Xcloud.id

Topik: PDRB

  • BTN Perkuat Bisnis di Indonesia Timur, Genjot KPR di NTT – Page 3

    BTN Perkuat Bisnis di Indonesia Timur, Genjot KPR di NTT – Page 3

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT menunjukkan potensi besar sektor perumahan di wilayah ini. Pada akhir 2024, sektor konstruksi dan real estat menghasilkan nilai barang dan jasa sebesar Rp13,96 triliun dan Rp3,41 triliun.

    Sektor konstruksi bahkan menyumbang 10,17% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT, sementara real estat menyumbang 2,49%.

    Dari sisi kinerja, hingga Maret 2025, BTN Kupang mencatat pertumbuhan positif dengan total aset mencapai Rp813 miliar atau naik 3,94% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    BTN juga menyalurkan kredit sebesar Rp819 miliar, tumbuh 4,44% yoy, yang mendorong pertumbuhan laba menjadi sekitar Rp8 miliar atau melonjak 53,97% yoy. Jumlah nasabah yang dilayani kantor ini mencapai 38 ribu orang.

  • Retret Gelombang II, Menteri Ekraf Dorong Kepala Daerah Bentuk Dinas Ekonomi Kreatif – Page 3

    Retret Gelombang II, Menteri Ekraf Dorong Kepala Daerah Bentuk Dinas Ekonomi Kreatif – Page 3

    Lebih lanjut, Riefky menekankan bahwa tiap subsektor ekonomi kreatif punya tantangan dan arah kebijakan. Kondisi ini menuntut pembentukan lembaga pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat provinsi untuk mencapai sasaran indikator prioritas nasional dengan rasio Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif mencapai 8,0-8,4%.

    “Tujuan pendirian Dinas Ekraf di daerah tentu untuk membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi, meningkatkan pendapatan daerah, dan serapan tenaga kerja berkualitas. Lebih dari itu, stabilitas kebijakan dan perencanaan lebih terarah dan berkontribusi pada transformasi ekonomi lokal untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” jelasnya.

    Selaras dengan pernyataan tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto juga menekankan prioritas pembangunan desa sebagai strategi utama dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Apalagi sebelumnya Kementerian Ekraf dan Kemendes PDT sudah pernah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pengembangan ekonomi kreatif yang merata ke berbagai desa.

    “Melalui program-program Kementerian Desa seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kita bisa menguatkan desa agar menjadi penggerak ekonomi yang kuat. Bangun desa, bangun Indonesia menjadi kunci masa depan bangsa,” ucap Yandri.

     

  • Pemerintah harap Kawasan Rebana Jabar jadi mesin pertumbuhan ekonomi

    Pemerintah harap Kawasan Rebana Jabar jadi mesin pertumbuhan ekonomi

    Dalam visi menuju Indonesia Emas 2045, Kawasan Rebana ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi Jawa Barat tetapi juga sebagai mesin baru pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berharap pengembangan Kawasan Rebana di Jawa Barat (Jabar) sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan penguatan infrastruktur dan pengembangan industri di wilayah tersebut.

    Kawasan Rebana yang meliputi tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat, yakni Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon, telah ditetapkan sebagai klaster industri dan metropolitan baru. Kawasan ini mencakup sekitar 20 persen dari luas Provinsi Jawa Barat dengan populasi hampir 10 juta jiwa dan menyumbang sekitar 19 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

    Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Rebana melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 serta pengintegrasian Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, Tol Cisumdawu, dan Bendungan Cipanas.

    “Dalam visi menuju Indonesia Emas 2045, Kawasan Rebana ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi Jawa Barat tetapi juga sebagai mesin baru pembangunan nasional,” kata Rudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Saat membuka The 2th Joint Coordinating Committee (JCC) Meeting Project for Rebana Area Development, Rudy menyebutkan bahwa proyek pengembangan Rebana yang terkait dengan Pelabuhan Patimban ditujukan untuk memperkuat struktur kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Rebana serta mendorong pengembangan industri dan infrastruktur.

    Program ini menargetkan tiga output utama yakni pemutakhiran masterplan dan identifikasi proyek prioritas, penguatan sistem implementasi proyek, serta penyusunan rencana detail untuk proyek prioritas.

