Topik: Pelanggaran HAM

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair), bersama dengan Aliansi BEM Fakultas se-Unair, menggelar aksi simbolik bertajuk Kidung Duka Airlangga.

Aksi ini merupakan bentuk respons atas kekecewaan civitas akademika Unair terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, sekaligus menjadi simbol duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi belakangan ini.

Aksi simbolik ini digelar pada Sabtu malam (6/9/2025) di Halaman Rektorat Unair, dengan melibatkan berbagai elemen mahasiswa, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pergerakan BEM Unair, M. Rizqi Senja Virawan, yang menegaskan komitmen mereka untuk terus mendampingi perjuangan rakyat.

Rizqi menyampaikan bahwa sebagai bagian dari rakyat, mahasiswa Unair tidak akan pernah meninggalkan rakyat dalam setiap perjuangan, baik melalui demonstrasi maupun bentuk gerakan lainnya.

“Tentu kami Sivitas Akademika Unair sebagai bagian dari rakyat, akan tetap membersamai gerakan-gerakan rakyat. Aksi simbolik ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil, banyak di antara rakyat yang dimiskinkan secara struktural dan secara sistem,” ujar Rizqi.

Aksi Kidung Duka Airlangga merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi yang telah dilakukan oleh civitas akademika Unair dalam beberapa minggu terakhir. Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM Unair, Satria Abdi Hasani, berharap melalui berbagai metode penyampaian aspirasi ini, suara kekecewaan rakyat dapat sampai dan didengar oleh pemerintah.

“Aksi simbolik ini juga merupakan rentetan perjuangan Sivitas Akademika Unair dalam beberapa aksi demonstrasi. Semoga kekecewaan rakyat akan didengar oleh Pemerintah setelah seluruh metode penyampaian aspirasi ini dilakukan,” tambah Satria.

Puncak dari aksi ini adalah pembacaan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Surat ini memuat delapan tuntutan konkret yang disuarakan oleh civitas akademika UNAIR terkait situasi bangsa saat ini. Salah satu tuntutan yang mendapat sorotan besar adalah permintaan maaf dari Presiden.

Ketua BEM UNAIR, Anggun Zifa Anindia, yang membacakan surat tersebut, menegaskan, “Ketujuh, kami menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat atas seluruh kekacauan dan ketidakmampuannya menyelesaikan masalah,” ucapnya dengan lantang.

Aksi simbolik ini menegaskan bahwa mahasiswa Unair tidak hanya berduka atas jatuhnya korban jiwa, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Melalui Kidung Duka Airlangga, mereka menegaskan komitmen mereka dalam mengawal isu-isu kerakyatan dan menyuarakan perubahan yang mendesak demi kesejahteraan rakyat Indonesia. [rma/suf]

Berikut isi Surat Terbuka Sivitas Akademika Universitas Airlangga dan 8 Poin Tuntutan Kepada Negara:

Dengan hormat,
Kekacauan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh penguasa dengan indikasi ketidakberpihakan kepada rakyat secara keseluruhan.

Sivitas Akademika Universitas Airlangga, sebagai bagian dari rakyat, merasakan betul bagaimana negara menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Rakyat tentunya akan selalu peka, apabila terdapat perwakilan-perwakilan mereka yang tidak memiliki keresahan, rasa senasib, atau rasa sepenanggungan yang sama.

Terlebih lagi, ketika kami mencoba menyampaikan apa yang kami rasakan, kami justru mendapatkan represifitas dari negara dan terkesan bahwasanya kami adalah musuh mereka. Banyak di antara kami yang ditangkap, dipukuli, diintimidasi, dibatasi akses informasinya, serta diadu domba secara horizontal dengan kawan kami sendiri. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, maka kami Sivitas Akademika Universitas Airlangga menyampaikan 8 (delapan) tuntutan Kidung Duka Airlangga:

1. Menuntut negara untuk mengembalikan kedaulatannya kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan serta bertanggung jawab penuh atas kerusuhan yang terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

2. Mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan reformasi total institusi DPR, POLRI, dan TNI.

3. Menuntut negara untuk terus menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi di tengah menyempitnya ruang demokrasi serta maraknya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap suara-suara kritis rakyat.

4. Menghentikan segala bentuk represifitas aparat terhadap massa aksi, tenaga medis, dan jurnalis serta menuntut pembebasan segera terhadap kawan-kawan kami yang masih ditahan.

5. Mengusut tuntas seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam aksi beberapa waktu terakhir serta menuntut seluruh pelaku untuk diadili di meja pengadilan dengan seadil-adilnya.

6. Mengembalikan marwah kampus sebagai ruang netral ilmu pengetahuan dengan menolak segala bentuk intervensi dan masuknya aparat ke dalam kampus.

7. Menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat atas seluruh kekacauan dan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan masalah.

8. Mengajak seluruh elemen untuk saling menjaga, serta melakukan pengawalan terhadap seluruh kebijakan hari ini dan hari esok agar aspirasi rakyat benar-benar tersampaikan dan negara tidak mengulang pola kesalahan yang sama.