Xcloud.id

Topik: PDRB

  • Penetapan UMP 2026 Berjalan Lamban, Pengamat Soroti Alasan Disaparitas

    Penetapan UMP 2026 Berjalan Lamban, Pengamat Soroti Alasan Disaparitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum kunjung menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjelang pekan ketiga Desember 2025.

    Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa rencana pemerintah untuk mengurangi disparitas upah antardaerah semestinya tak menjadi alasan pengumuman UMP 2026 terus mundur.

    “Disparitas itu menurut saya keniscayaan, jadi tidak usah ditakutkan atau menjadi alasan untuk menghindar karena ada hitung-hitungan disparitas,” kata Timboel kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

    Menurutnya, tugas pemerintah mencakup pengendalian inflasi serta memacu pertumbuhan ekonomi, yang menjadi dua aspek krusial dalam pengupahan.

    Dia kemudian menjelaskan adanya perbedaan situasi perekonomian antardaerah, misalnya Maluku Utara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi hingga di atas 30% dan melampaui provinsi lainnya.

    Oleh karenanya, pemerintah dinilai perlu menyesuaikan upah minimum dengan kondisi daerah masing-masing. Dia kemudian menyinggung penetapan UMP 2025 yang dipukul rata satu angka sebesar 6,5%.

    “Satu provinsi ke provinsi lain inflasi dan PDRB-nya berbeda. Kalau yang kemarin kan penetapan 6,5%, sama semua. Itu kan artinya enggak objektif,” ujar Timboel.

    Dalam perkembangan terakhir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah saat ini sedang menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan UMP.

    “Upah minimum, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu momen yang tepat untuk mengumumkannya, supaya stabilitas perekonomian dan stabilitas politik lain-lain berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah” kata Wamenaker Afriansyah Noor di Bengkulu, Kamis (11/12/2025).

    Yang jelas, kata dia, pemerintah lewat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan tripartit sudah terus rapat-rapat bahkan sejak Maret 2025 lalu.

    “Rapat sampai sekarang ya tentunya melihat segala aspek dan juga pertimbangan hasil keputusan MK [Mahkamah Konstitusi] Nomor 168/PUU-XXI/2023, ditambah lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak [KHL], nah ini yang lagi dipertimbangkan,” imbuhnya.

  • Ekonom Ungkap Lima Ancaman Besar Ekonomi RI di 2026

    Ekonom Ungkap Lima Ancaman Besar Ekonomi RI di 2026

    JAKARTA – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan bahwa tahun 2026 berpotensi menjadi periode penuh tekanan bagi perekonomian Indonesia. 

    Dia menilai target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3 persen sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sulit diwujudkan karena kondisi lapangan menunjukkan tantangan yang jauh lebih berat.

    “Terlepas dari target RPJMN bahwa ekonomi akan tumbuh 6,3 persen tahun 2026, realitas lapangan sangat berbeda. Fenomena ini menggambarkan bahwa target untuk tumbuh 8 persen pada tahun 2029 semakin sulit untuk diwujudkan,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Selasa, 9 Desember.

    Wijayanto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya berada di kisaran 4,9 –5,1 persen, dengan angka tengah sekitar 5 persen.

    Angka tersebut bahkan berpotensi lebih rendah apabila pemerintah gagal mengantisipasi lima jebakan ekonomi yang muncul akibat situasi maupun konsekuensi kebijakan.

    Dia menyebut, beberapa faktor akan memperberat kondisi tahun 2026, seperti kabinet baru yang masih beradaptasi, tekanan fiskal dan makro yang belum mereda, persaingan ekspor yang makin ketat, serta pelemahan sektor riil akibat persoalan struktural.

    “Ekonomi berpotensi tumbuh di bawah nilai tengah apabila Pemerintah tidak berhasil mengantisipasi beberapa lima jebakan ekonomi 2026, yang muncul akibat situasi atau konsekuensi dari kebijakan Pemerintah,” tuturnya.

