Xcloud.id

Topik: OTT KPK

  • KPK OTT Gubernur Riau, Sita Dolar dan Poundsterling Lebih dari Rp1 Miliar

    KPK OTT Gubernur Riau, Sita Dolar dan Poundsterling Lebih dari Rp1 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan mata uang rupiah, dolar, dan poundsterling dalam operasi senyap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang turut menyeret Gubernur Riau, Abdul Wahid.

    “Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar, dan poundsterling,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

    Budi menyampaikan jika dirupiahkan, maka nominalnya lebih dari Rp1 miliar. Pada hari yang sama, KPK membawa 9 orang dari 10 orang yang terjaring OTT.

    “Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK,” jelasnya.

    Tiga dari sembilan orang tersebut adalah Gubernur Riau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR Riau.

    Sebelumnya, pada Senin (3/11/2025), KPK menggelar OTT di Riau dan mengamankan 10 orang yang merupakan penyelenggara negara.

    “Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025)

    Budi belum dapat menjelaskan secara rinci konstruksi perkara maupun identitas pihak yang diamankan. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum para pihak

    Budi menjelaskan penyidik lembaga antirasuah masih berada di lokasi OTT yang belum diungkapkan oleh KPK. Dia menyebut para pihak yang diamankan merupakan penyelenggara negara, termasuk Gubernur Riau. 

    Tim penyidik OTT KPK ini juga telah mengamankan 10 orang, beberapa barang bukti salah satunya sejumlah uang. Namun belum bisa merincikan nominal uang tersebut. KPK juga belum mengungkapkan secara pasti apakah Gubernur Riau Abdul Wahid ikut ditangkap. 

    “Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” jelasnya. 

    KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang ditangkap.

  • Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Segera Diumumkan KPK

    Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Segera Diumumkan KPK

    GELORA.CO -Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melaksanakan ekspose atau gelar perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT). Nasib Gubernur Riau, Abdul Wahid dan lainnya akan segera diumumkan.

    “Masih berlangsung ekspose,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa malam, 4 November 2025.

    Budi meminta masyarakat untuk bersabar, termasuk terkait perkara yang menjadi dasar OTT di Provinsi Riau.

    Sebelumnya pada Senin, 3 November 2025, KPK mengamankan 10 orang saat OTT di Riau. Dari kesepuluh orang itu, 9 di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini.

    Namun demikian, baru 8 orang yang sudah tiba di KPK pada pagi tadi. Sedangkan 1 orang lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Gedung Merah Putih KPK.

    Dari 8 orang yang sudah di Gedung Merah Putih KPK, 5 di antaranya masuk lewat pintu belakang. Sedangkan 3 orang lainnya lewat depan, yakni Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Pemprov Riau Muhammad Arif Setiawan, dan Sekretaris Dinas PUPR Pemprov Riau Ferry Yunanda.

    Dari OTT itu, KPK juga mengamankan uang lebih dari Rp1 miliar. Uang tersebut dalam mata uang Rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan Poundsterling. 

  • Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Segera Diumumkan KPK

    Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Segera Diumumkan KPK

    GELORA.CO -Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melaksanakan ekspose atau gelar perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT). Nasib Gubernur Riau, Abdul Wahid dan lainnya akan segera diumumkan.

    “Masih berlangsung ekspose,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa malam, 4 November 2025.

    Budi meminta masyarakat untuk bersabar, termasuk terkait perkara yang menjadi dasar OTT di Provinsi Riau.

    Sebelumnya pada Senin, 3 November 2025, KPK mengamankan 10 orang saat OTT di Riau. Dari kesepuluh orang itu, 9 di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini.

    Namun demikian, baru 8 orang yang sudah tiba di KPK pada pagi tadi. Sedangkan 1 orang lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Gedung Merah Putih KPK.

    Dari 8 orang yang sudah di Gedung Merah Putih KPK, 5 di antaranya masuk lewat pintu belakang. Sedangkan 3 orang lainnya lewat depan, yakni Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Pemprov Riau Muhammad Arif Setiawan, dan Sekretaris Dinas PUPR Pemprov Riau Ferry Yunanda.

    Dari OTT itu, KPK juga mengamankan uang lebih dari Rp1 miliar. Uang tersebut dalam mata uang Rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan Poundsterling. 

  • KPK Amankan Uang Lebih dari Rp1 Miliar dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

    KPK Amankan Uang Lebih dari Rp1 Miliar dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

    GELORA.CO -Selain Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan uang lebih dari Rp1 miliar saat operasi tangkap tangan (OTT) di Riau.

    “Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk Rupiah, US Dolar, dan Poundsterling. Jika dirupiahkan lebih dari 1 miliar,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo di Kantor KPK Jakarta, Selasa malam, 4 November 2025.

    Namun demikian, Budi masih enggan mengungkapkan perkara yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.

