Xcloud.id

Topik: PDRB

  • Rekomendasi agar Kopdes Merah Putih Bawa Dampak Nyata di Daerah

    Rekomendasi agar Kopdes Merah Putih Bawa Dampak Nyata di Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset IFG Progress memberikan sejumah rekomendasi kebijakan strategis untuk memastikan program 80.000 Koperasi Desah/Kelurahan Merah Putih benar-benar membawa dampak nyata bagi ekonomi daerah.

    Rekomendasi tersebut diberikan atas dasar hasil risetnya yang melakukan penelitian terhadap 51.505 unit koperasi yang tersebar di Indonesia.

    IFG Progress saat ini melihat kehadiran koperasi di wilayah tersebut ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dan peningkatan konsumsi rumah tangga.

    “Penting untuk memastikan bahwa pembentukan lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan yang ambisius memberikan dampak ekonomi yang nyata,” tulis IFG Progress dalam riset tersebut, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Pertama, IFG Progress menyarankan agar pemerintah harus lebih dari sekadar membuat kebijakan administratif dan formalitas, namun memastikan bahwa setiap koperasi memiliki tujuan yang jelas, fungsional dan produktif.

    Selain itu, prioritas juga harus diberikan kepada model-model koperasi yang terbukti berhasil, seperti koperasi simpan pinjam (KSP). Berdasarkan riset, KSP telah menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi pengangguran dengan mendukung kewirausahaan mikro dan aktivitas sektor informal. 

    Koperasi juga tidak boleh dibentuk hanya untuk memenuhi target numerik, tetapi harus memberikan nilai nyata melalui layanan seperti akses kredit, agregasi pasar, dan distribusi input yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.

    Kedua, IFG Progress menyarankan agar dilakukan strategi yang terdiferensiasi secara regional. Bukti dari studi IFG menunjukkan bahwa model yang seragam, terutama model koperasi unit desa (KUD) yang berkinerja buruk, tidak efektif di daerah pedesaan tertinggal. 

    Agar diferensiasi strategi tersebut bisa sesuai dengan tipologi ekonomi daerah setempat, IFG Progress menyarankan keterlibatan badan perencanaan daerah dan BUMDes dalam menciptakan bersama format Kopdes Merah Putih yang berdiri di tempat tersebut.

    Ketiga, IFG Progress menyarankan agar program Kopdes Merah Putih harus dikaitkan dengan prioritas strategis nasional, khususnya ketahanan pangan sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo.

    Caranya adalah dengan mengintegrasikan koperasi ke dalam sistem pangan nasional melalui kemitraan sehingga memperkuat peran Kopdes Merah Putih dalam stabilisasi rantai pasok, meningkatkan akses terhadap input pertanian, serta memperkuat distribusi lokal. 

  • Seberapa Tangguh Koperasi Gerakkan Ekonomi Daerah, Ini Kata IFG Progress

    Seberapa Tangguh Koperasi Gerakkan Ekonomi Daerah, Ini Kata IFG Progress

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset, IFG Progress merilis hasil penelitian berjudul “Unpacking the Myth: Are Cooperatives the Engine of Local Growth?” yang meneliti sejauh mana dampak koperasi terhadap ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

    Dengan menggunakan dua metode penelitian, yaitu regresi ordinary least squares (OLS) dan propensity score matching (PSM), hasil studi IFG Progress menemukan bahwa keberadaan koperasi di suatu wilayah tidak dapat secara signifikan mengaitkan peningkatan kegiatan ekonomi wilayah.

    “Hal itu karena belum terbukti secara statistik bahwa keberadaan koperasi berkaitan dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dan peningkatan konsumsi rumah tangga,” tulis hasil riset tersebut, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Meskipun tidak punya korelasi hubungan signifikan, IFG Progress menyatakan bahwa hal tersebut bukan menunjukkan ketidakefektifan koperasi, melainkan kontribusinya diduga lebih bersifat jangka panjang, tidak langsung, atau multidimensi.

    Misalnya, kehadiran koperasi akan berdampak pada peningkatan pemerataan, ketahanan, modal sosial, atau lapangan kerja yang tidak selalu tercakup dalam metrik pertumbuhan PDB. 

