Xcloud.id

Topik: PDRB

  • Bappenas: Total kebutuhan investasi 2025-2029 capai Rp47 triliun

    Bappenas: Total kebutuhan investasi 2025-2029 capai Rp47 triliun

    peran penting sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung perekonomian nasional ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Siliwanti menyatakan total kebutuhan investasi selama lima tahun ke depan (2025-2029) sebesar Rp47.587,3 triliun.

    “Rata-rata sekitar Rp9.517,5 triliun per tahun,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

    Investasi ini akan bersumber dari tiga kelompok utama, yakni pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta/masyarakat.

    Dalam paparannya, dinyatakan bahwa investasi efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci mendorong perekonomian tahun 2025-2029.

    Berdasarkan komposisi pembelian, investasi dari swasta/masyarakat menjadi kontributor terbesar.

    “Ini yang kita harapkan adalah sekitar 86,7 persen atau sekitar Rp41.277 triliun,” ungkap Siliwanti.

    Adapun investasi pemerintah sekitar 6,9 persen atau sekitar Rp3.282,7 triliun. Sementara besaran persentase untuk investasi BUMN 6,4 persen atau Rp3.027,7 triliun.

    “Hal ini menggarisbawahi bahwa peran penting sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung perekonomian nasional ke depan,” kata dia.

    Seperti diketahui, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen selama lima tahun ke depan.

    Beberapa prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yaitu meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) per Produk Domestik Bruto (PDB) 2 persen, share industri per PDB tahun 2029 meningkat hingga 21,9 persen, ekspor barang 400 miliar dolar Amerika Serikat (AS), lalu pangsa pasar rantai pasok global/global value chain 1,4 persen.

    Kemudian juga meningkatkan pendapatan negara per PDB tahun 2029 mencapai 18 persen, belanja negara per PDB 20 persen, produksi pangan meningkat 20 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), proporsi kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 45,6 persen, dan rasio PDB Pariwisata 5 persen dengan devisa 39,44 miliar dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tok, UMK 2025 Kabupaten Bekasi Ditetapkan Naik jadi Sebesar Ini – Page 3

    Tok, UMK 2025 Kabupaten Bekasi Ditetapkan Naik jadi Sebesar Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau UMK  2025 sebesar Rp5,56 juta atau naik 6,5 persen dari tahun ini.

    Penetapan UMK 2025 ini merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16/2024 sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    “Aturan tersebut menggantikan regulasi sebelumnya yakni PP 51/2023 tentang pengupahan. Kebijakan ini didukung langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari proyek strategis nasional,” kata Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nur Hidayah Setyowati di Cikarang melansir Antara, Senin (16/12/2024).

    Ia menyatakan proses pembahasan UMK Bekasi tahun 2025 berlangsung cepat karena regulasi baru tersebut diterbitkan hanya beberapa hari sebelum tenggat waktu.

    “Regulasi baru keluar dua hari lalu, jadi kami hanya punya waktu tiga hari untuk membahas UMK, termasuk UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota),” kata dia.

    Menurut dia, perbedaan besar pada pembahasan UMKN tahun ini terletak pada penentuan besaran UMSK, dimana sebelumnya didasarkan pada kontribusi perusahaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

    “Namun kini terfokus pada karakteristik, spesialisasi, dan risiko pekerjaan,” jelas dia.

    Dia mengaku proses pembahasan UMSK berjalan alot karena pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara nasional menyatakan menolak atas kenaikan tersebut.

    “UMSK asumsi harus lebih tinggi dari UMK yang naik 6,5 persen. Ada silang pendapat antara pemerintah, serikat pekerja dan Apindo,” jelas Nur Hidayah.

  • Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja, Tingkatkan Perekonomian

    Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja, Tingkatkan Perekonomian

    Jakarta: Riset yang dilakukan oleh The Reform Initiatives (TRI) Indonesia mengungkapkan proyek hilirisasi pemerintah mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak yang disertai pertumbuhan ekonomi. Ketua Tim Peneliti TRI Indonesia, Unggul Heriqbaldi menyampaikan bahwa temuan utama dari riset tersebut adalah penciptaan lapangan kerja.
     
