Xcloud.id

Topik: PDRB

  • Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaatkan EBT Nasional 14 November 2024

    Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaatkan EBT Nasional 14 November 2024

    Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaatkan EBT
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Perusahaan Listrik Negara (
    PLN
    ) (Persero) berkomitmen menjalankan
    transisi energi
    sebagai katalisator
    pertumbuhan ekonomi
    Indonesia agar dapat mencapai 8 persen. 
    Hal itu searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.
    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (
    EBT
    ) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (14/11/2024).
    Dia mengatakan itu dalam diskusi panel bertajuk “Driving 8% Economic Growth Through Sustainable Initiatives” di Conference of the Parties (COP29) di Azerbaijan, Selasa (12/11/2024).
    Evy menjelaskan, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada 2040. 
    Selain itu, PLN juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70.000 kilometer sirkuit (kms).
    Hal itu dilakukan untuk menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat
    demand
    .
    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi
    smart grid
    agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian,” ujarnya. 
    Evy menyebutkan, inisiatif itu akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. 
    Menurutnya, industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan juga akan bertumbuh.
    “Misalnya produsen PLTS dan baterai akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. 
    Di sana, pemerintah telah merencanakan pembangunan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.
    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional,” katanya. 
    Untuk itu, Evy menegaskan, penambahan kapasitas pembangkit 1 GW yang direncanakan di Papua diperkirakan dapat meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240 persen.
    Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (
    energy security
    ) melalui transisi energi. 
    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi,
    green economy
    dan
    blue economy
    ,” ujarnya dalam panel pada
    COP 29
    , Selasa.
    Di saat bersamaan, pemerintah perlu mendukung visi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
    Eniya memaparkan, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar untuk mencapai 13,8 terawatt (TW). 
    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan,” katanya. 
    Eniya menambahkan, pemerintah segera meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN.
     
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tertinggi di Jawa, Ekonomi Jatim Naik 1,72 Persen di Triwulan III 2024

    Tertinggi di Jawa, Ekonomi Jatim Naik 1,72 Persen di Triwulan III 2024

    Jakarta –

    Menuju penghujung tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali mencatatkan pergerakan positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan perekonomian Jatim pada Triwulan III 2024 tumbuh sebesar 1,72% (QtoQ) dibandingkan Triwulan II 2024.

    Capaian impresif ini mampu membuat Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Pulau Jawa. Merespon capaian tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku senang dan bangga. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Jatim merupakan hasil kerja keras seluruh pihak.

    “Alhamdulillah di Triwulan III 2024 ini, ekonomi Jatim mengalami kenaikan dibanding Triwulan II 2024. Ini artinya ekonomi kita terus bertumbuh. Bukan sekadar tumbuh, ini artinya Jawa Timur kembali memposisikan diri sebagai salah satu provinsi terdepan di Pulau Jawa bahkan di Indonesia,” ucap Adhy Karyono dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

    Lebih lanjut dia menjelaskan secara tahunan, ekonomi di Jatim naik sebesar 4,91% dan secara kumulatif mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90%. Sementara, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Triwulan III-2024 mencapai Rp 808,53 Triliun.

    “Hal tersebut, menjadikan Jawa Timur sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 25,55%,” ujar Adhy.

    Dari sisi pengeluaran, Adhy mengatakan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 4,62%. Adapun volume dan nilai sejumlah komoditas utama ekspor barang luar negeri juga meningkat, seperti perhiasan, lemak dan minyak hewan, tembakau, serta bahan kimia organik.

    “Secara q-to-q, hampir semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang positif kecuali komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal tersebut, dinilai masih wajar karena pengaruh momen dua hari raya yang sudah terjadi pada TW II lalu,” jelasnya.

    Sebaliknya, secara y-on-y seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif pada Triwulan III-204. Ekspor Barang dan Jasa tercatat sebagai penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 5,79%.

    “Ini bukti bahwa perekonomian kita dibanding tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan pesat. Kami optimis capaian ini, akan mendorong Jawa Timur menjadi lebih maju dengan ekonomi lebih kuat,” kata Adhy.