    Adapun, pemerintah telah meresmikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Senin, 21 Juli 2025 lalu. Kopdes Merah Putih tersebar di 38 provinsi dan yang paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Program ini ditujukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan. 

    Lebih lanjut, riset tersebut menyatakan bahwa keberadaan koperasi di suatu wilayah memiliki hubungan negatif yang moderat dengan tingkat pengangguran. Artinya, semakin banyak koperasi maka tingkat pengangguran semakin kecil.

    Lebih spesifik, korelasi antara keberadaan koperasi dengan tingkat pengangguran ini menjadi sangat signifikan ketika menggunakan jumlah rumah tangga yang menerima kredit dari koperasi sebagai variabel proksi pembanding.

    “Hal ini menyiratkan bahwa pembiayaan berbasis koperasi dapat mendukung kewirausahaan mikro, wirausaha, atau kelangsungan usaha kecil (terutama di sektor informal) sehingga meningkatkan peluang kerja,” tulis riset tersebut.

    Riset ini juga mengurai dampak koperasi berdasarkan jenisnya. Hasilnya adalah temuan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang mencakup 65% dari seluruh koperasi, berkorelasi signifikan terhadap tingkat pengangguran regional. 

    Namun, temuan untuk Koperasi Unit Desa (KUD) bertentangan dengan hasil ini, karena KUD biasanya bersifat multiguna dan sering beroperasi di daerah pedesaan yang secara struktural kurang beruntung, di mana akses pasar terbatas dan diversifikasi ekonomi terkendala, yang menghambat efektivitasnya dalam mengurangi tingkat pengangguran.

    “Menyikapi inisiatif Indonesia baru-baru ini untuk mengembangkan Koperasi Merah Putih, penting untuk memastikan bahwa pembentukan lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan yang ambisius memberikan dampak ekonomi yang nyata. Untuk  mencapai hal ini, beberapa arah kebijakan strategis harus dikejar,” tulis IFG Progress.

  • DKI ungkap kekuatan yang dimiliki untuk kembangkan ekonomi kreatif

    DKI ungkap kekuatan yang dimiliki untuk kembangkan ekonomi kreatif

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengungkap kekuatan yang dimiliki untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif, yakni dengan mitra pemerintah dan komunitas yang solid.

    “Ekonomi kreatif sendiri itu berada di unsur pemerintah, mitra. DKI Jakarta punya mitra yaitu Komite Ekonomi Kreatif. Ini kekuatan yang ada di Jakarta, terkait dengan ekonomi kreatifnya,” kata Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Disparekraf DKI Jakarta, Puji Astuti di Jakarta, Jumat.

    Dia dalam diskusi panel tentang “Governing Creativity: Jakarta’s Role in Shaping the IP Economy” di Taman Ismail Marzuki (TIM), menyampaikan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta.

    Dalam kesempatan berbeda, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh berpendapat, upaya memajukan sektor ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui sejumlah tempat pariwisata dan pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dibina Pemprov DKI Jakarta.

    Dia mencontohkan, pegiat-pegiat ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan, yakni di Kota Tua dan kawasan Blok M.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan

    88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    BPJPH gandeng Pemprov Sumut: 88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 16:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Afriansyah Noor menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem halal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal yang digelar di Medan bersama jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten/kota, Kamis (31/7).

    “Kami ingin membangun lebih dari sekadar sistem sertifikasi. Ini soal proteksi konsumen dan pemberdayaan pelaku usaha. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan beriringan, memfasilitasi, mendampingi, dan menguatkan UMK agar bisa naik kelas dan bersaing di pasar halal global,” tegas Afriansyah dalam sambutannya.

    Ia juga menekankan bahwa kehalalan bukan sekadar label, melainkan jaminan kepastian bagi konsumen. “BPJPH tidak melarang produk non-halal. Tapi semua produk, halal maupun non-halal, wajib diberi keterangan yang jujur dan transparan. Ini bentuk kehadiran negara dalam menjaga hak konsumen,” lanjutnya.

    Puncak forum ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama antara BPJPH, Kanwil Kemenag Sumut, dan seluruh pemerintah daerah. Komitmen ini meliputi fasilitasi 88.384 sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di tahun 2025.