    OTT dilakukan tim KPK pada Senin, 3 November 2025. Dari 1o orang yang diamankan sembilan di antaranya dibawa ke Gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

    Namun demikian, baru delapan orang yang sudah tiba di KPK pada pagi tadi. Sedangkan satu lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta.

    Dari delapan orang yang sudah tiba, lima di antaranya masuk lewat pintu belakang. Sedangkan tiga lainnya lewat pintu depan, yakni Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Pemprov Riau Muhammad Arif Setiawan, dan Sekretaris Dinas PUPR Pemprov Riau Ferry Yunanda

  • 3 OTT Gubernur Riau, Orang Kepercayaan Abdul Wahid Tiba di Gedung KPK Nasional

    3 OTT Gubernur Riau, Orang Kepercayaan Abdul Wahid Tiba di Gedung KPK Nasional

    OTT Gubernur Riau, Orang Kepercayaan Abdul Wahid Tiba di Gedung KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Tata Maulana, pihak swasta, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, setelah ikut terjaring dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid, Selasa (4/11/2025).
    Juru Bicara
    KPK
    , Budi Prasetyo, mengatakan,
    Tata Maulana
    merupakan orang kepercayaan
    Abdul Wahid
    .
    “Swasta, orang kepercayaan saudara AW (Abdul Wahid) (Gubernur),” kata Budi dalam keterangannya, Selasa.
    Pantauan Kompas.com, Tata Maulana tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 18.55 WIB.
    Dia turun dari mobil hitam sambil dikawal dua orang petugas.
    Tata terlihat membawa ransel hitam, namun ia menunduk saat awak media menyodorkan berbagai pertanyaan.
    Adapun Tata Maulana merupakan kloter terakhir yang dibawa dari Riau ke Gedung KPK.
    Sebelumnya, KPK sudah membawa 8 orang ke Gedung Merah Putih, termasuk Abdul Wahid.
    Budi mengatakan, selain mengamankan 9 orang yang sudah tiba di Gedung Merah Putih, saat ini penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap satu pihak lainnya dengan inisial DMN, selaku Tenaga Ahli Gubernur.
    “Sehingga total yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saat ini berjumlah 10 orang,” ucap dia.
    Gubernur Riau Abdul Wahid
    dan dua orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Selasa (4/11/2025), usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025).
    Pantauan Kompas.com, mereka tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.35 WIB.
    Ada 3 orang yang datang lebih dulu. Abdul Wahid terlihat membawa tas jinjing dengan kaus putih.
    Dia tiba sambil menutup wajahnya menggunakan masker putih.
    Budi mengatakan, ada 9 orang yang akan dibawa ke Jakarta hari ini yang dibagi menjadi dua kloter, yaitu pagi dan siang.
    “Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Adapun KPK mengamankan 10 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, pada Senin (3/11/2025) malam.
    “Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, atau sampai dengan saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 OTT Gubernur Riau, KPK Sita Rp 1 M dalam Dolar AS hingga Pound Sterling Nasional

    6 OTT Gubernur Riau, KPK Sita Rp 1 M dalam Dolar AS hingga Pound Sterling Nasional

    OTT Gubernur Riau, KPK Sita Rp 1 M dalam Dolar AS hingga Pound Sterling
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS), pound sterling, dan rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid.
    KPK
    mengatakan, uang tersebut menjadi barang bukti dalam operasi senyap tersebut.
    “Tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, US dollar, dan pound sterling,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025).
    “Jika dirupiahkan lebih dari 1 miliar,” sambungnya.
    KPK mengamankan 10 orang dalam OTT di Riau, pada Senin (3/11/2025) tadi malam.
    Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (KPK), Jakarta pada Selasa (4/11/2025).
    Mereka tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.35 WIB. Ada 3 orang yang datang lebih dulu.
    Abdul Wahid terlihat membawa tas jinjing dengan kaos putih. Dia tiba sambil menutup wajahnya menggunakan masker putih.
    Budi mengatakan, ada sembilan orang yang akan dibawa ke Jakarta hari ini yang dibagi dua kloter yaitu pagi dan siang.
    “Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barbuk yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini,” kata Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Gunung Merapi

    Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Gunung Merapi

    Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Gunung Merapi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni, mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tambang pasir ilegal di kawasan Gunung Merapi, Jawa Tengah.
    Ketiga orang tersebut memiliki peran masing-masing.
    “Tiga orang tersangka, inisial DA pemilik depo pasir. WW dan AP selaku pemilik dan pemodal
    tambang pasir ilegal
    ,” ucap Irhamni kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).
    Irhamni hanya menyampaikan informasi tersebut dan belum memerinci tindak lanjut maupun pasal yang bakal dikenakan kepada tiga tersangka.
    Sebelumnya, Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, mengatakan pihaknya menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini.
    Namun, Nunung tak mengungkap siapa identitas atau pun inisial tersangka tersebut.
    “Untuk saat ini kita masih memeriksa beberapa saksi dan kita sudah ada satu tetapan, satu tersangka ya dari beberapa lokasi ini dan yang jelas kita akan kembangkan lagi,” kata Irjen Nunung ditemui di sela acara Focus Group Discussion bertema “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum,” Selasa.
    Nunung menjelaskan, dari hasil penyelidikan, tim telah mengamankan tiga titik tambang ilegal di kawasan sekitar
    Gunung Merapi
    .
    “Yang sudah kita amankan kemarin ada tiga titik ya. Kemudian kita coba kembangkan ke yang lain,” ungkapnya.
    Ia menegaskan, meski penindakan tidak dilakukan dengan operasi tangkap tangan, Polri tetap berkoordinasi dengan Dinas ESDM untuk memverifikasi izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki para pelaku.
    “Tapi kita akan koordinasi dengan Kepala Dinas ESDM setempat untuk melakukan pengecekan mana-mana tambang yang mempunyai IUP sesuai dengan aturan atau mana yang ilegal,” katanya.
    Berdasarkan laporan yang diterima Bareskrim dari Dittipidter dan Dinas ESDM, aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut menyebabkan
    kerugian negara
    hingga Rp 3 triliun selama sepuluh tahun terakhir.
    “Berdasarkan laporan yang sudah kita terima, baik dari Dittipidter maupun dari Kepala Dinas ESDM setempat, kalkulasi selama 10 tahun ini lebih kurang kita kumulatifkan menjadi lebih kurang Rp 3 triliun,” bebernya.
    Nunung menambahkan, Bareskrim juga tengah memetakan potensi tambang ilegal di daerah lain.
    Ia menegaskan Polri akan mengedepankan langkah pencegahan dan edukasi lingkungan, namun tak segan menindak jika ditemukan pelanggaran hukum.
    Adapun Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter)
    Bareskrim Polri
    menindak tegas aktivitas tambang pasir ilegal di 36 titik yang beroperasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (3/11/2025).
    Penindakan dilakukan bersama Balai TNGM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang, dan sejumlah instansi terkait.
    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan bahwa penambangan pasir ilegal di kawasan konservasi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
    “Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang terlibat dari hulu hingga hilir,” kata Brigjen Pol. Moh. Irhamni dalam keterangannya, Senin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Segel Gudang yang Diduga Tempat Penimbunan BBM Subsidi di Lumajang, Ada 9 Tandon Air Surabaya 4 November 2025

    Polisi Segel Gudang yang Diduga Tempat Penimbunan BBM Subsidi di Lumajang, Ada 9 Tandon Air Surabaya 4 November 2025

    Polisi Segel Gudang yang Diduga Tempat Penimbunan BBM Subsidi di Lumajang, Ada 9 Tandon Air
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang menyegel sebuah gudang di Jalur Lintas Timur (JLT) Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
    Gudang yang disegel itu diduga jadi tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
    Sebelumnya, Bupati
    Lumajang
    Indah Amperawati melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku penimbunan solar subsidi pada Senin (3/11/2025).
    Operasi tangkap tangan dilakukan 200 meter sisi selatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Jawa Timur.
    Pantauan
    Kompas.com
    , gudang tersebut hanya terbuat dari seng dan terletak di dekat kawasan persawahan.
    Gudang saat ini dalam kondisi terkunci dengan garis polisi berwarna kuning terpasang di depan gerbang.
    Di dalamnya, tampak ada sekitar 9 tandon air yang diduga jadi tempat penyimpanan solar bersubsidi.
    Tandon air tersebut bentuknya mirip dengan yang berada di dalam truk yang ditangkap Bupati Indah Senin malam.
    Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Pras Ardinata mengatakan, saat didatangi polisi, gudang tersebut sudah dalam kondisi kosong dan tidak ada aktivitas apa pun. Termasuk, tidak ditemukan solar subsidi dalam gudang tersebut.
    “Tempat penyimpanan saja tapi solarnya kosong,” kata Pras melalui pesan WhatsApp, Selasa (4/11/2025).
    Menurut Pras, tempat tersebut sepertinya sudah kosong sejak lama. Sebab, saat dilakukan pemeriksaan, kondisinya sudah kering dan tidak ditemukan bekas solar sama sekali.
    “Sudah lama itu kayak enggak keisi, sudah kering soalnya, baru mau ngisi kemarin (tertangkap),” jelasnya.
    Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk yang ditangkap membawa solar subsidi sebanyak 1.000 liter.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Segel Gudang yang Diduga Tempat Penimbunan BBM Subsidi di Lumajang, Ada 9 Tandon Air Surabaya 4 November 2025

