Xcloud.id

Topik: OTT KPK

  • Sebelum Ditangkap, Bupati Ponorogo Pimpin Rapat OPD Soal Catatan KPK

    Sebelum Ditangkap, Bupati Ponorogo Pimpin Rapat OPD Soal Catatan KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Ironi menyelimuti Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sehari sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sempat memimpin rapat bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di aula Bappeda Litbang, Kamis (6/11/2025).

    Pertemuan tersebut digelar untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi KPK terkait tata kelola pemerintahan daerah. Dalam forum itu, Sugiri menegaskan pentingnya keterbukaan dan sinergi antar-OPD dalam menjalankan program pembangunan.

    “Kita harus duduk bersama agar penggunaan anggaran lebih jelas, runtut, dan transparan. Semua perangkat daerah harus memahami tugas dan fungsinya agar tata kelola pemerintahan berjalan baik,” ujar Sugiri saat rapat.

    Ia juga menyebutkan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif guna menjaga keselarasan arah pembangunan daerah. “Pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri. Eksekutif dan legislatif harus sejalan agar Ponorogo ke depan lebih terarah,” tambahnya.

    Namun, sehari setelah pertemuan tersebut dan seusai menghadiri kegiatan resmi KPK di Jakarta, Sugiri justru ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan di Ponorogo, Jawa Timur.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto membenarkan adanya penangkapan tersebut. “Benar, KPK hari ini melakukan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Salah satu pihak yang ditangkap adalah bupati Ponorogo,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025) malam.

    Hingga kini, lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sugiri dan sejumlah pihak lain yang turut diamankan. KPK belum memberikan keterangan terperinci mengenai pihak yang ditangkap selain bupati Ponorogo tersebut.
     

  • Sebelum Ditangkap, Bupati Ponorogo Pimpin Rapat OPD Soal Catatan KPK

    Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan 24 jam di Beritasatu.com sejak Jumat (7/11/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) pagi.

    Beberapa artikel yang menjadi perhatian pembaca, di antaranya yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut dan memastikan bahwa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko termasuk di antara pihak yang diamankan.

    “Benar (ada OTT),” ujar Fitroh, Jumat (7/11/2025).

    Ia belum mengungkap jumlah orang yang terjaring dan detail perkara, tetapi memastikan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

    Setelah pemeriksaan awal, KPK akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara dan status tersangka kepada publik.

    2. Respons Gibran Soal Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Menurutnya, kedua tokoh itu memiliki rekam jejak penting dan kontribusi besar bagi Indonesia.

    “Penganugerahan gelar pahlawan itu melalui proses seleksi yang ketat dan panjang. Beliau-beliau ini jelas telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa,” ujar Gibran.

    Gibran menyebut Soeharto berjasa dalam pembangunan nasional dan swasembada pangan, sementara Gus Dur berperan penting dalam menegakkan toleransi dan kebebasan beragama.

    Kementerian Sosial diketahui telah mengajukan 40 nama tokoh calon pahlawan nasional tahun ini kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    3. DPR Soroti Monopoli Bisnis Film dan Bioskop di Indonesia

    Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay menyoroti dominasi film asing di bioskop Indonesia. Ia menilai hal ini menandakan adanya praktik monopoli oleh pihak tertentu dalam distribusi film.

    “Kami menanyakan banyak hal, termasuk mengapa film luar negeri lebih banyak ditayangkan dibanding film nasional,” ujar Saleh seusai rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Saleh mendorong pemerintah untuk merevisi regulasi penayangan film, serta membuka peluang bagi film Indonesia agar lebih kompetitif di layar bioskop. DPR juga berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperbaiki kebijakan perfilman nasional.

    4. PAN Akan Tindaklanjuti Putusan MKD Soal Uya Kuya dan Eko Patrio

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pengaktifan kembali Uya Kuya dan Eko “Patrio” sebagai anggota DPR.

    Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno menegaskan, partainya taat azas dan aturan, sehingga akan menjalankan keputusan MKD tanpa pengecualian.

    “PAN itu taat hukum. Jadi apa pun yang diputuskan oleh MKD, tentu akan kami hormati dan jalankan,” kata Eddy.