    Berikut lima jebakan ekonomi pada tahun 2026 :

    1. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

    Wijayanto menyampaikan program KDMP dinilai rawan gagal karena dibentuk secara top-down, konsep yang belum matang, dan minim pelibatan masyarakat.

    Selain itu, KDMP dinilai berpotensi bersaing dengan usaha masyarakat dan memiliki dampak ekonomi yang terbatas.

    Menurutnya dengan alokasi Rp3 miliar per KDMP melalui kredit Bank Himbara yang dijamin Dana Desa, akan menimbulkan risiko kredit macet yan sangat tinggi.

    “Pengalaman BUMDES, hanya sekitar 5 persen yang berhasil, padahal melibatkan masyarakat dan dibangun dengan persiapan yang lebih matang. Success rate KDMP berpotensi lebih rendah,” tuturnya.

    2. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD)

    Wijayanto menyampaikan proporsi TKD yang terus menurun memicu kesan resentralisasi dan dua pertiga provinsi sangat bergantung pada TKD, sementara sebagian besar kabupaten/kota menggunakan 80–85 persen APBD untuk belanja rutin.

    Pemangkasan TKD memangkas hingga 17,7 persen di APBN 2026 membuat banyak pemerintah daerah terancam menghadapi tekanan fiskal, bahkan untuk sekadar membiayai kebutuhan dasar.

    Ruang bagi daerah untuk meningkatkan PAD juga terbatas, sementara isu kenaikan PBB semakin sensitif setelah keluarnya fatwa haram dari MUI.

    “Pemangkasan TKD diperkirakan membuat sejumlah proyek daerah hilang dan memicu pemangkasan pegawai honorer. Imbasnya, peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi semakin berkurang,” tuturnya.

    3. Potensi Bencana Alam

    Menurut Wijayanto, Indonesia menghadapi peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di dalam negeri.

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi berbagai bencana, termasuk siklon, pada awal 2026.

    Sementara itu, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun signifikan dari Rp1,43 triliun di APBN 2025 menjadi hanya Rp491 miliar dalam APBN 2026. 

    Pemotongan TKD juga membuat pemerintah daerah makin terbatas dalam pencegahan maupun penanganan bencana.

    “Selain membutuhkan anggaran rehabilitasi, bencana juga menghambat aktivitas ekonomi dan memberi tekanan bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” jelasnya.

    4. Dramatisasi Pemberantasan Korupsi

    Wijayanto menyoroti perbedaan besar antara metode penghitungan nilai korupsi di negara maju dan Indonesia.

    Menurut dia, negara maju menghitung kerugian riil, sementara Indonesia memasukkan potensi kerugian yang belum tentu terjadi.

    Dia menilai sejumlah kasus menunjukkan kejanggalan, seperti kasus PT Timah dengan nilai dugaan korupsi Rp300 triliun sementara PDRB Bangka Belitung hanya Rp75 triliun.

    Hal serupa juga terlihat pada kasus oplosan Pertalite yang disebut merugikan negara Rp968 triliun, padahal total subsidi BBM dan LPG 2018–2023 hanya Rp806 triliun dan total penjualan Pertalite Rp1.122 triliun.

    Kasus PT ASDP Indonesia Ferry pun dinilai bermasalah karena perbedaan metode valuasi.

    Menurutnya, pembesaran nilai korupsi memunculkan efek domino negatif. “Efeknya merusak reputasi bangsa, memperburuk index korupsi, menimbulkan public apathy, pengusaha takut berbisnis dan investor takut berinvestasi. Sehingga pertumbuhan PDB tertekan ke bawah,” ungkapnya.

    5. BUMN Sakit dan Penugasan Tidak Realistis

    Wijayanto menyatakan bahwa meskipun Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund menunjukkan komitmen kuat, lembaga ini mewarisi banyak BUMN tidak sehat yang membutuhkan restrukturisasi besar.

    Adapun saat ini, 95 persen dividen BUMN hanya berasal dari delapan perusahaan, terutama empat bank besar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari sekitar 1.000 BUMN berada dalam kondisi tidak optimal.

