan karena dianggap akan memperkuat posisi Indonesia dalam poros strategis dunia,” ujarnya.

    Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara tertinggi dengan 58,6%. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,9%, sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,5%.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengungkap adanya skenario global yang bertujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, serangan tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui orang-orang kepercayaan Presiden.

    Menurut Amir, tokoh-tokoh yang menjadi sasaran awal dalam skenario itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sufmi Dasco Ahmad.

    “Prabowo itu tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan posisi politiknya sekarang sangat kokoh,” ujar Amir pada Selasa, 8 April 2025.

    Ia menilai kekuatan politik Presiden bisa melemah jika orang-orang terdekatnya diserang. “Tapi kalau orang-orang terdekatnya dilumpuhkan maka perlahan ia akan melemah secara internal,” tambahnya.

    Amir menyoroti pemberitaan yang menyebut Sufmi Dasco terlibat judi online di Kamboja. Ia menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar dan merupakan upaya framing.

    Ia menjelaskan, saat masih aktif di MNC, Sufmi memang pernah bekerja sama dengan perusahaan asal Kamboja. Namun jika perusahaan itu belakangan terlibat judi online, tidak serta merta Sufmi juga terlibat.

    Gara-gara Revisi UU TNI?

    Amir menyebutkan, alasan lain Sufmi diserang karena menggagas revisi Undang-Undang TNI. Ia menilai hal ini berdampak negatif bagi Partai Gerindra dan Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo diserang melalui isu bisnis dan politik luar negeri. Sedangkan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin diterpa isu pelanggaran HAM.

    Amir mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi informasi dan menangkal hoaks.

    Amir menambahkan, Prabowo dinilai akan memperkuat posisi Indonesia di kancah politik global. Karena itu, ada kekuatan besar yang merasa terganggu.

    “Kita tidak bisa menutup mata. Ada kekuatan besar yang tidak ingin Prabowo memegang kendali penuh di pemerintahan karena dianggap akan memperkuat posisi Indonesia dalam poros strategis dunia,” ujarnya.

    Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara tertinggi dengan 58,6%. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,9%, sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,5%.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi

    Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi

    loading…

    Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Prof Deding Ishak lega atau plong karena draf RUU KUHAP tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH). FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Deding Ishak mengaku lega atau plong. Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH).

    Di UU Kejaksaan jelas disebutkan bahwa kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana khusus, yaitu HAM berat dan korupsi. “Kekhawatiran sebelumnya adalah wajar namun sesuai penjelasan ketua Komisi III, draf terakhir KUHAP tidak mengatur kewenangan, tentu ini menjadi plong dan kita wajib mendorong sinergitas Kejaksaan dan KPK untuk bersinergi memberantas korupsi,” kata Prof Deding, Minggu (6/4/2025).

    Dia mengatakan, tentu sinergi antara kejaksaan dan KPK dilakukan dalam upaya mengimplementasikan komitmen dan politic will Presiden Prabowo Subianto yang demikian gemas kepada para koruptor. Bagi Prabowo, para koruptor telah membuat rakyat banyak menderita.

    “Ini momentum yang baik dan kondusif untuk menjadikan penegakan hukum terhadap koruptor ini sebagai arus utama negara dan pemerintahan Presiden Prabowo jihad memerangi korupsi,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, ulama dan umaro harus bekerja sama kemudian mulai membantu lewat upaya pencegahan lewat pendidikan anti korupsi di tingkat TK hingga perguruan tinggi lewat pendidikan agama dan budaya.

    Dalam hal tindakan, Prof Deding meminta agar DPR dan pemerintah segera sahkan UU Perampasan Aset Koruptor. Sebelum hukuman mati bagi koruptor, coba dulu dengan hukuman memiskinkan koruptor dan perampasan harta aset koruptor.

    Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan bahwa draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang menyebut kewenangan jaksa hanya sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat bukan hasil akhir.

    Habiburokhman memberikan draf hasil akhir terkait ‘penyidik tertentu’ yang tidak mengatur kewenangan jaksa. “Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir, draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan atau penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang,” kata Habiburokhman.

    Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

    “Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP,” ujarnya.

    Habiburokhman mengatakan aturan penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu ini dibuat agar dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Kejaksaan dalam UU Tipikor maupun UU Kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana tertentu. Maka aturan dan kewenangan tersebut tetap berlaku,” ujar Habiburokhman.

    Habiburokhman mengungkapkan draf RUU KUHAP itu masih dalam penyempurnaan. Ia akan menerima masukan yang ada selama pembahasan berlangsung.

    (abd)

  • Alasan Hindia Buat Lagu bersama Maria Sumarsih yang Berisi Cerita Kematian Korban Tragedi ’98

    Alasan Hindia Buat Lagu bersama Maria Sumarsih yang Berisi Cerita Kematian Korban Tragedi ’98

    Alasan Hindia Buat Lagu bersama Maria Sumarsih yang Berisi Cerita Kematian Korban Tragedi 98
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Musisi
    Baskara Putra
    mengungkapkan alasan di balik pembuatan lagu yang berkolaborasi dengan
    Maria Sumarsih
    , ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan, atau yang akrab dipanggil Wawan, mahasiswa yang tewas dalam
    tragedi Semanggi I
    pada tahun 1998.
    Baskara mengungkapkan, pesan utama yang ingin disampaikan adalah sudut pandang seorang ibu yang kehilangan anaknya akibat tindakan aparat negara.
    “Ada semacam paralel yang menarik antara apa yang gue masukkan di dalam ruangan karya tersebut di album pertama ada nyokap gue, bagaimana dia melihat tumbuh besar gue sampai dia melihat gue masuk umur kuliah,” ujar Baskara, dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com pada Kamis (3/4/2025).
    “Di saat yang bersamaan, ada ibu lain yang enggak seberuntung itu yang anaknya meninggal saat dia masih jadi mahasiswa,” sambung dia.
    Dalam album terbarunya yang berjudul
    Doves
    , Baskara menciptakan lagu berjudul “(Kamis)” yang mengisahkan cerita Maria Sumarsih mengenai kematian Wawan.
    Ia menegaskan bahwa karyanya tidak dimaksudkan untuk dilihat dari sudut politik, melainkan untuk menunjukkan perasaan seorang ibu yang kehilangan anak tercintanya akibat tindakan aparat negara.
    “Fokus gue adalah memberikan ruang untuk seorang ibu yang kehilangan anaknya untuk bercerita dari perspektif dia. Kebetulan ibu ini adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya dan mereka warga negara Indonesia, kayak tadi gue bilang, kebetulan ada hubungannya dengan negara bagaimana anaknya ini kehilangan nyawanya,” papar dia.
    Baskara juga ingin menyampaikan pesan penting mengenai kematian Wawan agar generasi muda memahami perjuangan para penuntut keadilan dalam
    aksi Kamisan
    .
    Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap pandangan yang salah dari banyak anak muda mengenai aksi tersebut.
    “Kayak satu setengah, satu tahun ke belakang gue melihatnya sangat memprihatinkan komen-komen di internet terhadap bagaimana kebanyakan orang yang masih muda melihat aksi Kamisan,” imbuh dia.
    Aksi Kamisan
    sendiri merupakan gerakan yang menuntut negara untuk bertanggung jawab atas berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.
    Hingga saat ini, pemerintah belum meminta maaf atau mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, termasuk tragedi Semanggi I dan II yang menewaskan sejumlah mahasiswa pada tahun 1998.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.