Xcloud.id

Topik: OTT KPK

  • KPU Provinsi Bengkulu Sebut OTT KPK Tak Pengaruhi Proses Pilkada

    KPU Provinsi Bengkulu Sebut OTT KPK Tak Pengaruhi Proses Pilkada

    Bengkulu, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menyatakan kasus yang menimpa salah satu calon gubernur Bengkulu terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK tidak mempengaruhi proses tahapan pemilihan kepala daerah.

    Rohidin Mersyah yang merupakan paslon gubernur Bengkulu terpaksa dibawa KPK ke Jakarta terkait kasus OTT sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Selain calon gubernur petahana, sekda provinsi juga ikut digelandang ke kantor KPK.

    Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono mengatakan, meski salah satu calon mendapat kendala pada kasus OTT KPK, tidak mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November mendatang.

    “Intinya proses tahapan pemilihan tetap berjalan sesuai yang sudah dijadwalkan, meski ada kasus ini tidak mempengaruhi proses pemilihan Gubernur pada tanggal 27 mendatang,” kata Rusman di hadapan jurnalis, Minggu (24/11/2024).

    Rusman menjelaskan, sesuai dengan PKPU Nomor 17 Pasal 16 Tahun 2024 meski ada kendala pada salah satu calon proses tahapan pemilihan tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

    “Proses pendistribusian surat suara besok akan mulai kita lakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” jelas Rusman.

    Diberitakan sebelumnya, calon gubernur Bengkulu yang merupakan petahana, Rohidin Mersyah diamankan KPK dalam. Selain Rohidin Mersyah, OTT KPK juga mengamankan sekda provinsi dan sejumlah kepala dinas.

  • 4 5 Fakta Gubernur Bengkulu Kena OTT KPK, Barang Bukti Uang Tunai dan Respons Simpatisan Medan

    4 5 Fakta Gubernur Bengkulu Kena OTT KPK, Barang Bukti Uang Tunai dan Respons Simpatisan Medan

    5 Fakta Gubernur Bengkulu Kena OTT KPK, Barang Bukti Uang Tunai dan Respons Simpatisan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menjadi sorotan. 
    Rohidin ditangkap bersama sejumlah pejabat pemerintahan pada Sabtu (23/11/2024) malam. 
    Berikut ini fakta yang diperoleh Kompas.com terkait
    OTT Gubernur Bengkulu
    tersebut:
    Selain Gubernur Rohidin Mersyah, tujuh orang pejabat lainnya juga ikut diperiksa. 
    Kapolresta Bengkulu, Kombespol Deddy Nata, membenarkan bahwa Rohidin, yang juga merupakan calon gubernur nomor urut 2 pada Pilkada Bengkulu, tengah menjalani pemeriksaan.
    “Ya benar, petahana Rohidin Mersyah ikut menjalani pemeriksaan KPK,” ujar Deddy.
    Namun, Kapolresta tidak mengetahui detail terkait kasus yang sedang diperiksa oleh KPK.
    Dalam operasi ini, KPK menemukan sejumlah uang tunai yang dicurigai berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, jumlah uang yang ditemukan masih dalam proses penghitungan oleh tim KPK.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi penangkapan ini dan menyatakan bahwa penyitaan uang menjadi salah satu bagian dari barang bukti.
    “Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu,” jelasnya.
    Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu pada Sabtu malam, Rohidin Mersyah bersama beberapa pejabat lain dijadwalkan diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Fatmawati Bengkulu pada Minggu siang. 
    Di Jakarta, KPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap detail kasus ini.
    Kabar pemeriksaan terhadap Rohidin menjelang masa tenang Pilkada memicu reaksi dari simpatisannya. Sejumlah massa mendatangi Mapolresta Bengkulu untuk meminta kejelasan terkait pemeriksaan tersebut.
    Karena tingginya jumlah massa di sekitar lokasi, Rohidin akhirnya dikawal keluar gedung dengan mengenakan rompi polisi lalu lintas (Polantas) dan diangkut menggunakan mobil Inafis.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa KPK akan segera merilis kasus ini secara resmi. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan kejelasan terkait uang yang disita serta dugaan tindak pidana yang terjadi.
    Seperti diberitakan sebelumnya, OTT dilakukan di tengah Pilkada, yang menambah dinamika politik di daerah tersebut. 
    Dengan barang bukti berupa uang tunai yang masih dihitung jumlahnya, KPK berkomitmen untuk membuka kasus ini secara terang benderang dalam waktu dekat.
    Masyarakat Bengkulu kini menantikan hasil pemeriksaan KPK untuk mengetahui apakah kasus ini akan berdampak pada stabilitas pemerintahan dan dinamika politik di provinsi tersebut.
     
