Topik: PDRB

  • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sorak-sorai warga bergemuruh saat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono tiba di lokasi Merdeka Run, Komplek Museum Reog, Ponorogo, yang masih dalam proses pembangunan.

    Jalan menuju lokasi museum itu masih berupa batu dan tanah. Derap kaki ribuan pelari saat melintas membuat debu berterbangan memenuhi udara. Antusias warga cukup tinggi untuk mengikuti hajatan Merdeka Run. Dari 2.000 kuota yang disediakan panitia, sebanyak 32.000 orang menyerbu pendaftaran secara online.

    Museum Reog diharapkan menjadi magnet baru pariwisata Ponorogo, setelah kesenian daerah itu diganjar warisan budaya tak benda oleh Unesco pada pengujung tahun lalu. Namun, lokasi wisata yang terpencil dan infrastruktur yang buruk menjadi masalah baru.

    “Saya mau di ajak ke situ [Merdeka Run] biar melihat akses jalan yang masih berbatu. Biar ada perhatian dari Menko IPK,” ujar menteri yang biasa disapa AHY tersebut dalam Sarasehan Pengembangan Kawasan Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo (Pawitandirogo) di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025).

    Sarasehan menjadi acara penutup rangkaian acara Paguyuban Pawitandirogo, wadah bagi diaspora dari daerah tersebut, untuk sumbangsih membangun kawasan Mataraman itu.

    Adapun rangkaian acara dimulai dengan Merdeka Run di Ponorogo pada pagi hari. Kemudian dilanjutkan peresmian bukit sampah yang disulap menjadi tempat wisata di Desa Winongo, Madiun. Selanjutnya peresmian Kopdes Merah Putih di Nambangan Lor, Madiun.

    Dalam acara sarasehan, disampaikan kawasan Pawitandirogo dalam kondisi perkembangan ekonomi yang lambat terutama karena akses terkunci. Meskipun demikian, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lewat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ketua Paguyuban Pawitandirogo yang juga Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Sekjen KEK Edwin Manangsang hingga para kepala daerah dari kawasan Mataraman, mengharapkan ada sinergi ekosistem wilayah.

    Kabupaten Ngawi yang memiliki ikon kawasan industri agrowisata, Magetan identik dengan UMKM, Madiun sebagai kota jasa, Ponorogo memiliki budaya adiluhung dan Pacitan terkenal dengan pantai serta goa perlu bersinergi dalam mengembangkan kawasan.

    “Perlu ada kolaborasi untuk mengembangkan kawasan ini. Apalagi tiap daerah memiliki kekhasan tersendiri, mari kita dorong bersama-sama,” kata AHY, anak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang sebagai penggagas Paguyuban Pawitandirogo.

    Sementara itu, Emil Dardak menambahkan bahwa kawasan Pawitandirogo memiliki kontribusi ekonomi cukup signifikan bagi Jawa Timur. Apalagi, sambungnya, jumlah penduduk di kawasan itu mencapai 4,09 juta jiwa.

    “Dari enam daerah ini rata-rata PDRB-nya Rp20 triliun. Total lebih dari Rp100 triliun. Potensinya sangat besar dengan jumlah penduduk sebanyak itu,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah provinsi terus mengembangkan akses ke kawasan Pawitandirogo itu. “Kami mau melakukan reaktivasi jalur kereta Madiun-Ponorogo yang mencapai Slahung. Ini sudah mendekati Pacitan.”

    Perlu Dukungan Pusat

    Kawasan Pawitandirogo ini memiliki luas lebih dari 6.000 km2, dengan sebagian besar wilayah berada di posisi geografis yang ‘kurang strategis’ karena berada di tengah pulau (land-lock), kecuali Pacitan di pinggir laut selatan, dan beberapa kabupaten tidak berada di jalur logistik utama Pulau Jawa, hanya Madiun dan Ngawi yang dilewati Tol Trans Jawa.

    Susiwijono menyampaikan dengan karakteristik seperti itu, pilihan terbaik adalah mengoptimalkan sektor pariwisata. Apalagi kawasan Pawitandirogo memiliki  banyak destinasi wisata, tetapi perlu infrastruktur dan integrasi destinasi.