    Dia berharap agar tren positif ini dapat terus diraih di setiap Triwulan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

    “Intinya seluruh jajaran Pemprov Jatim akan terus berkomitmen untuk menjaga bahkan meningkatkan kestabilan ekonomi di Jawa Timur. Bersama dengan dukungan dari seluruh elemen termasuk masyarakat, diharapkan dapat membentuk sebuah kesatuan, bersama-sama untuk membawa Jawa Timur yang semakin maju dan makmur,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Menko Airlangga Akui Masih Banyak Daerah dengan Ketimpangan Ekonomi Tinggi

    Menko Airlangga Akui Masih Banyak Daerah dengan Ketimpangan Ekonomi Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya masih tinggi.

    Pernyataan itu Airlangga sampaikan ketika memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).

    Dia mengungkapkan meski sudah banyak daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi sering kali tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan yang rendah.

    “PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] yang tinggi ini tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan juga tentu pengangguran [yang rendah],” ujar Airlangga seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

    Terkait itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah membedakan kinerja ekonomi daerah ke empat kategori. Pertama, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah dan rasio gini rendah.

    Contohnya, yaitu Kalimantan Timur yang memiliki PRDB per kapita US$14.160 pada 2023. PRDB yang tinggi itu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (5,78%) dan rasio gini rendah (0,32).

    Kedua, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi rasio gini tinggi. Contohnya adalah DKI Jakarta yang memiliki PRDB per kapita US$21.172 pada 2023.

    PRDB yang tinggi tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (4,3%). Hanya saja, rasio gininya termasuk tinggi (0,42).

    “Antara kaya dan miskinnya, gap-nya [kesenjangannya] terlalu jauh. Ini PR bagi kepala daerah untuk menurunkan rasio gini,” jelas Airlangga.

    Ketiga, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi rasio gini rendah. Contohnya yaitu Sulawesi Tengah yang memiliki PRDB per kapita US$7.381 pada 2023.

    PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah alias masih tinggi (11,77%). Kendati demikian, rasio gininya termasuk rendah (0,30).

    Keempat, provinsi dengan kemiskinan tinggi dan rasio gini tinggi. Airlangga menegaskan, kategori keempat ini harus dihindari.

    Contohnya, Papua Barat yang memiliki PRDB per kapita US$7.094 pada 2023. PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah atau masih tinggi (21,66%) sekaligus rasio gini yang rendah alias masih tinggi (0,39).

    “Dengan indikator ini, pemerintah bisa bekerja untuk memacu pertumbuhan di daerah dan kita bisa memberikan insentif kepada daerah agar masing-masing punya industri atau sektor unggulan,” tutup Airlangga.

  • Debat Pilkada, Yoyok-Joko Sebut Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Semarang Lebih Tinggi dari Nasional Regional 1 November 2024

    Debat Pilkada, Yoyok-Joko Sebut Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Semarang Lebih Tinggi dari Nasional Regional 1 November 2024

    Debat Pilkada, Yoyok-Joko Sebut Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Semarang Lebih Tinggi dari Nasional
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Pasangan calon kepala daerah nomor urut 2 Yoyok Sukawi-Joko Santoso mengatakan, masih ada 5,99 persen pengangguran terbuka di Kota Semarang, Jawa Tengah.
    Data tersebut disampaikan dalam debat perdana Pilkada 2024 di Hotel MG Setos Kota Semarang, Jumat (1/11/2024) malam.
    “Masih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional,” kata Joko saat debat, Jumat.
    Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar 1,47 juta juga lebih rendah dibanding Kota Surabaya, Ibu Kota Jawa Timur.
    “Masalah lingkungan juga masih menjadi PR kita, rob dan banjir, darurat sampah, serta permasalahan sanitasi dasar menjadi pekerjaan rumah Kota Semarang,” ucap dia.