    Ia menyampaikan penugasan yang dianggap tidak realistis seperti pembangunan peternakan ayam, kampung haji, hingga proyek waste to energy semakin membebani kinerja BUMN.

    Wijayanto menilai Danantara perlu diberi ruang lebih luas untuk berinovasi agar dapat berkembang layaknya Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia dalam 10 tahun mendatang.

  • Bupati Ipuk Raih Penghargaan Nasional: Banyuwangi Diakui sebagai Inspirasi Pariwisata Indonesia

    Bupati Ipuk Raih Penghargaan Nasional: Banyuwangi Diakui sebagai Inspirasi Pariwisata Indonesia

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Pariwisata memberikan penghargaan Most Inspiring Tourism Leader (MITL) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Most Inspiring Tourism Leader diberikan kepada kepala daerah yang mampu menggerakkan pariwisata di wilayahnya dan berkontribusi dalam memajukan pariwisata Indonesia.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima langsung penghargaan dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Wonderful Indonesia Award 2025, di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Jumat (5/12/25). Penghargaan ini hanya diberikan pada tiga kepala daerah di Indonesia, mewakili kategori provinsi, kota, dan kabupaten.

    Menpar mengatakan, penghargaan diberikan karena kontribusi nyata dalam pengembangan destinasi, peningkatan pelayanan, serta penguatan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

    Bupati Ipuk menjadi salah satu pemimpin daerah yang dinilai pemerintah sebagai sosok penting dalam pengembangan pariwisata Nusantara. Berbagai terobosan Ipuk selama memimpin Banyuwangi berperan besar untuk kemajuan pariwisata daerah, yang juga berdampak pada pariwisata Indonesia.

    Menurut Menpar, ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga instrumen perubahan yang memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan arah pembangunan pariwisata nasional tetap berada di jalur yang benar.

    “Wonderful Indonesia Awards adalah cermin perjalanan bersama. Kita ingin memastikan pariwisata Indonesia tumbuh dengan arah yang tepat, kuat, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Widiyanti.

    Ipuk berterima kasih atas penghargaan ini. Menurutnya Banyuwangi tidak hanya membangun pariwisata, tetapi menumbuhkan ketahanan masyarakat melalui inovasi, kolaborasi, dan keberanian mengambil keputusan.

    “Kami telah menegaskan visi pariwisata Banyuwangi dalam lima tahun menjadi pariwisata unggul, berdaya saing, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apa pun program daerah yang kami lakukan, ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, termasuk dari sektor pariwisata juga,” kata Ipuk.

    “Kami terus berbenah, terus menjaga Banyuwangi tetap menarik untuk terus dikunjungi. Tidak hanya destinasi yang terus kita garap, tapi atraksi wisata juga kami desain agar menarik wisatawan. Dengan demikian wisatawan terus datang ke Banyuwangi,” tambah Ipuk.

    Ipuk juga terus mendorong desa wisata yang saat ini telah ada 99 desa. Bahkan, baru saja Desa Adat Osing Kemiren ditetapkan menjadi bagian Jaringan Desa Wisata Terbaik Dunia, The Best Tourism Villages Upgrade Programme 2025, oleh United Nations Tourism (UN Tourism) – Badan Pariwisata PBB.

    Selain itu, Ipuk juga terus berinovasi di sektor wisata, salah satunya Ijen Golden Route.

    Hasilnya, kunjungan wisatawan ke Banyuwangi terus meningkat. Pada 2024 total kunjungan wisatawan ke Banyuwangi sebanyak 3.405.145 orang, di mana ada kenaikan sebanyak 7 persen dari tahun 2023.

    Dari jumlah itu, wisatawan domestik yang datang ke Banyuwangi sebanyak 3.282.241 orang. Sementara jumlah wisatawan mancanegara tercatat 122.904 orang.