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK: OTT di Bengkulu Bertambah Jadi 8 Orang, Ada Gubernur dan Sekda

    KPK: OTT di Bengkulu Bertambah Jadi 8 Orang, Ada Gubernur dan Sekda

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024) bertambah menjadi delapan orang. Sebelumnya tujuh pejabat pejabat Pemprov Bengkulu terjaring OTT KPK.

    “Sampai dengan saat ini, sudah ada delapan orang di jajaran Pemprov Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

    Dia mengatakan, delapan pejabat Pemprov Bengkulu itu sudah diterbangkan ke Jakarta, yaitu Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Saat OTT KPK, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen. Namun, KPK belum merinci berapa nominal uang yang disita dalam OTT tersebut.

    “Juga turut diamankan uang, dokumen dan barang bukti elektronik,” ucap Tessa.

    Salah satu pihak yang turut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK adalah Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah.

    Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dengan pakaian serba hitam dan mengenakan masker dan topi putih. Dia tiba pukul 14.39 WIB dengan dikawal personel KPK dan polisi.

    Setibanya di lokasi, delapan pejabat Pemprov Bengkulu yang terjaring OTT KPK langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan komentar apa pun kepada awak media yang telah menunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Rohidin kemudian naik ke ruang pemeriksaan yang berlokasi di lantai dua Gedung Merah Putih KPK.

    Sementara itu, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata mengatakan, Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah dan Sekda Bengkulu Isnan Fajri juga ikut dibawa ke Jakarta setelah OTT KPK. Dia menambahkan, mereka yang terjaring OTT KPK diterbangkan menggunakan pesawat Citilink pukul 12.15 WIB.

    “Semua sudah berangkat tadi menggunakan pesawat Citilink. Ya benar yang ikut tadi ada Rohidin Mersyah dan sekda selain pejabat lainnya,” kata Deddy, Minggu.

    Deddy menjelaskan, ada sekitar 11 penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan di Polres Bengkulu. Mengenai materi pemeriksaan atau terkait kasus apa, dia mengaku tidak mengetahui.

    “Untuk berapa orang saya tidak mengetahui persis yang jelas semuanya berasal dari Pemerintah Provinsi Bengkulu,” tutup Deddy.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan penyidik menangkap tujuh pejabat Pemprov Bengkulu saat melakukan OTT. “Saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu. Ada tujuh orang diamankan,” ujar Alex saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Alex mengatakan OTT KPK dilakukan terkait dugaan pungutan terhadap pegawai. “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” ucapnya.

    Alex mengatakan uraian lengkap perkara tersebut beserta siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung sore ini. 

    “Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” ujar Alex terkait OTT KPK di Pemprov Bengkulu.

  • Pengacara Protes Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Saat Masa Tenang Pilkada

    Pengacara Protes Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Saat Masa Tenang Pilkada

    Jakarta –

    Pengacara Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Aizan Dahlan, mendatangi Gedung KPK, Jakarta, usai kliennya dibawa oleh tim KPK. Dia protes soal pemeriksaan Rohidin yang dilakukan saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu.

    “Buktinya sekarang ini, pada saat injury time, masa tenang, paslon diperiksa, kemudian nggak balik lagi. Kalau pemeriksaan nggak ada masalah. Cuma soalnya setelah diperiksa, ya kembalikan lho,” kata Aizan Dahlan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024).

    Aizan menilai KPK tendensius. Dia menuding tindakan KPK politis.

    “Nah inilah kami melihat KPK terlalu tendensius di persoalan di Bengkulu ini. Karena sampai saat ini, prosesnya berjalan, pilkada tanggal 27 kita akan mencoblos, paslonnya ada di sini,” sebutnya.

    “Makanya kita melihat, sekarang ini lebih besar kepentingan politiknya, daripada persoalan hukumnya,” tambahnya.

    Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang sempat diperiksa tim KPK setelah ada OTT ikut dibawa ke gedung KPK, Jakarta Selatan.

    “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Minggu (24/11).

