Topik: PDRB

  • Gaji UMK Bekasi 2025 Naik, Intip Besarannya – Page 3

    Gaji UMK Bekasi 2025 Naik, Intip Besarannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 5,56 juta, atau naik 6,5% dari 2024. Hal itu ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16/2024 sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi Nur Hidayah Setyowati seperti dikutip dari Antara, Kamis (8/5/2025).

    “Aturan tersebut menggantikan regulasi sebelumnya yakni PP 51/2023 tentang pengupahan. Kebijakan ini didukung langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari proyek strategis nasional,” ujar Nur Hidaya.

    Nur menuturkan, proses pembahasan UMK Bekasi tahun 2025 berlangsung cepat karena regulasi baru tersebut diterbitkan hanya beberapa hari sebelum tenggat waktu.

    “Regulasi baru keluar dua hari lalu, jadi kami hanya punya waktu tiga hari untuk membahas UMK, termasuk UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota),” ujar dia.

    Dia mengatakan, perbedaan besar pada pembahasan tahun ini terletak pada penentuan besaran UMSK, di mana sebelumnya didasarkan pada kontribusi perusahaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). “Namun kini terfokus pada karakteristik, spesialisasi, dan risiko pekerjaan,” ujar dia.

    Nur menuturkan, proses pembahasan UMSK berjalan alot karena pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara nasional menyatakan menolak atas kenaikan tersebut.

    “UMSK asumsi harus lebih tinggi dari UMK yang naik 6,5 persen. Ada silang pendapat antara pemerintah, serikat pekerja, dan Apindo,” kata dia.

    Serikat pekerja semula mengusulkan 230 sektor, sementara Pemkab Bekasi hanya mengajukan 22 sektor. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan aspirasi dari serikat pekerja, pemerintah daerah akhirnya menyetujui 47 sektor.

    “Penambahan sektor ini adalah langkah akomodatif terhadap usulan serikat pekerja. Semua sudah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dibahas lebih lanjut,” ujar dia.

    Keputusan final menyangkut upah minimum tersebut, kata dia, akan dituangkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dalam waktu dekat. Ia mengimbau segenap serikat pekerja di Kabupaten Bekasi untuk dapat menjaga kondusivitas wilayah selama proses ini berlangsung.

     

  • Melesat 5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Ungguli Provinsi Kang Dedi Mulyadi

    Melesat 5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Ungguli Provinsi Kang Dedi Mulyadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa mencatatkan pertumbuhan impresif di triwulan I tahun 2025. Berdasarkan data BPS per 5 Mei 2025, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat menyentuh angka 5 persen secara y-o-y.

    Angka ini tercatat lebih unggul dari nasional yang sebesar 4,87 persen. Serta, Jatim juga mengungguli Provinsi Jabar yang dipimpin Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebesar 4,98 persen, Jateng yang dipimpin Ahmad Lutfi sebesar 4,96 persen dan juga Daerah Khusus Jakarta yang dipimpin Pramono Anung sebesar 4,95 persen.

    “Alhamdulillah di triwulan pertama tahun 2025, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian triwulan I-2024 sebesar 4,81 persen, juga lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional sebesar 4,87 persen,” tegas Gubernur Khofifah di sela-sela kunjungan misi dagang di Balikpapan, Kamis (8/5/2025).

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Senin (5/52025), pertumbuhan tertinggi pengungkit ekonomi Jatim di periode ini terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 10,40 persen.

    Selain itu, dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Jatim juga diungkit dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 14,17 persen.

    Pertumbuhan ekonomi ini mencatatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim pada Triwulan 1 – 2025 Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 819,30 triliun atau naik sebesar 16,850 triliun dibanding Triwulan 4 – 2024.

    Yang mana PDRB Jatim didominasi oleh Industri Pengolahan (31,42 persen), Perdagangan (18,70 persen), Pertanian (10,22 persen), konstruksi (8,49 persen) serta Akomodasi dan Makanan Minuman (6,24 persen).

    “Kita tentu bersyukur ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh di atas rata-rata nasional, dan ini menunjukkan bahwa pondasi ekonomi kita semakin kuat, khususnya sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian,” jelas Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Jawa Timur adalah pertumbuhan ekonomi inklusif. Bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

    “Seiring dengan ekonomi yang terus tumbuh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur alhamdulillah juga terus menurun. Masih dari data BPS, TPT Jatim pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,74 persen, di Februari 2025 turun menjadi 3,61 persen. Angka ini di bawah angka TPT Nasional,” jelasnya.

    Ke depan, Khofifah menegaskan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, hilirisasi industri khususnya sektor agro untuk mendukung ketahanan pangan serta memperluas pasar UMKM melalui perdagangan antar pulau maupun luar negeri.

    “Misi Dagang antar Provinsi akan terus kita lakukan untuk membangun jejaring pasokan bahan baku dan pasar bagi UMKM kita, pembangunan infrastruktur jalan lintas selatan dan jalan tol kita percepat penyelesaiannya,” pungkasnya. [tok/aje]

  • RPJMD Lamongan 2025-2029 Sasar 29 Indikator, Gambarkan Arah Pembangunan

    RPJMD Lamongan 2025-2029 Sasar 29 Indikator, Gambarkan Arah Pembangunan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Selasa (6/5/2025).