    Bagi pasangan nomor 2 tersebut, Kota Semarang adalah rumah sendiri. Sehingga keduanya memiliki visi dan berkomitmen membawa Semarang menjadi kota metropolitan yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan dengan semangat kolaboratif.
    “Cita-cita kami ingin mewujudkan Kota Semarang mencapai pertumbuhan ekomoni 7 persen per tahun dengan tujuh misi, 23 program aksi, delapan program unggulan hasta karya, dan 30 kegiatan intervensi,” tambah Yoyok.
    Pasangan Yoyok-Joko mengenalkan konsep “Bocahe Dewe”. Di mana dia dan Joko Santoso ialah putra asli daerah yang sudah lama berkarir di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah tersebut.
    “Saya lahir, tumbuh, besar, dan sudah 15 tahun berkarir politik di Dapil Kota Semarang, begitu juga Mas Joko 10 tahun lebih telah mengabdi di DPRD Kota Semarang. Kami berdua ini bocahe dewe,” kata Yoyok.
    Yoyok-Joko bersaing dengan Agustina Wilujeng Pramesti-Iswar Aminuddin dalam
    Pilkada Kota Semarang
    . 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

    Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Langkah awal yang menentukan untuk membangun fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Periode ini merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Tahap ini akan menjadi era penguatan fondasi transformasi menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang.

    Berdasarkan lini masa, RPJMN 2025–2029 akan disahkan menjadi peraturan presiden (perpres) pada bulan Januari tahun 2025.

    Hingga saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan Rancangan Teknokratik RPJMN yang berfokus melakukan perincian substansi dari RPJPN 2025-2045.

    Perancangan agenda 5 tahunan ke depan diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat sepanjang Juni 2023-Januari 2024 guna menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMN.

    Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMN yang telah disusun kini tengah diintegrasikan dengan visi, misi (Astacita), dan program Presiden-Wakil Presiden 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selama Maret–Desember 2024.

    Penguatan fondasi transformasi akan dilakukan dalam tahap pertama RPJPN 2025–2045 atau periode RPJMN 2025-2029. Hal ini mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja.

    Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil.

    Adapun dua poin penting lainnya terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, hingga ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan sekaligus modal dasar pembangunan.

    Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi yang menjadi kerangka ekonomi makro 2025–2029 dalam Rancangan Teknokratik RPJMN mencakup beberapa target. Mulai dari industri pengolahan 5,8–7 persen, pertanian 3,5–4 persen, listrik 5,6–6,1 persen, konstruksi 6,4–6,7 persen, transportasi 7,4–8,6 persen, perdagangan 5,2–5,6 persen, informasi dan komunikasi (infokom) 7,8–8,5 persen, dan pertambangan 3,9–4,1 persen.

    Adapun pertumbuhan ekonomi pada sisi pengeluaran terdiri dari konsumsi Rumah Tangga (RT) Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,4–5,6 persen, konsumsi pemerintah 5–5,7 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi 6,4–6,7 persen, ekspor barang dan jasa 7,2–7,9 persen, serta impor barang dan jasa 7,4–8,3 persen.

    Seluruh ambisi tersebut ditujukan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,6–6,1 persen secara rata-rata.

    Target lainnya ialah Gross National Income/GNI per kapita 5.500 dolar Amerika Serikat (AS) sebagai baseline pada tahun 2025 menjadi 7.400-7.670 dolar AS, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim 8,1 persen menjadi 9,1 persen, kontribusi PDB manufaktur 20,9 persen menjadi 21,9–23 persen, tingkat kemiskinan 6-7 persen menjadi 4,5–5 persen, indeks rasio gini 0,379–0,382 menjadi 0,372-0,375, lalu kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) 21,5 persen per data tahun 2022 menjadi 23,3 persen pada 2029.

    Kemudian, peringkat Global Power Index ditargetkan meningkat, dari 34 sebagaimana baseline tahun 2023 menjadi 29 pada tahun 2029, Indeks Modal Manusia 0,54 sesuai data tahun 2022 menjadi 0,61, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dari 38,6 persen pada 2025 menjadi 62,37 persen.

