Xcloud.id

Topik: OTT KPK

  • OTT KPK, Pemprov Riau Sebut Gubernur Wahid Hanya Dimintai Keterangan

    OTT KPK, Pemprov Riau Sebut Gubernur Wahid Hanya Dimintai Keterangan

    Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menyatakan Gubernur Riau Abdul Wahid tidak termasuk pihak yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Teza Darsa, mengatakan Gubernur hanya dimintai keterangan dalam rangkaian operasi yang dilakukan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau.

    “Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen membantu KPK dalam proses hukum terkait beberapa orang penyelenggara negara yang ditangkap tangan siang tadi,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

    Menurut Teza, Pemprov Riau menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi.

    “Kami memastikan seluruh jajaran kooperatif, termasuk dalam memberikan informasi yang dibutuhkan KPK,” tambahnya.

    Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi tangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Riau, Senin (3/11/2025), termasuk ada Gubernur Riau Abdul Wahid. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat 10 orang yang diamankan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

    “Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025).

    Budi menjelaskan saat ini penyidik lembaga antirasuah masih berada di lokasi operasi senyap itu. Budi menyebut pihak yang diamankan merupakan penyelenggara negara, termasuk Gubernur Riau. 

    Tim penyidik OTT KPK ini juga telah mengamankan beberapa barang bukti salah satunya sejumlah uang. Namun belum bisa memerinci nominal uang tersebut.

    “Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” ujarnya. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang ditangkap.  

  • Mobil Modifikasi Angkut Solar Subsidi Terjaring OTT yang Dipimpin Bupati Lumajang, Satu Pelaku Diamankan

    Mobil Modifikasi Angkut Solar Subsidi Terjaring OTT yang Dipimpin Bupati Lumajang, Satu Pelaku Diamankan

    Lumajang (beritajatim.com) – Sebuah truk terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (3/11/2025) malam.

    Kendaraan dengan Nopol N 9407 UN ini sudah dimodifikasi agar bisa menampung solar subsidi dalam jumlah besar.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati memimpin langsung proses OTT dengan didampingi pihak kepolisian dan berhasil menciduk pelaku yang sebelumnya telah dicurigai hendak melakukan penimbunan solar subsidi.

    Menurutnya, proses pencidukan pelaku diawali dengan adanya informasi aktivitas keluar masuk banyak kendaraan truk diduga melakukan penimbunan solar subsidi di kawasan SPBU Pertamina di Desa Labruk Lor, Kecamatan/Kabupaten Lumajang.

    “Jadi ada informasi yang saya terima, sebenarnya informasi dan modus, dugaan nama-nama sudah saya terima kira-kira sebulan yang lalu. Hanya saja saya kemudian perlu berhati-hati dalam hal ini supaya membuktikannya itu tepat,” terang Indah, Senin (3/11/2025) malam.

    Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar menjelaskan, terdapat satu pelaku yang merupakan pengemudi truk dengan inisial UP, warga Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan/Kabupaten Lumajang diamankan dalam operasi.

    UP terbukti mengangkut solar subsidi dengan memakai tandon berkapasitas 1.000 liter yang disembunyikan tertutup terpal di dalam bak truk.

    “Informasi ini berkaitan dengan adanya dugaan penyelewengan penggunaan BBM jenis solar bersubsidi. Kemudian petugas melakukan penyelidikan di lapangan dan mendapatkan satu buah truk yang diduga saaat ini melakukan penimbunan,” kata Alex.

    Saat ini Kepolisian Resort (Polres) Lumajang masih melakukan penyelidikan dalam temuan dugaan penimbunan BBM subsidi ini.

    Selain itu, UP yang sudah diamankan saat ini masih berstatus sebagai saksi untuk mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak lain.