    Musrenbang ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan Lamongan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, LSM atau organisasi masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan dan anak, BUMD, pengusaha dan unsur lainnya.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan penyusunan RPJMD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Karena di dalamnya tidak hanya berisi tentang rencana pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga bidang sosial, ekonomi dan peradaban Lamongan.

    “Musrenbang adalah bagian penting dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Pak Yes menjelaskan, dalam menyusun RPJMD dibarengi dengan konsultasi publik dengan DPRD, hingga pemerintah provinsi.

    “Tujuannya agar perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan terintegrasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat,” ujarnya.

    Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029, terdapat 29 indikator sasaran, meliputi jumlah pengeluaran wisatawan, persentase pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan.

    Kemudian persentase pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran, persentase pertumbuhan PDRB industri pengolahan, prosentase peningkatan realisasi investasi, hingga nilai tukar petani.

    “Ada 29 indikator sasaran yang akan kita tuntaskan pada lima tahun ke depan. Yang mana 25 di antaranya adalah keberlanjutan dari indikator 2021-2026 dan empat di antara terintegrasi dengan program pusat,” jelasnya.

    Adapun isu strategis yang harus dihadapi di antaranya adalah transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor unggulan, akselerasi kemantapan infrastruktur pendukung ekonomi, pengentasan Kemiskinan melalui penguatan kelembagaan desa dan pemberdayaan ekonomi.

    Kemudian tata kelola birokrasi yang agile dan berorientasi layanan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan, hingga penguatan ekosistem riset, inovasi dan teknologi untuk mendorong daya saing daerah.

    “Sehingga akan dijawab dengan lima belas program prioritas. Salah satunya adalah program prioritas lumbung pangan Lamongan, akan menjawab isu strategis transformasi ekonomi di bidang pertanian. Yang mana pertanian merupakan salah satu potensi unggulan Lamongan,” kata Pak Yes. (fak/ian)

  • Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Dirut PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat Khusus (KURsus) Kluster Petani Tebu Jawa Timur di Kebun Tebu Prajekan, Grundo, Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Selasa (6/5/2025).

    Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan dan juga mendorong kesejahteraan petani tebu serta upaya menuju swasembada gula dan transisi energi hijau melalui bioetanol.

    “Jatim adalah penghasil gula tertinggi di Indonesia. Maka KURsus ini adalah wujud nyata upaya kita untuk memperjuangkan kesejahteraan petani tebu. Kita ingin petani tebu naik kelas, dari buruh ladang menjadi pengusaha pangan yang tangguh dan bermartabat,” tegas Gubernur Khofifah.

    Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan fitur KURsus Petani Tebu memiliki suku bunga tetap 6 persen. Akses pengulangan kredit bertujuan untuk bisa memfasilitasi peremajaan kebun (lebih dari 25 tahun) dan adopsi varietas unggul yang berpotensi menaikkan rendemen gula per ton tebu dari rata-rata 7 persen menjadi 8–9 persen.

    “KUR khusus kluster petani tebu ini merupakan jawaban dari kebutuhan modal usaha tebu rakyat yang sebelumnya telah terkena limit kredit KUR konvensional hingga Rp500 juta,” ungkapnya.

    Gubernur Khofifah menyampaikan peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu menjadi sangat penting karena melalui koordinasi bersama dengan Kemenko Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Lebih dari itu, lanjutnya, KURsus Petani Tebu ini akan memberikan multiplier benefit.

    “Ini cara kita bisa mempercepat swasembada gula, cara meningkatkan kesejahteraan para petani tebu, cara kita menuju ketahanan energi,” tegasnya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan bahwa hilirisasi tebu ini juga akan menghasilkan bioetanol. Dengan kata lain melalui hal ini pun bisa menjadi langkah awal mentransformasikan dari energi fosil ke non fosil.

    “Artinya kita akan menuju green economy, kita juga akan bersama-sama seluruh elemen yang lain mewujudkan net zero emission,” ujarnya.

    Khofifah menuturkan dari kebun dengan tanaman tebu yang rata-rata tingginya mencapai 5 m dengan bibit yang sama akan bisa menghasilkan 20 ton gula per hektar. Menurutnya ini adalah hal luar biasa yang bisa diberikan petani tebu Bondowoso di Jawa Timur untuk Indonesia bahkan hingga efek net zero emission untuk dunia.

    “Maka apa yang diinisiasi oleh pak Dirut SGN ini adalah sesuatu yang out of the box, sesuatu yang luar biasa, patut diapresiasi dan tentu kita harapkan bahwa ini bisa direplikasi di lebih banyak tempat dan lebih luas lagi,” katanya.

    Gubernur Jatim ini menyampaikan program KUR Klaster Petani Tebu merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh mitra strategis baik dari tingkat pusat, swasta, maupun lembaga perbankan dalam upaya memberdayakan petani tebu di seluruh pelosok wilayah Jawa Timur.