    “Semua pihak bersepakat bahwa isu utama dari kegiatan industri hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” tutur pria yang akrab dipanggil Eriq,  merujuk hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) riset tersebut pada Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Menurut Eriq, hilirisasi telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam peningkatan investasi di sektor-sektor strategis seperti nikel dan pasir silika.
     
    “Menurut data kajian, sektor manufaktur yang menjadi fokus hilirisasi telah menyerap lebih dari 19,29 juta tenaga kerja pada Agustus 2023, naik dari 15,62 juta pada tahun 2014,” katanya.
     
    Eriq yang juga dosen FEB Universitas Airlangga Surabaya tersebut mencontohkan proyek hilirisasi di Konawe telah menyerap lebih dari 26 ribu tenaga kerja dan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek-proyek ini juga membuka peluang bisnis lokal, seperti penyediaan logistik dan jasa pendukung lainnya.
     

    “Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 22,52 persen. Selain itu, penambahan smelter dan sentra pengolahan di berbagai kota tidak hanya meningkatkan lapangan kerja tetapi juga mendorong kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) di beberapa daerah. Maluku Utara, misalnya, mencatat kenaikan UMP sebesar 7,5% pada tahun 2024,” kata Eriq.
     
    Lebih lanjut, kata Eriq, perusahaan yang terlibat dalam proyek hilirisasi sejauh ini melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut, salah satunya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lokal mengembangkan pendidikan vokasi untuk melatih warga agar bisa mengisi kebutuhan perusahaan.
     

    “Isu berikutnya adalah hubungan antara kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja terampil bersertifikat dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia,” imbuh Eriq.
     
    The Reform Initiatives (TRI) Indonesia bersama konsorsium yang terdiri dari Binus University, The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Malang, dan FEB Universitas Indonesia telah menyelenggarakan penelitian terkait Hilirisasi di Indonesia dalam berbagai tema kunci.
     
    TRI Indonesia sendiri mengambil tema spesifik “Membangun Harmoni yang Produktif antara Pekerja Asing-Domestik dan Masyarakat Lokal: Tantangan, Kesempatam, dan Kebijakan Investasi Hilirisasi di Indonesia” yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara dan Kota Batam – Kepulauan Riau.
     
    Hasil riset tersebut kemudian didesiminasikan oleh TRI Indonesia bekerja sama dengan FEB Universitas Nasional Jakarta pada Rabu, 12 Desember 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Riset TRI: Hilirisasi Ciptakan Banyak Lapangan Kerja dan Tingkatkan Perekonomian