    “Di antara PSN tersebut, Pelabuhan Internasional Patimban merupakan capaian yang patut diapresiasi, dengan pembangunan tahap kedua yang masih berjalan dan kapasitas operasionalnya yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekspor-impor, relokasi industri, dan menciptakan rantai logistik baru,” ujarnya.

    Pertemuan JCC kedua juga membahas struktur keanggotaan, progres zonasi sektor unggulan, dan penyusunan masterplan pembangunan jangka panjang oleh JICA. Selain itu, turut dibahas isu-isu strategis yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional.

    “Mari kita manfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan koordinasi, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mitra internasional seperti JICA guna mendukung Rebana Metropolitan yang sejahtera, berdaya saing global, dan berkelanjutan,” tutur Rudy.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Pasuruan Luncurkan Dua Program Prioritas Bupati

    Pemkab Pasuruan Luncurkan Dua Program Prioritas Bupati

    Pasuruan (beritajatim.com) – Guna mendukung program prioritas Bupati Pasuruan, dua OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan meluncurkan dua program. Dua program tersebut yakni SIKAP SAE Go Smart Go Digital dan Bumdes Berdaya.

    SIKAP SAE ini sendiri merupakan kependekan Sahabat IKM Kabupaten Pasuruan Solutif, Aktif, dan Edukatif Go Smart Go Digital. Sementara Bumdes Berdaya kependekan dari Bumdes Pembinaan, Perizinan, Permodalan, Kelembagaan dan Pemberdayaan

    Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Tri Widya Sasongko menegaskan di zaman seperti sekarang semua kegiatan harus didukung dengan teknologi. Hal ini perlu diterapkan sehingga perekonomian di Kabupaten Pasuruan semakin meningkat.

    “Dua program ini merupakanawal kebangkitan ekonomi Kabupaten Pasuruan terutama untuk IKM dan Bumdes. Kita lihat bahwa kontribusi PDRB di Kabupaten Pasuruan paling tinggi ya dari Industri Pengolahan, termasuk di dalamnya teman-teman IKM,” tegasnya, Selasa (17/6/2025).

    Senada dengan Sekda, Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan Diana Lukita Rahayu mengatakan bahwa program untuk memperkuat ekosistem IKM agar naik kelas. Sehingga demi mewujudkan hal tersebut Disperindag melakukan jemput bola dengan melakukan pendataan berbasis GIS (Geographic Information System).

    “Ini merupakan pemetaan pote si dan persebaran IKM di Kabupaten Pasuruan secara akurat. Sehingga memudahkan perencanaan program pembinaan agar lebih tepat sasaran,” jelas Diana.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Ridho Nugroho dengan adanya Bumdes Berdaya ini bisa memaksimalkan potensi desa. Ditambah lagi, nantinya Bumdes akan diberi pemodalan sebesar 20 persen agar memaksimalkan potensinya.

    “Makanya dengan adanya permodalan 20 persen ini perlu disiapkan sumber daya manusia yang mempuni untuk keperluan administrasinya. Sehingga dengan begitu Bumdes bisa sehat dan bisa memberdayakan masyarakat,” ungkap Ridho.

    Dengan diluncurkannya dua program inovasi tersebut, diharap bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat sesuai dengan 33 program Bupati Pasuruan. (ada/but)

  • Plt Gubernur sebut fesyen jadi penopang ekonomi kreatif Jatim

    Plt Gubernur sebut fesyen jadi penopang ekonomi kreatif Jatim

    Ekonomi kreatif pada 2023, angka paling ‘update’ memberikan nilai tambah Rp300 triliun di Jatim, hampir 10 persennya dari fesyen

    Surabaya (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebutkan fesyen saat ini menjadi salah satu penyumbang dan penopang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif di Jatim

    “Ekonomi kreatif pada tahun 2023, angka yang paling update memberikan nilai tambah Rp300 triliun di Jawa Timur. Hampir 10 persennya dari fesyen,” kata Emil saat menghadiri Fashionology 2025 seperti keterangan diterima di Surabaya, Minggu.

    Lebih lanjut ia mengatakan fesyen saat ini tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penciptaan lapangan kerja.