    “Manfaatkan KUR ini untuk usaha produktif, bukan konsumsi. Seperti pengadaan bibit unggul, pupuk organik/insektisida ramah lingkungan, serta alat olah tebu yang efisien. Karena keberhasilan bukan hanya diukur kuantitas gula, tetapi juga kualitas, kesinambungan,” ajaknya.

    Di kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Program Irigasi Manis berupa pompa air kebun dan Kredit Usaha Rakyat Khusus Kluster Petani Tebu Jawa Timur dengan rentang nominal Rp 35 juta hingga Rp 100 juta kepada sejumlah perwakilan petani tebu penerima manfaat. Penyerahan ini dilakukan oleh Gubernur Khofifah yang didampingi Dirut PT Sinergi Gula Nusantara, Wakil Bupati Bondowoso dan Direktur Keuangan Treasury & Global Services Bank Jatim.

    “Peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu hari ini adalah langkah nyata dalam peta jalan mewujudkan kemandirian pangan. Ini bukan sekadar soal produksi, tapi tentang membangun ekonomi rakyat yang berdaulat dan berkeadilan, serta multiplier benefit lainnya” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan Lumbung Pangan Nusantara dan komoditas tebu adalah salah satu kekuatan besarnya. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa produksi tebu (yang digiling pabrik gula) Jawa Timur mencapai 16,69 juta ton dari 238.135,6 Hektare lahan tebu, atau setengah dari produksi nasional.

    “Dari jumlah itu, dapat dihasilkan 1,26 juta ton gula kristal putih. Angka ini menegaskan posisi Jatim sebagai kontributor utama bagi pasokan gula nasional, dengan rata-rata kontribusi sekitar 50% secara tahunan,” ucapnya.

    “Sekaligus mencerminkan efisiensi rendemen rata-rata 7,58 persen dari tebu yang digiling,” imbuhnya.

    Di sisi lain Gubernur Khofifah menyebut upaya peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan diversifikasi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi provinsi dan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan subsektor perkebunan yang didominasi tebu berkontribusi signifikan terhadap PDRB dan struktur ekonomi Jawa Timur.

    “Untuk membangun petani yang kuat dan sejahtera dibutuhkan kolaborasi yang efektif, saya berharap kolaborasi dengan PT. Sinergi Gula Nusantara dalam pengadaan bibit unggul dan penyerapan hasil panen tetap berjalan berkelanjutan,” pesannya.

    Ia berharap semua lembaga perbankan memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program KUR Khusus Kluster Petani Tebu dengan kolaborasi bersama dinas yang membidangi perkebunan di tiap kabupaten\kota di Jawa Timur. Sehingga kebutuhan modal kerja seluruh petani tebu dapat terpenuhi.

    “Kepada Bank Jatim yang mempelopori berjalannya KUR khusus ini, diharapkan prosedur penyaluran KUR dapat berlangsung cepat, transparan, dan tepat sasaran, sehingga tidak ada petani yang tertinggal,” pintanya.

    Sementara itu Dirut SGN Mahmudi menyampaikan bahwa KURsus petani tebu ini mampu menyelesaikan dua persoalan yang dihadapi petani tebu. Sementara melalui KURsus ini, petani tebu bisa mendapatkan KUR lagi dengan rate 6 persen per tahun, menjadi solusi atas masalah komposisi tanaman tebu yang tidak normal dan penataan varietas.

    “Ini untuk petani seluruh Indonesia tetapi pilot projectnya di Jawa Timur dan pecah telornya di Kabupaten Bondowoso,” pungkas Mahmudi. [tok/beq]

  • Ketua DPRD Pacitan Dorong Generasi Milenial Tekuni Dunia Pertanian

    Ketua DPRD Pacitan Dorong Generasi Milenial Tekuni Dunia Pertanian

    Pacitan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, mendorong generasi milenial untuk tidak ragu terjun ke sektor pertanian dan perkebunan. Ia menilai, di tengah gempuran era digital dan globalisasi, pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.

    “Kalau sektor pertanian dan perkebunan tidak kita jaga, ekonomi kita akan lemah, dan PDRB juga bisa turun,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut Selasa (6/5/2025)

    ASB sapaan akrabnya mengakui tantangan sektor pertanian saat ini cukup kompleks, apalagi gaya hidup milenial cenderung praktis dan instan. Namun, ia melihat ada peluang besar di sektor ini, terutama dengan meningkatnya harga hasil pertanian seperti kelapa, kopi, kakao, hingga Padi.

    “Kelapa sekarang sampai Rp 25 ribu, kopi Rp75 ribu, gabah juga dibeli Bulog Rp6.500 per kilogram di sawah. Ini peluang yang menarik, tapi belum banyak diminati milenial,” jelasnya.

    Menurutnya, banyak generasi muda kurang menangkap potensi ekonomi pertanian karena lebih terpengaruh oleh dunia digital dan media sosial. Padahal, bertani bisa menjadi penghasilan tambahan bahkan utama yang menjanjikan.

    Meski menjabat sebagai Ketua DPRD, Arif tetap aktif menggeluti dunia pertanian. Di sela kesibukan sebagai wakil rakyat, ia mengelola kebun kelapa dan kopi sebagai bentuk kecintaannya pada sektor agraria.