    KPK belum mengungkap identitas para pihak yang diamankan itu. Namun, Rohidin Mersyah menjadi salah satu pihak yang diperiksa oleh tim KPK di Polresta Bengkulu.

    Para pihak yang diamankan KPK dalam OTT masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan itu.

    (ial/haf)

  • H-3 Jelang Pencoblosan, KPK Tangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

    H-3 Jelang Pencoblosan, KPK Tangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut total delapan orang dari jajaran Pemprov Bengkulu yang telah diamankan usai operasi tangkap tangan (OTT), Sabtu (23/11/2024), termasuk Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. 

    Delapan orang tersebut kini telah dibawa dari Bengkulu ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). 

    “Sampai dengan saat ini, sudah ada delaparn orang di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (24/11/2024). 

    Selain delapan orag itu, tim KPK turut memboyong sejumlah bukti yang diperoleh saat menggelar OTT. Salah satunya adalah bukti uang. 

    “Dan juga turut diamankan uang, dokumen dan barang bukti elektronik,” terang Tessa. 

    Sebelumnya, KPK mengonfirmasi ada tujuh orang yang terjaring dalam OTT kemarin. Lembaga antirasuah menduga adanya tindak pidana korupsi berupa pemungutan dana untuk kepentingan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terkait dengan OTT tersebut. 

    Dikutip dari Antara, petugas KPK membawa Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah ke Jakarta untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap tujuh orang di Bengkulu pada Sabtu (23/11) malam.

    Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu pukul 14.39 WIB dengan dikawal oleh personel KPK dan polisi. Gubernur tiba dengan mengenakan pakaian serba hitam dan mengenakan masker dan topi putih.

    Setibanya di lokasi, yang bersangkutan langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media yang telah menunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Rohidin kemudian naik ke ruang pemeriksaan yang berlokasi di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

    Pemilihan Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 diikuti dua pasang calon, yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu Helmi Hasan (mantan Wali Kota Bengkulu dua periode) yang berpasangan dengan Mian (Bupati Bengkulu Utara petahana).

    Kemudian, pasangan selanjutnya yakni pasangan calon gubernur Rohidin Mersyah yang merupakan Gubernur Bengkulu petahana, berpasangan dengan calon wakil gubernur Meriani.

    Menurut penjelasan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pungutan tersebut ditujukan kepada pegawai di Pemprov Bengkulu. Namun, dia masih enggan memerinci siapa pihak yang memberlakukan pungutan tersebut. 

    “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan Pilkada sepertinya. Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” ujarnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Minggu (24/11/2024). 

  • KPK Sebut Pihak Terjaring OTT Bengkulu Bertambah Jadi 8 Orang

    KPK Sebut Pihak Terjaring OTT Bengkulu Bertambah Jadi 8 Orang

    Jakarta,  Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024) malam bertambah menjadi delapan orang dari sebelumnya tujuh orang.

    “Sampai saat ini, sudah ada delapan orang di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK terkait OTT Bengkulu,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (24/11/2024) dilansir Antara.

    KPK telah menerbangkan delapan orang tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Dalam OTT di Bengkulu tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen. Namun, belum memerinci jumlah uang yang disita. “Turut diamankan uang, dokumen, dan barang bukti elektronik,” ujarnya.

    Salah satu pihak yang turut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK adalah Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah.

    Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dengan pakaian serta hitam, mengenakan masker, dan topi putih. Dia tiba pada pukul 14.39 WIB dengan dikawal oleh personel KPK dan polisi.

    Setibanya di lokasi, yang bersangkutan langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan komentar kepada awak media yang telah menunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Rohidin kemudian naik ke ruang pemeriksaan yang berlokasi di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan soal tim penyidik KPK yang menangkap tujuh orang dalam OTT di Bengkulu.

    Alex mengatakan OTT Bengkulu dilakukan terkait dugaan pungutan terhadap pegawai. “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Alex.

  • KPK Tangkap Gubernur Bengkulu saat OTT, Langsung Dibawa ke Jakarta

    KPK Tangkap Gubernur Bengkulu saat OTT, Langsung Dibawa ke Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah (RM) ke Jakarta untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap tujuh orang di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024) malam.

    Dikutip dari Antara, Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu pukul 14.39 WIB dengan dikawal oleh personel KPK dan polisi. Gubernur tiba dengan mengenakan pakaian serba hitam dan mengenakan masker dan topi putih.