    Bahkan pertumbuhan fesyen di Jatim, memberikan kontribusi besar terhadap tumbuhnya ekonomi kreatif nasional dengan capaian 20,85 persen dibandingkan capaian nasional yang berada pada angka 14 persen. Dan menjadi kontributor ke-3 terbesar bagi industri ekonomi Kreatif Jawa Timur selain kuliner dan griya.

    “Ekraf ini akan semakin maju kalau ada kolaborasi bersama. Kita sering dengar triple helix, perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha. Apalagi kalau lulusan dari perguruan tinggi bisa kembangkan merek mereka sendiri,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dekranasda Jatim Arumi Baschin Emil Dardak menyampaikan, pihaknya terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif di kalangan anak muda, khususnya dunia fesyen.

    “Kami menyadari bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai pusat inovasi dan kreativitas. Kolaborasi ini tidak hanya memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi, tetapi juga menciptakan sinergi antara dunia akademik dan industri kreatif lokal,” ujar Arumi.

    Menurut dia, sektor fesyen merupakan salah satu subsektor unggulan dalam ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja muda, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mengangkat budaya dan kearifan lokal Jawa Timur.

    “Melalui pembinaan, pelatihan, hingga program inkubasi bersama para mitra kampus, kami ingin mendorong lahirnya desainer muda berbakat yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global, dengan tetap menjunjung identitas lokal,” tambah Arumi.

    Program kolaboratif ini mencakup berbagai kegiatan seperti lokakarya desain fesyen, pameran karya mahasiswa, kompetisi desain busana berbasis sastra daerah, hingga pelatihan kewirausahaan kreatif.

    Arumi berharap inisiatif ini akan memperkuat ekosistem ekraf di Jawa Timur, serta menjadi langkah nyata dalam memberdayakan generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan daerah berbasis ekonomi kreatif.

    “Dekranasda Jatim akan terus membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan, untuk memastikan regenerasi pelaku ekraf terus berjalan dan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Blitar Anggarkan Rp1 M untuk Asuransi Jiwa Petani

    Pemkab Blitar Anggarkan Rp1 M untuk Asuransi Jiwa Petani

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar (Pemkab) Blitar menganggarkan sebesar Rp1 miliar untuk program Asuransi Jiwa Sedulur Tani (Aji Tani). Program tersebut diluncurkan Bupati Blitar Rijanto, untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya petani tembakau dan hortikultura.

    Rijanto paham betul bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Sehingga Bupati Blitar itu ingin semua petani bisa mendapatkan jaminan sosial. Diketahui jaminan sosial Aji Tani ini bersumber dari dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)

    Diketahui sebesar 30,75 persen PDRB (produk domestik regional bruto) Kabupaten Blitar berasal dari kontribusi sektor pertanian, perkebunan serta perhutanan. Ketiga sektor itu pun merupakan penyumbang PDRB terbesar di kabupaten blitar.

    “Selain itu, sektor pertanian juga menyerap 38,57 persen tenaga kerja di wilayah kabupaten blitar yakni 124.912 orang,” ucap Rijanto.

    Diketahui pada 2025 ini, hampir sepertiga dari total penduduk Kabupaten Blitar merupakan petani. Rijanto pun berharap dengan adanya Program Aji Tani ini, para petani bisa memiliki rasa tenang dan rasa aman untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas pertaniannya.

    Adapun anggaran untuk program Aji Tani ini adalah Rp1 miliar yang bersumber dari DBHCHT. Anggaran itu akan digunakan untuk mencover jaminan sosial untuk 6.043 petani tembakau.

    “Dalam hal ini Pemerintah Daerah hadir melalui Aji Tani sebagai upaya untuk melindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian sehingga diharapkan risiko sosial dapat ditekan,” jelasnya.

    Bupati Blitar menegaskan bahwa Program Aji Tani ini merupakan strategi yang diupayakan pemerintah kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan citra profesi menjadi seorang petani.

    “Program Aji Tani berfungsi sebagai insentif khusus yang diberikan oleh pemerintah kabupaten blitar kepada petani melalui program pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” tandas Rijanto.

    Dia juga menyampaikan, program ini memberikan perlindungan jiwa kepada petani juga sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Blitar kepada para petani yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.