    “Saya ingin memberi contoh langsung bahwa bertani itu bukan pekerjaan yang kuno, tapi justru punya masa depan cerah,” tambahnya.(tri/but)

  • Wabup Tegal Ahmad Kholid Minta Kadin Jadi Penggerak Transformasi UMKM

    Wabup Tegal Ahmad Kholid Minta Kadin Jadi Penggerak Transformasi UMKM

    TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – UMKM berperan penting memperkuat pasar domestik yang akan membuat perekonomian nasional tahan terhadap ancaman dari luar. 

    Namun di sisi yang sama, UMKM saat ini dihadapkan pada tekanan disrupsi yang dipicu oleh inovasi atau teknologi baru. 

    Sehingga gerakan kolektif diperlukan untuk membina mereka agar lebih berdaya saing.

    Sejalan dengan itu, Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid, meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tegal mengambil peran sebagai motor penggerak transformasi UMKM. 

    Pesan ini disampaikan saat acara Dialog Ekonomi dan Halalbihalal Dunia Usaha bersama Pemkab Tegal dan Kadin Kabupaten Tegal, di Hotel Grand Dian Slawi, Senin (28/4/2025).

    Era digital 5.0 atau social 5.0 telah memaksa UMKM tidak hanya berorientasi pada sisi perdagangan produk atau jasanya saja, namun juga aspek lainnya seperti membangun jenama atau merek untuk meraih empati masyarakat (konsumen) sebagai aset tak berwujud yang menentukan masa depan produk.

    Kemampuan adaptif lainnya yang diperlukan UMKM adalah memperluas jejaring untuk mendapatkan koneksi bisnis, menentukan metode penjualan yang efektif, membangun rantai distribusi, dan memaksimalkan performa iklan.

    Kholid menyadari, upaya pemda mendorong transformasi UMKM ini tak dapat dilakukan sendiri, sehingga dibutuhkan kerja sama multisektor, termasuk Kadin yang dalam beleid organisasinya mendukung secara nyata upaya penguatan UMKM.

    Di sini Kholid juga menyoroti kinerja investasi Kabupaten Tegal yang terus membaik. 

    Dari target nilai investasi tahun 2024 yang sebesar Rp 2,6 triliun berhasil terealisasi Rp3,66 triliun atau 140,76 persen. 

    Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perbaikan layanan investasi dan perizinan menjadi kunci suksesnya.

    Menurutnya, sektor industri yang mendominasi di Kabupaten Tegal antara lain industri kulit dan alas kaki, transportasi dan pergudangan, makanan, dan tekstil.

    “Ini membuktikan sektor riil industri kita berkembang baik dan menjadi tumpuan perekonomian daerah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru,” kata Ahmad Kholid, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (29/4/2025). 

    Sementara di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, dukungan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dinilai mampu menjaga nilai tukar rupiah tetap terkendali, dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal Bimala.

    Perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Tegal tumbuh positif 5,02 persen tahun 2024 lalu. 

    Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Tengah dan nasional. 

    “Dua sektor ekonomi yang secara ekspansif menyokong pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Tegal adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, dan sektor industri pengolahan,” jelas Bimala. 

    Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Jawa Tengah Bidang Organisasi Cahyanto mengatakan, saat ini Kadin diminta Pemerintah menjadi motor penggerak untuk menyejajarkan perekonomian Indonesia dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

    Target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 ini diproyeksikan masih kuat di kisaran 4,7-5,5 persen. 

    Adapun faktor penopang utamanya terletak pada peningkatkan konsumsi domestik dan sektor pertanian yang cenderung stabil, serta investasi.

    Potensi sektor industri pengolahan menurutnya merupakan penyumbang terbesar perekonomian Jawa Tengah saat ini. 

    Sektor manufaktur ini memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor hingga investasi.

    Lebih lanjut, Ketua Kadin Kabupaten Tegal Muhammad Amin menuturkan, sinergitas yang dibangun antara pemda dengan dunia usaha bisa saling mendukung juga memudahkan, sehingga dunia usaha di Kabupaten Tegal bisa bersaing dan terus berkembang maju.

    “Saya berharap melalui peran Kadin, dunia usaha kita bisa lebih kondusif dan makin kompetitif untuk menghadapi globalisasi. Terima kasih kepada teman-teman Kadin se-Jawa Tengah yang sudah hadir,” tutup Amin. (dta) 

  • Lemhannas tegaskan penguatan kolaborasi lahirkan ketahanan daerah

    Lemhannas tegaskan penguatan kolaborasi lahirkan ketahanan daerah

    Jadilah pemimpin yang mampu menerjemahkan semua perintah gubernurnya. Ini tentu akan mempercepat upaya perwujudan ketahanan daerah

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menegaskan penguatan pada langkah kolaborasi melahirkan ketahanan daerah yang mampu menghadapi segala tantangan pada era disrupsi.

    Ace di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu, menyampaikan setiap pejabat publik perlu merapatkan barisan dalam menjalankan segala kebijakan yang dari gubernur, termasuk di Jawa Timur.

    “Jadilah pemimpin yang mampu menerjemahkan semua perintah gubernurnya. Ini tentu akan mempercepat upaya perwujudan ketahanan daerah,” kata Ace.