    “Seiring peningkatan wisatawan, juga terjadi peningkatan ekonomi Banyuwangi, antara lain pendapatan per kapita dari Rp 58,08 juta pada 2023 menjadi Rp 62,09 juta pada 2024. PDRB meningkat dari Rp 101,29 triliun pada 2023 menjadi Rp 108,92 triliun di 2024,” pungkas Ipuk. [kun]

  • Borderline Economic Summit menjadi pijakan Indonesia Emas 2045

    Borderline Economic Summit menjadi pijakan Indonesia Emas 2045

    Kalau Bogor Raya maju, Jawa Barat maju. Kalau Jawa Barat maju, probabilitas Indonesia mencapai posisi negara maju jauh lebih besar.

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyebut Borderline Economic Summit (BES) 2025 sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran Bogor Raya sebagai pusat pertumbuhan menuju target nasional Indonesia Emas 2045.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa BES merupakan forum pertama yang mengonsolidasikan 11 daerah perbatasan untuk menyusun langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.

    “Ini RPJMD pertama menuju Indonesia Emas 2045. Entry point-nya dari Bogor Raya yang menyumbang 55 persen PDRB Jawa Barat,” kata Herman dalam BES 2025 yang berlangsung di Ciawi, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju pada 2045, berada di posisi empat besar dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat.

    Menurut dia, untuk mencapai target tersebut, Jabar harus menjadi motor utama pertumbuhan nasional karena memiliki populasi terbesar dan kontribusi ekonomi tertinggi.

    “Kalau Bogor Raya maju, Jawa Barat maju. Kalau Jawa Barat maju, probabilitas Indonesia mencapai posisi negara maju jauh lebih besar,” ujarnya lagi.

    Herman menegaskan bahwa BES bukan forum seremonial, melainkan forum substantif yang menuntut komitmen nyata pemerintah daerah.

    Dia juga mengingatkan bahwa penurunan jumlah dana Transfer ke Daerah (TKD) harus menjadi momentum bagi daerah untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan.

    “Ini game challenge. Sekarang kita tidak boleh hanya mengandalkan APBD, tetapi harus mengorkestrasi semua potensi keuangan yang ada,” katanya.

    Pemprov Jabar menyatakan siap mendampingi daerah dalam merancang arah pembangunan hingga 2045 melalui penyediaan data, sinkronisasi perencanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan BES menjadi ruang bersama untuk menyerasikan arah kebijakan pembangunan antardaerah, baik di bidang ekonomi, fiskal, maupun tata ruang.

    “Kami ingin memastikan Bogor Raya menjadi penggerak ekonomi Jawa Barat,” ujarnya.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra diproyeksikan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2025, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp32,6 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan bencana yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut menjadi risiko penurunan (downside risk) bagi target pertumbuhan ekonomi akhir tahun.

    Berdasarkan data Tim Ekonom Bank Mandiri, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ketiga provinsi tersebut tercatat sebesar 7,8% terhadap total perekonomian nasional.

    “Kalau kita lihat dampak banjir di Sumatra terhadap PDB, one-off event ini diperkirakan memangkas pertumbuhan antara 0,08% hingga 0,12% percentage point. Jadi kalau ekspektasi awal di 5,1%, memang ada downside risk [risiko penurunan],” ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

    Asmo memaparkan bahwa berdasarkan kalkulasi awal yang membandingkan bencana serupa di masa lalu, dampak kerugian ekonomi kali ini terbilang cukup besar.

    Sebagai pembanding, gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 memberikan dampak kerugian ekonomi sekitar Rp15 triliun hingga Rp22 triliun. Sementara itu, dampak gempa Lombok pada tahun yang sama berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp7,7 triliun.

    “Estimasi awal kami, roughly [kasarnya] dari data yang ada, dampak banjir bandang di tiga provinsi itu nilainya sekitar Rp32,6 triliun,” jelasnya.