    “Untuk itu saya berharap, dengan berbagai bentuk kepedulian yang selama ini telah diberikan, petani di kabupaten blitar semakin bersemangat dalam melaksanakan usaha taninya, sehingga pembangunan pertanian bisa semakin maju sukses dan mampu mendukung program swasembada pangan,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Gubernur Khofifah: Dukungan Bank Jatim adaptif jaga ekonomi

    Gubernur Khofifah: Dukungan Bank Jatim adaptif jaga ekonomi

    Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan Bank Jatim terhadap pembiayaan maupun layanan perbankan berjalan adaptif dan krusial dalam menjaga ekonomi Jawa Timur.

    “Jawa Timur saat ini berada di posisi sebagai center of gravity ekonomi Indonesia. Ini menjadi bukti nyata sinergi yang baik antara pemangku kepentingan termasuk perbankan daerah seperti Bank Jatim,” katanya di Surabaya, Kamis.

    Khofifah mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun lalu tetap positif dan stabil di tengah tantangan global yaitu 4,93 persen dan pada triwulan I 2025 tumbuh 5 persen (yoy).

    Menurutnya, capaian tersebut didorong oleh akselerasi investasi yang dalam enam tahun terakhir menggembirakan seperti realisasi investasi PMA serta PMDN mencapai Rp147,3 triliun pada 2024.

    Hal itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jawa Timur yang stabil dan semakin inklusif karena bahkan hampir 80 persen logistik Indonesia Timur disuplai oleh Jawa Timur.

    Tak hanya itu, Khofifah mengatakan terdapat perkembangan signifikan dalam layanan keuangan terutama untuk memperkuat UMKM Jawa Timur yang kontribusinya hampir 60 persen dari PDRB Jatim.

    Ia menyebutkan pencapaian itu termasuk didukung oleh Bank Jatim melalui program Gerakan Solusi Permodalan UMKM (Gaspol UMKM) yang menjadi motor penggerak inklusi keuangan di sektor riil.

    Dukungan itu, kata dia, merupakan contoh keberpihakan Bank Jatim terhadap sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur sekaligus pilar ketahanan ekonomi masyarakat.

    “Kita patut memberikan apresiasi terhadap kinerja Bank Jatim dan tetap memberikan kewaspadaan pada beberapa hal dari proses kehati-hatian yang memang menjadi prinsip sebuah lembaga perbankan,” katanya.

    Terlebih dengan kekuatan maritim, logistik, industri, dan digitalisasi yang terus berkembang di Jawa Timur, Bank Jatim akan berperan sebagai enabler utama untuk percepatan pembangunan yang inklusif dan merata.

    Ia mengingatkan Bank Jatim tidak hanya menjadi katalisator investasi tapi juga harus mampu menjadi regional champion yang memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan baru nasional.

    “Dengan berbagai upaya tersebut Bank Jatim bukan sekadar bank daerah, melainkan motor penggerak Jawa Timur gerbang baru Nusantara menuju Indonesia yang lebih terhubung, tangguh, dan tumbuh,” kata Khofifah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kejar Target 31 Mei, Bondowoso Genjot Koperasi Merah Putih, Baru 6 dari 209 Desa Terbentuk

    Kejar Target 31 Mei, Bondowoso Genjot Koperasi Merah Putih, Baru 6 dari 209 Desa Terbentuk

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus menggenjot percepatan pembentukan koperasi desa (Kopdes) merah putih di seluruh wilayahnya.

    Hingga pertengahan Mei 2025, baru 6 dari 209 desa yang berhasil menggelar musyawarah desa (Musdes) pembentukan Kopdes.

    Padahal, pemerintah pusat menargetkan seluruh desa sudah terbentuk koperasinya paling lambat 31 Mei 2025.

    Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menetapkan batas akhir pembentukan Kopdes merah putih pada 31 Mei 2025.

    Namun di Bondowoso, hingga Jumat (16/5/2025), baru 6 desa di 3 kecamatan yang sudah melaksanakan Musdes dan membentuk koperasi.

    Plt Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Nunung Setyaningsih melalui Kabid Koperasi, Navi Setiawan menjelaskan beberapa hal.

    Hingga saat ini, baru Desa Kemuningan dan Gentong di Kecamatan Taman Krocok; Desa Tanahwulan dan Sumberpakem di Kecamatan Maesan; serta Desa Gadingsari dan Jeruksoksok di Kecamatan Binakal yang telah Musdes.