    Ace menyebut bahwa jika ketahanan daerah terbentuk dan semakin menguat, maka akan berdampak pada sistem ketahanan di tingkat nasional.

    “Teruslah berkarya menjaga ketahanan nasional di Jawa Timur demi terwujudnya Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Soal kinerja kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ace menyebut Khofifah mampu memberikan respon cepat terhadap setiap kebijakan dari pusat, yang diterjemahkan melalui berbagai langkah strategis.

    Salah satu contohnya, yakni pelaksanaan Jatim Retret 2025 yang diselenggarakan oleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dalam rangka memperkuat koordinasi, kebersamaan, kolaborasi bagi masing-masing pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dia berharap setelah agenda ini, para kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro bisa menyelaraskan antara kinerja dan langkah yang telah diinisiasi oleh gubernur.

    “Ini menunjukkan betapa pentingnya membangun visi dan kolaborasi untuk memastikan bahwa pembangunan di Jawa Timur searah dengan pemerintah pusat,” kata dia.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan peran penting seluruh perangkat daerah guna memperkuat ketahanan daerah dalam konstelasi ketahanan nasional.

    “Ketahanan nasional merupakan cerminan dari ketahanan daerah. Artinya, ketahanan nasional akan tercipta ketika seluruh daerahnya memiliki ketahanan yang baik. Di sini peran penting seluruh perangkat daerah,” kata Khofifah.

    Berdasarkan data dari Lemhannas, kata dia, Jawa Timur memiliki berbagai potensi salah satunya jumlah penduduk terbanyak kedua nasional sebanyak 41,81 juta orang dan 71,65 persennya merupakan penduduk usia produktif, yaitu 15 – 64 tahun.

    Kondisi ini menjadikan Provinsi Jawa Timur masih pada posisi bonus demografi.

    Selain itu, wilayah setempat juga menyumbang 25,23 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka itu merupakan PDRB terbesar kedua di Pulau Jawa.

    Khofifah pun meminta kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemprov Jawa Timur bisa bekerja ekstra guna memaksimalkan potensi yang ada.

    “Ketika potensi-potensi itu bisa dimaksimalkan ketahanan daerah akan tercapai. Ketika ketahanan daerah Jawa Timur goyah, maka dampaknya pun akan terasa se-Indonesia,” ujarnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • SIER Siap Tampung Potensi Laut Maluku, Khofifah Tawarkan Cold Storage

    SIER Siap Tampung Potensi Laut Maluku, Khofifah Tawarkan Cold Storage

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan industri dan investasi di Jawa Timur. Upaya ini ia wujudkan melalui kerja sama lintas daerah dan penguatan peran kawasan industri strategis sebagai penggerak utama ekonomi regional.

    Dalam agenda Misi Dagang dan Investasi yang mempertemukan pelaku usaha dari Jawa Timur dan Maluku, Gubernur Khofifah secara khusus memperkenalkan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) sebagai kawasan unggulan untuk memberi nilai tambah investasi di sektor pengolahan dan pergudangan khususnya hasil perikanan.

    Dalam forum yang digelar di The Natsepa Resort & Conference Center, Maluku Tengah, Rabu (23/4/2025), Khofifah menegaskan pentingnya penguatan ekosistem industri perikanan pascapanen, terutama dalam mendukung ekosistem logistik untuk kesejahteraan nelayan. Ia menyoroti peran strategis SIER yang memiliki fasilitas pergudangan berpendingin atau cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan saat musim panen tiba.

    “Saat musim panen atau musim tangkap, produksi ikan melimpah. Tapi jika pasar belum siap menyerap, maka rantai pasok dingin termasuk cold storage menjadi sangat krusial agar hasil tangkapan tidak terbuang dan tetap bernilai jual tinggi,” jelas Khofifah.

    Investasi yang ditawarkan kepada investor Maluku ini tidak hanya menitikberatkan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan memperkuat pembangunan yang inklusif. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penguatan sektor kelautan juga berarti peningkatan kesejahteraan nelayan, yang merupakan bagian dari sektor pertanian yang menyumbang sekitar 33 persen terhadap struktur pertanian Jawa Timur.

    Ia menambahkan, misi dagang ini juga menjadi wujud nyata Jawa Timur dalam memperkuat posisinya sebagai poros ekonomi di kawasan timur Indonesia. Dalam konteks perlambatan ekonomi global, kolaborasi antarwilayah menjadi salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional.

    “Kami mempertemukan para trader dan buyer dari dua provinsi untuk memperluas potensi kerja sama dalam bidang industri, perdagangan, perikanan, agribisnis, dan sektor investasi lainnya. Acara ini juga bukan hanya ajang ekonomi, tapi juga pertemuan lintas budaya, tradisi, dan jejaring antar provinsi,” tambahnya.

    Dalam Misi Dagang dan Investasi di Provinsi Maluku ini, telah mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp460,75 miliar. Transaksi tersebut berasal dari berbagai komoditas unggulan seperti hasil perikanan, tembakau, telur ayam, olahan unggas, beras, karkas ayam dan bebek, pakan dan DOC, kelapa bulat, kayu gelondongan, makanan ringan, serta produk hasil hutan.