    Sasaran-sasaran tersebut menjadi tanggung jawab Bappenas yang menjadi pengambil keputusan, koordinator, dan think-tank perencanaan pembangunan Indonesia, serta mampu “merekayasa” lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi masyarakat untuk mengubah pola perilaku dan mutu kehidupan mereka.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Khofifah Blusukan ke Pasar Besar Ngawi, Pedagang Curhat Sepi Pembeli Surabaya 29 Oktober 2024

    Khofifah Blusukan ke Pasar Besar Ngawi, Pedagang Curhat Sepi Pembeli Surabaya 29 Oktober 2024

    Khofifah Blusukan ke Pasar Besar Ngawi, Pedagang Curhat Sepi Pembeli
    Tim Redaksi
    NGAWI, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 02,
    Khofifah Indar Parawansa
    mendapatkan keluhan dari pedagang saat blusukan ke
    Pasar Besar Ngawi
    , Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Selasa (29/10/2024).
    Para pedagang Pasar Besar Ngawi mengeluh sepinya pembeli dalam beberapa bulan terakhir.
    Cagub petahana itu meminta agar para pedagang di pasar tradisional menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang serba digital.
    Menurut dia, para pedagang tradisional harus mendapatkan
    literasi digital
    agar dapat menjual barang dagangannya dengan platform digital.
    “Di berbagai pasar tradisional saya mendengar keluhan mereka bahwa pembeli itu cenderung
    stuck,
    bahkan menurun. Itu berarti literasi digital merupakan kebutuhan mendesak dan urgen. Untuk itu dibutuhkan pendampingan di masing-masing pasar tradisional,” kata Khofifah.
    Tak hanya itu, mantan Mensos ini menyatakan para pedagang di pasar tradisional harus membangun kerja sama dengan platform belanja digital. Para pedagang juga diminta bekerja sama dengan penyedian jasa angkutan atau ojek online.
    “Pasar tradisional juga dapat bekerjasama dengan ojek online atau ojek yang di pangkalan-pangkalan. Namun kerjasama itu harus terkoneksi secara digital,” kata Khofifah.
    Selain terintregrasi dengan jasa pengiriman barang, Khofifah juga menyarankan penerapan alat pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) per lapak untuk memudahkan transaksi.
    Bagi Khofifah, literasi digital menjadi solusi yang mendesak agar pasar tradisional tetap eksis meski harus bersaing dengan ritel modern.
    Menurutnya, pemerintah daerah harus ikut andil melakukan pendampingan dan mendorong penerapan literasi digital atau digitalisasi di pasar tradisional. Selain pendampingan, pedagang juga mendapatkan aplikasi yang mudah diakses.
    Lewat
    digitalisasi pasar
    tradisional, Khofifah optimis pendapatan pedagang akan tumbuh. Terlebih sektor UMKM di Jawa Timur terus berkembang dan kontribusi terhadap PDRB terus meningkat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Jakut ajak badan usaha berperan bangun Jakarta melalui TJSL

    Pemkot Jakut ajak badan usaha berperan bangun Jakarta melalui TJSL

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengajak badan usaha yang ada di wilayah tersebut berperan dalam pembangunan daerah melalui dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) atau “Corporate Social Responsibility” (CSR).

    “Jakarta Utara sebagai pusat aktivitas industri, logistik, wisata dan perdagangan tentu memiliki posisi strategis karena banyak badan usaha yang ada di daerah ini,” katanya di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta menyumbang sekitar 20 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan sektor padat industri.

    “Ada ribuan perusahaan besar yang beroperasi di sini, baik sektor manufaktur maupun jasa sehingga dana CSR nya dapat dimanfaatkan dengan optimal,” kata dia.

    Ia mengatakan, program TJSL perusahaan dengan pemerintah harus serasi dan seimbang dengan tiga pilar utama pembangunan, yaitu ekonomi (profit), lingkungan dan sosial yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

    Menurut dia, melalui program TJSL badan usaha tidak hanya memberikan manfaat besar bagi masyarakat tapi juga mendapatkan keuntungan langsung yang dapat mendorong keberhasilan bisnis.