    Sebelumnya, MKD memutuskan Adies Kadir, Uya Kuya, dan Eko Patrio tidak melanggar kode etik dan berhak kembali aktif sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

    5. Komisi III DPR Desak Polisi Buru Dalang Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mendesak aparat kepolisian, khususnya Densus 88 Antiteror segera mengungkap dalang di balik ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    “Menurut saya, kejadian ini sangat mengerikan dan mendesak agar aparat segera mencari dan menemukan pelakunya,” ujarnya.

    Nasir meminta penyelidikan dilakukan secara cepat dan transparan untuk memastikan apakah insiden itu berkaitan dengan jaringan teroris atau kriminal individu.

    Ia juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan konten provokatif yang berpotensi menumbuhkan paham ekstrem.

    “Media sosial banyak memuat konten yang bisa menimbulkan perilaku radikalisme,” kata Nasir.

    Nasir menegaskan, pengungkapan cepat dan terbuka terhadap kasus ledakan SMAN 72 Jakarta akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

  • Bupati Ponorogo Sugiri Terjaring OTT Seusai Hadiri Acara KPK

    Bupati Ponorogo Sugiri Terjaring OTT Seusai Hadiri Acara KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur yang turut menyeret Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Penangkapan itu dilakukan tidak lama setelah Sugiri menghadiri kegiatan resmi KPK di Jakarta.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto membenarkan operasi tangkap tangan tersebut. “Benar, KPK hari ini melakukan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo,” ujarnya saat dikonfirmasi Jumat (7/11/2025) malam.

    Diketahui, sebelumnya Sugiri hadir di Gedung KPK untuk mengikuti kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi bersama sejumlah kepala daerah. Agenda tersebut membahas berbagai strategi pencegahan praktik korupsi di pemerintah daerah.

    Dalam forum itu, Juru Bicara KPK  Budi Prasetyo menyatakan sejumlah titik rawan korupsi di daerah, antara lain pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dan dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Kedua sektor tersebut dinilai kerap menjadi celah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

    “Dana hibah dan pokir sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu di luar kebutuhan publik. Karena itu, kami menekankan pentingnya sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel,” kata Budi.

    Selain itu, KPK juga menyoroti manajemen aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang kerap disusupi praktik jual beli jabatan. “Mutasi dan promosi jabatan harus berbasis kompetensi, bukan transaksi. Ini bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegasnya.

    Budi menambahkan, OTT terhadap Bupati Sugiri merupakan hasil pemantauan intensif selama beberapa pekan. Tim KPK mendeteksi adanya dugaan transaksi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Bupati Gelar Rapat dengan OPD

    Sebelum penangkapan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo sempat menggelar rapat internal dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula Bappeda Litbang, Kamis (6/11/2025). Pertemuan itu dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi dari KPK.

    Dalam rapat tersebut, Bupati Sugiri menekankan pentingnya keterbukaan antar-OPD dalam menjalankan program kerja. “Kita perlu duduk bersama agar setiap anggaran jelas, runtut, dan transparan. Semua harus memahami perannya masing-masing agar tata kelola pemerintahan berjalan baik,” ujar Sugiri kala itu.

    Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan pihak legislatif agar tercipta keselarasan arah pembangunan daerah. “Pemerintahan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif, maka penyelarasan langkah menjadi hal yang wajar agar pembangunan Ponorogo ke depan lebih terarah,” tambahnya.

    Ironisnya, sehari setelah pertemuan tersebut dan seusai mengikuti agenda antikorupsi di Jakarta, Sugiri justru diamankan tim KPK di Ponorogo. Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sugiri dan sejumlah pihak lain yang ikut diamankan dalam operasi tersebut.

  • 6 KPK Tangkap 13 Orang Saat OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Nasional

    6 KPK Tangkap 13 Orang Saat OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Nasional

    KPK Tangkap 13 Orang Saat OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 13 orang, termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025) malam.
    “Dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Ponorogo, hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
    Budi mengatakan, dari 13 orang tersebut, 7 di antaranya dibawa ke Jakarta pada Sabtu pagi ini.
    “Tujuh orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta,” ujarnya.
    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan,
    operasi tangkap tangan
    (OTT) yang melibatkan
    Bupati Ponorogo
    ,
    Sugiri Sancoko
    , terkait kasus promosi jabatan.
    “(Kasus) Mutasi dan promosi jabatan,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025).
    Awalnya, Fitroh membenarkan adanya operasi senyap di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat.
    “Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat.
    Fitroh mengatakan, dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan beberapa pihak, salah satunya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
    “Sudah (ditangkap),” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Postingan Medsos Terakhir Bupati Ponorogo Sugiri sebelum OTT KPK