    “Transaksi kali ini meningkat dua kali lipat dibandingkan capaian pada Desember 2021. Dan biasanya nilainya akan terus bertambah hingga penutupan resmi,” ujarnya.

    Khofifah juga menjelaskan bahwa Jawa Timur merupakan kontributor ekonomi terbesar kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, dengan andil sebesar 14,39 persen terhadap PDB nasional dan 25,23 persen terhadap PDRB Pulau Jawa. Pada triwulan IV-2024, ekonomi Jatim tumbuh 5,03 persen (year-on-year), dengan nilai PDRB ADHB mencapai Rp802,45 triliun.

    Ia menekankan bahwa perdagangan antarwilayah menjadi salah satu penopang utama kinerja ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan data Perdagangan Antarwilayah Indonesia 2023, Jawa Timur mencatat surplus perdagangan tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai Rp209 triliun.

    “Capaian ini merupakan hasil dari kerja sama yang solid dengan provinsi-provinsi mitra, termasuk Maluku,” jelasnya.

    Dalam hal kerja sama perdagangan, total nilai perdagangan Jawa Timur dengan Maluku pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp3,01 triliun. Angka ini terdiri dari nilai bongkar (pembelian dari Maluku) sebesar Rp1,66 miliar, dan nilai muat (penjualan ke Maluku) sebesar Rp1,35 triliun, dengan neraca perdagangan defisit sekitar Rp310 miliar.

    Khofifah menyebutkan bahwa Maluku memasok berbagai komoditas utama ke Jawa Timur, seperti pelat tembaga, CPO, kayu gelondongan, rempah-rempah, karet alam, alkohol, kayu lembaran, buah, dan ikan beku. Sebaliknya, Jawa Timur menyalurkan komoditas seperti truk, beras, obat-obatan, daging ayam beku, tepung, minyak kelapa murni, pasta mentah, gula, kendaraan bermotor, dan aneka bumbu dapur ke Maluku.

    Dia menegaskan bahwa misi dagang ini menjadi momentum penting untuk membuka peluang baru, meningkatkan volume perdagangan, serta memperkuat jaringan bisnis antara dua provinsi.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat sinergi antar daerah, memperkuat pasar dalam negeri, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Pada akhirnya, inisiatif ini akan berkontribusi pada peningkatan transaksi perdagangan domestik dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” pungkasnya.

    Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa Misi Dagang dan Investasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sinergi antardaerah. Ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, baik dari Maluku maupun Jawa Timur, menjadikan momen ini sebagai titik awal dari kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

    “Kerja sama yang produktif dan berkelanjutan adalah fondasi pembangunan. Satu komoditas mungkin bisa memberi nilai, tetapi kolaborasi mampu menciptakan masa depan. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi,” ujar Gubernur Hendrik.

    Sementara itu, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono yang hadir langsung di acara misi dagang dan investasi menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang mempromosikan kawasan industri SIER.

    Didik menegaskan bahwa momentum ini menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi antarwilayah, untuk memperkuat rantai pasok nasional dan meningkatkan konektivitas industri berbasis sumber daya alam lokal, khususnya sektor perikanan.

    Sebagai pengelola kawasan industri, kata Didik, SIER berkomitmen memperkuat efisiensi rantai pasok industri perikanan, salah satu sektor unggulan Jawa Timur. Keberadaan fasilitas pergudangan berpendingin (cold storage) dan sistem logistik terintegrasi kami rancang untuk mendukung ketahanan pasokan hasil laut, khususnya saat musim panen.

    “Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Gubernur Khofifah atas komitmen beliau yang konsisten mempromosikan kawasan industri SIER sebagai destinasi investasi strategis, termasuk dalam forum Misi Dagang dan Investasi dengan Maluku. Ini menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antarwilayah bisa memperkuat konektivitas industri berbasis sumber daya lokal, terutama sektor perikanan,” ujar Didik yang juga Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia ini.

    Didik juga menyambut positif ketertarikan dari kalangan investor Maluku yang memiliki potensi besar di sektor perikanan. Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, tetapi juga mencakup pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendukung integrasi sektor perikanan dari hulu hingga hilir. Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir secara inklusif, dengan meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai tulang punggung ekonomi maritim yang berkontribusi besar terhadap struktur perekonomian nasional,” tegasnya. [tok/beq]

  • Transaksi Misi Dagang di Maluku Rp 460,7 M, Khofifah: Bukti Kuatnya Perdagangan Jatim!

    Transaksi Misi Dagang di Maluku Rp 460,7 M, Khofifah: Bukti Kuatnya Perdagangan Jatim!

    Surabaya (beritajatim.com) – Di tengah perlambatan ekonomi global, sektor perdagangan Jatim tetap kuat bertahan. Hal itu ditunjukkan dari catatan transaksi Misi Dagang Provinsi Jatim di Provinsi Maluku yang digelar di The Natsepa Resort & Conference Center, Maluku Tengah.

    Dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, misi dagang kali ini mencatatkan transaksi final mencapai Rp 460.751.014.000.