    Sopir Truk Penimbun Solar Subsidi yang Ditangkap Saat OTT di Lumajang Belum Jadi Tersangka Surabaya 4 November 2025

    Sopir Truk Penimbun Solar Subsidi yang Ditangkap Saat OTT di Lumajang Belum Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang, Jawa Timur, belum menetapkan UP sebagai tersangka dugaan penimbunan solar subsidi.
    Sebelumnya,
    Bupati Lumajang
    Indah Amperawati melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku penimbunan
    solar subsidi
    , Senin (3/11/2025) malam.
    Operasi tangkap tangan dilakukan 200 meter sisi selatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Jawa Timur.
    Saat itu, satu orang sopir dengan inisial UP (54) warga Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, diamankan polisi.
    Namun, sampai berita ini ditulis pukul 14.30 WIB, polisi belum menetapkan UP sebagai tersangka.
    Kasat Reskrim
    Polres Lumajang
    AKP Pras Ardinata mengatakan, polisi belum menetapkan tersangka terhadap UP lantaran belum menerima laporan dari Satpol PP.
    Alasannya, saat itu penangkapan dilakukan oleh petugas Satpol PP Lumajang.
    Padahal, Pantauan
    Kompas.com
    , selain petugas Satpol PP, terdapat anggota kepolisian yang berada di lokasi penangkapan dan meminta sopir membuka penutup terpal pada bak belakang.
    “Nunggu dari Satpol PP buat laporan, mereka yang nangkap soale,” kata Pras melalui pesan WhatsApp, Selasa (4/11/2025).
    Terpisah, Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Untoro Abimanyu membenarkan, UP belum ditetapkan sebagai tersangka.
    Menurutnya, saat ini UP masih diperiksa polisi sebagai saksi.
    Untoro menyebut, pihaknya baru saja menerima laporan dari Satpol PP Lumajang dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap UP.
    “Orang yang diamankan dengan inisial UP sopir truk, saat ini statusnya masih saksi,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Segel Gudang yang Diduga Tempat Penimbunan BBM Subsidi di Lumajang, Ada 9 Tandon Air Surabaya 4 November 2025

    OTT Solar Subsidi, Bupati Lumajang Temukan Lebih dari 10 "Barcode" Dikuasai Sopir Truk Surabaya 4 November 2025

    OTT Solar Subsidi, Bupati Lumajang Temukan Lebih dari 10 “Barcode” Dikuasai Sopir Truk
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Bupati Lumajang Indah Amperawati mendapati sopir truk pengangkut solar subsidi yang ditangkapnya memiliki lebih dari 10
    barcode.
    Padahal, setiap kendaraan seharusnya hanya memiliki satu 
    barcode
    untuk mengisi BBM subsidi.
    Sebelumnya,
    Bupati Lumajang

    Indah Amperawati
    melakukan
    operasi tangkap tangan
    (OTT) terhadap terduga pelaku penimbunan
    solar subsidi
    , Senin (3/11/2025).
    Operasi tangkap tangan dilakukan 200 meter di sisi selatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Jawa Timur.
    Di sana, Indah mendapati ada lebih dari 10
    barcode
    yang dikuasai oleh sopir truk tersebut.
    Adapun,
    barcode
    merupakan persyaratan wajib yang harus ditunjukkan konsumen kepada petugas SPBU saat membeli BBM subsidi.
    Tujuannya, penyaluran subsidi bisa tepat sasaran.
    “Bapak sopirnya itu pegang lebih dari 10
    barcode,
    ” kata Indah di Lumajang, Selasa (4/11/2025).
    Indah mengatakan, modus yang digunakan oleh para pelaku penimbun
    solar subsidi
    yakni berpindah-pindah SPBU.
    Di setiap SPBU, para pelaku akan melakukan pembelian secara normal dengan menunjukkan
    barcode
    seperti pembeli biasa.
    Setiap
    barcode
    untuk kendaraan truk dibatasi kuota pengisian sebanyak 200 liter per hari.
    Namun, kapasitas BBM yang bisa dimuat oleh tangki truk rata-rata hanya mampu menampung 100 liter.
    “Jadi mereka ini modusnya ngisi di banyak SPBU, jadi kalau pembelian di SPBU-nya sah, mereka beli sesuai aturan, tapi kemudian pindah ke SPBU lain untuk mengisi lagi,” kata Indah.
    Truk yang diamankan Indah pada Senin (3/11/2025) malam membawa tandon air di bak belakang.
    Di sana juga terdapat selang yang menghubungkan tangki BBM dengan tandon air untuk tempat penampungan.
    Terdapat juga sebuah boks yang diduga merupakan alat penyedot bensin dari tangki truk menuju tempat penyimpanan berupa tandon air.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.