Topik: OTT KPK

  • Menaker Pastikan Pelayanan K3 Tetap Berjalan Meski Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK – Page 3

    Menaker Pastikan Pelayanan K3 Tetap Berjalan Meski Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Meski sejumlah pejabat dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pelayanan tetap jalan.

    Hal itu disampaikannya ketika menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (21/8/2025).

    “Tetap berjalan,” kata dia kepada wartawan.

    Yassierli mengatakan tetap melibatkan pihak ketiga alias PJK3 sebagai mitra. Namun, ia memastikan yang tidak patuh langsung ditindak.

    “Bahkan kemarin saya sampaikan PJK 3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Tapi tetap, ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh. Butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan kementeriannya akan terus berbenah.

    “Jadi sekali lagi, berbagai hal sudah kita lakukan untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini. Jadi dari orangnya, kemudian oh ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat beresiko kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus,” ucap dia.

     

  • Ironi Patung Antikorupsi di Lobi Kemenaker, Tapi Wamennya Dicokok KPK – Page 3

    Ironi Patung Antikorupsi di Lobi Kemenaker, Tapi Wamennya Dicokok KPK – Page 3

    Diketahui, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    OTT tersebut, terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3. Selain pria yang akrab disapa Noel itu, ada sembilan orang lainnya yang ditangkap dalam OTT KPK tersebut.

    Yassierli tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya.

    “Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat,” ujar dia.

    Dia menekankan sejak awal kepemimpinannya sudah berupaya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di Kemnaker. Semua pejabat diminta teken Pakta Integritas. Khusus untuk layanan K3, Yassierli menyebut hampir seribu perusahaan jasa K3 (PJK)

    “Jadi sekali lagi, berbagai hal sudah kita lakukan untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini,” ujar dia.

    Selain itu, Yassierli mengaku sudah merotasi pegawai yang terlalu lama di posisinya, memperbaiki alur layanan agar transparan, hingga merevisi sejumlah aturan lama.

    “Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktek korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun,” tandas dia.

  • Menaker Tak Segan Copot Pejabat yang Terlibat Korupsi

    Menaker Tak Segan Copot Pejabat yang Terlibat Korupsi

    Jakarta

    Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pembenahan besar-besaran menyusul penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Adapun penangkapan tersebut dilakukan atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Namun apabila sejumlah pejabat Kemnaker memang terbukti terseret kasus korupsi tersebut, ia tidak segan-segan melakukan perombakan, hingga menonaktifkan pegawai terkait.

    “Tentu semua harus ada berbasis bukti. Dan saya jamin kalau ada bukti, dan kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu,” kata Yassierli, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Namun demikian, Ia enggan menjelaskan berapa banyak pejabat ataupun jajaran Kemnaker yang diduga terseret kasus tersebut. Adapun berdasarkan pernyataan KPK, total ada 14 orang ditangkap yang diduga terkait kasus tersebut.

    Lebih lanjut Yassierli mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai hal untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker. Hal ini khususnya pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, serta layanan.

    “Jadi dari orangnya, kemudian oh ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat beresiko kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung keberadaan mannequin mengenakan rompi berwarna orange di lobby Kemnaker, sebagai pengingat. Ditambah lagi, angka kecelakaan di Tanah Air masih memprihatinkan sehingga perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya.

    Secara umum, Yassierli menjelaskan, sertifikasi K3 memang melibatkan pihak perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai mitra yang melakukan sertifikasi. Dalam hal ini, menurutnya perlu dipastikan perusahaan-perusahaan ini punya komitmen yang kuat.

    Ia mengklaim setidaknya telah ada sebanyak hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia yang sudah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen agar tidak ada praktik suap, pemerasan, dan/atau gratifikasi.

    “Bahkan kemarin saya sampaikan PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Tapi tetap, ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama,” ujar Yassierli.

    “Jadi memang perbaikan itu butuh. Butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan,” sambungnya.

    Tonton juga video “Kenapa Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK?” di sini:

    (acd/acd)

  • KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

    KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 15 mobil dan 7 motor dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan pemerasan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 22 unit kendaraan itu diamankan dari beberapa pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.