    “Rencana kami dengan DPMD, pembentukan akan dipacu lebih cepat. Targetnya pagi dan sore minimal tiga desa. Jadi minimal enam desa per hari,” ujarnya pada BeritaJatim.com, Kamis (15/5/2025) malam.

    Namun, ia mengakui pelaksanaan belum optimal karena kesiapan jadwal dari desa-desa masih belum seragam.

    Hanya tiga kecamatan yang sudah menyatakan siap pekan ini yakni Taman Krocok, Maesan dan Binakal. DPMD akan memetakan kesiapan desa-desa lainnya, agar mulai Senin (19/5/2025) setidaknya bisa dibentuk enam Kopdes per hari.

    Diskoperindag awalnya menargetkan pembentukan koperasi di 46 desa, lalu meningkat menjadi 50 desa.

    Target realistis tersebut ditetapkan karena dari total 209 desa dan 10 kelurahan di Bondowoso, pembentukan di seluruh desa butuh waktu yang panjang. Meski begitu, Navi menyebut banyak desa yang antusias ingin membentuk Kopdes.

    “Kami sudah siapkan pilot project di 2 desa per kecamatan. Jadi setidaknya pada 12 Juli nanti, akan ada desa percontohan yang masing-masing memiliki 6 gerai usaha. Launching nasional akan dilakukan pada tanggal itu,” katanya.

    Fokus Unit Usaha Diserahkan ke Desa

    Soal bentuk usaha koperasi, Diskoperindag menyerahkan sepenuhnya ke potensi dan kemampuan masing-masing desa.

    Unit usaha bisa berupa agen LPG 3 kg, kios pupuk bersubsidi, toko swalayan, hingga apotek sederhana. Saat ini, enam Kopdes yang telah terbentuk masih bersifat umum. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan usaha dan permodalan.

    “Kami menargetkan Kopdes di Bondowoso ini minimal bisa menjadi penyalur pupuk dan LPG 3 kg, sesuai arahan Gubernur,” imbuh Navi.

    Potret Koperasi di Bondowoso: Simpan Pinjam Mendominasi

    Hingga akhir 2024, terdapat 975 koperasi aktif di Bondowoso. Mayoritas adalah koperasi simpan pinjam, mencakup sekitar 95 persen dari total koperasi yang ada.

    Namun, hanya sekitar 200 koperasi yang dinyatakan sehat. Selebihnya tidak aktif, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), hingga mengalami macet usaha.

    “Simpan pinjam adalah sektor berisiko tinggi. Kalau tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan analisa usaha yang baik, akan menimbulkan pinjaman macet,” jelas Navi.

    Fenomena maraknya koperasi non-aktif ini sebagian besar disebabkan koperasi yang berdiri hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah di era 1994–2000. Namun tidak mampu bertahan karena lemahnya pengelolaan dan modal terbatas.

    Saat ini, Diskoperindag tengah menyusun rencana pembubaran koperasi non-aktif. Akan tetapi, proses tersebut cukup panjang karena melibatkan usulan dari anggota atau pemerintah, dan harus melalui verifikasi kementerian.

    Tiga koperasi yang mengajukan pembubaran sejak 2015 pun belum mendapat SK pembubaran hingga kini.

    Kontribusi ke PDRB Hanya 1,24 Persen

    Meski jumlah koperasi cukup banyak, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bondowoso masih tergolong kecil, hanya sekitar 1,24 persen. Total volume usaha koperasi di 2024 tercatat sekitar Rp 328 miliar.

    “Kecilnya kontribusi ini karena mayoritas koperasi kita masih pada tahap simpan pinjam. Usaha lain masih minim,” kata Navi.

    Strategi DPMD: 1 Kecamatan 1 Desa Lokus

    Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso juga ikut tancap gas. Plt Kepala DPMD Aries Agung Sungkowo melalui Kabid Penataan dan Kerjasama Desa, Lukman Zafata mengurainya.

    Lukman mengatakan, pihaknya menerapkan strategi pendampingan satu kecamatan satu desa sebagai lokus percontohan.