    Provinsi Sumatera Utara sendiri mengalokasikan kuota tertinggi, yakni 40.384 sertifikat, menegaskan peran strategisnya dalam mendorong gerakan sertifikasi halal secara massif dan terstruktur.

    Dari tingkat kabupaten/kota, Kota Medan menjadi penyumbang kuota terbanyak dengan 9.768 sertifikat, disusul Kabupaten Asahan (6.666), dan Kabupaten Deli Serdang (4.850). Ketiganya merupakan simpul pertumbuhan UMK di wilayah Sumut, sekaligus daerah yang paling aktif dalam menyerap skema fasilitasi halal.

    Daerah-daerah lain seperti Langkat (3.250), Labuhanbatu (2.532), Simalungun (1.282), Binjai (1.304), Padangsidimpuan (1.478), serta Padang Lawas Utara (1.028) juga mencatatkan target di atas seribu sertifikat, memperlihatkan semangat kolektif dalam membangun ekosistem halal lintas wilayah.

    Tak kalah penting, komitmen juga datang dari daerah dengan populasi UMK yang lebih kecil seperti Nias Barat (2), Nias Selatan (19), Toba (51), dan Samosir (71). Meski jumlahnya terbatas, keikutsertaan mereka menunjukkan bahwa semangat halal telah menembus hingga ke daerah perbatasan dan kepulauan.

    “Gerakan ini masif, tetapi tetap inklusif. Semua daerah ambil bagian. Ini bukan hanya target administratif, tapi bagian dari strategi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” ungkap Afriansyah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan.

    Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, Mannawasalwa, ditegaskan bahwa pengembangan industri halal merupakan jalan transformasi ekonomi yang inklusif dan berorientasi keberlanjutan.

    “Sumut memiliki lebih dari 870.000 pelaku UMK, yang 99,6 persennya merupakan usaha mikro dan kecil. Mereka menyumbang 46,51% terhadap PDRB provinsi. Artinya, fasilitasi halal bukan hanya tentang regulasi, tapi tentang membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat basis UMK kita,” tegasnya.

    Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Ahmad Qosbi, juga menambahkan bahwa satgas halal di provinsi siap menjadi penghubung antara pelaku usaha dan BPJPH. “Kami sediakan gedung, ruang konsultasi, pendampingan, bahkan pengawasan langsung. Ini kerja ibadah. Uang kami mungkin terbatas, tapi dedikasi kami tidak,” ujarnya.

    Qosbi mengatakan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berperan penting dalam membangun ekosistem halal di Indonesia, terutama melalui Badan Penyelenggara Jaminan  Produk Halal (BPJPH). Dukungan Kementerian Agama mencakup fasilitasi, pendampingan,  sertifikasi halal, pengawasan, dan edukasi/sosialisasi masyarakat. 

    “Ekosistem halal yang kuat  akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional,” ungkapnya. 

    Kakanwil Kemenagsu menyampaikan, dalam menjalankan proses sertifikasi halal memiliki tantangan dalam membangun  ekosistem halal meliputi memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal,  meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat pengawasan. 

    “Kementerian Agama memiliki harapan besar bahwa dukungan dan fasilitasi yang diberikan akan dapat membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan, sehingga  memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

    Rangkaian kegiatan rakor ini juga diisi dengan business matching, pemaparan teknis jalur self declare dan reguler, serta diskusi dan konsultasi langsung antara pelaku usaha dan lembaga pendamping (LP3H dan LPH).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Industri Timah Lesu, Babel Perlu Andalkan Hilirisasi Pertanian

    Industri Timah Lesu, Babel Perlu Andalkan Hilirisasi Pertanian

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Program hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan dinilai dapat menjadi fokus utama dalam membangun sektor ekonomi baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), terutama di tengah persoalan tata niaga timah yang belum terselesaikan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada 2024 hanya mencapai 0,77%. Angka ini menjadi yang terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir.

    Ekonom Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Arief Setyowidodo, mengungkapkan permasalahan di sektor tata niaga timah menjadi penyebab utama lemahnya pertumbuhan ekonomi daerah ini.