    Gubernur Khofifah menyampaikan Misi Dagang merupakan bagian dari upaya Jawa Timur untuk berkomitmen dalam meneguhkan posisi strategisnya di Indonesia Timur. Terlebih di era perlambatan ekonomi global saat ini kerja sama antar daerah merupakan upaya yang harus terus diperkuat.

    “Kita fasilitasi pertemuan trader dan buyer, para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Maluku, tujuannya menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis dan peluang investasi lainnya secara terintegrasi,” kata Gubernur Khofifah.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak sekedar dagang dan investasi tetapi juga ini pertemuan antar budaya pertemuan antara tradisi pertemuan antar provinsi” imbuhnya.

    Transaksi tersebut disumbang dari sejumlah komoditi. Diantaranya hasil perikanan, produk hasil tembakau, telur ayam, produk olahan ayam, beras, ayam & bebek (karkas), pakan unggas & DOC, kelapa bulat, kayu logs produk makanan ringan dan hasil hutan kayu bulat.

    “Jadi ada kenaikan dua kali lipat dari yang kita catat pada Desember 2021 dan ini biasanya akan terus berkembang hingga usai ditutup resmi,” ucapnya.

    Jawa Timur, lanjut Gubernur Khofifah, merupakan kontributor ekonomi tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 14,39 persen terhadap PDB Indonesia dan berkontribusi sebesar 25,23 persen terhadap PDRB Pulau Jawa. Pada Triwulan IV-2024, ekonomi Jawa Timur tumbuh positif sebesar 5,03 persen (y-on-y) dengan total nilai PDRB ADHB sebesar 802,45 triliun rupiah.

    “Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yaitu sebesar 25,23 persen,” katanya.

    Ia menjelaskan perdagangan antar wilayah memberikan kontribusi yang cukup siginifikan bagi neraca perdagangan barang dan jasa Jawa Timur. Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023, Jawa Timur merupakan provinsi dengan surplus neraca perdagangan terbesar yakni mencapai 209 Triliun Rupiah.

    “Ini tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama yang baik dari provinsi-provinsi mitra, dalam mendukung perdagangan antar wilayah dengan Jawa Timur,” ungkapnya.

    Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Jatim dengan Seluruh Provinsi 2023, total nilai perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku sebesar Rp 3,01 triliun. Yang terdiri dari nilai bongkar (beli dari Maluku) sebesar Rp 1,66 Miliar dan nilai muat (jual ke Maluku) sebesar Rp 1,35 triliun. Sehingga neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku defisit Rp 310 Miliar.

    “Maluku selama ini menyuplai beberapa komoditas utama antara lain seperti pelat tembaga, minyak kelapa sawit mentah, kayu gelondongan, rempah rempah, karet alam, alkohol, kayu lembaran, buah, ikan beku dan komoditas lainnya untuk Jawa Timur,” ungkapnya.

    “Sebaliknya Jawa Timur banyak menyuplai komoditas truk, beras, obat-obatan, daging ayam beku, tepung, minyak kelapa murni, pasta mentah, gula, kendaraan bermotor, bumbu masak dapur dan komoditas lainnya ke Maluku,” tambahnya.

    Orang nomor satu di Jatim ini menuturkan Misi Dagang kali ini adalah kesempatan untuk membuka peluang baru, meningkatkan volume perdagangan, dan memperkuat jaringan bisnis antara Jawa Timur dan Maluku. Harapannya mampu memberikan dampak signifikan bagi hubungan kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku.

    “Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat menciptakan sinergitas hubungan kerjasama di sektor industri dan perdagangan, mewujudkan kedaulatan pasar dalam negeri dengan melestarikan, mencintai, bangga dan mau membeli serta memakai produk buatan negeri sendiri,” jelasnya.

    “Pada akhirnya dapat memacu peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri,” harapnya.

    Lebih dari itu, Gubernur Khofifah menuturkan bahwa misi dagang kali ini juga memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia mengatakan semula pada misi dagang kali ini juga akan dilakukan kerja sama di bidang pendidikan khususnya untuk SMA Taruna.

    “Kita berharap bahwa kerjasama di bidang pendidikan akan secara signifikan meningkatkan kualitas SDM masing-masing,” ucapnya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki 6 SMA Taruna berbasis boarding school yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan IPDN. Ia berharap Pemerintah Provinsi Maluku bisa mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk menimba ilmu di SMA-SMA Taruna di Jawa Timur.

    “Hanya 20 persen kita buka untuk siswa siswi non Jawa Timur, kalau ada kerjasama dengan Pemprov Maluku tentu kita akan memberikan prioritas kuota terutama yang boarding school untuk anak-anak lulusan SMP,” ujarnya.

    Khofifah berharap siswa siswi SMA Taruna di Jawa Timur akan mampu menjadi speaker keIndonesiaan, speaker nasionalisme, speaker kenusantaraan. Menurutnya untuk menyambut Indonesia emas juga dibutuhkan generasi berwawasan kebangsaan yang kuat selain capaian akademik.

    “Saya rasa yang dibutuhkan tidak hanya academic achievement di Indonesia emas, tetapi mereka juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat wawasan nusantara yang kuat,” katanya.