    Setibanya di lokasi, yang bersangkutan langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media yang telah menunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Rohidin kemudian naik ke ruang pemeriksaan yang berlokasi di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

    Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan soal tim penyidik KPK yang menangkap tujuh orang dalam OTT di Bengkulu.

    “Saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu. Ada tujuh orang diamankan,” ujar Alex saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (24/11/2024). 

    Alex mengatakan OTT tersebut dilakukan terkait dugaan pungutan terhadap pegawai.

    “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Alex.

    Dia mengatakan uraian lengkap perkara tersebut beserta siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung sore ini.

    “Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” ujar Alex.

    Pada kesempatan terpisah, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata membenarkan soal adanya kegiatan KPK di Bengkulu. Dia mengatakan ada pemeriksaan yang dilakukan KPK di Mapolresta Bengkulu.

    “Iya betul KPK, cuma untuk kegiatannya kita tunggu sebentar. Untuk jumlahnya saya belum tahu, kita tunggu saja dulu. Karena yang melakukan kegiatan bukan Polresta Bengkulu dan saya tidak tahu apa-apa kegiatannya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujar dia.

    Menurutnya, Polresta Bengkulu hanya melakukan pengamanan kegiatan, sedangkan untuk isi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut pihaknya tidak mengetahui. Salah satu pihak yang diperiksa oleh KPK Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

  • KPK Dibantu Polda dan Polres Saat OTT 7 Orang Pemprov Bengkulu

    KPK Dibantu Polda dan Polres Saat OTT 7 Orang Pemprov Bengkulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu oleh jajaran kepolisian di Bengkulu saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh orang, Sabtu (23/11/2024). 

    KPK dibantu oleh Kepolisian Daerah (Polda) serta Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu saat melakukan operasi senyap tersebut. Pihak kepolisian disebut telah membantu pengamanan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK. 

    “KPK mengapresiasi Jajaran Polri Baik Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar, S.Ik, M.Si khususnya Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata, S.Ik. beserta jajaran, atas dukungannya dalam membantu proses pengamanan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Provinsi Bengkulu,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (24/11/2024). 

    Adapun, lembaga antirasuah menduga adanya tindak pidana korupsi berupa pemungutan dana untuk kepentingan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terkait dengan OTT tersebut. 

    Dugaan itu merupakan informasi yang berkembang sejalan dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK di Bengkulu, Sabtu (23/11/2024). 

    Menurut penjelasan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pungutan tersebut ditujukan kepada pegawai di Pemprov Bengkulu. Namun, dia masih enggan memerinci siapa pihak yang memberlakukan pungutan tersebut. 

    “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan Pilkada sepertinya. Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” ujarnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Minggu (24/11/2024). 

    Berdasarkan informasi dari Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, tim telah mengamankan sebanyak tujuh orang di lingkungan Pemprov Bengkulu, Sabtu (23/11/2024). 

    Sejalan dengan operasi senyap itu, ada sejumlah uang yang turut diamankan. Namun, nilainya masih dihitung. Pihak KPK akan segera menyampaikan keterangan pers mengenai kegiatan penindakan tersebut. 

    “Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti,” pungkas Tessa.

  • Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT Nasional 24 November 2024

    Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT Nasional 24 November 2024

    Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi III DPR
    RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Hasbiallah Ilyas
    tengah jadi perbincangan karena pandangannya tentang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Saat
    fit and propers test
    atau uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Hasbi menyatakan bahwa dirinya sependapat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa
    OTT KPK
    kampungan.
    Bahkan, Hasbi meminta tanggapan kepada calon Dewas KPK saat itu, Wisnu Baroto agar OTT KPK ditiadakan saja.
    “Saya minta tanggapan bapak bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri ini,” kata Hasbi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III
    DPR
    RI pada 20 November 2024.
    Sebelumnya, Hasbi menyebut bahwa OTT KPK adalah bentuk kerugian keuangan negara dan pemborosan anggaran. Sebab, korupsi sudah terjadi dan negara kembali harus dirugikan untuk membiayai upaya tangkap tangan oleh KPK.
    “Saya pernah tanya salah satu mantan pimpinan KPK, untuk mengejar OTT satu tahun berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, sudah satu tahun setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap,” ujarnya.
    Untuk menghindari kerugian negara tersebut, dia lantas menyarankan agar KPK menghubungi orang yang terindikasi korupsi tersebut. Sehingga, perbuatan korupsinya belum terjadi dan negara tidak dirugikan.
    “Kenapa kita tidak bisa kalau nanti bapak terpilih, bapak harus mengambil sikap ekstrem. Kalau sudah tahu misalnya salah satu pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi atau indikasi melakukan korupsi itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon, ‘Hai bapak jangan melakukan korupsi. Melakukan korupsi anda saya tangkap’. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” katanya.
    Memiliki pandangan yang cukup ekstrem terkait upaya pemberantasan korupsi, siapa sebenarnya sosok Hasbiallah Ilyas?
    Sebelum menjadi wakil rakyat di Senayan, pria kelahiran Jakarta, 8 Maret 1974 ini ternyata duduk sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024.
    Bahkan, Hasbiallah Ilyas dipercaya menduduki posisi Ketua Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta pada periode tersebut.
    Dikutip dari laman resmi DPRD Jakarta, Hasbi sebenarnya sudah menjadi anggota DPRD DKI membawa bendera PKB pada periode 2009-2014.
    Dia kemudian kembali maju pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019 dari daerah pemilihan (dapil) IV dan terpilih menjabat pada periode 2019-2024.
    Hasbi pun duduk di Komisi B yang mengurusi bidang perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah.
    Pria yang akrab disapa Bang Haji Hasbi ini adalah lulusan sarjana S1 dari Damaskus University. Dia pernah menjabat sebagai ketua Pelajar Indonesia ketika berada di Damaskus.
    Setelah lulus kuliah, Hasbi mulai menapaki karier politiknya bersama PKB. Dia aktif bersama partai besutan Muhaimin Iskandar tersebut di wilayah Jakarta Timur.
    Hasbi juga memegang gelar Pascasarjana Institut Ilmu Qur’an Jakarta pada 2011.
    Selain di bidang politik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jakarta ini aktif mengajar Ilmu Agama di Pesantren Al-Kenanniyah, Pulo Nangka Barat 2 yang merupakan milik orangtuanya.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 31 Maret 2024 untuk laporan periodik tahun 2023, Hasbiallah Ilyas memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 17.200.210.808.
    Dikutip dari laman
    elhkpn.kpk.go.id
    , harta tersebut terdiri dari delapan bidang tanah dan bangunan di Bekasi, dan satu bidang di Jakarta Timur. Semua tanah dan bangunan itu tercatat dari hasil warisan yang nilainya mencapai Rp 16.823.460.000.
    Kemudian, dua unit mobil yang tercatat dari hasil sendiri, yakni Honda CRV tahun 2019 senilai Rp 310.000.000; dan Hyundai Creta tahun 2022 senilai Rp 322.000.000.
    Selanjutnya, Hasbi juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 7.010.808.
    Namun, Hasbi memiliki utang sebesar Rp 262.260.000. Sehingga, jika subtotal hartanya dikurangi utang maka totalnya mencapai Rp 17.200.210.808.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK OTT Pemprov Bengkulu, Diduga Terkait Pungli Pilkada 2024

    KPK OTT Pemprov Bengkulu, Diduga Terkait Pungli Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya tindak pidana korupsi berupa pemungutan dana untuk kepentingan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. 

    Dugaan itu merupakan informasi yang berkembang sejalan dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK di Bengkulu, Sabtu (23/11/2024). 

    Menurut penjelasan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pungutan tersebut ditujukan kepada pegawai di Pemprov Bengkulu.

    Namun, dia masih enggan memerinci siapa pihak yang memberlakukan pungutan liar tersebut.

    “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan Pilkada sepertinya. Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” ujarnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Minggu (24/11/2024). 

    Berdasarkan informasi dari Juru Bicara KPK, tim telah mengamankan sebanyak tujuh orang di lingkungan Pemprov Bengkulu, Sabtu (23/11/2024). 

    Sejalan dengan operasi senyap itu, ada sejumlah uang yang turut diamankan. Namun, nilainya masih dihitung. 

    “Dan turut diamankan sejumlah uang [masih dihitung],” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan dalam keterangan terpisah. 

    Sampai dengan saat ini, lembaga antirasuah masih enggan memerinci lebih lanjut mengenai OTT itu. Pihak KPK akan segera menyampaikan keterangan pers mengenai kegiatan penindakan tersebut. 

    “Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti,” pungkas Tessa.