Xcloud.id

Topik: Orde Baru

  • Ikuti Anies Baswedan, Relawan Lihat Pramono Anung-Rano Karno Peduli Warga Miskin Jakarta

    Ikuti Anies Baswedan, Relawan Lihat Pramono Anung-Rano Karno Peduli Warga Miskin Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Badan Koordinasi Saksi (BAKORSI) Relawan Anies melihat pasangan Pramono Anung-Rano Karno responsif melanjutkan program Anies Baswedan.

    BAKORSI pun mengikuti sinyal Anies Baswedan yang mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    “Awalnya BAKORSI mendukung gerakan coblos semua, tetapi setelah sinyal Anies mendukung Pramono-Rano Karno maka BAKORSI berbalik haluan,” kata
    Pembina Bakorsi Nasional Tatak Ujiyati, Jumat (22/11/2024).

    Deklarasi dukungan ini dilakukan merespon sikap politik Anies Baswedan yang memberikan sinyal dukungan untuk pasangan calon nomor urut 3 itu di Jakarta.

    BAKORSI merupakan organ relawan Anies Baswedan yang sengaja dibuat untuk menjadi saksi luar atau saksi warga, demi mengamankan suara Anies-Muhaimin di TPS pada perhelatan Pilpres 2024 lalu. 

    Bakorsi dibentuk di seluruh Indonesia dengan memiliki struktur jaringan di tiap Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa/ kelurahan di seluruh Indonesia. Pada Pilpres 2024, BAKORSI mengkoordinir sekitar 60.000 relawan saksi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 

    Dengan deklarasi dukungan di Pilkada Jakarta, BAKORSI langsung menggerakan jaringan Tim 100 yang telah mereka miliki di tingkat Kelurahan wilayah Jakarta.

    Selain itu, Tatak Ujiyati menyatakan kepercayaan pada pilihan Anies karena Pramono Anung telah dikenal lama sebagai pribadi yang baik semenjak sama-sama menjadi aktivis di UGM lebih dari 30 tahun lalu. 

    “Anies Baswedan dan Pramono Anung sama-sama menjadi aktivis reformasi yang melawan sikap otoriter Orde Baru pada awal tahun 1990-an, dan semenjak itu terus berhubungan secara dekat. Sebagai aktivis, kita bisa melihat bahwa calon Gubernur nomor 3 punya kepedulian pada nasib rakyat banyak”, tuturnya.

    Tatak juga menuturkan Pramono Anung-Rano Karno responsif untuk melanjutkan program-program Anies Baswedan, terutama yang bertujuan memberikan kesempatan dan keadilan bagi warga miskin Jakarta. 

    “Bagi kami ini hal penting karena perjuangan relawan Anies memang untuk memberi jalan bagi warga miskin Jakarta memperbaiki hidupnya,” lanjut Tatak.

    Sementara itu, Koordinator BAKORSI Jakarta, Marlina Idha mengatakan pihaknua sudah mulai merapikan barisan dan mengaktivasi jaringan Tim 100 BAKORSI di tingkat Kelurahan se Jakarta. 

    “Kita harapkan Pencoblosan yang akan berlangsung sebentar lagi ini dapat berjalan lancar, dan pasangan Pramono Anung – Rano Karno menang satu putaran,” katanya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong implementasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Di tengah ketidakpastian politik dan kondisi di lingkup internasional, dia menyebut implementasi core value Ber-AKHLAK merupakan landasan moral yang kuat dalam menjalankan organisasi.

    “Jadi, Ber-AKHLAK ini canggih banget. Semua sudah ada di sini. Moral issues, kompetensi ada di sini, pelayanannya, accountability-nya, kompetensi, loyal, adaptif, kolaboratif, dan yang paling penting adalah harmoni,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia menyebut core value Ber-AKHLAK bersinggungan dengan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto maupun tugas dan fungsi Kemendagri, yaitu bekerja untuk rakyat.

    Hal ini diwujudkan dengan bersama-sama memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera, tindakan korupsi bisa diatasi, serta anggaran untuk rakyat bisa secara efektif dan efisien.