    “Hal ini terkonfirmasi dari kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan yang masing-masing terkontraksi sebesar 4,00% dan 3,93%,” ujar Arief Setyowidodo, Jumat (18/7/2025).

    Arief menyebut, sebanyak 117.000 tenaga kerja atau sekitar 15,30% dari total angkatan kerja di Bangka Belitung menggantungkan hidupnya dari komoditas timah. Ketika LU utama terganggu, dampaknya akan langsung terasa terhadap perekonomian secara keseluruhan.

    Untuk itu, Arief menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor baru yang berkelanjutan. Salah satu sektor yang dinilai potensial adalah LU pertanian, perkebunan, dan perikanan.

    “BPS mencatat LU pertanian, perkebunan, dan perikanan pada 2024 tumbuh 3,13%. Ini menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun tersebut. Bahkan, produk pertanian dari Bangka Belitung semakin diminati pasar internasional, dengan nilai ekspor mencapai US$ 60 juta dolar, tumbuh 33,83% dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.

    Transformasi ekonomi tersebut, menurut Arief, harus diarahkan pada penguatan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kebijakan hilirisasi menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah produk, yang berdampak positif terhadap perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB).

    Beberapa komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, lada, serta perikanan tangkap dan budi daya dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi yang lebih masif.

  • RPJMD Sumut 2025-2029, Wagub Sumut Surya Sampaikan 9 Target Sasaran

    RPJMD Sumut 2025-2029, Wagub Sumut Surya Sampaikan 9 Target Sasaran

    Medan, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) telah menetapkan sembilan target sasaran utama, yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dari tahun 2025-2029. Di antaranya pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%, PDRB perkapita dari Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30%, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60% menjadi 5,20% sampai 4,74%.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Utara Surya, pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, tentang penyampaian Nota Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2025-2029, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (17/7/2025).

    “Kemudian penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 2,82%. Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin. Penurunan indeks gini dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai dengan 0,291 poin. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin dan Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1% menjadi 16,88%,” ujar Wagub Sumut Surya.

    Menurutnya, dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029, Pemprov Sumut menetapkan strategi pengembangan wilayah yang berfokus pada lima kawasan prioritas, yaitu kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi atau rawan bencana.

    “Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan jangka menengah, yaitu Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan, yang dijabarkan dalam lima misi utama sebagai pilar pembangunan daerah kelima pilar tersebut,” katanya.

    Hal itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

    “Dari sinilah kita arahkan prioritas pembangunan kepada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, ditambah satu intervensi kawasan yang mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, industri, dan potensi unggulan daerah lainnya,” ujarnya.

  • Wamendag dorong UMKM Kediri kembangkan produk bernilai tambah tinggi 

    Wamendag dorong UMKM Kediri kembangkan produk bernilai tambah tinggi 

    Produk seperti tenun ikat, batik, kerajinan kayu, dan anyaman bukan hanya sebagai barang dagangan, tetapi juga menjadi platform…,

    Kediri (ANTARA) – Kementerian Perdagangan mendorong agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengembangkan produk bernilai tambah tinggi.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan tentang sebuah paradigma baru yang harus diadopsi pelaku usaha. Hal itu berkaitan dengan bagaimana produk UMKM lokal tidak berhenti sebagai produk sederhana, tetapi dapat menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

    “Produk seperti tenun ikat, batik, kerajinan kayu, dan anyaman bukan hanya sebagai barang dagangan, tetapi juga menjadi platform, yaitu titik permulaan untuk pengembangan inovasi dan desain kontemporer, pengembangan wisata, hingga sebagai komoditas ekspor,” kata Wamendag Roro saat di Kediri, Jawa Timur, Jumat.

    Lebih lanjut, Wamendag mengatakan bahwa perdagangan merupakan motor penggerak utama perekonomian kota.

    Lebih dari sekadar aktivitas jual beli, perdagangan membuka peluang usaha seluas-luasnya bagi warga, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi lokal.

    Menurut dia, di sinilah peran pemerintah kota bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menjadi sangat penting, yaitu mendorong promosi lintas kota serta menggiatkan festival UMKM dan harmonisasi kebijakan daerah.

    Hal itu ditujukan agar produk lokal dapat beredar lebih mudah menembus batas-batas antarkota dan antarprovinsi.