    Riset TRI: Hilirisasi Ciptakan Banyak Lapangan Kerja dan Tingkatkan Perekonomian

    Riset TRI: Hilirisasi Ciptakan Banyak Lapangan Kerja dan Tingkatkan Perekonomian
    Penulis
    KOMPAS.com –
    The Reform Initiatives (TRI) Indonesia mengungkapkan bahwa proyek
    hilirisasi
    pemerintah mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
    Ketua Tim Peneliti TRI Indonesia Unggul Heriqbaldi menyampaikan bahwa temuan utama dari riset tersebut adalah penciptaan
    lapangan kerja
    .
    “Semua pihak bersepakat bahwa isu utama dari kegiatan industri hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan”, tutur pria yang akrab dipanggil Eriq itu merujuk hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) riset tersebut, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (15/12/2024).
    Menurut Eriq, hilirisasi telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam peningkatan investasi di sektor-sektor strategis, seperti nikel dan pasir silika.
    “Menurut data kajian, sektor manufaktur yang menjadi fokus hilirisasi telah menyerap lebih dari 19,29 juta tenaga kerja pada Agustus 2023, naik dari 15,62 juta pada 2014,” katanya.
    Eriq yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya mencontohkan proyek hilirisasi di
    Konawe
    , Sulawesi Tenggara. 
    Proyek tersebut telah menyerap lebih dari 26.000 tenaga kerja dan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
    Proyek-proyek itu juga membuka peluang bisnis lokal, seperti penyediaan logistik dan jasa pendukung lain.
    “Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 22,52 persen,” jelas Eriq.
    Selain itu, lanjutnya, penambahan smelter dan sentra pengolahan di berbagai kota tidak hanya meningkatkan lapangan kerja, tetapi juga mendorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di beberapa daerah. Maluku Utara, misalnya, mencatat kenaikan UMP sebesar 7,5 persen pada 2024.
    Eriq melanjutkan, perusahaan yang terlibat dalam proyek hilirisasi sejauh ini melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut.
    Salah satunya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lokal mengembangkan pendidikan vokasi untuk melatih warga agar bisa mengisi kebutuhan perusahaan.
    “Isu berikutnya adalah hubungan antara kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja terampil bersertifikat dan jumlah tenaga kerja yang tersedia,” imbuh Eriq.
    TRI Indonesia bersama konsorsium yang terdiri dari Binus University, The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), FEB Universitas Brawijaya Malang, dan FEB Universitas Indonesia telah menyelenggarakan penelitian terkait hilirisasi di Indonesia dalam berbagai tema kunci.
    TRI Indonesia sendiri mengambil tema spesifik “Membangun Harmoni yang Produktif antara Pekerja Asing-Domestik dan Masyarakat Lokal: Tantangan, Kesempatan, dan Kebijakan Investasi
    Hilirisasi
    di Indonesia” yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan Kota Batam, Kepulauan Riau.
    Hasil riset tersebut kemudian didesiminasikan oleh TRI Indonesia bersama FEB Universitas Nasional Jakarta pada Rabu (12/12/2024).
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Semarang – BI kolaborasi percepat investasi dan pembangunan infrastruktur

    Pemkot Semarang – BI kolaborasi percepat investasi dan pembangunan infrastruktur

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pemkot Semarang – BI kolaborasi percepat investasi dan pembangunan infrastruktur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 22:04 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Hal itu dikatakan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Jumat (13/12). 

    Untuk itu, Pemkot Semarang kata Hevearita, melakukan upaya kolaborasi, salah satunya dengan Bank Indonesia (BI). “Kolaborasi berfokus pada percepatan investasi, penguatan konsumsi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” kata Hevearita.

    Hevearita mengatakan, Pemkot Semarang memiliki beberapa langkah strategis untuk mendorong pilar ekonomi inklusif dan berdaya saing, seperti dengan mendorong investasi Pemkot Semarang dengan menempatkan investasi sebagai mesin penggerak utama ekonomi kota, dengan kontribusi 62% terhadap PDRB. “Dengan digitalisasi perizinan, promosi investasi kreatif, termasuk `Weekend Investment Fair`, pembangunan infrastruktur strategis, dan penyediaan insentif pajak,” ujarnya.

    Langkah berikutnya, lanjut Hevearita adalah dengan meningkatkan konsumsi masyarakat dalam memperkuat daya beli dengan melakukan inisiasi program seperti pendidikan dan kesehatan gratis serta pemberdayaan UMKM.

    “Optimalisasi pengeluaran pemerintah fokus belanja diarahkan pada revitalisasi kawasan ekonomi, seperti Kota Lama Semarang serta pengembangan kawasan industri baru untuk mendukung pertumbuhan lapangan kerja,” tambahnya.

    Hevearita juga mengatakan, untuk penguatan UMKM dan rasio kewirausahaan, Pemkot Semarang melakukan program 4P (Pelatihan, pendampingan, pembiayaan dan pemasaran). “Juga digitalisasi UMKM, sertifikasi legalitas, seperti HAKI, BPOM dan Halal,” ujarnya.

    Untuk menjaga agar inflasi tetap terkendali, Pemkot dan BI mengembangkan inovasi pertanian perkotaan berbasis teknologi, menggandeng BRIN dan startup agritech, wujud inovasi Perikanan wujudkan ekonomi biru . Sementara itu, untuk menarik investasi baru, Pemkot mempercepat penyederhanaan perizinan dan membangun konektivitas strategis, seperti Tol Trans Jawa, guna menjadikan Semarang sebagai simpul ekonomi utama Pulau Jawa.