    Sampai saat ini jumlah kendaraan yang diamanatkan yaitu 22 unit; 15 kendaraan roda empat dan 7 kendaraan roda dua, katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/8/2025).

    Budi menyebutkan ada 14 orang yang telah diamankan. Adapun mereka berasal dari instansi pemerintah dan pihak swasta yang ditangkap di beberapa lokasi, di antaranya Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    “Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang melakukan pemeriksaan secara intensif untuk menetapkan status hukumnya,” ujarnya.

    Budi belum dapat menjelaskan kronologi lengkap perkara tersebut dan memberkan identitas pihak yang ditangkap karena masih dalam pemeriksaan oleh tim KPK.

    Daftar 15 Mobil yang Disita KPK dari OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer 

    1. Toyota Corolla Cross (B-1119-DFZ)

    2. Mobil Palisade Hitam (B-1173-DZQ)

    3.Mobil Suzuki Jimny (B-2848-SMD)

    4. Mobil Palisade Hitam (B-2702-JJ)

    5. Mobil Honda CRV (B-1248-SJU)

    6. Mobil Jeep (DK-1621-ADJ)

    7. Hilux (B-9008-SBM)

    8. Expander (B-1121-MXM)

    9. Hyundai Stargazer (B-1727-WIM)

    10. CRV (B-1689-IFF)

    11. BMW 3301 (B-1535-BAI)

    12. CRV (B-920-BAP)

    13. Expander Hitam (F-1044-AAP)

    14. Pajero Sport (B-1861-KJ)

    15. Nissan GT-R (D-1261-QGK)

    Daftar 7 Motor yang Disita KPK 

    1. Vespa Sprint S 150 Putih 2024 (B-5853-SBN)

    2. Vespa (B-3479-BAI)

    3. Motor Pengacak Ducati (B-4225-SUQ)

    4. Ducati Hypermotard 950

    5. Ducati Xdiavel 1200

    6. Ducati Multistrada

    7. Ducati Street Fighter

  • Patung Berompi Oranye KPK di Kemnaker Diungkit Usai Wamenaker Kena OTT

    Patung Berompi Oranye KPK di Kemnaker Diungkit Usai Wamenaker Kena OTT

    Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyesalkan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Yassierli mengungkit peringatan berupa patung berompi oranye KPK yang dipajang di lobi kantor Kemnaker.

    “Teman-teman kalau lihat, di sini ada patung orang pakai rompi oranye. Saya selalu mengingatkan proses layanan kita perbaiki,” kata Yassierli kepada wartawan di kantornya, Kamis (21/8/2025).

    Patung berompi oranye KPK di Kemnaker (Rumondang/detikcom)

    Pantauan detikcom di lokasi, patung yang dimaksud Menaker Yassierli berada di sebelah kanan lobi gedung A Kemnaker. Tepatnya persis di depan akses utama masuk ke gedung tersebut.

    Patung pria itu tampak menggunakan kemeja dilapisi dengan rompi oranye bertanda tahanan KPK. Dalam patung itu juga dikalungkan pesan larangan bertulisan ‘Jangan Mimpi Pakai Rompi Ini’.

    Meski begitu, Menaker Yassierli menghormati proses penyidikan kasus yang menjerat Wamenaker Noel yang masih bergulir di KPK. Dia juga masih menunggu informasi lengkap dari KPK terkait perkara tersebut.

    Yassierli memastikan pihaknya tengah berupaya memperbaiki sistem yang ada di Kemnaker. Dia mengaku telah membuat pakta integritas yang diteken oleh pejabat dan jajaran Kemnaker.

    “Jadi dari orangnya, kemudian oh ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat berisiko, kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus,” ujarnya.

    “Apalagi K3 ini saya sangat concern, angka kecelakaan kita masih memprihatinkan. Kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya,” imbuhnya.

    Noel Kena OTT KPK

    Sebagai informasi, KPK menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terkait kasus pemerasan. Tindak pidana itu berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).

    Noel ditangkap pada Rabu (20/8) malam. KPK belum menjelaskan berapa perusahaan yang telah diperas oleh Noel.