    “Kita sudah membentuk tim yang akan bekerja pagi dan siang. Senin dan Selasa (19–20 Mei), lima tim akan mendampingi pembentukan Kopdes di lima desa pada pagi hari dan lima desa lagi pada siang harinya. Jadi total 20 desa di 20 kecamatan selama dua hari,” terangnya.

    Sedangkan 3 kecamatan lainnya (Bondowoso punya 23 kecamatan), sudah terbentuk Kopdes. Di antaranya Taman Krocok (14/5/2025), Maesan (15/5/2025) dan Binakal (16/5/2025).

    Dalam rangka percepatan itu, DPMD Bondowoso mengundang seluruh camat untuk rapat bersama menentukan pemetaan desa lokus prioritas di masing-masing kecamatan, Jumat (16/5/2025) sore.

    DPMD memastikan bahwa musdes akan terus berjalan, baik yang dijadwalkan maupun yang inisiatif langsung dari kecamatan.

    “Kita yang mendampingi setidaknya pembentukan 23 kopdes. Setelah itu camat, pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) yang bergerak agar 31 Mei nanti semua desa di Bondowoso sudah terbentuk Kopdes,” urainya. (awi/ian)

  • DPRD Pamekasan Rekomendasikan 29 Poin Perbaikan dalam LKPJ Bupati Tahun 2024

    DPRD Pamekasan Rekomendasikan 29 Poin Perbaikan dalam LKPJ Bupati Tahun 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan merekomendasikan 29 poin penting sebagai hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pamekasan Tahun 2024. Rekomendasi ini merupakan hasil telaah Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Pamekasan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan ke depan.

    Wakil Ketua Pansus LKPJ 2024, M Saedy Romli, menyampaikan bahwa pembahasan dokumen LKPJ sempat dikembalikan beberapa kali ke pihak eksekutif disertai catatan kritis. Namun akhirnya, proses pembahasan dinyatakan tuntas pada 7 Mei 2025.

    “Untuk pembahasan LKPJ Tahun 2024, dipastikan sudah tuntas pada 7 Mei 2025 lalu. Namun ada beberapa catatan yang kami jadikan sebagai rekomendasi bagi eksekutif,” ujar Saedy Romli, Kamis (15/5/2025).

    Ia menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut mencakup tiga aspek utama: capaian kinerja indikator tujuan, capaian kinerja indikator sasaran, dan capaian kinerja penyelenggaraan keuangan daerah.

    Capaian indikator tujuan terdiri atas 9 sektor: pertumbuhan ekonomi, indeks gini, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kepuasan layanan infrastruktur, indeks modal sosial, indeks pembangunan gender, dan indeks reformasi birokrasi.

    Sementara itu, indikator sasaran mencakup 20 sektor, termasuk: pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, industri pengolahan, usaha mikro, desa mandiri, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), indeks pendidikan, indeks kesehatan, kualitas lingkungan hidup, indeks pelayanan publik, serta penanganan konflik sosial dan gangguan ketertiban umum.

    “Termasuk juga untuk capaian kinerja penyelenggaraan keuangan daerah, di mana kita menemukan tiga persoalan penting yang harus segera diselesaikan sekaligus menjadi PR bersama untuk lebih baik,” imbuh politisi Partai Gelora tersebut.

    Saedy menegaskan bahwa rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan Pemkab Pamekasan dalam menyusun LKPJ tahun-tahun berikutnya.

    “Dengan rekomendasi ini kita harapkan ke depan dapat dieksekusi dengan baik, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan,” tutupnya. [pin/beq]

  • Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun

    Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) saat memimpin kegiatan Misi Dagang di Balikpapan, Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 12:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp1,05 triliun dalam gelaran misi dagang dan investasi yang digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (8/5). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat mengatakan capaian ini menunjukkan besarnya potensi pasar dalam negeri sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antardaerah.

    “Hingga pukul 17.00 WITA, transaksi final telah mencapai Rp1.053.146.943.500. Ini merupakan hasil dari sinergi, kolaborasi, dan kepercayaan antarprovinsi dalam mendukung produk dalam negeri,” ujar Khofifah.

    Dari total transaksi tersebut, nilai penjualan dari Jatim sebesar Rp598,95 miliar, pembelian dari Jatim Rp230,09 miliar, dan investasi mencapai Rp224,09 miliar.