    “Perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas antar destinasi wisata, dan perlu integrasi antar lokasi wisata sehingga bisa lebih menarik wisatawan,” ujarnya.

    Selain itu, sambungnya, perlu dukungan program dan event dari pemerintah pusat untuk pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, seperti program kegiatan dari Kementerian Pariwisata, untuk menjaga agar obyek wisata tetap hidup dan berkegiatan.

    “Perlu dukungan adanya event-event bertaraf nasional dan global yang bisa masuk di KEN [Karisma Event Nusantara] di Kementerian Pariwisata.”

    Dia menambahkan kawasan khusus juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, seperti KEK di Gresik dan di Singhasari. Hal itu dapat mendorong perekonomian daerah dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    Sependapat dengan Susiwijono, Edwin Manangsang menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus bakal mendapatkan keringanan fasilitas fiskal dan non-fiskal dari pemerintah, sehingga mempunyai daya saing untuk menarik investasi.

    “Perlu dikembangkan juga kawasan khusus yang tidak hanya berbasis industri, tetapi bisa sektor jasa pariwisata, saya tantang kepala daerah di sini untuk mewujudkan itu,” ujarnya.

  • Pemkot Cirebon terapkan diskon PBB-P2 50 persen guna bantu warga

    Pemkot Cirebon terapkan diskon PBB-P2 50 persen guna bantu warga

    Kami menerapkan diskon 50 persen, karena kemarin tarifnya terlalu tinggi, sehingga saya mengambil kebijakan memberikan diskon

    Kota Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menerapkan diskon sebesar 50 persen untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), guna meringankan beban warga yang terdampak kenaikan tarif sejak 2024.

    Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Cirebon, Jumat, mengatakan kebijakan ini diambil sebagai langkah jangka pendek menyusul adanya kenaikan tarif sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB).

    “Kami telah menerapkan diskon 50 persen, karena kemarin tarifnya terlalu tinggi, sehingga saya mengambil kebijakan memberikan diskon,” katanya.

    Ia menegaskan aturan kenaikan PBB-P2 tersebut sedang dievaluasi, untuk memastikan tarif sesuai kemampuan masyarakat dan menghindari perlunya pemberian diskon pada masa mendatang.

    Edo mengaku tidak mengetahui alasan kenaikan tarif PBB pada 2024 yang terjadi sebelum masa jabatannya. Apalagi sebagian warga mengklaim mengalami lonjakan tarif hingga 1.000 persen.

    “Dari kebijakan yang kemarin, tentunya kami evaluasi kembali. Sehingga mungkin nanti tidak ada lagi diskon, kalau tarifnya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya.

    Tahun ini, kata dia, pemerintah daerah menargetkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp70,42 miliar dari potensi Rp75,89 miliar. Target itu berdasarkan 86.081 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan.

    Pihaknya mencatat kontribusi PBB-P2 terhadap total penerimaan pajak daerah diperkirakan mencapai 18,30 persen, dari target Rp384,66 miliar pada 2025.

    Sejumlah warga sebelumnya memprotes kenaikan PBB-P2, sejak 2024 karena dinilai memberatkan.

    Darma Suryapranata, salah satu warga Kota Cirebon, mengaku PBB-P2 rumahnya di Jalan Siliwangi naik dari Rp6,2 juta pada 2023 menjadi Rp65 juta pada 2024.

    “Ini sangat memberatkan, karena naiknya sampai 1.000 persen,” kata Darma.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenperin RI ajak IMIP dukung pengembangan IKM di kawasan industri

    Wamenperin RI ajak IMIP dukung pengembangan IKM di kawasan industri

    Morowali, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) RI Faisol Riza mengajak PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mendukung pengembangan dan pelibatan industri kecil menengah (IKM) dalam rantai pasok produksi di kawasan industri guna menumbuhkan perekonomian daerah.

    Faisol Riza dalam kunjungannya ke PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis, mengatakan Kabupaten Morowali mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengembangkan dan membangun sentra IKM yang berkaitan dengan industri logam.

    “Sebagai mitra strategis pemerintah, kawasan IMIP memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. IMIP diharapkan berkontribusi dalam pengembangan IKM ini,” katanya.