    “Nah modusnya masih kita pelajari yang saat ini masih dalam penyelidikan, nah darimana sumber awal, kemudian bergeraknya kemana saja, di timbunnya ke mana saja nanti akan kita dalami lagi,” ungkap Alex. (has/ian)

  • Kantor Gubernur Riau dan kediamannya sepi usai informasi OTT KPK

    Kantor Gubernur Riau dan kediamannya sepi usai informasi OTT KPK

    “Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,”

    Pekanbaru, (ANTARA) – Kantor Gubernur dan Rumah Dinas Gubernur Abdul Wahid tampak sepi ramainya informasi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan turut mengamankan orang nomor satu di bumi lancang kuning tersebut.

    Pantauan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, aktivitas di lingkungan Kantor tampak lengang, hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang berjaga di pos depan. Sedangkan pada meja resepsionis Kantor Gubernur Riau hanya ditunggu satu orang

    “Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,” ujar salah seorang petugas yang berjaga, Senin malam.

    Diketahui kegiatan Gubernur Riau pada Senin (3/11) bertempat di Kediaman Gubernur Riau atau Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Ada sejumlah tempat kegiatan di sana seperti Balai Serindit, Gedung Pauh Janggi, dan Ruang Rapat Kediaman Gubernur Riau.

    Kegiatan pertama gubernur Senin ini yakni apel bersama dalam peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya di ruang rapat kediaman gubernur Abdul Wahid memimpin rapat tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

    Dalam kesempatan itu Abdul Wahid rapat bersama Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Siak Afni Zulkifli. Akan tetapi usai adanya informasi OTT itu, suasana sepi juga terlihat di Kediaman atau Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau.

    Di sana juga hanya tampak dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di pos samping masuk ke kediaman. Padahal, jika pada hari-hari sebelumnya banyak aktivitas dilingkungan kediaman tersebut.

    Sebelumnya, KPK sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan penangkapan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan. “Ya,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA.

    Hal senada disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang membenarkan adanya OTT terhadap Abdul Wahid. “Benar, sementara masih berproses,” ujarnya.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Informasi sementara menyebutkan, OTT berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB dan turut menyeret sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Abdul Wahid di OTT KPK, Ini Rekam Jejak Politiknya dengan Kekayaan Rp4,8 Miliar

    Gubernur Abdul Wahid di OTT KPK, Ini Rekam Jejak Politiknya dengan Kekayaan Rp4,8 Miliar

    FAJAR.CO.ID, RIAU — Gubernur Riau, Abdul Wahid yang terjadi orang tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan sosok pejabat yang tergolong masih muda.

    Betapa tidak, pada 21 November mendatang, dia baru akan merayakan ulang tahunnya yang ke-45 tahun.

    Sayangnya, sebelum genap 45 tahun tersebut, dia diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama beberapa pejabat Dinas PUPR Provinsi Riau.

    Abdul Wahid diketahui merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terpilih sebagai Gubernur Riau melalui Pilkada 2024 untuk periode 2025-2030.

    Pada Pilkada lalu, dia berpasangan dengan SF Harianto sebagai wakil gubernur. Sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Wahid memiliki rekam jejak panjang di dunia politik.

    Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili daerah pemilihan Riau II, serta anggota DPRD Riau selama dua periode, yakni sejak 2009 hingga 2019.

    Politikus kelahiran 21 November 1980 itu mewakili Dapil Riau II yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan.

    Harta kekayaan Abdul Wahid yang menjabat Gubernur Riau baru beberapa bulan ini, memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,8 miliar untuk periodik 2023.

    Harta ini sudah dikurangi dengan utangnya yang mencapai Rp1,5 miliar. Dia terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Maret 2024 lalu.

    Berdasarkan LHKPN ini, Abdul Wahid banyak memiliki tanah dan bangunan yang bernilai Rp4,9 miliar yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau seperti di Kampar, Pekanbaru, Indragiri Hilir.

  • Komentar UAS soal Kabar OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

    Komentar UAS soal Kabar OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

    FAJAR.CO.ID, RIAU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau. Kabar yang beredar menyebutkan, penyidik menangkap sepuluh orang dalam giat tersebut.