    “Kami yakin kolaborasi yang erat antara Pemkot Semarang, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Semarang siap menjadi penggerak utama ekonomi nasional,” ujar Hevearita. 

    Menurut Hevearita, dengan sinergi lintas sektor yang solid dan strategi yang matang, Pemkot Semarang optimistis dapat mendukung Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, membawa kemakmuran bagi masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Banyuwangi Raih Predikat Kabupaten Terinovatif Tujuh Tahun Berturut-turut

    Banyuwangi Raih Predikat Kabupaten Terinovatif Tujuh Tahun Berturut-turut

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award (IGA) 2024 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ini menjadi tahun ketujuh berturut-turut Banyuwangi menerima penghargaan ini, bahkan dengan nilai tertinggi di antara kabupaten dan kota di Pulau Jawa.

    “Alhamdulillah, komitmen Banyuwangi dalam berinovasi untuk kemajuan daerah mendapatkan apresiasi. Inovasi akan terus kami dorong sebagai lokomotif pembangunan ke depan,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani usai menerima penghargaan yang diserahkan oleh Kepala BKSDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo.

    Bupati Ipuk menekankan bahwa budaya inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dari Banyuwangi. Hingga saat ini, Banyuwangi telah menjalankan 220 program inovasi, termasuk program unggulan Kanggo Riko, yang menjadi sorotan dalam penilaian IGA Award.

    Kanggo Riko adalah program pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin (RTM) dengan memberikan bantuan modal sebesar Rp2,5 juta kepada penerima manfaat. Program ini telah membantu 6.898 keluarga dan ditargetkan menjangkau tambahan 1.890 penerima pada tahun ini.

    “Program Kanggo Riko adalah salah satu bentuk nyata inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung,” ujar Ipuk.

    Hasil dari inovasi berkelanjutan ini terlihat pada berbagai indikator positif pembangunan daerah. Pendapatan per kapita Banyuwangi naik dari Rp53,87 juta pada 2022 menjadi Rp58,08 juta pada 2023. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah meningkat dari Rp93,28 triliun (2022) menjadi Rp101,29 triliun (2023).

    Selain itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 7,34 persen (2022) menjadi 6,54 persen (2023).

    “Ini semua adalah hasil kerja bersama seluruh stakeholder dan masyarakat Banyuwangi. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci,” pungkas Ipuk. [rin/beq]

  • Inovasi Tiada Henti, Banyuwangi Raih Predikat Kabupaten Terinovatif 7 Tahun Beruntun – Page 3

    Inovasi Tiada Henti, Banyuwangi Raih Predikat Kabupaten Terinovatif 7 Tahun Beruntun – Page 3

    Liputan6.com, Banyuwangi Dalam ajang Indonesia Government Award (IGA) 2024, Kabupaten Banyuwangi kembali meraih predikat sebagai Kabupaten Terinovatif. Capaian ini sekaligus menegaskan status Banyuwangi menjadi Kabupaten Terinovatif selama tujuh tahun berturut-turut.

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam Penganugerahan IGA 2024, yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Surabaya, Kamis (5/12/2024). Penghargaan diserahkan Kepala Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Banyuwangi meraih nilai tertinggi di antara Kabupaten dan Kota untuk Regional Pulau Jawa. 

    “Alhamdulillah komitmen Banyuwangi melakukan berbagai inovasi untuk memajukan daerah mendapatkan apresiasi. Berbagai program inovasi akan terus kami dorong sebagai lokomotif pembangunan daerah ke depan,” kata Ipuk.

    Perbesar

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menerima Penghargaan Indonesia Government Award 2024.

    Ipuk mengatakan budaya inovasi terus didorong karena selama ini inovasi terbukti menjadi kunci Banyuwangi dalam mewujudkan kemajuan, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menciptakan solusi yang adaptif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

    Setidaknya ada 220 inovasi yang telah dijalankan Banyuwangi, salah satunya program inovasi peningkatan ekonomi warga yakni program “Kanggo Riko”, yang menjadi salah satu lokus penilaian IGA Award tahun ini.

    Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) dimana penerima program mendapatkan Rp2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kanggo Riko telah dirasakan manfaatnya oleh 6.898 keluarga. Pada tahun ini, ditargetkan 1.890 warga menjadi penerima manfaat Kanggo Riko.

    Perbesar

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menerima Penghargaan Indonesia Government Award 2024.

    Atas berbagai inovasi yang dilakukan, Ipuk menegaskan bahwa Banyuwangi secara berkelanjutan berhasil mempertahankan kemajuan di berbagai sektor pembangunan. Di antaranya pendapatan perkapita yang terus meningkat, pada 2022 sebesar Rp. 53,87 juta menjadi Rp. 58, 08 juta pada 2023.

    PDRB daerah juga naik dari Rp. 93,28 triliun pada 2022 menjadi Rp. 101,29 triliun (2023). Sedangkan angka kemiskinan turun dari 7,34 persen pada 2022 menjadi 6,54 persen pada 2023. 

    “Berbagai capaian positif tersebut merupakan hasil kerja bersama, sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan dan masyarakat Banyuwangi,” pungkas Ipuk.

     

    (*)

  • Indikator pembangunan Jakarta bergerak ke arah positif

    Indikator pembangunan Jakarta bergerak ke arah positif

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, indikator pembangunan di Jakarta telah mencerminkan pergerakan kinerja menuju arah yang positif.

    Menurut Marullah dalam kegiatan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, hal itu tidak terlepas dari koordinasi, inovasi dan sinergi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik serta kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Ada tiga aspek yang kita tekankan, pertama, tentang kesejahteraan masyarakat, kemudian layanan publik, dan daya saing,” ujar Marullah.

    Terkait aspek kesejahteraan masyarakat, menurut dia, secara keseluruhan sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dan mencapai angka 0,35 persen pada 2024 serta ketepatan dalam intervensi program, baik secara spesifik maupun sensitif.

    Kemudian penurunan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), saat ini berada pada 6,21 persen, seiring penciptaan lapangan kerja yang berkontribusi terhadap tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jakarta.

    “Maka itu, kita harus siapkan fasilitas dan semua kebutuhannya. Harapannya, ketika Jakarta menjadi kota global, kita sudah siap,” kata Marullah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • PLN Siapkan Teknologi Smart Grid untuk Pasok Listrik Nasional Berbasis EBT

    PLN Siapkan Teknologi Smart Grid untuk Pasok Listrik Nasional Berbasis EBT

    Jakarta – PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan transisi energi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai 8%. Hal ini searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (energy security) melalui transisi energi.

    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi, green economy dan blue economy, serta harus mendukung visi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” ungkap Eniya, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Eniya memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 13,8 terawatt (TW).

    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN,” paparnya.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujar Evy.

    Saat ini, kata Evy, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada tahun 2040. Selain itu, Perseroan juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) agar mampu menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat demand.

    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi Smart Grid agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent seperti PLTS dan PLTB.

    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian. Inisiatif ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. Industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan, misalnya produsen PLTS dan baterai, akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelas Evy.

    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. Mengingat, disana telah direncanakan untuk dibangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.

    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional. Penambahan kapasitas pembangkit satu gigawatt yang direncanakan di Papua saja diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240%,” kata Evy.

    (prf/ega)

  • Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Swasembada Energi

    Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Swasembada Energi

    Jakarta – PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan transisi energi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai 8%. Hal ini searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (energy security) melalui transisi energi.

    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi, green economy dan blue economy, serta harus mendukung visi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” ungkap Eniya, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Eniya memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 13,8 terawatt (TW).

    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN,” paparnya.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujar Evy.

    Saat ini, kata Evy, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada tahun 2040. Selain itu, Perseroan juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) agar mampu menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat demand.

    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi Smart Grid agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent seperti PLTS dan PLTB.

    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian. Inisiatif ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. Industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan, misalnya produsen PLTS dan baterai, akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelas Evy.

    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. Mengingat, disana telah direncanakan untuk dibangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.

    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional. Penambahan kapasitas pembangkit satu gigawatt yang direncanakan di Papua saja diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240%,” kata Evy.

    (prf/prf)