Topik: PDRB

  • Apa Kabar Jalan Pansela atau Jalur Lintas Selatan Jatim?

    Apa Kabar Jalan Pansela atau Jalur Lintas Selatan Jatim?

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Muhammad Yasin memberikan kabar terbaru terkait progress pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang juga dikenal dengan jalan Pantai Selatan (Pansela).

    Pansela memang saat ini belum menyambung secara menyeluruh. Padahal, jalan dengan panorama pantai dan laut ini dapat diproyeksikan menjadi salah satu jalur alternatif mudik.

    Yasin mengungkapkan, bahwa pembangunan pansela terkendala sejumlah hal. Salah satunya adalah terkait pembebasan tanah atau lahan.

    “Yang paling banyak belum selesai pembebasan lahannya itu adalah Trenggalek. Untuk pembebasan itu masih butuh anggaran sekitar Rp200 miliar,” ujarnya, Selasa (2/4/2024).

    Pembebasan lahan itu, lanjut Yasin, menjadi tanggung jawab kabupaten setempat. Namun, jika melihat kondisi fiskal Pemkab Trenggalek, maka hal itu dirasa berat. Sehingga, pemprov bersama pemerintah pusat akan membantunya.

    “Ini karena pemerintah pusat sebenarnya komit kalau sudah lahannya siap, maka biaya konstruksinya akan segera dianggarkan, dan kita sudah selesaikan,” terangnya.

    Sementara terkait lahan Perhutani yang dilewati pembangunan pansela, Yasin menjelaskan, bahwa tidak ada ganti rugi, tapi memerlukan izin penggunaan lahan dengan kompensasi melakukan konservasi. Seperti yang dilakukan di Blitar dan Malang.

    “Saya kira itu lebih ringan, dibandingkan kita harus membeli seperti yang dulu dilakukan,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, JLS di Jatim memiliki panjang sekitar 627 kilometer lebih berdasarkan RPJPD dan telah terbangun 350 kilometer. Sisanya ditargetkan selesai dalam lima tahun mendatang. Pembangunan ini bertujuan untuk menyelesaikan disparitas antara Jatim bagian utara dengan selatan.

    “Kita ini berat kalau nggak segera diselesaikan, disparitas utara selatan ini sangat luar biasa. Wilayah utara ini sudah mampu memberikan kontribusi PDRB 40 persen terhadap perekonomian kita, selatan baru 16 persen. Jadi, njomplangnya luar biasa, sementara potensi selatan tidak kalah dengan utara,” pungkasnya.

    Program pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) sendiri merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang statusnya ditingkatkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN).

    Sebagai informasi, pembangunan jalan Pansela yang terbentang mulai Batas Jawa Tengah/Pacitan sampai Banyuwangi dengan melewati delapan kabupaten di Jatim.

    Mulai Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi dengan panjang total mencapai 627,57 km. [tok/beq]

  • Musrenbang 2024, Bupati Tuban Tekankan Program Berkelanjutan

    Musrenbang 2024, Bupati Tuban Tekankan Program Berkelanjutan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., tekankan penyusunan RPJPD Kabupaten Tuban 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Tuban tahun 2025 berkelanjutan.

    Menurut Mas Lindra sapaan Bupati Tuban, penyusunan RPJPD 2025-2045 menjadi pondasi pembangunan Kabupaten Tuban untuk 20 tahun mendatang. Namun, dokumen RPJPD akan diturunkan menjadi RPJM Daerah tiap 5 tahun dan RKPD Daerah tiap tahun.

    “Pemkab Tuban akan selalu berkomitmen menyelaraskan visi RPJPD Kabupaten Tuban dengan visi RPJPD Pemprov Jatim dan RPJPN, yaitu dengan program berkelanjutan,” tutur Mas Lindra.

    Ia juga menambahkan, bahwa hasil penyelarasan implementasi RPJPD Daerah Kabupaten tersebut diwujudkan menjadi Tuban Pusat Pangan Nasional Dan Industri, Kolaboratif, Inovatif, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

    “Penyelarasan RPJPD Tuban dan RPJPN ini menghasilkan 4 konsep besar pembangunan, yaitu Tuban Tumbuh, Tuban Akselerasi, Tuban Ekspansi, dan Tuban Sejahtera,” paparnya.

    Sehingga, yang ditargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2025 menjadi 13,5 persen dan pada tahun 2045 dapat turun menjadi 6 persen.

    Selain itu, PDRB Tuban di tahun 2025 ditargetkan mampu menyentuh 74 sampai 75 juta per kapita dan di tahun 2045 menjadi 200-242 juta per kapita.

    “Di samping itu, ditargetkan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2025 menjadi 72,5 dan di tahun 2045 mampu menyentuh angka 81,5,” terang mas Lindra.

    Lanjut, ia juga menjelaskan tren pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban memiliki arah positif, dengan menandakan program pemerataan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.

    “Jadi bonus demografi yang akan dirasakan Kabupaten Tuban tahun 2045 menjadi pisau bermata ganda,” kata Lindra.

    Pihaknya juga akan melakukan langkah strategis guna menyelaraskan pembanguan berkelanjutan dan berdampingan dengan lingkungan, melalui Pengembangan dan pengelolaan SDM, sehingga akan menjadi potensi yang mendukung pembangunan.

    “Apabila tidak dapat dikelola akan menyebabkan IPM Kabupaten Tuban mengalami penurunan,” tambahnya.

    Oleh karena itu, ia berharap forum ini menjadi wahana penyampaian gagasan pembangunan di Kabupaten Tuban. Adapun poin penting dalam forum Musrenbang membahas sejumlah kebijakan pembangunan Kabupaten Tuban 2025-2045.

    “Jadi kebijakan ini sangat dinantikan oleh masyarakat, demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Tuban,” pungkasnya. [ayu/aje]