    Dari sepuluh orang yang dikabarkan diamankan itu, salah satu di antaranya adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid.

    Terkait kabar yang tengah heboh tersebut, pendakwah kondang asal Riau, Ustaz Abdul Somad (UAS), angkat bicara menanggapi kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Senin 3 November 2025.

    Melalui pernyataannya, UAS menegaskan klarifikasi mengenai siapa saja yang sebenarnya terjaring dalam OTT tersebut.

    Ia meminta masyarakat untuk tidak termakan isu yang belum terverifikasi, terutama terkait nama Gubernur Riau, Abdul Wahid yang sempat disebut dalam sejumlah pemberitaan.

    “Berita yang betul itu, Kadis PUPR dan KUPT OTT, Gubernur Riau (Gubri) dimintai keterangan. Itu yang betul,” tegas UAS.

    Pernyataan UAS ini menguatkan informasi bahwa pihak yang tertangkap tangan KPK adalah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT).

    Sementara itu, Gubernur Riau disebut hanya dimintai keterangan oleh penyidik, bukan sebagai pihak yang ditangkap dalam OTT KPK.

    Klarifikasi tersebut muncul di tengah simpang siurnya kabar di media sosial yang sempat menyebutkan bahwa Gubernur ikut diamankan.

    UAS menekankan pentingnya ketenangan dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

  • 10 KPK Tangkap 10 Orang dalam OTT di Riau Nasional

    10 KPK Tangkap 10 Orang dalam OTT di Riau Nasional

    KPK Tangkap 10 Orang dalam OTT di Riau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, pada Senin (3/11/2025) malam.
    “Benar, ada kegiatan
    tangkap tangan
    yang
    KPK
    lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, atau sampai dengan saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
    Budi mengatakan, saat ini tim KPK masih berada di lapangan.
    Dia memastikan akan memberikan informasi terbaru terkait operasi senyap.
    “Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus
    update
    perkembangannya,” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025).
    Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kompas.com.
    “Benar,” kata Fitroh.
    Fitroh juga membenarkan operasi senyap itu turut menangkap beberapa orang, termasuk
    Gubernur Riau Abdul Wahid
    .
    “Salah satunya (Gubernur Riau Abdul Wahid),” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 KPK OTT di Riau, Gubernur Abdul Wahid Ikut Ditangkap Nasional

    5 KPK OTT di Riau, Gubernur Abdul Wahid Ikut Ditangkap Nasional

    KPK OTT di Riau, Gubernur Abdul Wahid Ikut Ditangkap
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau, Senin (3/11/2025). 
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, Abdul Wahid menjadi salah satu orang yang ditangkap. 
    “Salah satunya (
    Gubernur Riau Abdul Wahid
    ),” ujarnya kepada Kompas.com. 
    Dia juga belum mengungkap kasusnya.
    Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menangkap 10 orang dalam OTT ini. 
    “Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, atau sampai dengan saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” kata Budi. 
    Budi mengatakan, saat ini tim KPK masih berada di lapangan. Dia memastikan akan memberikan informasi terbaru terkait operasi senyap.
    “Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus
    update
    perkembangannya,” ujarnya.
    Abdul Wahid lahir pada 21 November 1980 di Desa Belaras (kini Desa Cahaya Baru, Dusun Anak Peria, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau).
    Ia menempuh pendidikan dasar hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Simbar, Kabupaten Indragiri Hilir.
    Setelah itu, ia sempat bersekolah di MAN 1 Tembilahan, kemudian melanjutkan pendidikan ke Pesantren Ashabul Yamin di Lasi Tuo, Kecamatan Ampek Angkek Canduang, Sumatera Barat.
    Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Abdul Wahid melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Riau Kena KPK OTT, Ada 10 Orang Diamankan

    Gubernur Riau Kena KPK OTT, Ada 10 Orang Diamankan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi tangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Riau, Senin (3/11/2025), termasuk ada Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat 10 orang yang diamankan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

    “Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025)

    Budi menjelaskan saat ini penyidik lembaga antirasuah masih berada di lokasi operasi senyap itu. Budi menyebut pihak yang diamankan merupakan penyelenggara negara, termasuk Gubernur Riau. 