    Postingan Medsos Terakhir Bupati Ponorogo Sugiri sebelum OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (7/11/2025). Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penindakan tersebut yang berkaitan dengan kasus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    “Benar,” katanya kepada wartawan saat mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang terjaring adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Penangkapan terhadap Sugiri menambah daftar kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang terseret kasus hukum. Pada awal pekan ini, KPK juga melakukan OTT terhadap Gubernur Riau terkait dugaan pungutan ilegal atau jatah preman di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

    Sebelum terjaring OTT, Sugiri sempat mengunggah sejumlah konten di akun Instagram pribadinya. Unggahan itu mencakup ajakan menghadiri ulang tahun Pondok Pesantren Srikandi Listrik hingga postingan bertema wayang.

    Adapun dalam unggahan terakhir di fitur Instagram Story, Sugiri menyampaikan pesan sebagai berikut:

    “Friend, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
    Ini saya bersama teman-teman media seluruh Ponorogo hadir
    mengucapkan selamat dan sukses atas ulang tahunnya Pondok Pesantren Srikandi Listrik
    Nah, menghadirkan Abah Kirun, Cak Percil dan Lusi Brahman malam ini di Jalan Godang Patihan Kidul, Kecamatan Sima.
    Engko konco-konco media tak sugeng yo. Ojo lali-ojo lali
    Konco media rono aku ya. Oke?
    Selamat sukses pak Sugeng, Pondok Pesantren Srikandi Listrik”

  • PDI-P Hormati OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko oleh KPK

    PDI-P Hormati OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko oleh KPK

    PDI-P Hormati OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko oleh KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PDI-P menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kadernya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11/2025).
    “PDI Perjuangan menghormati proses hukum yang berlangsung di lembaga penegakan hukum, termasuk di
    KPK
    ,” ujar Ketua DPP
    PDI-P
    Andreas Hugo Pareira saat dihubungi Kompas.com, Jumat.
    Hugo menekankan, saat ini Sugiri masih berstatus sebagai terperiksa.
    Oleh karena itu, partai masih akan mencermati proses hukumnya sebelum mengambil sikap lebih jauh.
    “Karena
    OTT
    ini baru terjadi, status
    Sugiri Sancoko
    adalah terperiksa, maka partai akan memperhatikan prosesnya. Dan apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, partai akan membuat keputusan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa lembaganya melakukan OTT di Ponorogo dan mengamankan sejumlah pihak, termasuk Sugiri Sancoko.
    “Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Jumat.
    Fitroh mengungkapkan, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan kasus jual beli promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
    “(Kasus) mutasi dan promosi jabatan,” ujar Fitroh.
    Fitroh menambahkan, dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan beberapa pihak, termasuk di antaranya Sugiri Sancoko.
    “Sudah (ditangkap),” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Mobil Innova Hitam Keluar dari Rumah Dinas Bupati Ponorogo Sugiri

    Dua Mobil Innova Hitam Keluar dari Rumah Dinas Bupati Ponorogo Sugiri

    Ponorogo (beritajatim.com) – Dua mobil Innova, keluar dari halaman belakang Pringgitan, Rumah Dinas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Mobil warna hitam yang masing-masing bernomor polisi AD 1558 QP dan AD 1147 HU itu, melaju kencang ke luar komplek Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

    Sebelumnya, kedua mobil tersebut terparkir di halaman timur rumah dinas. Kemudian, mobil itu masuk ke halaman belakang rumah dinas. Nah, tidak berselang lama masuk halaman belakang rumah dinas itu, kedua mobil keluar lewat pintu sebelah barat rumah dinas. Awak jurnalis pun banyak yang terkecoh, menunggu di pintu masuk sebelah timur, namun ternyata keluar dari pintu barat.