    Asmo menambahkan bahwa provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, menyumbang sekitar 50% dari total kerugian ekonomi tersebut. Hanya saja, dia menekankan bahwa perhitungan ini masih per awal Desember 2025 sehingga akan terus diperbarui seiring dengan pendataan di lapangan.

    Meski menekan pertumbuhan ekonomi, Asmo menilai dampak bencana ini terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Pasalnya, proporsi inflasi tiga provinsi itu terhadap inflasi nasional hanya sebesar 7%, jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi Jakarta dan Jawa Barat yang mencapai 55%.

    “Jadi harusnya kalau terhadap inflasi nasional memang tidak berdampak signifikan, tapi kalau kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi nasional ini akan bisa berdampak. Paling tidak di akhir tahun ini ya,” pungkasnya

    Kendati demikian, Asmo mengingatkan pentingnya percepatan distribusi bantuan. Apalagi, sambungnya, Sumatra Barat merupakan salah satu lumbung beras nasional.

  • Masuk Tiga Besar Pemimpin Pariwisata Terinspiratif, Ipuk Fiestiandani Ungkap Strategi Bangkitkan Banyuwangi

    Masuk Tiga Besar Pemimpin Pariwisata Terinspiratif, Ipuk Fiestiandani Ungkap Strategi Bangkitkan Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Pariwisata menggelar Wonderful Indonesia Award (WIA) 2025. WIA 2025 merupakan ajang apresiasi kepada insan yang dinilai berkontribusi memajukan pariwisata Indonesia.

    Penghargaan dari Kemenpar ini sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas peran-peran para stakeholder pariwisata yang telah berperan dalam pengembangan pariwisata nusantara yang berkualitas dan berkelanjutan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani masuk dalam nominasi tiga besar kategori Most Inspiring Tourism Leader (MITL). Ipuk menjadi salah satu pemimpin daerah yang dinilai pemerintah pusat sebagai sosok penting dalam pengembangan pariwisata nusantara.

    Berbagai terobosan Ipuk selama memimpin Banyuwangi dinilai berperan besar untuk kemajuan pariwisata daerah yang berdampak pada pariwisata Indonesia.

    Bupati Ipuk berkesempatan memaparkan visi misi dan strategi pengembangan pariwisata Banyuwangi di hadapan juri penilai dan sejumlah pejabat di Kementerian Pariwisata secara daring pada, Kamis (27/11/2025).

    Paparan tersebut dibuka langsung oleh oleh Sekretaris Menteri Pariwisata Bayu Aji. Pihaknya mengatakan, Woderfull Indonesia Award merupakan bentuk apresiasi kepada berbagai stakeholder pariwisata yang memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan destinasi, peningkatan pelayanan serta penguatan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

    “Award ini memberikan pengakuan kepada pemerintah daerah yang inovatif dan visioner dalam mengembangkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kami ingin mengapresiasi sekaligus memotivasi daerah untuk terus memajukan pariwisata yang berkelanjutan. Dari sini, kita mendapatkan referensi praktik baik yang kredibel dan berdampak luas,” ungkap Bayu.

    Bayu Aji menyampaikan penilaian ini diikuti oleh tiga besar daerah dengan kategori provinsi, kota dan kabupaten.

    “Para nominator yang saat ini menjalani penilaian menurut kami saat ini adalah yang terbaik dari ratusan daerah lainnya,” imbuh Bayu Aji.

    Sementara itu, Ipuk menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Banyuwangi sebagai nominator dalam Wonderful Indonesia Award 2025.

    “Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar seremoni. Namun juga menjadi pelecut agar kami terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan pariwisata daerah,” kata Ipuk.

    Ipuk menyampaikan komitmen Banyuwangi yang tidak hanya membangun pariwisata, tetapi menumbuhkan ketahanan masyarakat melalui inovasi, kolaborasi, dan keberanian mengambil keputusan.

    “Kami telah menegaskan visi pariwisata Banyuwangi dalam lima tahun menjadi pariwisata unggul berdaya saing dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apa pun program daerah yang kami lakukan, ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, termasuk dari sektor pariwisata juga,” kata Ipuk.