    Tim penyidik OTT KPK ini juga telah mengamankan beberapa barang bukti salah satunya sejumlah uang. Namun belum bisa merincikan nominal uang tersebut

    “Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” ujarnya.

    KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang ditangkap.

  • 1 OTT, KPK Tangkap Gubernur Riau Abdul Wahid Nasional

    1 OTT, KPK Tangkap Gubernur Riau Abdul Wahid Nasional

    OTT, KPK Tangkap Gubernur Riau Abdul Wahid
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025).
    Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua
    KPK
    Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kompas.com.
    “Benar,” kata Fitroh.
    Fitroh juga membenarkan bahwa operasi senyap itu turut menangkap beberapa orang, termasuk
    Gubernur Riau

    Abdul Wahid
    .
    “Salah satunya (
    Gubernur Riau Abdul Wahid
    ),” ujarnya.
    Namun hingga saat ini, KPK belum mengungkap kasus apa yang menyeret Abdul Wahid. 
    Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menangkap 10 orang dalam
    OTT
    ini.
    “Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, atau sampai dengan saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” kata Budi.
    Budi mengatakan, saat ini tim KPK masih berada di lapangan. Dia memastikan akan memberikan informasi terbaru terkait operasi senyap.
    “Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya,” ujarnya.
    Abdul Wahid lahir pada 21 November 1980 di Desa Belaras (kini Desa Cahaya Baru, Dusun Anak Peria, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau).
    Ia menempuh pendidikan dasar hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Simbar, Kabupaten Indragiri Hilir.
    Setelah itu, ia sempat bersekolah di MAN 1 Tembilahan, kemudian melanjutkan pendidikan ke Pesantren Ashabul Yamin di Lasi Tuo, Kecamatan Ampek Angkek Canduang, Sumatera Barat.
    Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Abdul Wahid melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Wali Kota Bandung Kaget Diisukan Kena OTT, Akui Diperiksa Kasus Korupsi

    Wakil Wali Kota Bandung Kaget Diisukan Kena OTT, Akui Diperiksa Kasus Korupsi

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Wali Kota Bandung Erwin terkejut diisukan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun, Erwin mengakui diperiksa Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk kasus korupsi.

    Erwin menuturkan, Kejaksaan Negeri memeriksa untuk kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2025.

    “Ya, sebagian adalah seperti itu (terkait dugaan korupsi). Mungkin buat materi perlu ke Pak Kajari saja, cuma intinya bahwa mudah-mudahan dengan wasilah pemanggilan kemarin, Pemkot Kota Bandung akan lebih baik,” kata Erwin di Bandung, Jumat (31/20/2025). Dilansir Antara.

    Erwin menegaskan, dia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Tidak ada kaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) sebagaimana isu yang berkembang di media sosial.

    “Saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Terus sekarang saya juga kaget juga ada berita OTT,” kata dia.

    Diperiksa 7 Jam

    Pemeriksaan berlangsung selama lebih kurang 7 jam. Selesai diperiksa, dia menyatakan menghormati proses hukum dengan mendukung penuh Kejari Kota Bandung untuk memberantas kasus korupsi di lingkungan pemerintah kota setempat.

    “Kehadiran saya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berjalan,” kata dia.

    Dia juga berkomitmen menjalankan perkara ini secara transparan dan bertanggung jawab dengan mematuhi panggilan dari Kejari Bandung untuk membantu proses penyidikan.

    “Saya percaya bahwa proses hukum harus dihormati dan didukung sepenuhnya sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” katanya.

    Erwin mengimbau kepada seluruh pihak untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.