    Kolaborasi antarkota, kata dia, yang difasilitasi Apeksi bukan hanya memperkuat perdagangan daerah, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan inovasi, serta menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung.

    Dirinya meyakini, Indonesia mempunyai warisan budaya luar biasa sebagai bangsa yang besar. Hal itu menjadi tugas bersama untuk menjadikan warisan ini sebagai sumber ekonomi kreatif, lapangan kerja, dan kebanggaan nasional.

    “Sebagai contoh sederhana, di Kementerian Perdagangan, kami menjalankan gerakan Gaspol atau Gerakan Kamis Pakai Lokal. Setiap Kamis, seluruh pegawai dianjurkan memakai produk lokal, mulai dari pakaian, aksesori, hingga tas dan sepatu,” kata Wamendag Roro.

    Menurut dia, langkah ini memang kecil, tapi pesannya besar yaitu mendorong permintaan, memperkuat pasar domestik, dan membangun rasa bangga terhadap produk UMKM.

    Gerakan sederhana ini diharapkan dapat mengembangkan potensi produk lokal yang sebagian besar dikembangkan oleh UMKM untuk terus berinovasi memenuhi kebutuhan dan selera aktivitas masyarakat mendatang.

    Wamendag juga menekankan, UMKM merupakan fondasi perekonomian Indonesia. Data yang diolah Kementerian Perdagangan menunjukkan lebih 15 persen dari total UMKM nasional berada di Jawa Timur.

    Hampir 10 juta unit UMKM yang menopang lebih dari 58 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

    Kontribusi UMKM, tambah dia, tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga membuka jalan menuju pasar nasional dan global.

    Terkait hal itu, Kementerian Perdagangan juga rutin menggelar business matching (pitching dan temu buyer) bersama perwakilan perdagangan diberbagai negara.

    Nilai tersebut terdiri atas potensi transaksi sebesar USD 34,34 juta dan pesanan pembelian (purchase order) senilai USD 52,70 juta.

    Wamendag Roro menekankan, program-program nasional ini diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan dan inisiatif pemerintah kota di bawah payung Apeksi.

    Wamendag menghadiri rangkaian acara Musyawarah Komisariat Wilayah IV (Muskomwil) ke-13 Apeksi, pada 16-18 Juli 2025.

    Kota Kediri menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini. Muskomwil merupakan ajang berdiskusi, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam pengembangan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong kemajuan dan sinergi antardaerah demi masa depan yang lebih baik.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Prediksi Ekonomi Kaltim Tumbuh 5,8 Persen pada 2025, Didukung Sektor Pertambangan Regional 18 Juli 2025

    BI Prediksi Ekonomi Kaltim Tumbuh 5,8 Persen pada 2025, Didukung Sektor Pertambangan Regional 18 Juli 2025

    BI Prediksi Ekonomi Kaltim Tumbuh 5,8 Persen pada 2025, Didukung Sektor Pertambangan
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Bank Indonesia (
    BI
    ) Perwakilan
    Kalimantan Timur
    (
    Kaltim
    ) menargetkan pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut mencapai 5,8 persen pada tahun 2025, meskipun ekonomi nasional diproyeksikan mengalami perlambatan.
    Optimisme ini didorong oleh sektor-sektor unggulan, terutama sektor pertambangan, yang masih menjadi penopang utama
    pertumbuhan ekonomi Kaltim
    .
    Kepala BI Perwakilan Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan bahwa meskipun ekspor batubara ke negara-negara mitra seperti Tiongkok dan India mengalami penurunan, permintaan domestik untuk energi tetap tinggi.
     