    Total ada 10 orang yang ditangkap dalam operasi tersebut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari Noel. Noel saat ini telah berada di KPK dan menjalani pemeriksaan intensif.

    (ond/fas)

  • KPK Pamerkan 22 Kendaraan Hasil OTT Noel

    KPK Pamerkan 22 Kendaraan Hasil OTT Noel

    GELORA.CO -Sebanyak 22 kendaraan mobil dan motor hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel dan 13 orang lainnya dipamerkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pantauan RMOL, KPK memamerkan hasil OTT perkara dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore, 21 Agustus 2025.

    Kendaraan dimaksud terdiri dari 15 kendaraan mobil, dan 7 kendaraan motor. Di antaranya, 1 unit mobil Jeep Cherokee, 1 unit mobil Suzuki Jimny, 2 unit mobil Hyundai Palosade, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero, 1 unit mobil BMW seri 3, 1 unit mobil Toyota Corolla Cross Hybrid, 1 unit mobil Toyota Hilux, 1 unit mobil Nissan GTR, 3 unit mobil Honda CRV, 1 unit mobil Hyundai Stargazer, 2 unit mobil Mitsubishi  Expander, 5 unit motor Ducati, dan 2 unit motor Vespa.

     

     

    “Barang bukti kendaraan 15 roda empat dan 7 kendaraan roda dua,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore, 21 Agustus 2025.

    Budi mengatakan, sejak Rabu malam, 20 Agustus 2025 hingga Kamis, 21 Agustus 2025, KPK mengamankan Wamenaker Noel, serta 13 orang pejabat dan ASN Kemnaker.

    “Tim telah mengamankan 14 orang,” terang Budi.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, dalam kegiatan ini, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dan kendaraan.

    “Ada uang, ada puluhan mobil dan motor Ducati,” kata Fitroh kepada RMOL saat membeberkan barang bukti yang diamankan, Kamis siang, 21 Agustus 2025.

    Fitroh menyebut bahwa, Noel diduga terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    “Sudah (Noel sudah di Gedung Merah Putih KPK)” pungkas Fitroh.

    Noel yang juga ketua kelompok relawan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang bernama kelompok Jokowi Mania (JoMan) hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

  • Tangkap Juga Bahlil Lahadalia, Budi Arie, Bobby Nasution Dan Lain-lainya

    Tangkap Juga Bahlil Lahadalia, Budi Arie, Bobby Nasution Dan Lain-lainya

    GELORA.CO -Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencokok Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel patut disyukuri. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menyebut KPK sudah berubah, berani menyikat pendukung penting Joko Widodo. 

    “KPK insaf, alhamdulillah,” ujarnya Adhie melalui sambungan telepon kepada RMOL di Jakarta sesaat lalu, Kamis 21 Agustus 2025.

    “Rakyat sekarang menunggu kapan Bahlil (Lahadalia), Budi Arie, dan nama-nama lain yang dikirim Joko Widodo masuk kabinet ditangkap. Juga ketua blok Medan Bobby Nasution, Silfester Matutina,” sambungnya.

    Adhie yang kerap mengkritik kinerja dan integritas KPK mengatakan respon cepat KPK atas kegusaran publik harus dihormati.

    “Joko Widodo ketar-ketir pengaruh sihirnya sirna. Begundal Genk Solo terus diburu. Noel bos Jokowi Mania menyusul bekas Menag Yaqult yang diproses KPK,” tukasnya.

    Diketahui KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto membenarkan adanya operasi tersebut. “Benar, ada giat tangkap tangan,” kata Fitroh.

    Fitroh juga membenarkan bahwa salah seorang yang ditangkap adalah Wamenenaker Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel.