    “CSR dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, meningkat loyalitas karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang baik,” katanya.

    Selain itu, CSR atau TJSL juga membuka peluang bagi perusahaan mengembangkan kemitraan strategis, meningkatkan data saing perusahaan dan menciptakan perubahan positif dengan pembangunan berkelanjutan.

    Dia mengajak dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan sinergi yang baik untuk keberhasilan program pembangunan daerah.

    “Mari jadikan CSR bukan sebagai kewajiban tapi investasi jangka panjang untuk masa depan masyarakat dan perusahaan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI gunakan teknologi GIS untuk pantau kondisi ekosistem laut

    DKI gunakan teknologi GIS untuk pantau kondisi ekosistem laut

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinovasi menggunakan teknologi sistem informasi geografis (geographic information system/GIS) untuk memantau kondisi ekosistem laut dan memastikan ruang laut dimanfaatkan sesuai zonasi yang telah ditetapkan.

    “GIS digunakan dalam pemetaan zonasinya serta untuk pemantauan lokasi ekosistem,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Teknologi ini akan memungkinkan Dinas KPKP DKI Jakarta memantau kondisi lingkungan laut sehingga dapat mengambil tindakan cepat dan tepat jika ditemukan masalah.

    Teknologi GIS akan membantu dalam menyusun peta zonasi ruang laut yang lebih akurat dan mendukung pengelolaan yang lebih efisien. “Dengan demikian, aktivitas ekonomi, seperti pariwisata laut atau perikanan, bisa berjalan berdampingan dengan upaya konservasi,” katanya.

    Baca juga: 77 pemuda ikuti pengenalan budidaya terumbu karang di Pulau Tidung
     

    Arsip foto – Aktivis menanam anakan terumbu karang di perairan Pulau Harapan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (22/5/2021). Penanaman terumbu karang oleh Yayasan Kehati dan lembaga Divers Clean Action (DCA) di Pulau Harapan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia sekaligus sebagai kampanye pelestarian terumbu karang sebagai habitat beragam hewan laut dan penyerap karbon di laut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. 

    Suharini mengatakan saat ini model asli desain (prototype) teknologi GIS sudah ada pada aplikasi JakOcean yang sedang dalam penyempurnaan.

    Pemanfaatan teknologi GIS tersebut menjadi salah satu inovasi dalam pola rencana terintegrasi (grand design) pengelolaan laut terpadu yang sedang dikembangkan Dinas KPKP DKI.

    Inisiatif ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari sumber daya laut sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir, sejalan dengan visi ekonomi biru yang berkelanjutan.

    Suharini menuturkan proyek tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh wilayah perairan Jakarta, seperti konflik pemanfaatan ruang, degradasi lingkungan dan kurangnya kebijakan yang terintegrasi.

    Baca juga: Pemerintah tambah luas terumbu karang di perairan Teluk Jakarta

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati. (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Dinas KPKP DKI Jakarta menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kontribusi yang lebih besar dari sektor ekonomi biru terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.

    Lalu, dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir hingga 20 persen dan memperluas lapangan kerja di sektor kelautan.

    Selain itu, program ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan perbaikan ekosistem laut sehingga Jakarta bisa menjadi contoh kota pesisir yang sukses dalam menerapkan prinsip ekonomi biru.

    “Melalui pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan, kami ingin Jakarta menjadi kota global yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jaksel harap TP PKK mampu tumbuhkan jiwa kewirausahaan anggota

    Jaksel harap TP PKK mampu tumbuhkan jiwa kewirausahaan anggota

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan anggota untuk memberdayakan ekonomi lokal.

     

    “Kita ingin usaha ekonomi keluarga dengan kreativitas dan inovasi yang terus-menerus dikembangkan,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Selatan, Sayid Ali pada pertemuan rutin di Ruang Gelatik Utama Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta, Senin.

    Selain dengan kreativitas dan inovasi, TP PKK menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada terus berjalan sehingga perekonomian keluarga dapat terjaga dengan baik.