    Ipuk mengakui di masa kepemimpinannya pariwisata dimulai pada situasi yang cukup berat yakni masa Pandemi Covid-19. Dengan strategi kepemimpinan yang diambilnya pariwisata Banyuwangi perlahan bangkit.

    “Kami fokus pada penyelamatan dan membangkitkan pariwisata dengan Program Banyuwangi Rebound termasuk memberikan bantuan ekonomi ada pelaku wisata,” ujar Ipuk.

    Bertahap Banyuwangi juga menggerakkan kembali lokomotif pariwisata dengan menggelar berbagai event. Bertahap, event sport tourism skala internasional juga kembali dihelat untuk menarik wisatawan internasional seperti Tour de Banyuwangi Ijen dan World Surf League (WSL).

    Ipuk juga terus mendorong pendirian desa wisata yang kini telah ada 99 desa. Selain juga terus mendorong inovasi wisata, yang terbaru adalah Ijen Golden Route.

    “Dengan berbagai upaya tersebut berdampak pada meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan ke Banyuwangi. Juga pada peningkatan ekonomi Banyuwangi, antara lain pendapatan perkapita dari Rp58,08 juta pada 2023 menjadi Rp62,09 juta pada 2024. PDRB meningkat dari Rp. 101,29 triliun pada 2023 menjadi Rp108,92 triliun di 2024,” tutup Ipuk. [tar/ian]

  • Deretan Investasi Baru Rp133 Triliun di IWIP: Ada Baterai hingga Aluminium

    Deretan Investasi Baru Rp133 Triliun di IWIP: Ada Baterai hingga Aluminium

    Bisnis.com, WEDA – Sejumlah proyek hilirisasi dan energi bersih tengah dikembangkan di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

    Total nilai investasi baru yang berada di kawasan industri tersebut mencapai sekitar US$8 miliar atau Rp133,76 triliun (asumsi kurs Rp16.720 per US$). Kehadiran investasi baru ini makin melengkapi rantai pasok, terutama hilirisasi nikel, di kawasan industri IWIP.

    Secara terperinci, investasi itu terdiri atas tiga proyek. Pertama, proyek ekosistem baterai (battery ecosystem) dan hilirisasi nikel dengan nilai investasi kurang lebih US$5 miliar.

    Proyek ini memproduksi mixed hydroxide precipitate, nickel sulfate, cobalt sulfate, dan nickel precursor, dengan pengembangan mencakup baterai kendaraan listrik (EV battery), truk listrik, serta alat berat bertenaga listrik. Produksi awal ditargetkan pada awal 2026.

    Kedua, proyek energi hijau senilai US$2 miliar yang meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 2 gigawatt (GW) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 500 MW. Pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan ini tengah berjalan dan akan dilakukan secara bertahap.

    Selain itu, proyek energi hijau juga mencakup pengembangan industri pembuatan panel surya (solar panel manufacturing) dengan rencana produksi pada 2027–2028.

    Ketiga, proyek Smelter Electrolytic Aluminium Fase 1 yang investasinya sekitar US$1 miliar. Smelter ini akan menghasilkan produk electrolytic aluminium. Produksi awalnya ditargetkan pada akhir 2025.

    Selain ketiga proyek strategis tersebut, IWIP juga tengah menyiapkan pengembangan Zona Energi Hijau dan transformasi menuju sustainable industrial park, dengan fokus pada digitalisasi, efisiensi energi, dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

    Adapun, pengembangan kawasan industri Weda Bay turut mendorong meningkatnya arus investasi ke Maluku Utara. Pada triwulan II/2025, realisasi investasi di provinsi ini mencapai Rp19 triliun. Sebagian besar investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing (PMA) di sektor industri logam dasar dan fasilitas pengolahan yang berada di dalam kawasan IWIP.