    Penangkapan Noel bersama belasan ASN Kemenaker terkait pemerasan perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

  • Wamenaker Kena OTT KPK, Mahfud MD: Prabowo Konsisten Tak Lindungi Pejabat meski dari Partainya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 Agustus 2025

    Wamenaker Kena OTT KPK, Mahfud MD: Prabowo Konsisten Tak Lindungi Pejabat meski dari Partainya Nasional 21 Agustus 2025

    Wamenaker Kena OTT KPK, Mahfud MD: Prabowo Konsisten Tak Lindungi Pejabat meski dari Partainya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Presiden Prabowo Subianto konsisten tidak melindungi pejabat yang terjerat kasus hukum, meskipun berasal dari partainya sendiri.
    Pernyataan Mahfud disampaikan menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada Kamis (21/8/2025).
    Noel, sapaan akrab Immanuel, merupakan politisi Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.
    “Presiden Prabowo juga konsisten, tak melindungi pejabat meskipun dia anggota partainya. Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani,”
    tulis Mahfud melalui akun X, @mohmahfudmd.
    Kompas.com telah mendapatkan persetujuan Mahfud untuk mengutip cuitan tersebut.
    Mahfud juga mengapresiasi langkah KPK yang dinilai mulai terbebas dari intervensi politik dan kembali menunjukkan taringnya.
    “Noel Ebenezer di-OTT. Dalam beberapa bulan terakhir KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya. Kita apresiasi, maju terus pantang mundur KPK,”
    tulis Mahfud.
    Ia menambahkan, KPK sebaiknya tidak hanya mengandalkan OTT, tetapi juga membangun konstruksi kasus yang lebih sistematis terhadap praktik korupsi yang dilakukan para pejabat.
    “KPK perlu mengkonstruksi kasus yang banyak dilakukan oleh para pejabat. Tidak harus selalu OTT. Bravo KPK,”
    kata Mahfud.
    Seperti diketahui, KPK menangkap Noel dalam OTT di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Penangkapan itu diduga terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan, termasuk soal sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
    Saat ini, Noel bersama pihak lain yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Kasus Noel Terulang, Menaker Minta Masyarakat Aktif Lapor

    Cegah Kasus Noel Terulang, Menaker Minta Masyarakat Aktif Lapor

    Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya melakukan berbagai cara untuk mencegah korupsi. Hal ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) pada Wamenaker Emanuel Ebenezer atau Noel.

    Dia mengatakan, pihaknya meminta jajarannya untuk meneken pakta integritas. Tak hanya itu, ia juga meminta perusahaan jasa K3 untuk membuat komitmen.

    “Khusus untuk sertifikasi K3 kami sudah melakukan pakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa di Indonesia dan ini baru selesai sebenarnya untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap dan gratifikasi,” katanya di kantornya Jakarta, Minggu (21/8/2025).

    Ia juga meminta masyarakat aktif lapor jika melihat praktik tersebut.

    “Kami juga meminta masyarakat aktif melaporkan hasil tindak tersebut selain pakta integritas saya juga sudah merotasi pegawai yang sudah lebih dari 4 tahun. Kemnaker juga melakukan proses perbaikan layanan sehingga lebih transparan dan akuntable,” terangnya.

    Menurutnya, OTT Noel menjadi pembelajaran bersama dan tidak terjadi lagi ke depannya.

    “Peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bersama dan saya berharap ke depan tidak ada lagi di Kemnaker yang terlibat gratifikasi atau kasus suap apapun,” katanya.

    Tonton juga video “Istana Prihatin Wamenaker Noel Kena OTT KPK” di sini:

    (acd/acd)

  • Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Dia menyampaikan keprihatinannya dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh lembaga antirasuah itu. 

    “Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

    Yassierli menyebut peristiwa ini merupakan pukulan yang berat baginya selaku menteri dan keluarga besar Kemnaker.

    Menurutnya, sejak dilantik menjadi Menaker 10 bulan lalu, dia tengah melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan di kementerian yang dipimpinnnya.

    “Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi,” tuturnya.

    Yassierli lantas menjelaskan terkait sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pihaknya telah berkomitmen dengan perusahaan jasa K3 agar membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, maupun gratifikasi.

    Dia pun meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih menemukan praktik tersebut.

    “Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan Kemnaker yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun,” pungkas Yassierli.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa OTT terhadap Immanuel Ebenezer berkaitan dengan pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi K3.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh kepada wartawan.

    Kendati demikian, dia menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.