     

    Dia mengatakan, PKK harus bisa menguatkan jiwa kewirausahaan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.

     

     

    Ketua TP PKK Jakarta Selatan, Essie Feransie Munjirin menuturkan, dalam kegiatan ini para kader atau anggota PKK dari 10 kecamatan yang hadir diberikan materi menarik oleh narasumber berkompeten dari Finansialku dan Neo Bank.

     

    Materinya yakni terkait, penguatan ekonomi keluarga dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan pengembangan UP2K.

     

    “Saya harap semuanya yang hadir mendengarkan materi ini dengan baik, sehingga nantinya memberikan manfaat yang besar untuk dirinya dan keluarganya,” kata Essie.

     

    Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat ekonomi Jakarta tumbuh 4,78 persen pada kuartal I-2024 dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp896,1 triliun.

     

    Komponen ekspor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap ekonomi sebesar 65,70 persen hanya tumbuh 3,23 persen.

     

    Adapun ekonomi Jakarta masih menduduki porsi terbesar terhadap proporsi perekonomian Nasional sebesar 16,96 persen.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bupati Ipuk: Banyuwangi Butuh Bantuan Ikawangi

    Bupati Ipuk: Banyuwangi Butuh Bantuan Ikawangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar acara buka puasa bersama dengan puluhan warga yang tergabung dalam Ikatan Warga Banyuwangi (Ikawangi) Jakarta. Ada pesan penting saat momen pertemuan pemimpin Banyuwangi tersebut dengan para diaspora di Ibu Kota.

    Salah satu pesannya adalah mengenai kampung halaman. Ya, Bupati Ipuk secara tidak langsung mengajak para warga Banyuwangi yang di luar kota untuk turut membangun daerah asal.

    “Banyuwangi sangat membutuhkan kontribusi bapak ibu sekalian. Kita bersinergi bersama untuk membangun kampung halaman,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat silaturahmi dan berbuka bersama di Rumah Dinas Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kompleks Widya Candra, Jakarta.

    Banyuwangi, kata Ipuk, saat ini tengah berupaya untuk terus berkembang. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

    “Alhamdulillah, pada 2023 kemarin, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan di Banyuwangi tersisa 7,34 persen. Ini terendah dalam sejarah Banyuwangi,” terangnya.

    Di samping itu, lanjut Ipuk, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun juga menunjukkan progres yang terus naik. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi 2023 yang terus pulih dan meningkat hingga 5,03 persen di atas pertumbuhan ekonomi Jatim.

    “Perekonomian Banyuwangi yang diukur dari PDRB di tahun 2023 juga meningkat mencapai Rp 101,297 triliun,” jelasnya.

    Sejauh ini, kata Ipuk, kontribusi Ikawangi dan para tokohnya cukup baik untuk Banyuwangi. Di antaranya, turut membangun Bumi Blambangan dan mengenalkan segala potensi di dalamnya termasuk pariwisata.

    “Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Arief Yahya saat jadi menteri dulu, banyak sekali membantu,” terangnya.

    Arief Yahya sebagai pembina Ikawangi menyampaikan apresiasi atas pertumbuhan Banyuwangi. Sejak kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas hingga Ipuk Fiestiandani, pembangunan di Banyuwangi semakin pesat dan inovatif. “Ini perlu untuk terus didorong bersama,” ungkapnya.

    Acara yang berlangsung gayeng itu, dihadiri puluhan warga Banyuwangi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Selain Menpan RB yang menjadi tuan rumah, juga ada Arief Yahya (Menteri Pariwisata RI 2014-2019), Bambang Sugiyono (sesepuh Ikawangi), Komjen Pol Susno Duadji (Kabareskrim RI 2008-2009) dan sejumlah nama lainnya.

    Terakhir, Pemkab Banyuwangi turut mengundang seluruh keluarga besar Ikawangi se-dunia untuk hadir dalam Festival Diaspora yang dihelat pada 13 April mendatang. [rin/beq]