    Menurut dia, eksistensi IKM dapat memberi kontribusi dalam peningkatan perekonomian serta menciptakan lapangan kerja.

    Untuk itu, ia meminta IMIP memasukkan ekosistem IKM sebagai salah satu mata rantai produksi di sektor industri berbasis nikel.

    Dengan kapasitas yang dimiliki, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini IMIP dapat terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional, termasuk di sektor IKM.

    Ia berharap inisiasi Kementerian Perindustrian untuk membangun kerja sama di semua lini industri, termasuk rantai pasok sektor IKM, dapat terwujud.

    Ia juga mengatakan kawasan industri IMIP terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuktikan bahwa semua aspek di kawasan itu cukup lengkap, sehingga menjadi pendorong dan daya dukung proses produksi dari hulu ke hilir, khususnya komoditas nikel.

    Menurut Wamenperin, keberadaan kawasan IMIP sebagai etalase dalam memenuhi permintaan pasar global sudah sangat kuat memberikan pesan kepada penanam modal, bahwa investasi di Indonesia sangat baik dan menguntungkan.

    “Silakan datang ke Indonesia untuk berinvestasi, dan pemerintah akan terus mendukung perkembangan kawasan industri,” ujar dia.

    Direktur Komunikasi PT IMIP Emilia Bassar mengatakan mereka telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah di Morowali untuk mendorong terciptanya ekosistem industri skala rumahan sebagai upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

    “Untuk skala UMKM, IMIP telah memiliki sejumlah mitra lokal sebagai pemasok bahan makanan,” ujar dia.

    Ia mengatakan mereka sangat terbuka dan mendukung program pemerintah. Mereka juga telah melaksanakan pelatihan kriya logam yang bertujuan untuk menciptakan industri skala rumahan yang dapat menghasilkan produk akhir seperti sendok dan garpu.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • QRIS Meroket di Jakarta, Sumbang Hampir 50 Persen Transaksi Nasional – Page 3

    QRIS Meroket di Jakarta, Sumbang Hampir 50 Persen Transaksi Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Yosamartha mengatakan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Jakarta menyumbang hampir 50 persen dari total transaksi nasional. Data ini menempatkan DKI Jakarta sebagai pengguna QRIS terbesar di Tanah Air.

    “Ternyata transaksi QRIS di Jakarta itu hampir 50 persen nasional. Jakarta saja, hampir 50 persen, sekitar 43-45 persen. Jadi, kalau orang mengatakan betapa hebatnya QRIS, ya Jakarta, karena kita menyumbangkan hampir setengah Indonesia,” kata Yosamartha dalam Pekan QRIS Nasional (PQN) 2025 di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (13/8/2025).

    Menurut Yosamartha, Jakarta tak hanya menjadi pusat digitalisasi, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Pasalnya, ada triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat 5,18 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 5,12 persen.

    Selain itu, lanjutnya kontribusi Jakarta terhadap ekonomi Indonesia tidak main-main. Yosamartha menegaskan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta menyumbang seperlima dari perekonomian nasional.

    “Kalau bicara kontribusi, inflasi Jakarta itu hampir seperlima dari nasional. Jadi kalau kitanya lemah lesu, Indonesianya batuk-batuk,” katanya.

  • Serapan anggaran tertinggi nasional jadi kado usia ke-80 Jabar

    Serapan anggaran tertinggi nasional jadi kado usia ke-80 Jabar

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman. (ANTARA/HO Pemprov Jabar)

    Serapan anggaran tertinggi nasional jadi kado usia ke-80 Jabar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:17 WIB

    Elshinta.com – Realisasi serapan anggaran atau belanja daerah Jawa Barat, hingga 10 Agustus 2025, menempati posisi pertama secara nasional dengan 52,08 persen, di atas rata-rata nasional 40,54 persen, jadi kado istimewa provinsi ini di usia ke-80 tahun.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, hadiah bagi provinsi yang lahir 19 Agustus 1945 ini, tidak hanya datang dari sisi belanja, realisasi pendapatan daerah juga menunjukkan tren positif, di mana Jawa Barat mencatat angka 54,67 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 51,99 persen, yang mengindikasikan roda pemerintahan berjalan efektif, sinergi antar-lembaga terjaga, dan ekonomi berputar.

    “Ini bukti nyata kerja keras, terima kasih semuanya. Mohon realisasi belanja dijaga dan ditingkatkan terus dan pendapatan digenjot lagi agar lebih optimal,” kata Herman di Bandung, Rabu.

    Seiring capaian tersebut, ekonomi Jawa Barat juga terus menunjukkan ketangguhan, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II-2025 tumbuh 5,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 2,33 persen secara triwulanan (quarter-on-quarter/qoq).

    Plt Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, dalam keterangannya menyebut sektor jasa mencatat pertumbuhan paling signifikan. Jasa lainnya tumbuh 14,88 persen qoq, disusul jasa kesehatan 10,71 persen. Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar tetap datang dari sektor industri pengolahan yang tumbuh 1,84 persen dan mencakup 40,08 persen dari struktur ekonomi daerah.

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi motor utama pertumbuhan dengan lonjakan sebesar 24,59 persen, menunjukkan akselerasi belanja publik yang selaras dengan peningkatan belanja daerah. Disusul konsumsi rumah tangga sebesar 3,59 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,02 persen, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) 2,01 persen, dan impor 0,62 persen.

    Sumber : Antara

  • Kuliner halal sektor paling mendominasi ekonomi syariah Jakarta

    Kuliner halal sektor paling mendominasi ekonomi syariah Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat kuliner halal sebagai sektor yang paling mendominasi perekonomian syariah di Kota Jakarta dengan besaran sekitar 60 persen.

    “Di Jakarta, klaster yang paling dominan, yang pertama, 60 persen itu adalah kuliner halal. Sektor-sektor ini meliputi restoran, kafe, bahkan sampai kepada katering dan juga para pedagang UMKM,” kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas di Jakarta, Rabu.

    Sektor berikutnya, sambung dia, yaitu ekonomi kreatif, seperti desain, kriya, seni pertunjukan, dan konten digital dengan besaran sekitar 13,4 persen.

    Kemudian disusul sektor pariwisata ramah muslim dengan besaran sekitar enam persen.

    “Ini porsinya masih relatif kecil, tetapi jangan dilihat dari porsinya. Kegiatan wisata akan membangkitkan kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya. Misal ada sebuah pertunjukan, pasti di situ ada panggung, kostum, makanan, dan lainnya,” ujar Abbas.

    Secara umum, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy, terdapat enam sektor yang menjanjikan tren bisnis dalam ekonomi syariah, yakni makanan dan pariwisata halal, media dan hiburan, fesyen, farmasi, kosmetik, dan keuangan.

    Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan ekonomi dan keuangan syariah menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2030.

    Untuk mewujudkan skenario yang optimistis itu, menurut dia, harus didukung dengan program-program kerja yang melibatkan para pemangku kepentingan.

    “Pemangku kebijakan tersebut difasilitasi dengan naungan KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk pengembangan ekonomi syariah di DKI Jakarta,” pungkas Abbas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonomi syariah berpotensi sumbang Rp100 triliun terhadap PDRB Jakarta

    Ekonomi syariah berpotensi sumbang Rp100 triliun terhadap PDRB Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memproyeksikan ekonomi dan keuangan syariah menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2030.

    “Sampai dengan tahun 2030, kurang lebih ekonomi dan keuangan syariah bisa menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap PDRB Jakarta. Ini skenario yang optimis,” ujar Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas dalam acara bertema “Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah” di Jakarta, Rabu.

    Untuk mewujudkan skenario yang optimistis itu, menurut dia, harus didukung dengan program-program kerja yang melibatkan para pemangku kepentingan.

    “Ada KDEKS (Komite Daerah dan Keuangan Syariah), yang perlu lebih dioptimalkan. Tidak hanya pemerintah (daerah), tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya pelaku usaha, juga termasuk NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat, itu ada di dalam KDEKS,” kata Abbas.

    Lebih lanjut, dia mengatakan ekonomi dan keuangan syariah merupakan sistem perekonomian yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan. Tidak ada riba dan tidak ada bunga dalam sistem itu, sehingga mendorong dan memastikan kegiatan ekonomi bermanfaat bagi semua pihak.

    Selain itu, sistem ekonomi dan keuangan syariah juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan transaksi yang berbasis riil.

    Dia menilai kondisi atau format tersebut sangat relevan untuk kawasan urban, seperti Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI menggiatkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Jakarta.

    Sementara itu, berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2024, literasi keuangan syariah di Indonesia baru sebesar 39,11 persen, dengan tingkat inklusi 12,88 persen.

    Dia menjelaskan hal tersebut berarti ada 39 persen orang paham tentang ekonomi dan keuangan syariah, tetapi belum menerapkannya.

    “Delta selisih itu menurut saya peluang untuk lebih dikembangkan lagi. Karena saya melihat trennya mengarah positif, sehingga orang bisa lebih mengembangkan lagi selain tabungan syariah, asuransi juga, penggadaian syariah dan cakupan pada sektor riil, UMKM, dan wisata halal,” terang Abbas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

    Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa langkah pemerintah mengintegrasikan moda transportasi Jakarta dan Bandung mampu menyumbang Rp86,5 triliun terhadap produk domestik bruto regional (PDRB).

    Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal dalam paparannya menyampaikan bahwa kontribusi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi regional yang substansial.

    Di mana kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh selain memberikan kontribusi terhadap PDRB, tetapi juga menghemat biaya bahan bakar hingga Rp3,2 triliun/tahun. Belum lagi, keberadaan transportasi yang bekerja sama dengan China ini mampu mengefisienkan waktu perjalanan sehingga meningkatkan produktivitas dan konektivitas bisnis serta pariwisata.

    “Ini contoh-contohnya [manfaat ekonomi dari integrasi Jakarta-Bandung],” ujarnya dalam diskusi Kompas: Masa Depan Mobilitas Kota, Jumat (8/8/2025).

    Selain itu, efek berganda dari integrasi tersebut mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan stimulus pusat kegiatan ekonomi di skybridge stasiun.

    Contohnya, integrasi moda transportasi di Stasiun Halim berupa keberadaan shelter moda transportasi taxi yang bekerja sama dengan Bluebird Group, integrasi jaringan pelayanan dengan Transjakarta dan Mikrotrans, serta dengan JR Connexion, Damri, PPD, Travel, Shuttle.

    Selain itu, Stasiun Halim juga terintegrasi dengan LRT Jabodebek melalui skybridge, LRT Jakpro (direncanakan operasional pada 2030), serta telah terintegrasi dengan transportasi online. Namun, khusus kendaraan online tersebut masih membutuhkan akses dari sisi Kalimalang.

    Di samping keberhasilan integrasi yang sudah dilakukan tersebut, Risal menyampaikan saat ini pihaknya masih menghadapi tantangan integrasi transportasi antarmoda.

    Menjadi tugas Risal memastikan layanan terintegrasi dengan baik dan seamless. Sementara aksesibilitas dan konektivitas masih menjadi tantangan untuk melakukan integrasi moda transportasi. Pasalnya dua hal tersebut harus selesai terlebih dahulu untuk dilakukan integrasi.

    “Kami bicara terintegrasi jaringan, kelembagaan, sistem informasi, tarif dan pembayaran dan perencanaan tata ruang dan transportasi, ini yang kami kaji,” jelas Risal. 

  • Jakarta Dibanjiri Kendaraan Listrik, Begini Efek Ekonominya!

    Jakarta Dibanjiri Kendaraan Listrik, Begini Efek Ekonominya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik, termasuk untuk penyerapan tenaga kerjanya.

    Mengutip riset tim ekonom LPEM FEB UI dalam Labor Market Brief Volume 6 Nomor 7, pada 2024 disebutkan aktivitas manufaktur dan transportasi yang berkaitan dengan EV telah mencapai sekitar 10,5% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta.

    “Dari angka tersebut, subsektor alat transportasi memiliki kontribusi dominan sebesar 5,8%, disusul oleh subsektor kimia dan farmasi sebesar 1,6%, serta transportasi darat sebesar 2%,” dikutip dari riset LPEM FEB UI yang bertajuk ‘Transformasi Ekonomi Jakarta dan Tantangan Ketenagakerjaan Inklusif’, Jumat (8/8/2025).