    Di sisi lain, Gubernur Jatim ini mengatakan bahwa kebersamaan antara Jatim dan Maluku saat ini harus dipupuk agar terus bisa mempersambungkan ekonomi, sosial, budaya. Pasalnya kebersamaan ini dapat menjadi gambaran kondisi stabilitas dan produktivitas diantara kedua provinsi.

    “Kedatangan kami menjadi bagian penting membangun Indonesia lahir batin, kalau stabilitas, kondusifitas dan produktivitas terjaga maka itu menjadi jaminan bagi para investor untuk masuk,” tegasnya.

    Sementara itu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan Misi Dagang dan inovasi ini adalah bagian dari upaya membangun ketahanan ekonomi daerah yang saling menopang. Oleh sebab itu ia mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari Maluku Jawa Timur untuk menjadikan momentum ini sebagai awal dari kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan.

    “Sistem kerjasama yang produktif dan berkelanjutan, satu komoditi bisa memberi nilai, tapi Kolaborasi bisa menciptakan masa depan,” katanya.

    Gubernur Maluku juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi terselenggaranya Misi Dagang dan Investasi anta Provinsi Jawa Timur dan Maluku.

    “Semoga segala hal yang kita lakukan hari ini membawa manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bagi kedua provinsi,” ucapnya.

    Di kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Jatim dengan Gubernur Maluku. Dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 10 Perangkat Daerah, BUMD dan beberapa Pelaku Usaha antara Pemprov Jatim dan Maluku yang disaksikan Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Maluku.

    Dalam pembukaan Misi Dagang ini turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Maluku dan Sekdaprov Maluku. [tok/aje]

  • Misi Dagang Jatim di Maluku bukukan transaksi Rp460,7 miliar

    Misi Dagang Jatim di Maluku bukukan transaksi Rp460,7 miliar

    Surabaya (ANTARA) – Misi Dagang Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Provinsi Maluku yang digelar di The Natsepa Resort & Conference Center, Maluku Tengah, Rabu, membukukan nilai transaksi sebesar Rp460,75 miliar.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyatakan bahwa capaian ini menunjukkan ketahanan dan kekuatan sektor perdagangan Jatim di tengah perlambatan ekonomi global.

    “Kami memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dari Jatim dan Maluku, baik trader maupun buyer. Tujuannya memperluas potensi perdagangan, perikanan, agribisnis, hingga peluang investasi secara terintegrasi,” kata Gubernur Khofifah.

    Ia menambahkan, Misi Dagang ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi ajang pertemuan budaya dan tradisi antardaerah.

    Sejumlah komoditas yang menopang capaian transaksi antara lain hasil perikanan, produk tembakau, telur dan olahan ayam, beras, karkas unggas, pakan ternak, kelapa bulat, kayu log, makanan ringan, serta hasil hutan.

    Khofifah menyebutkan, nilai transaksi kali ini meningkat dua kali lipat dibandingkan misi dagang pada Desember 2021 dan diperkirakan akan terus bertambah seiring ditutupnya kegiatan secara resmi.

    Dari sisi makroekonomi, Provinsi Jatim merupakan kontributor ekonomi tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, dengan kontribusi 14,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 25,23 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa.

    Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y) dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp802,45 triliun.

    Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa perdagangan antardaerah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Jatim. Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023, Jatim mencatatkan surplus perdagangan tertinggi mencapai Rp209 triliun.

    “Ini berkat kolaborasi yang baik antara Jatim dan provinsi mitra, termasuk Maluku,” katanya.

    Tercatat, total nilai perdagangan Jatim dengan Maluku pada 2023 mencapai Rp3,01 triliun, terdiri atas nilai bongkar (pembelian dari Maluku) sebesar Rp1,66 triliun dan muat (penjualan ke Maluku) sebesar Rp1,35 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jatim-Maluku mengalami defisit Rp310 miliar.

    Khofifah menyebutkan, Maluku menyuplai sejumlah komoditas penting seperti pelat tembaga, CPO, kayu gelondongan, rempah-rempah, karet, alkohol, buah, dan ikan beku. Sebaliknya, Jatim banyak memasok truk, beras, obat-obatan, daging beku, tepung, gula, kendaraan bermotor, dan produk olahan lainnya ke Maluku.

    Ia berharap Misi Dagang ini mampu mempererat kerja sama ekonomi dan budaya kedua provinsi serta meningkatkan kualitas SDM melalui kerja sama bidang pendidikan.

    “Kami ingin memperluas akses pendidikan dengan membuka kesempatan bagi siswa-siswi Maluku menimba ilmu di enam SMA Taruna Jatim yang berbasis boarding school dan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta IPDN,” ujarnya.

    Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya membangun generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan dan kenusantaraan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik pelaksanaan Misi Dagang tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja sama jangka panjang.

    “Satu komoditas bisa memberi nilai, tapi kolaborasi dapat menciptakan masa depan,” ujar Hendrik.

    Kegiatan ini turut diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Jatim dan Gubernur Maluku serta Perjanjian Kerja Sama antara perangkat daerah, BUMD, dan pelaku usaha dari kedua provinsi.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025