    Komoditas yang diperdagangkan meliputi batu bara, pakan ikan, produk makanan-minuman, fashion, telur konsumsi, sapi, karkas ayam, hasil olahan perikanan, rokok, bahan baku restoran, hingga mesin las dan suku cadang. Untuk investasi, meliputi komoditas crude palm oil (CPO) dan wood pallet.

    Selain itu, pelaku usaha juga memperkenalkan berbagai produk olahan seperti konveksi, olahan ikan, rempah, abon tuna, dan produk olahan daging sapi.

    Khofifah menyebutkan hubungan perdagangan antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur tergolong strategis, tercermin dari nilai perdagangan kedua provinsi yang mencapai Rp23,25 triliun pada 2023. Terdiri dari pembelian dari Kaltim sebesar Rp18,89 triliun dan penjualan ke Kaltim sebesar Rp4,36 triliun.

    “Visi besar Jatim adalah menjadi Gerbang Baru Nusantara. Kalau Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara, maka Jatim siap menjadi pintunya,” katanya.

    Misi dagang kali ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Kalimantan Timur. Sebelumnya pada 2019 di Balikpapan membukukan Rp605,3 miliar dan pada 2022 di Samarinda mencatatkan Rp107,1 miliar. Pada 2025 ini, Kalimantan Timur menjadi provinsi ketiga penyelenggaraan misi dagang setelah sebelumnya dilaksanakan di Maluku Utara (Rp568 miliar) dan Maluku (Rp460,7 miliar).

    “Alhamdulillah hari ini capaian transaksi kita tertinggi dibanding dua provinsi sebelumnya. Semoga ini menjadi awal sinergi ekonomi yang lebih besar ke depan,” ucap Khofifah.

    Misi dagang, lanjut dia, bukan sekadar mempertemukan pelaku usaha antardaerah, namun juga menjadi media pertukaran budaya dan sosial.

    “Kita fasilitasi pertemuan trader dan buyer dari Jatim dan Kaltim, sekaligus menyebarluaskan potensi industri, perdagangan, perikanan, agribisnis, serta investasi secara terintegrasi,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, sejak 2019 hingga 2025 Pemprov Jatim telah menggelar 39 kali misi dagang domestik dengan total komitmen transaksi mencapai Rp13,12 triliun, melibatkan 2.142 pelaku usaha.

    Tidak hanya di dalam negeri, Jatim juga gencar melakukan misi dagang ke luar negeri. Sejak 2022, telah dilaksanakan lima kali misi dagang internasional ke Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, dan Jepang dengan potensi transaksi sebesar Rp1,6 triliun. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada triwulan I-2025 ekonomi Jawa Timur tumbuh 5 persen secara tahunan (y-on-y), dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp819,30 triliun.

    Kinerja ekspor Jatim pada 2024 tercatat sebesar 25,79 miliar dolar AS atau naik 20,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara, realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp147,3 triliun atau meningkat 1,5 persen dari tahun 2023. Surplus perdagangan antarwilayah juga dicatatkan Jatim sebesar Rp209 triliun pada 2023. Pada triwulan I-2025, total ekspor Jatim mencapai Rp396,42 triliun dengan impor sebesar Rp332,15 triliun atau surplus Rp64,27 triliun.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan misi dagang tersebut. Ia menyebut kerja sama perdagangan antara Jatim dan Kaltim dapat memperkuat perekonomian daerah.

    “Kalau Jawa Timur adalah Gerbang Baru Nusantara, maka Kalimantan Timur sebagai jantung Ibu Kota Nusantara akan menjadi provinsi raksasa di masa depan,” katanya.

    Perwakilan pelaku usaha PT Matahari Sakti, Bayu Adi Setiawan, juga menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menyebut pihaknya berhasil menjalin kerja sama dengan UD Novan Budidaya asal Kaltim senilai Rp124 miliar per tahun.

    “Kami sangat terbantu dengan misi dagang ini. Dalam sehari kami bisa langsung mendapatkan mitra usaha,” ujarnya.

    Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara enam perangkat daerah, 10 BUMD, dan empat asosiasi, serta komitmen transaksi dagang oleh para pelaku usaha yang disaksikan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Seno Aji.

    Sumber : Antara