    Untuk diketahui sebelumnya, rumah dinas Bupati Ponorogo tertutup rapat, pasca adanya kabar bahwa Bupati Sugiri Sancoko terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pantauan wartawan beritajatim di lokasi, kondisi depan rumah dinas sepi. Sebelum terjaring OTT KPK, Bupati Sugiri sekitar pukul 15.00 WIB masih melakukan mutasi terhadap ratusan pegawainya. [end/suf]

  • Selain Bupati Sugiri, KPK Amankan Sejumlah Orang Lainnya dalam OTT di Ponorogo

    Selain Bupati Sugiri, KPK Amankan Sejumlah Orang Lainnya dalam OTT di Ponorogo

    GELORA.CO – – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur. Salah satu yang diamankan dalam operasi senyap itu adalah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa tim penyelidik masih merampungkan kegiatan OTT ini di Jawa Timur. Maka dari itu dia belum bisa mengungkapkan siapa saja yang terjaring OTT kali ini.

    “Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala karena saat ini tim masih di lapangan,” ujar Budi, Jumat (7/11/2025).

    Dikarenakan OTT tersebut belum selesai, Budi juga tak bisa memastikan apakah Bupati Sugiri Sancoko akan dibawa malam ini ke gedung Merah Putih KPK.

    “Nanti kami akan update pihak-pihak yang diamankan apakah akan dibawa hari ini juga atau nanti dibawanya besok. Nanti kami akan cek dan kami tentu akan update secara berkala ke teman-teman,” ucap dia.

    Sugiri Sancoko sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kehadiran politisi PDIP saat itu dalam rangka koordinasi supervisi atau pencegahan tindak korupsi yang harus dilakukan pemerintah daerah.

    “Dalam kegiatan koordinasi supervisi, di antaranya KPK membahas kepada seluruh pemerintahan daerah yang hadir pada saat itu, terkait dengan MCSP, Monitoring Controlling Surveillance for Prevention,” ujar dia.

    Dalam kegiatan koordinasi supervisi ini KPK juga mewanti-wanti kepala daerah khusus di Jawa Timur terkait dugaan korupsi dana hibah yang tengah diselidiki oleh KPK. Sebab berkaitan dana hibah ini, rawan tindak pidana korupsi. 

    “Selain itu, di locus Jawa Timur, KPK juga concern terkait dengan dana hibah untuk kelompok masyarakat. Karena memang dana hibah yang berasal dari pokmas ini kan juga menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” ucapnya

  • Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD Surabaya 7 November 2025

    Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD Surabaya 7 November 2025

    Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD
    Editor
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dikabarkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025).
    Sehari sebelum ditangkap KPK, Kang Giri, sapaan akrabnya, sempat mengumpulkan pejabat Pemkab dan DPRD
    Ponorogo
    dalam pertemuan di aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda), pada Kamis (6/11/2025).
    Pertemuan itu sebagai tindak lanjut setelah rombongan Pemkab Ponorogo ke Jakarta menghadiri undangan KPK pada Kamis (23/10/2025).
    Pada pertemuan di Baperinda itu, Sugiri menyebut untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
    Biasanya DPRD dan Pemkab hanya bertemu pada forum paripurna atau acara resmi tertentu.
    “Namanya pemahaman menyamakan persepsi dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Sugiri, Kamis (6/11/2025), seperti dikutip
    Tribun Jatim
    .
    Dalam pertemuan itu pula, Sugiri membahas berbagai aspek penting dalam pemerintahan daerah, mulai dari pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah daerah, hingga pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
    Sementara itu, OTT terhadap
    Bupati Ponorogo

    Sugiri Sancoko
    dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.
    “Benar,” kata Fitroh.
    OTT itu berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di internal Pemkab Ponorogo.
    “(Kasus) mutasi dan promosi jabatan,” kata Fitroh.
    Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribunjatim-timur.com dengan judul Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah Dinas Bupati Ponorogo Sepi Usai Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK

    Rumah Dinas Bupati Ponorogo Sepi Usai Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana Pringgitan, rumah dinas Bupati Ponorogo, tampak tertutup rapat pasca mencuatnya kabar bahwa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pantauan wartawan beritajatim.com di lokasi menunjukkan, area depan rumah dinas terlihat sepi. Hanya tampak puluhan jurnalis yang lalu-lalang di sekitar lokasi untuk mencari informasi lebih lanjut.

    Sebelum kabar OTT mencuat, Sugiri diketahui masih beraktivitas normal. Sekitar pukul 15.00 WIB, ia memimpin kegiatan mutasi terhadap ratusan pegawai Pemkab Ponorogo.

    Dikabarkan, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi ini adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Saat ini, pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. “Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025). (end/kun)