    “Tingginya minat investor global menjadi indikasi atas prospek jangka panjang hilirisasi nikel di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan IWIP dan WBN [PT Weda Bay Nickel] memberikan kontribusi dalam memperkuat iklim investasi, memperluas industri pengolahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar General Manager External Relations IWIP Yudhi Santoso, Minggu (16/11/2025).

    Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan ekonomi Maluku Utara tumbuh sebesar 32,09% (year-on-year) pada triwulan II/2025, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

    BI turut mencatat bahwa akselerasi ini didorong terutama oleh aktivitas hilirisasi dan pengolahan nikel di kawasan Weda Bay, yang melibatkan WBN pada sektor pertambangan dan IWIP sebagai pusat industri pengolahan.
     
    Transformasi ekonomi ini juga tercermin dari struktur produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi. Sektor industri pengolahan kini berkontribusi 40,11% terhadap perekonomian Maluku Utara, disusul oleh sektor pertambangan sebesar 20,79%.
     
    “IWIP dan WBN akan terus mendukung pembangunan berkelanjutan Maluku Utara, tidak hanya melalui kontribusi terhadap ekonomi daerah, tetapi juga dengan menyediakan peluang kerja bagi masyarakat,” kata Yudhi.

    Hingga awal 2025, WBN dan IWIP telah menyerap lebih dari 81.000 tenaga kerja langsung dan 80% di antaranya berasal dari Maluku Utara.

  • Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi

    Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi

    CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai mekanisasi pertanian merupakan hal penting penting untuk mempercepat peningkatan produksi dan efisiensi pertanian.

    Dia mengatakan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern akan membantu petani menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen. Dengan peralatan yang lebih baik, menurut dia, petani bisa bekerja lebih efisien.

    “Kalau produktivitas naik, kesejahteraan petani juga meningkat,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Terkait mekanisasi pertanian itu, dia pun menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, senilai Rp2,7 miliar, untuk dukungan pada sektor pertanian dan pengembangan pariwisata daerah.

    Bantuan tersebut disalurkan ke empat kecamatan serta dua destinasi wisata unggulan di Tapanuli Utara. Di sektor pertanian, bantuan berupa traktor roda empat untuk Kecamatan Garoga senilai Rp500 juta, mesin panen padi untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp500 juta, penggiling padi untuk Kecamatan Purba Tua senilai Rp80 juta, dan handtraktor untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp200 juta.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun terakhir tercatat sekitar 4,3 persen. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan kontribusi lebih dari 30 persen.

    Selain itu, dia mengatakan pengembangan sektor pariwisata juga harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

    Dia menyampaikan bahwa CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung.

    “Salib Kasih adalah ikon wisata religi, sedangkan Huta Ginjang menjadi titik pandang terbaik Danau Toba. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” kata dia.

    Dia pun menegaskan bahwa akan terus mendorong kemitraan antara BUMN, DPR, dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi rakyat.

    “Pembangunan harus dimulai dari bawah, dari petani, dan dari desa. Ketika rakyat kuat, ekonomi bangsa ikut kokoh,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran Regional 11 November 2025

    Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran Regional 11 November 2025

    Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Terjadinya krisis iklim menyebabkan ketidakpastian cuaca yang membuat para petambak garam di Jawa Tengah merugi karena kerap gagal panen.
    Untuk menjawab keresahan mereka, Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah menyumbang
    geomembran
    untuk meningkatkan produksi garam dan mempercepat masa panen.
    Bantuan diberikan kepada empat kelompok
    petambak garam
    di Demak, Rembang, Jepara dan Pati sebagai sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung swasembada garam dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
    Salah satunya Hambali, petambak garam dari Kecamatan Kedung, Jepara mengaku kerap gagal panen garam saat tiba-tiba turun hujan di musim kemarau.
    Mestinya kegagalan dapat dicegah bila garam dijemur menggunakan geomembran, namun biayanya yang mahal tak bisa dibeli oleh semua petambak garam.
    Alhasil para petambak bergulat dengan alat produksi yang rusak dan harga jual yang rendah.
    “Sebelum ada bantuan, geomembran kami banyak yang rusak. Sekarang hasilnya lebih bagus dan lebih cepat panen. Dari biasanya 7–10 hari kalau enggak pakai alas geomembran, kini cukup 5 hari, lumayan untuk antisipasi banjir,” ujar Hambali usai menerima hibah di Central Java Fish market ke-4 di Halaman Kantor Gubernur
    Jateng
    , Selasa (11/11/2025).

    Kelompok Hambali yang beranggotakan 21 orang menerima 21 rol geomembrane.
    Setiap rol senilai sekitar Rp 7 juta untuk menggarap total lahan 25 hektare. Alat baru ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas agar setiap hektarenya bisa menghasilkan 100 ton garam per musim atau satu tahun.
    Selain itu, Hambali mengungkap tantangan lainnya bahwa garam mereka masih dijual dalam bentuk kasar atau krosok dengan harga hanya Rp200 per kilogram. Tanpa fasilitas washing plant untuk mencuci dan memurnikan garam, nilai jual garam sulit meningkat.
    “Kalau ada washing plant, harga bisa sampai Rp4.000 per kilo. Kami berharap pemerintah bisa bantu bangun fasilitas itu di Jepara,” tambahnya.
    Hambali dan petambak garam lainnya, berharap akan harga yang lebih adil, alat produksi yang layak, dan sistem distribusi yang berpihak pada mereka.
    “Kalau bisa, bantuan jangan berhenti di geomembran. Kami butuh alat pengolahan agar garam kami punya nilai lebih,” lanjutnya.
    Kepala BI Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menekankan bahwa diversifikasi pangan bukan hanya soal substitusi, tapi juga soal memperkuat ekosistem produksi lokal.
    “Kami mendukung swasembada garam dari hulu ke hilir, termasuk bantuan geomembran dan sertifikasi kompetensi petani. Ini bagian dari strategi menjaga inflasi tetap rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Rahmat.
    Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki daya ungkit ekonomi tinggi. Pada triwulan III-2025, sektor ini menyumbang 12,88 persen terhadap PDRB Jawa Tengah, dengan ekspor produk kelautan dan perikanan mencapai Rp5,76 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Hamid Wahid Dorong Penguatan Sektor Peternakan Bondowoso Lewat Layanan Pengobatan Massal

    Bupati Hamid Wahid Dorong Penguatan Sektor Peternakan Bondowoso Lewat Layanan Pengobatan Massal

    Bondowoso (beritajatim.com) — Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa sektor peternakan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan pengobatan massal ternak, penyerahan bibit ikan, dan launching BUMDes Peternakan Ayam Petelur di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Senin (10/11/2025).

    Menurut Bupati, dengan populasi 145.577 ekor sapi, Bondowoso termasuk dalam 10 besar kabupaten dengan populasi sapi terbanyak di Jawa Timur. Kecamatan Cermee sendiri memiliki 20.786 ekor sapi, sementara Desa Bajuran tercatat sekitar 1.200 ekor, disertai usaha ternak kambing dan domba.

    “Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Bondowoso mencapai 29,35 persen, dan subsektor peternakan menyumbang 4,94 persen. Data ini menegaskan bahwa peternakan memiliki potensi besar dan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hamid Wahid.

    Ia menjelaskan, kegiatan pengobatan massal ternak merupakan langkah penting untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.

    Program ini melibatkan tenaga profesional peternakan seperti medik veteriner, paramedik, dan inseminator untuk memberikan layanan komprehensif, mulai dari pengobatan, inseminasi buatan, hingga pemeriksaan reproduksi ternak.

    Bupati Hamid Wahid juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso beserta seluruh petugas lapangan atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa terus digalakkan di wilayah lain agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa.

    “Ke depan, teknologi peternakan seperti inseminasi buatan bibit unggul Belgian Blue dan transfer embrio perlu terus dikembangkan agar produktivitas dan kesejahteraan peternak Bondowoso semakin meningkat,” tambahnya. (awi/ian)