    Pesan ini pula yang disinggung oleh Presiden ketika memberikan pengarahan pada kegiatan Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, serta disinggung pula pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul, 7 November lalu.

    “Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali. Economic growth 8 persen, 8 persen pertumbuhan ekonomi. Hanya terjadi 32 tahun selama zaman Orde Baru,” ujarnya.

    Untuk itu, membentuk kader-kader yang Ber-AKHLAK, khususnya bagi keluarga besar Kemendagri sangat penting. Integritas dan loyalitas menjadi karakter penting yang harus dipunyai oleh setiap pegawai di Kemendagri.

    Salah satu sosok teladan yang Bima sebut adalah mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dengan kualitas integritas dan kepemimpinannya yang masih diingat hingga sekarang.

    “Bapak/Ibu kalau ke Singapura silakan naik taksi, kemudian random ngobrol dengan sopir taksinya, tanya, ‘what do you think about Mr. Lee?’ Mereka akan jawab semua sama, satu, sosok dengan integritas. The man with integrity,” terang Bima.

    Karakter lain yang Bima tekankan adalah konsistensi dan keberlanjutan. Ketika diimplementasikan ke kerja pemerintahan, dia berharap pegawai tidak salah arah, tidak gengsi melanjutkan program pimpinan terdahulu yang sudah ada, dan menyempurnakannya menjadi lebih baik.

    Bima menilai kelemahan dari pergantian kepemimpinan di Indonesia sering berfokus pada legasi, tetapi tidak memikirkan terkait dengan keberlanjutan.

    “Jangan terlalu terobsesi dengan perubahan. Akan tetapi, keberlanjutan adalah yang utama. Konsistensi dan keberlanjutan. Singapura ada di titik ini karena semuanya konsisten dan berlanjut. Ada platformnya, ada track-nya begitu,” tambahnya.

    Di sisi lain, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo dalam sambutan pembukaan mengungkapkan kegiatan ini memberikan bekal, semangat, dan motivasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan Kemendagri Ber-AKHLAK dan memperkuat integritas.

    Hadi Prabowo mengatakan bahwa integritas tidak hanya diajarkan, tetapi yang paling penting diimplementasikan dengan mengedepankan pemikiran yang jernih, baik, arif, dan bijaksana.

    “Kita harus juga memahami kalau arti Ber-AKHLAK ‘kan sudah tiap hari kita pahami. Namun, bagaimana kita bisa memantapkan, memelihara, dan tetap kita pertahankan integritas diri,” ucap Hadi.

    Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Dian Andy Permana menambahkan bahwa kegiatan ini sebagai puncak kegiatan dalam rangkaian internalisasi Ber-AKHLAK Kemendagri Tahun 2024.

    Penyusunan kode perilaku Ber-AKHLAK menjadi panduan dalam berperilaku bagi seluruh ASN di Kemendagri dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Budaya kerja Ber-AKHLAK juga menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi di kementerian/lembaga.

    “Selain itu, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menggelorakan kembali core value ASN Ber-AKHLAK dan employer branding ‘Bangga Melayani Bangsa’,” pungkas Dian.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar: Putusan MK beri penegasan tentang kewajiban TNI/Polri netral

    Pakar: Putusan MK beri penegasan tentang kewajiban TNI/Polri netral

    Jakarta (ANTARA) – Rektor sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) Prof. Ibrahim mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan tentang kewajiban anggota TNI/Polri untuk bersikap netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

    Terlebih, kata dia, masih terdapat kekhawatiran terkait netralitas anggota TNI/Polri mengingat sumber daya dan otoritas yang amat luas yang melekat pada kedua institusi itu.

    “Saya kira kita menaruh harapan agar urusan pertahanan dan keamanan tetaplah menjadi tugas utama mereka,” kata Prof. Ibrahim saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa norma anggota TNI/Polri harus bersikap netral telah sejak lama menjadi bagian orientasi, meskipun belum secara eksplisit tercantum dalam aturan perundang-undangan.

    “Keharusan netralitas ini sebenarnya berangkat dari pelajaran budaya politik pada masa Orde Baru, di mana TNI/Polri pada masa itu cenderung menjadi instrumen politik,” ujarnya.

    Sebelumnya, MK memutuskan pemberian hukuman pidana penjara atau denda untuk pejabat daerah dan anggota TNI/Polri dalam putusannya pada Kamis (14/11).

    MK memasukkan frasa “pejabat daerah” dan “anggota TNI/Polri” ke dalam norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Pasal 188 UU Nomor 1/2015 sebelumnya berbunyi: “Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00.”

    Adapun usai Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024 dikeluarkan, Pasal 188 UU Nomor 1/2015 kini selengkapnya menjadi berbunyi:

    “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00.”

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kejar Target Ekonomi 8%, Manufaktur Harus Tumbuh 9% Per Tahun

    Kejar Target Ekonomi 8%, Manufaktur Harus Tumbuh 9% Per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef memperkirakan bahwa industri pengolahan atau manufaktur harus tumbuh rata-rata 8,5%—9% per tahun agar pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai hingga 2045.

    Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi 8% merupakan target yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai target tersebut, Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai pemerintahan Prabowo harus memberi perhatian khusus ke sektor manufaktur.

    “Karena industri pengolahan adalah kontributor terbesar dalam PDB [produk domestik bruto] dan biasanya pertumbuhan ekonomi itu selalu bergantung kepada pertumbuhan industri,” jelas Ahmad dalam diskusi publik Indef secara daring, Senin (18/11/2024).

    Secara historis, sambungnya, jika sektor manufaktur tumbuh maka perekonomian secara keseluruhan juga ikut tumbuh. Sebaliknya, jika pertumbuhan sektor manufaktur melambat maka pertumbuhan ekonomi secara umum juga melambat.

    Ahmad menjelaskan, Indef menghitung jika pertumbuhan sektor manufaktur mencapai 8,5%—9% per tahunnya maka sumbangannya ke PDB atas dasar harga konstan (ADHK) akan mencapai tak kurang dari Rp16.000 triliun pada 2045.

    “Kontribusinya sampai 30% terhadap PDB. Ini yang agak menyulitkan sehingga industrinya harus tumbuh lebih besar,” jelasnya.

    Sebagai perbandingan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan sektor manufaktur ‘hanya’ sebesar 4,24% pada Kuartal III/2024. Secara struktur, sektor manufaktur berkontribusi sebesar 19,02% dalam PDB harga berlaku.

    Sementara itu, sumbangan sektor manufaktur baru mencapai Rp242 triliun ke PDB ADHK pada Kuartal III/2024.

    Oleh sebab itu, Ahmad menekankan pentingnya industri pengolahan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dia mencontoh dari sisi pembiayaannya: jika likuiditasnya masih kurang maka perlu investasi ke sektor industri.

    Kemudian, sambungnya, infrastuktur juga harus terus ditingkatkan sehingga biaya logistik dan sejenisnya bisa berkurang. Tak lupa, faktor akses pasar dan inovasi juga harus diberi kemudahan dan dukungan dari pemerintah.

    “Intinya adalah, kalau kita ingin membangun sebuah ekonomi yang produktif dan berdaya saing ya harus dimulai dari bagaimana menata dari sisi hulu ke hilir sehingga bisa semakin kuat strukturnya,” ujar Ahmad.

    Senada, Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengingatkan bahwa Indonesia beberapa kali pernah merasakan pertumbuhan ekonomi 8% atau bahkan lebih ketika masa Orde Baru. Oleh sebab itu, target pemerintahan Prabowo bukanlah suatu hal yang mustahil tercapai.

    Menurutnya, rezim Orde Baru bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% karena ditopang pertumbuhan ektor manufaktur yang tinggi. Oleh sebab itu, tegasnya, jika industri pengolahan tidak bangkit maka akan sangat berat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%

    “Faktor kuncinya ada di sektor industri. Ketika tumbuh 8%, industri kita itu tumbuhnya double digit, bukan setara dengan pertumbuhan ekonomi atau bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi,” tambah Eko dalam kesempatan yang sama.

  • Kenang Gus Dur, Luhut dan Mahfud: Daya Ingatnya Sangat Kuat Nasional 17 November 2024

    Kenang Gus Dur, Luhut dan Mahfud: Daya Ingatnya Sangat Kuat Nasional 17 November 2024

    Kenang Gus Dur, Luhut dan Mahfud: Daya Ingatnya Sangat Kuat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua pembantu Presiden ke-4 RI
    Abdurrahman Wahid
    atau
    Gus Dur
    dalam kabinet, yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan Mahfud MD, mengakui pimpinannya tersebut memiliki daya ingat yang sangat kuat.
    Pengakuan itu disampaikan keduanya dalam
    channel
    YouTube Mahfud, yaitu Mahfud MD Official.
    Daya ingat kuat yang dimiliki Gus Dur, diakui Luhut, terlihat ketika konferensi internasional di Korea Selatan.
    Ketika itu, Luhut sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) diminta memberikan masukan pada presiden terkait konferensi internasional di Korea Selatan.
    Luhut mengaku saat itu ragu jika memberikan pengarahan pada Gus Dur terlalu banyak, karena Gus Dur sudah tak bisa membaca akibat kerusakan pada matanya.
    “Saya bilang sama staf saya, ‘
    eh bikin masukan jangan banyak-banyak, kan presiden enggak bisa baca’,
    saya bilang. Jadi kasih yang gampang diingat. Tapi saya yang paling takut itu ketika Gus Dur sebut namanya. Karena kan presiden, (nama) Park apa gitu, nanti salah sebut pula,” cerita Luhut dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (17/11/2024).
    “Nah tapi saya baru tahu betul Gus Dur itu memang sangat tajam ingatannya,” sambung dia.
    Pada kesempatan tersebut, Gus Dur disebut bakal berpidato sehingga Luhut memberikan arahan agar tidak terucap salah kata.
    Tiba lah saatnya Gus Dur berpidato dalam konferensi di Korea Selatan itu.
    Luhut mengaku sudah keringat dingin ketika Gus Dur naik ke atas panggung. Namun kekhawatiran itu sirna ketika mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini lancar dalam mengucapkan kata sambutan dan menyebut nama presiden beserta pejabat tinggi negara di Korea Selatan.
    Luhut berdecak kagum melihat momen tersebut.
    “Dia (Gus Dur), nama
    address
    presidennya itu pas, terus semua dibaca (disampaikan) juga soal sejarah ekonomi waktu itu. Terus setelah selesai saya tanya, ‘
    Gus kok tadi hapal nama presidennya?’. ‘Pak Luhut kalau itu gampang, kalau di sini pasti ada Park-nya. Saya ingat satu saja atau Lee’,
    ” ucap Luhut menirukan pernyataan Gus Dur ketika itu.
    “Hahaha,
    aku saja enggak terpikir ke sana. Jadi menurut saya beliau ini sangat cerdas, dan daya ingatnya meski sudah banyak gangguan. Dia juga orang yang sangat humanis baik,” sambung dia.
    Sementara itu, Mahfud mengungkapkan pengalaman yang berbeda bicara soal kuatnya ingatan Gus Dur.
    Ketika itu, Mahfud sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) melaporkan bahwa terjadi demo besar-besaran di Aceh meminta Gus Dur untuk turun dari jabatan sebagai Presiden RI.
    Namun, kata Mahfud, Gus Dur membawa persoalan itu dengan santai. Ia bahkan meminta Mahfud untuk menghubungi tokoh masyarakat di Aceh demi menuntaskan persoalan.
    Uniknya, Mahfud mengatakan bahwa Gus Dur mengingat semua nomor telepon tokoh masyarakat yang dimaksud, meski Gus Dur sudah tidak bisa melihat.
    “Yang mengagumkan bagi saya itu bukan dia meremehkan demo itu. Tapi dia hapal nomor telepon, kan dia enggak bisa lihat. Ini namanya hapal luar kepala dia.
    Saya yang nerima (nomor telepon dari Gus Dur) bahkan. Hapal dia nomor teleponnya,” beber Mahfud yang juga eks Menko Polhukam ini.
    “Orang-orang tokoh masyarakat Aceh. Ini nomor teleponnya. Yang pegang telponnya ini. Hapal dia banyak sekali. Ingatannya sangat kuat,” sambung Mahfud.
    Sebagai pengingat, Gus Dur merupakan Presiden ke-4 RI yang menjabat sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.
    Selama memerintah, Gus Dur banyak dianggap membebaskan orang Tionghoa Indonesia dari penindasan yang mereka alami selama Orde Baru. Hal ini membuat sejumlah tokoh Tionghoa memberikannya gelar “Bapak Tionghoa”.
    Kebijakannya yang mendukung hak-hak minoritas dan perdamaian membuatnya diberi gelar “Bapak Pluralisme”.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Ungkap Anies Masuk Bursa Cagub DKI Sejak Awal: Putusan MK Ubah Peta

    PDIP Ungkap Anies Masuk Bursa Cagub DKI Sejak Awal: Putusan MK Ubah Peta

    Jakarta –

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan jika eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal masuk sebagai kandidat yang akan diusung oleh partainya untuk Pilkada. Ia menyebut pertimbangan terhadap Anies sudah ada sejak Juni 2024, sebelum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditugaskan sebagai pengurus partai di 5 Juli tahun ini.

    Hal tersebut disampaikan Basarah menyikapi kabar Ahok yang menyebut PDIP tak pernah memasukkan nama Anies sebagai kandidat. Basarah justru mengungkap adanya komunikasi dengan PKB untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta.

    “Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDI Perjuangan untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDI Perjuangan dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” kata Ahmad Basarah dalam keterangannya, Minggu (17/11/2024).

    Basarah lantas menjelaskan kronologi mulanya Anies dibidik partai untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dan PDIP sebagai pendampingnya. Saat itu PDIP dan PKB bersikap realistis lantaran sama-sama tak bisa mengusung kandidat sendiri di Pilkada Jakarta.

    Perolehan kursi kedua partai itu di DPRD DKI Jakarta tidak mencapai 20 persen. PDI Perjuangan hanya mendapat 15 kursi, sedangkan PKB hanya memperoleh 10 kursi.

    ”Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDI Perjuangan belum bisa mengajukan calon sendiri sebab putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” tutur Ahmad Basarah.

    ”Putusan MK itu memang mengubah peta politik Pilkada secara nasional, dan PDI Perjuangan pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta,” kata Ahmad Basarah.

    Basarah mengatakan sejumlah pimpinan DPP PDI Perjuangan pernah menyampaikan bahwa Anies Baswedan dilirik untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Di antara lain, katanya, disampaikan oleh Puan Maharani, Hasto Kristyanto hingga Eriko Sotarduga.

    “Pertemuan pasca Putusan MK nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan kelompok Islam dengan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat dampak politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu,” ujar Basarah.

    “Mas Anies bersepakat untuk menjadi jembatan silaturahmi dengan kelompok Islam khususnya para pendukungnya agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois khususnya dengan PDI Perjuangan,” sambungnya.

    Basarah mengatakan meski PDI Perjuangan pada akhirnya tak mengusung, namun Anies menyebut gagasan dan rencana baik untuk menjembatani silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasonalis Soekarnois akan terus dijalankan. Menurutnya hal itu positif supaya kepentingan bangsa tak diadu domba oleh siapapun.

    “Dalam pertemuan saya bersama dan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa Indonesia adalah tugas sejarah yang harus kita kerjakan bersama-sama,” ujar Ahmad Basarah.

    PDIP mengapresiasi pernyataan Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, terkait ‘Markas Komando Jakarta Menyala untuk Perubahan’ di kawasan Cilandak, yang ditujukan untuk mendukung Paslon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta. Basarah menyampaikan terima kasih atas dukungan itu.

    ”Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Mas Anies Baswedan dan timnya itu. Kami merasa satu nasib dan satu penanggungan yang berusaha dihancurkan oleh ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Gerakan rakyat bersatu tak boleh dikalahkan oleh siapapun yang ingin menghancurkan peradaban demokrasi bangsa Indonesia yang susah payah diperjuangkan hingga melahirkan orde reformasi saat ini,” imbuhnya.

    (dwr/isa)

  • Hari Toleransi Internasional, Simak Rekomendasi Film Tentang Toleransi

    Hari Toleransi Internasional, Simak Rekomendasi Film Tentang Toleransi

    3. 99 Cahaya di Langit Eropa (2013)

    Film 99 Cahaya di Langit Eropa disutradarai oleh Guntur Soeharjanto. Film yang dirilis pada 29 November 2013 ini bercerita tentang seorang pria bernama Rangga Almahendra yang sedang menempuh pendidikan Doktor di Austria.

    Selama menempuh pendidikan di negeri orang, ia ditemani oleh istrinya, Hanum Salsabiela Rais. Keduanya ternyata menemukan jejak peninggalan Islam di Eropa. Mereka juga mulai memahami bagaimana pandangan beberapa orang Eropa tentang agama Islam.

    Film ini juga memuat kisah pertemanan Khan dan Stefan. Keduanya yang memiliki latar belakang agama yang berbeda memegang peran penting dalam film ini. Keduanya sering berdebat, tetapi Rangga selalu mampu menjadi penengah.

    4. Lima (2018)

    Dirilis pada 31 Mei 2018, film Lima juga bisa menjadi rekomendasi film tentang toleransi untuk memperingati Hari Toleransi Internasional. Film ini digarap oleh lima sutradara Indonesia, yakni Lola Amaria, Shalahuddin Siregar, Tika Pramesti, Harvan Agustriansyah, dan Adriyanto Dewo.

    Film Lima adalah film antologi drama Indonesia yang mengangkat nilai-nilai Pancasila. Secara garis besar, film ini berkisah tentang konflik tiga bersaudara berbeda agama. Setelah ibu mereka wafat, konflik di antara mereka mulai muncul.

    Bagaimana Maryam dimakamkan memicu perdebatan di antara ketiga anaknya. Maryam adalah seorang muslim, sementara dari ketiga anaknya, yang muslim juga hanya Fara.

    5. Ngenest (2015)

    Film Ngenest mengangkat isu perbedaan ras Tionghoa yang hidup di Indonesia. Film yang dirilis pada 30 Desember 2015 ini dikemas dalam komedi dan lawakan.

    Filmnya berkisah tentang Ernest yang lahir dari keluarga keturunan Cina. Ia tumbuh di masa Orde Baru saat diskriminasi terhadap etnis tersebut masih kental. Ia pun menjadi bulan-bulanan bullying setiap hari.

    Film ini merupakan debut penyutradaraan Ernest Prakasa. Kisah dalam film ini diangkat berdasarkan pengalaman hidup Ernest saat masih SMP hingga pertemuannya dengan sang istri, Meira.

     

    Penulis: Resla

  • Penyelundupan 41 Calon TKI Ilegal ke Malaysia Digagalkan, Korban Bayar hingga Rp 4,5 Juta Regional 13 November 2024

    Penyelundupan 41 Calon TKI Ilegal ke Malaysia Digagalkan, Korban Bayar hingga Rp 4,5 Juta Regional 13 November 2024

    Penyelundupan 41 Calon TKI Ilegal ke Malaysia Digagalkan, Korban Bayar hingga Rp 4,5 Juta
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com –
    Polres
    Nunukan
    , Kalimantan Utara menggagalkan upaya penyelundupan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) illegal ke Malaysia.
    41 CTKI diamankan, beserta tujuh orang tersangka yang terlibat dalam kasus penyelundupan calon
    TKI ilegal
    ini.
    Kapolres Nunukan, AKBP.Bonifasius Rumbewas mengatakan, 41 calon TKI ilegal yang berhasil diamankan itu merupakan hasil operasi sejak Oktober hingga pertengahan November 2024.
    “Kita amankan 34 CTKI dewasa dan 7 anak-anak,” ujar Boni dalam jumpa pers, Selasa (12/11/2024).
    Para korban, berasal dari berbagai daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
    Mereka akan ditempatkan di sejumlah perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalabakan, Tawau, dan Kundasang, Malaysia.
    Boni mengatakan, tujuh tersangka yang diamankan adalah AM (58), SM (34), LK (58), dan MB (42) warga Nunukan Timur. Kemudian SF (56) warga Nunukan Barat, dua perempua, NM (39) dan NF (49) warga Nunukan Selatan.
    Ketujuh orang ini ditangkap di tempat berbeda. Ada yang ditangkap di rumah penampungan sementara, Pelabuhan Tradisional Sungai Bolong, dan di Jembatan Orde Baru Hakim.
    “Sementara mayoritas para CTKI illegal kita amankan di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan,’’ ujar Boni lagi.
    Dari hasil penyelidikan sementara penyidik, diketahui para CTKI dimintai bayaran RM 450 hingga RM 1.300, atau sekitar Rp 1,5 juta-4,5 juta per orang dalam kurs Rp 3.500 per RM 1.
    Para tersangka, menyediakan rumah penampungan sementara bagi para CTKI illegal, mengurus transportasi untuk penyeberangan illegal, dan sebagian, menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan tetap.
    “Ada juga yang memfasilitasi semua biaya keberangkatan, dengan janji pembayaran dilakukan saat CTKI tersebut menerima upah atau gaji pertamanya di Malaysia. Ataupun diganti oleh mandor di sana,” jelasnya.
    Boni mengatakan, TKI yang tidak memiliki dokumen resmi, rentan mendapat eksploitasi karena tidak terdata dan tidak mendapat perlindungan hukum layaknya TKI resmi.
    “Hal ini merupakan kejahatan kemanusiaan, dan akan terus kita perangi bersama seluruh instansi APH di perbatasan RI – Malaysia ini,’’ tegasnya.
    Para tersangka terancam pidana penyeludupan manusia dan atau pidana Perlidungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 10 Jo pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO dan atau Pasal 120 Ayat 2 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan atau Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Mereka juga terancam pasal 81 jo Pasal 69 UURI nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Pasal 10 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
    Dan pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia subsidair pasal 83 Juncto Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Sebagai informasi, dari kurun waktu bulan Januari 2024 sampai dengan 12 November 2024, Polres Nunukan telah berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana yang berhubungan dengan TKI illegal.
    10 kasus di antaranya masuk dalam ranah TPPO, sedangkan 7 kasus sisanya merupakan pelanggaran UU Keimigrasian dan PPMI.
    Jumlah korban yang berhasil diselamatkan, sebanyak 83 orang. Dengan jumlah tersangka 20 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, ditambah tersangka yang masih DPO berjumlah 2 orang laki-laki.
    Adapun 8 perkara, telah P-21 dan 7 perkara proses penyidikan, serta 2 perkara, masih dalam tahap penyelidikan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peristiwa 13 November 1998: Tragedi Semanggi I

    Peristiwa 13 November 1998: Tragedi Semanggi I

    Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap tahunnya, 13 November menandai peristiwa bersejarah yang terjadi pada 1998. Setelah 26 tahun lamanya, Tragedi Semanggi I masih menyisakan potongan-potongan sejarah yang berkaitan dengan reformasi.

    Pada 13 November 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi. Peristiwa tersebut berujung pada kekerasan yang menewaskan banyak orang.

    Mengutip dari berbagai sumber, saat itu masyarakat melakukan protes terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa MPR. Kejadian yang dikenal dengan Tragedi Semanggi I ini terjadi pada 11-13 November 1998, tepat di masa pemerintah transisi Indonesia.

    Peristiwa tersebut menewaskan 17 warga sipil dan ratusan orang luka-luka. Adapun beberapa mahasiswa yang tewas, di antaranya BR Norma Irmawan (Fakultas Ekonomi Atma Jaya), Engkus Kusnadi (Universitas Negeri Jakarta (UNJ)), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Sigit Prasetyo (Universitas Yayasan Administrasi Indonesia (YAI)), dan Teddy Wardani Kusuma (Institut Teknologi Indonesia (ITI)).

    Tragedi Semanggi I diawali saat Indonesia mengalami transisi pemerintahan pada November 1998. Pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan ke depan.

    Mahasiswa bergerak karena tidak mengakui pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie dan tidak percaya dengan anggota-anggota DPR/MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik sekaligus pembersihan pemerintahan dari orang-orang orde baru.

    Masyarakat dan mahasiswa menolak Sidang Istimewa MPR 1998 dan dwifungsi ABRI/TNI. Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa, masyarakat bersama mahasiswa berdemonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional.

    Pada 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat bergerak dari Jalan Salemba menghadapi bentrok dengan Pamswakarsa di kompleks Tugu Proklamasi. Selanjutnya pada 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan.

    Namun, tidak ada yang berhasil menembus ke sana. Pasalnya, pengawalan yang sangat ketat oleh tentara, Brimob, dan Pamswakarsa.

    Alhasil, terjadi bentrok pada malam hari di daerah Slipi dan Jalan Sudirman. Akibatnya, puluhan mahasiswa masuk ke rumah sakit, ribuan mahasiswa dievekuasi ke Atma Jaya, satu orang pelajar bernama Lukman Firdaus terluka berat dan kemudian meninggal dunia.

    Pada 13 November 1998, mahasiswa dan masyarakat bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya. Mereka juga bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya Jakarta.

    Namun, saat itu Jalan Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari. Jumlah aparat semakin bertambah saat siang hari untuk menghadang laju mahasiswa dan masyarakat.

    Mahasiswa bersama masyarakat pun dikepung dari dua arah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Masyarakat mencoba melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan.

    Namun, saat itu terjadi penembakan. Beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal dunia.

    Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Tragedi Semanggi I. Setelah 26 tahun berlalu, masih belum ada upaya penyelesaian kasus tersebut.

     

    Penulis: Resla

  • Ide Dewan Pertahanan Nasional Diharap Sejalan dengan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Nasional 12 November 2024

    Ide Dewan Pertahanan Nasional Diharap Sejalan dengan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Nasional 12 November 2024

    Ide Dewan Pertahanan Nasional Diharap Sejalan dengan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rencana Menteri Pertahanan
    Sjafrie Sjamsoeddin
    mengenai pembentukan
    Dewan Pertahanan Nasional
    (DPN) masih menjadi perhatian kalangan pegiat pertahanan dan
    demokrasi
    .
    Rencana tersebut, meskipun secara normatif diperbolehkan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menuai perhatian serius dari kalangan masyarakat sipil.
    Ketua Badan Pengurus Centra Initiative,
    Al Araf
    , menekankan pentingnya menjaga fungsi dan struktur DPN supaya sejalan dengan prinsip negara
    hukum
    serta demokrasi.
    Dia menyatakan kekhawatiran akan potensi penyimpangan fungsi DPN jika tidak diawasi secara ketat.
    “Jika nantinya dibentuk harus diawasi secara serius. Perlu menjaga agar agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum,” kata Al Araf dalam pernyataannya seperti dikutip pada Selasa (12/11/2024).

    Menurutnya, susunan, kedudukan, dan fungsi DPN perlu ditetapkan secara tegas, terutama untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengendalian pertahanan nasional.
    Selain itu, Al Araf juga menggarisbawahi pentingnya DPN tidak melibatkan diri dalam fungsi operasional pertahanan negara.
    Dia mengingatkan terdapat catatan kelam pada masa Orde Baru soal dampak buruk dari lembaga pertahanan yang mengendalikan aspek politik keamanan secara berlebihan.
    Al Araf menilai struktur dan fungsi DPN harus mencerminkan semangat demokrasi agar tidak berujung pada otoritarianisme baru dalam ranah pertahanan.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin berencana membentuk Dewan Pertahanan Nasional untuk memperkuat pertahanan negara.
    Hal ini ia sampaikan sebagai pengarahan kepada jajaran pejabat eselon I, II, dan III Kementerian Pertahanan RI di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024).
    “(Ada rencana) membentuk Dewan Pertahanan Nasional, yang melihat aspek pertahanan dari paradigma yang heterogen, bukan homogen,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan isi arahan Menhan Sjafrie.
    Sjafrie mengingatkan kepada jajarannya bahwa pemikiran terhadap aspek pertahanan negara yang besar tidak boleh tertinggal.
    Oleh karena itu, dia menilai perlu perbaikan organisasi dalam sentralisasi kebijakan pertahanan negara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.