    Hal ini didorong oleh peningkatan Domestic Market Obligation (DMO) batubara, yang seiring dengan meningkatnya konsumsi listrik di Indonesia yang belum menunjukkan penurunan signifikan.
    “Pertumbuhan ekonomi 2025 memang kami proyeksikan tidak sebaik 2024. Namun ada sektor-sektor unggulan yang tetap memberi dorongan, salah satunya dari pertambangan,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).
    Budi melanjutkan bahwa meskipun ada perlambatan dalam sektor ekspor, sektor energi—terutama batubara—akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim di tahun 2025.
    Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), target permintaan domestik (DMO) batubara pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 239,7 juta ton, sebuah lonjakan signifikan dibandingkan dengan target tahun 2024 yang hanya 181,3 juta ton.
    Peningkatan target DMO ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertambangan yang sudah menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Timur.
    BI juga optimistis bahwa dengan dukungan dari sektor energi dan aktivitas lapangan usaha lainnya, Kaltim memiliki peluang besar untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun terdapat tantangan dari perlambatan ekonomi global.
    “Dengan dukungan sektor energi dan peningkatan konsumsi domestik, kami yakin ekonomi Kaltim dapat tumbuh stabil pada angka 5,8 persen di 2025,” tutup Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wagub Sumut Surya sampaikan sembilan target sasaran hingga 2029

    Wagub Sumut Surya sampaikan sembilan target sasaran hingga 2029

    “Pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 7,6 persen,”

    Medan (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyampaikan sembilan target sasaran utama dan sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dimulai tahun ini hingga 2029.

    “Pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 7,6 persen,” ucap Surya ketika menyampaikan nota jawaban gubernur Sumut atas ranperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2025 – 2029 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sumut, Kamis.

    Kemudian, lanjut dia, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta, dan kontribusi PDRB provinsi dari 5,21 persen menjadi 5,30 persen.

    Lalu, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 persen menjadi 5,2 persen sampai 4,74 persen, dan penurunan kemiskinan dari 7,19 persen menjadi 2,82 persen.

    Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai 0,291 poin.

    “Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari satu persen menjadi 16,88 persen,” ujar Surya.

    Wagub menegaskan, mendukung arah pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

    Pemprov Sumut telah menetapkan strategi pengembangan wilayah berfokus kepada lima kawasan prioritas, yaitu kawasan pertumbuhan.

    Kemudian, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi atau rawan bencana.

    “Sejalan dengan komitmen itu, Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan jangka menengah. Yaitu Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan dijabarkan lima misi utama sebagai pilar pembangunan daerah,” jelas Surya.

    Adapun kelima pilar pembangunan daerah itu, yakni pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kedua menjaga stabilitas makro ekonomi daerah.

    Ketiga peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, keempat pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta kelima penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

    “Dari sinilah kita arahkan prioritas pembangunan kepada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur,” paparnya.

    Arah prioritas ini ditambah satu intervensi kawasan yang mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, industri, dan potensi unggulan daerah lainnya,” kata Surya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Andra Soni Resmikan Pabrik Bahan Pestisida, Yakin Tingkatkan Ekonomi Banten

    Andra Soni Resmikan Pabrik Bahan Pestisida, Yakin Tingkatkan Ekonomi Banten

    Serang –

    Gubernur Banten Andra Soni meresmikan pabrik bahan baku pestisida atau pabrik karbamasi di Cikande, Serang. Dia meyakini pabrik tersebut bermanfaat bagi pertanian di Indonesia.

    “Keberadaan pabrik-pabrik agroteknologi seperti ini sekarang langsung berkontribusi pada peningkatan produktifitas pertanian salah satunya adalah pupuk, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Provinsi Banten adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi di bidang pertanian melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian di Banten,” kata Andra Soni di Serang, Rabu (16/7/2025).

    Pabrik milik PT Delta Giri Wacana (DGW) ini akan memproduksi bahan aktif berbasis karbamat dengan kapasitas awal 2.000 metrik ton per tahun atau sekitar 5.000 metrik ton per tahun dalam produk pestisida jadi. Pembangunan fasilitas ini dimulai sejak November 2023 dengan investasi senilai kurang lebih USD 20 juta.

    Andra mengatakan 5,72% produk domestik regional bruto (PDRB) di Banten berasal dari pertanian. Andra meyakini keberadaan industri pertanian dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto.

    “Potensi pertanian dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian di Banten. Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian menyumbang 5,72% PDRB di Banten. Karena itu, sektor pertanian diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di Banten,” ujarnya.

    President Director PT DGW Group, David Yaory, mengatakan potensi pasar industri bahan pestisida di Indonesia sangat besar. Dia menyebut konsumsi pestisida nasional mencapai Rp 16,4 triliun dan terus tumbuh.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini