Xcloud.id

Topik: PDRB

  • Menggapai cita-cita besar Jakarta sebagai kota sinema

    Menggapai cita-cita besar Jakarta sebagai kota sinema

    Jakarta harus siap menjadi tempat yang ramah, mudah digapai dengan syarat dan ketentuan yang masuk akal bagi pelaku industri film

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta yang bersiap menuju kota global punya sederet mimpi besar. Setelah menyandang predikat sebagai kota literatur pada tahun 2021 dari UNESCO, kini Ibu Kota bercita-cita menjadi kota sinema.

    Cita-cita tersebut bukan hal yang mustahil terwujud, apalagi karena industri film telah menjadi bagian penting yang menggerakkan perekonomian kreatif di Jakarta.

    Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif DKI Jakarta 2024, subsektor film, animasi, dan video tumbuh lebih tinggi (6,22 persen) jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB DKI Jakarta secara keseluruhan (5,04 persen).

    Optimisme menjadi kota sinema juga didukung 141 rumah produksi yang ada, sebanyak 80 persennya berdomisili di Jakarta. Rumah produksi tersebut menghasilkan sebanyak 42.331 judul film yang masuk Lembaga Sensor Film dan 285 di antaranya lulus sensor.

    Langkah mewujudkan kota sinema yang berbudaya dan seni pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan hingga kebutuhan lainnya.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata menyatakan siap memfasilitasi sineas untuk syuting di Jakarta melalui platform Filming in Jakarta.

    Fasilitas yang disiapkan termasuk aset-aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta seperti PT Pembangunan Jaya Ancol dan Jakarta Experience Board (JxB).

    Tujuannya bukan sekadar ingin Jakarta sebagai lokasi syuting, tetapi juga memperlihatkan kota sebagai ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri secara keseluruhan.

    Apalagi Jakarta sejak era produksi film negara telah menjadi latar bagi rumah produksi untuk menciptakan film yang menggambarkan kehidupan, dinamika, serta perkembangan kota dan masyarakatnya seperti “Njai Dasima”, “Si Doel Anak Sekolahan”, “Janji Joni” hingga film-film modern yang menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional.

    Lalu untuk semakin menarik minat sineas menjadikan Jakarta sebagai lokasi syuting, lembaga bernama Komisi Film Jakarta akhirnya diinisiasi untuk dibentuk sebagai lembaga pelayanan One Stop Service (OSS) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    Fungsinya bukan hanya tentang perizinan, namun juga database lokasi syuting, penghubung dengan talenta lokal, dan promotor utama Jakarta sebagai destinasi produksi film.

    Ini seperti yang dimiliki kota-kota di dunia seperti Busan, Korea Selatan; Hong Kong, Tokyo; Jepang, hingga kota di Belanda.

    Dukungan pun diberikan oleh sejumlah lembaga festival film, seperti diungkapkan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat menghadiri Festival Film Cannes, Prancis pada Mei 2025.

    Adapun Komisi Film Jakarta menjadi bagian dari agenda besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. Ini lantaran sektor film menjadi sebagai salah satu prioritas utama di antara pembangunan infrastruktur lainnya.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono ajak industri ritel dan MICE berinovasi untuk Jakarta global

    Pramono ajak industri ritel dan MICE berinovasi untuk Jakarta global

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengajak para pelaku industri ritel serta sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.

    “Saya mengajak para pelaku ritel, pusat belanja, dan sektor MICE untuk terus berinovasi dalam menciptakan pengalaman berkesan, membangun destinasi gaya hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional di tengah persaingan, termasuk dengan perdagangan digital,” kata Pramono di acara Council of Asia Shopping Centers (CASC) – Conferences 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis.

    Diketahui, forum ini diselenggarakan untuk memperkuat kolaborasi antarpelaku ritel nasional dan internasional, termasuk para anggota CASC dari berbagai negara.

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyoroti peran penting industri ritel yang tidak hanya sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi dan citra sebuah kota.

    “Ritel bukan hanya soal transaksi ekonomi, melainkan juga tentang membangun destinasi yang menghadirkan pengalaman, ruang interaksi, dan citra sebuah kota,” ujarnya,

    Dia menyebutkan Jakarta menunjukkan peran signifikannya dalam perekonomian nasional. Pada triwulan II tahun ini, Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional, dengan pertumbuhan positif sebesar 5,18 persen (year-on-year), melampaui pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,12 persen.

    Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor utama dengan kontribusi sebesar 18,14 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta. Sektor ini berperan penting dalam menggerakkan ekonomi, menarik investasi, mendorong industri kreatif, serta memperkuat daya saing kota.

    Sepanjang tahun 2025, Jakarta menjadi tuan rumah berbagai event MICE berskala internasional, mulai dari Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SMEs Expo (JITEX), Jakarta International Collaboration Expo (JICE), Festival Jakarta Great Sale, hingga Jakarta International Marathon.

    Selama empat hari penyelenggaraan, JITEX 2025 mencatat transaksi lebih dari Rp14,3 triliun, mencakup B2B, B2C, Pasar Murah, dan P3DN.

    Sementara itu, Festival Jakarta Great Sale 2025 meraih transaksi lebih dari Rp15,9 triliun dalam empat minggu pelaksanaan, dengan peningkatan pengunjung sebesar 30 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Angka ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp14 triliun.

    “Pencapaian ini menunjukkan potensi besar industri retail dan MICE dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif,” kata Pramono.

    Menurut dia, keduanya saling menopang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menegaskan bahwa Jakarta adalah kota yang “Nice for MICE”.

    Dia pun memberikan apresiasinya kepada Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) atas peran besarnya mendukung pertumbuhan industri ritel Indonesia.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk terbuka menjalin kolaborasi, termasuk menjadi tuan rumah berbagai event internasional lainnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Khofifah Ajak Koperasi Revitalisasi Lapenkop dan Perkuat SDM di Jatim

    Gubernur Khofifah Ajak Koperasi Revitalisasi Lapenkop dan Perkuat SDM di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono, membuka Musyawarah Wilayah (Musywil) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinwil) Jatim 2025 di Gedung Negara Grahadi, Rabu (24/9/2025).

    ​Dalam acara tersebut, Gubernur Khofifah mendorong revitalisasi Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi. Ia menekankan bahwa keahlian manajerial yang baik sangat penting bagi seluruh koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP).

    ​”Manajerial skill dari pengelola koperasi harus berkualitas dan memiliki kredibilitas. Revitalisasi Lapenkop adalah salah satu solusinya,” kata Khofifah.

    ​Selain itu, ia juga membahas pentingnya petunjuk teknis (juknis) agar anggaran pemerintah bisa disalurkan untuk KMP. Juknis ini diperlukan agar pasokan logistik koperasi tidak terhambat, terutama karena beberapa pemasok seperti Bulog menerapkan sistem tunai, bukan konsinyasi.

    ​Khofifah juga mengajak koperasi untuk berinovasi dan bertransformasi agar lebih adaptif, kreatif, dan inovatif. Pemprov Jatim, lanjutnya, berkomitmen penuh mendukung pengembangan koperasi melalui fasilitasi perizinan, akses modal, pelatihan, hingga pendampingan pemasaran.

    ​Melihat peran strategis koperasi di Jatim, Gubernur Khofifah mendorong Dekopinwil dan Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk menjadi fasilitator bagi koperasi agar bisa lebih modern dan profesional. Berdasarkan data, kontribusi Koperasi UMKM terhadap PDRB Jatim meningkat 0,9% menjadi 60,08% pada 2024.

    ​”Kekuatan koperasi begitu besar dan kontribusinya signifikan. Kita harus terus memperkuatnya, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas SDM, usaha, dan produk,” jelasnya.

    ​Saat ini, Jatim memiliki 29.648 unit koperasi aktif, terbanyak secara nasional (13,96% dari total koperasi Indonesia). Total asetnya mencapai Rp63,22 triliun dengan volume usaha Rp46,31 triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp1,33 triliun.

    ​Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Dekopin untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Ia menyatakan, Kementerian dan Dekopin akan bekerja sama untuk mendorong koperasi yang sudah ada agar lebih produktif dan maju. [tok/aje]

  • Jakarta jadi kota MICE didukung ratusan hotel dan pusat perbelanjaan

    Jakarta jadi kota MICE didukung ratusan hotel dan pusat perbelanjaan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengemukakan pengembangan Jakarta menjadi kota pusat Meetings, Incentives, Conventions” dan “Exhibitions” (MICE) didukung oleh berbagai aspek, yakni 500 hotel berbintang, 85 pusat perbelanjaan, ruang konvensi seluas 5.000 meter persegi (m²) serta 6.493 restoran.

    “Transportasi yang sudah terkoneksi ke lokasi MICE, 100 lebih pusat perbelanjaan, ruang konvensi lebih dari 5 ribu meter persegi, lebih dari 7 ribu restoran, lebih dari 500 hotel berbintang, dengan 50 ribu kamar,” ujar Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andhika Permata dalam “JEF Dialogue: Unlocking Jakarta’s Potential Through Tourism and Creative Economy” di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, terdapat potensi 32 jadwal penerbangan internasional di Bandar Udara Soekarno-Hatta serta Halim Perdana Kusuma, yang juga diperkirakan terus bertambah.

    Berkaca dari potensi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun kian optimsitis industri MICE mampu berkembang, bahkan meningkatkan perekonomian, terutama dari sektor pariwisata.

    “Sehingga kami terus meningkatkan dan memberikan dukungan kepada siapapun yang ingin agar Jakarta menjadi tuan rumah setiap perhelatan,” kata Andhika.

    Merujuk data Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi), kata dia, sebanyak 134 pameran diadakan sepanjang 2024, dan per September 2025, tercatat sebanyak 139 pameran telah digelar dengan potensi transaksi mencapai sekitar Rp100 triliun.

    “Selain event MICE, Jakarta juga memiliki potensi special event, seperti musik, olahraga,” tutur Andhika.

    Sementara itu, berdasarkan data yang diolah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), sektor ekonomi kreatif berkontrbibusi sebesar 10,51 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta, atau sebesar Rp361,7 triliun pada 2023.

    “Dengan peringkat subsektor kuliner 34,94 persen paling tinggi, lalu televisi dan radio 24,30 persen dan penerbitan sebesar 14,53 persen,” papar Andhika.

    Dari data-data tersebut, dia menekankan ketersediaan wadah atau pusat kegiatan (creative hub) menjadi strategi untuk meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi kreatif Kota Jakarta.

    Creative hub itu, sambung dia, juga didukung dengan berbagai kegiatan, seperti pengembangan ruang publik, peningkatan produk jenama dan pemasaran, skema pembiayaan alternatif, serta pembentukan klaster subsektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan daya saing.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.

    Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

    Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.

    Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

    “Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.

    Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.

    “Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.

    Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

    Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.

    Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

    “Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.

    Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.

    “Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TKDN Hulu Migas Lampui Target, Pakar: Industri Jadi Motor Ekonomi

    TKDN Hulu Migas Lampui Target, Pakar: Industri Jadi Motor Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor hulu minyak dan gas (migas) menunjukkan capaian positif sepanjang 2025. Realisasi TKDN yang melampaui target pemerintah dinilai sebagai bukti nyata peran industri lokal dalam memperkuat perekonomian nasional.

    Data SKK Migas mencatat, hingga Juni 2025, TKDN pada proyek strategis nasional (PSN) telah mencapai 58%, jauh di atas target 18%. Sementara itu, pada proyek non-PSN, TKDN tercatat sebesar 59%, melampaui target 57%.

    Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta mengatakan pencapaian TKDN hulu migas menunjukkan multiplier effect yang nyata terhadap perekonomian nasional. 

    “Industri dalam negeri tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif berkontribusi dalam rantai pasok migas,” kata dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (21/9/2025). 

    Sepanjang Semester I/2025, nilai kontrak barang dan jasa di sektor hulu migas mencapai US$3,57 miliar atau sekitar Rp58,7 triliun. 

    Dari jumlah tersebut, belanja dalam negeri menembus US$1,83 miliar atau sekitar Rp30,1 triliun, menunjukkan kontribusi besar bagi industri nasional.

    Tak hanya memberi dampak ekonomi makro, penerapan TKDN juga dirasakan di daerah. Pihaknya juga disebut telah merevisi kebijakan pengadaan, sehingga memungkinkan perusahaan lokal mengakses kontrak hingga Rp50 miliar. 

    Langkah tersebut diyakini mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha lokal yang terlibat dalam rantai pasok industri migas.

    “Ke depan, TKDN harus terus ditingkatkan agar setiap dolar investasi migas yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa,” jelasnya.

    Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menegaskan penerapan TKDN bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga pemberdayaan. 

    “Selain menopang ketahanan energi, sektor hulu migas juga berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan industri hulu migas melalui penerapan TKDN,” tuturnya.

    Dengan capaian ini, sektor hulu migas tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menjadi motor penting pemberdayaan industri nasional dan daerah, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyebut keberadaan industri hulu migas memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat daerah.

    Di antara kontribusi paling nyata adalah dana bagi hasil (DBH) migas yang menjadi penopang Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2023, DBH Migas untuk Riau tercatat sebesar Rp3,2 triliun, turun menjadi Rp2,3 triliun pada 2024, dan diperkirakan naik sedikit menjadi Rp2,6 triliun pada 2025, dengan asumsi harga minyak US$ 82 per barel.

     Keberadaan industri hulu migas juga turut melengkapi benefit dari sektor hilir migas yang memutar roda ekonomi daerah. Data Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Riau semester II 2025 tumbuh 4,59% sekaligus menempatkannya sebagai wilayah dengan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) kedua terbesar di Sumatera setelah Sumatera Utara.

     “Ini mungkin bisa langsung mendorong pembangunan daerah secara tidak langsung untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Artinya ada uang yang berputar juga di masyarakat,” pungkasnya.

  • Bupati Bondowoso Tegaskan Keuangan Daerah Terkendali, Gerindra Soroti Efektivitas P-APBD 2025

    Bupati Bondowoso Tegaskan Keuangan Daerah Terkendali, Gerindra Soroti Efektivitas P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan kondisi keuangan daerah masih terkendali meski Fraksi Partai Gerindra menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran dalam Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna, Kamis (18/9/2025), ia menyebut defisit APBD berada di bawah 1 persen.

    Menurut Bupati, struktur belanja disusun dengan memperhatikan kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun berjalan sehingga tetap mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    “P-APBD 2025 tetap kami arahkan pada program yang berdampak langsung, seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, hingga sektor pertanian yang menjadi prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

    Gerindra sebelumnya menyoroti penurunan belanja modal yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, serta kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggap rawan bila tidak dijelaskan indikator penggunaannya secara rinci. Juru bicara fraksi, Abdul Majid, menekankan agar setiap rupiah benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan.

    Menjawab hal itu, Bupati menegaskan pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat layanan publik. Fleksibilitas Puskesmas dan Labkesda didorong untuk melakukan inovasi pelayanan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

    Selain itu, upaya menekan angka kemiskinan juga tetap dipertahankan. Data menunjukkan persentase penduduk miskin Bondowoso turun dari 13,34 persen pada 2023 menjadi 12,60 persen pada 2024. Program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan infrastruktur dasar disebut menjadi fokus utama.

    Di sisi lain, pemerintah daerah menyiapkan langkah mengurangi pengangguran dengan program pemagangan bersama perusahaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Indeks Gini Ratio Bondowoso pada 2024 tercatat 0,33, yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif rendah.

    Gerindra juga mengingatkan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya mencerminkan lemahnya perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD). Menjawab itu, Bupati menyatakan inventarisasi aset tengah dilakukan untuk memperkuat landasan kebijakan pengelolaan keuangan.

    Sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, Mall Pelayanan Publik “Bondowoso Berkah” yang sudah beroperasi sejak 22 Agustus 2025 dijadwalkan launching resmi oleh Menteri PAN-RB pada 24 September mendatang secara daring. Dengan berbagai catatan tersebut, Bupati berharap P-APBD 2025 benar-benar menjadi instrumen pro-rakyat, bukan sekadar dokumen teknis, melainkan sarana memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. [awi/beq]

  • Wali Kota Mojokerto Tegaskan Komitmen Perkuat Gerakan Koperasi Lewat Pelatihan SKKNI

    Wali Kota Mojokerto Tegaskan Komitmen Perkuat Gerakan Koperasi Lewat Pelatihan SKKNI

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat gerakan koperasi di daerahnya. Hal itu ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran secara berkelanjutan untuk pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi para pengurus koperasi.

    Penegasan tersebut disampaikan Ning Ita (saat sapaan akrab, red) saat membuka pelatihan SKKNI di PLUT Maja Citra Kinarya. “Setiap tahun kami selalu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan SKKNI ini. Ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap gerakan koperasi di Kota Mojokerto. Itulah kenapa dalam beberapa tahun berturut-turut saya dinobatkan sebagai Pembina Koperasi Terbaik,” ungkapnya, Kamis (11/9/2025).

    Menurut Ning Ita, kondisi struktur ekonomi Kota Mojokerto yang terbatas justru menempatkan koperasi pada posisi strategis. Saat ini, sekitar 32 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mojokerto didominasi sektor perdagangan, disusul jasa, transportasi-akomodasi, dan konstruksi. Namun, keterbatasan lahan dan aksesibilitas membuat investor besar sulit masuk.

    “Kota kita kecil, 57 persen wilayahnya permukiman, sehingga sentra industri atau perdagangan besar hampir tidak ada. Karena itu saya ingin koperasi di level akar rumput bisa tumbuh besar, setara dengan PT atau CV. Koperasi yang selama ini berkembang pesat umumnya adalah koperasi karyawan karena memiliki dukungan modal kuat,” katanya.

    Sementara koperasi di masyarakat akar rumput masih terbatas pada unit simpan pinjam. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari pelatihan SKKNI.

    “Fokus saya justru koperasi-koperasi di level grass root agar punya semangat menjadi badan usaha dengan omset besar, sehingga kekuatan ekonomi bisa merata dimiliki masyarakat. Setelah ikut pelatihan ini, panjenengan harus ikut uji kompetensi. Kalau sudah punya sertifikat, barulah layak mendapatkan izin usaha. Jadi jangan hanya berhenti di pelatihannya saja,” pesannya.

    Melalui pelatihan SKKNI yang digelar rutin setiap tahun, ia berharap kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi semakin profesional, kompeten, dan mampu menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. [tin/suf]

  • Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan.

    Kendari (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meminta daerah-daerah di Indonesia untuk membentuk dinas ekraf guna mengembangkan potensi daerah, khususnya di bidang ekonomi kreatif.

    Teuku Riefky Harsya saat ditemui di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu, mengatakan bahwa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait panduan untuk penguatan kelembagaan ekraf di daerah.

    “Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025, di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra.

    Dia menyebutkan pembentukan dinas ekraf tersebut tidak hanya untuk membantu perkembangan industri kreatif, tetapi juga apabila industri kreatif di daerah dianggap bisa membuka lapangan kerja, investasi, hingga berdampak pada peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB.

    “Dan membantu visi kepala daerah tersebut, di situ tentu ada will, ada niat untuk pembentukan dinas ekraf di daerah masing-masing,” ujarnya pula.

    Teuku Riefky juga sepakat dengan pendapat dari Mendagri Tito Karnavian jika pembentukan dinas ekraf harus melihat kondisi keuangan dan kesiapan dari daerah tersebut. Sehingga, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dengan dua opsi, yakni pembentukan dinas ekraf sendiri atau dinas ekraf gabungan dengan beberapa dinas lainnya.

    “Misalnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif, dan seterusnya,” ujar Teuku Riefky.

    Dia menjelaskan pascadikeluarkan SKB tersebut, pada semester kedua tahun 2024 ini telah banyak para kepala daerah yang tengah menyiapkan peraturan daerah (perda) dan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) terkait ekraf.

    Berdasarkan data, untuk pemerintah provinsi di Indonesia telah dilakukan pendampingan oleh Kementerian Ekraf sebanyak 20 daerah. Sedangkan delapan provinsi sudah mempunyai dinas ekraf.

    “Yang sudah ada akan menjadi 28 atau 75 persen dari jumlah provinsi di Indonesia,” katanya pula.

    Kemudian untuk pemerintah kabupaten/kota, saat ini telah terdapat sekitar 70-an daerah yang telah dilakukan pendampingan untuk membentuk dinas ekraf gabungan.

    Teuku Riefky menambahkan, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra saat ini pihaknya masih mendiskusikan bersama dengan Gubernur Andi Sumangerukka terkait pembentukan atau gabungan dinas ekraf.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.