    Meski demikian, ekosistem EV ini lebih condong berkembang pesat di sektor jasa. Sementara itu, sektor manufaktur pendukung EV seperti produksi komponen elektronik, produk logam, dan transportasi rel kontribusinya relatif kecil, dengan kisaran 0,1%-0,4%.

    “Pertumbuhan EV juga diiringi permintaan terhadap layanan perdagangan, jasa bisnis, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hingga jasa keuangan, dengan tingkat keterkaitan antarsektor mencapai angka 1,40, menandakan efek spillover yang cukup besar terhadap ekonomi lokal,” tulis tim ekonom LPEM FEB UI dalam kajiannya.

    Ihwal ketenagakerjaannya, LPEM FEB UI menunjukkan, data pada 2023 memperlihatkan tenaga kerja sektor EV sebagian besar terkonsentrasi pada subsektor transportasi penumpang darat yang non- bus, yang didominasi oleh laki-laki dengan jumlah lebih dari 300 ribu pekerja.

    Sementara subsektor lain seperti pembangkitan listrik, instalasi kelistrikan, dan manufaktur baterai serta akumulator juga mulai menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan, namun jumlah pekerjanya jauh lebih rendah dibanding transportasi penumpang.

    Dari keseluruhan pekerja di sektor ini, proporsi pekerja perempuan tercatat hanya sebesar 5%, baik pada pekerjaan berorientasi hijau (green jobs) maupun non-hijau. Secara absolut, hanya sekitar 4,8 ribu perempuan yang terlibat dalam pekerjaan hijau, dan 17,6 ribu di sektor non-hijau.

    “Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa sektor EV masih menjadi sektor yang memiliki kecenderungan mempekerjakan pekerja laki-laki dan cenderung belum memiliki ruang partisipasi yang luas bagi perempuan,” ungkap tim ekonom LPEM FEB UI.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Industri pengolahan berandil tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim

    Industri pengolahan berandil tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim

    Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana. ANTARA/HO-BPS Kaltim

    Industri pengolahan berandil tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengalami pertumbuhan 15,12 persen pada triwulan II-2025, memberikan andil tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi ini secara total mengalami pertumbuhan 4,69 persen pada periode yang sama.

    “Ekonomi Kaltim pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 tumbuh 4,69 persen (year on year/yoy), dengan lapangan usaha industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,12 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Yusniar Julina, di Samarinda, Selasa (5/8).

    Perekonomian Provinsi Kaltim triwulan II-2025 berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp221,77 triliun, sementara mengacu pada PDRB atas dasar harga konstan senilai Rp147,96 triliun. Ia melanjutkan, kinerja ekonomi Kaltim yang tumbuh positif 4,69 persen ini, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan kinerja ekonomi triwulan II-2024 yang tumbuh sebesar 5,85 persen.

    Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 didorong oleh capaian kinerja hampir seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif, kecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian, kemudian lapangan usaha konstruksi yang mengalami penurunan.

    “Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu industri pengolahan dengan pertumbuhan 15,12 persen, lapangan usaha jasa lainnya tumbuh 13,96 persen, kemudian lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 9,97 persen,” katanya pula.

    Sementara itu, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai salah satu lapangan usaha utama pembentuk perekonomian Provinsi Kaltim, terkontraksi 0,13 persen, lantas lapangan usaha konstruksi terkontraksi 0,11 persen. Ia melanjutkan, struktur perekonomian Kaltim menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku belum mengalami perubahan signifikan selama periode beberapa tahun terakhir.

    Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kaltim pada triwulan II-2025, yaitu pertambangan dan penggalian dengan peranan sebesar 34,11 persen, diikuti lapangan usaha industri pengolahan sebesar 20,33 persen. Kemudian lapangan usaha konstruksi sebesar 11,48 persen, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,65 persen, serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,54 persen.

    “Peranan lima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kaltim mencapai 83,11 persen. Sedangkan total penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan II-2025 secara y-on-y sebanyak 15 lapangan usaha,” kata Yusniar lagi.

    Sumber : Antara