Xcloud.id

Topik: Orde Baru

  • 102 Tahun Nahdlatul Ulama Menginspirasi Dunia: Relevan Sebagai Kekuatan Global

    102 Tahun Nahdlatul Ulama Menginspirasi Dunia: Relevan Sebagai Kekuatan Global

    Muhammad Fahad Azizi (Mahasiswa S1 Universitas Az-Zaitunah Tunisia)

    TRIBUNJAKARTA.COM – Islam terbesar di Indonesia sekaligus aktor global yang mempromosikan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. Dalam perjalanan selama lebih dari satu abad, NU tidak hanya berfokus pada isu lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan di tingkat internasional. Dengan membawa pesan moderasi dan toleransi, NU menjadi inspirasi bagi dunia yang tengah menghadapi tantangan global.

    Sejak berdiri pada tahun 1926, NU telah menunjukkan kemampuan adaptasi dalam menjawab tantangan zaman. Sebagai organisasi berbasis Ahlus Sunnah wal Jama’ah, NU tidak hanya menjaga tradisi Islam yang moderat di Indonesia tetapi juga menjadikannya sebagai platform dialog lintas budaya dan agama di tingkat internasional.

    Memasuki usia ke-102, NU menghadapi tantangan globalisasi yang memerlukan adaptasi dan inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang telah menjadi landasannya. Hanya sedikit organisasi yang mampu bertahan selama satu abad, apalagi terus berkembang. NU telah melewati berbagai fase sejarah — mulai dari era kolonial, masa kemerdekaan, Orde Baru, hingga era reformasi dan globalisasi saat ini. Pengalaman panjang ini membentuk NU sebagai organisasi yang tangguh menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, NU bukanlah organisasi yang meredup, melainkan semakin memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa besar di Indonesia dan dunia.

    Salah satu tonggak penting adalah peran tokoh-tokoh NU, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi ikon perjuangan hak asasi manusia dan dialog antaragama. Gus Dur dikenal luas di dunia internasional sebagai tokoh yang menjembatani perbedaan dan mempromosikan perdamaian. Warisannya menjadi bukti bahwa NU tidak hanya relevan di tingkat nasional tetapi juga sebagai kekuatan global yang mendukung stabilitas dan harmoni dunia.

    Pesantren-pesantren yang dikelola oleh NU telah menjadi pusat pendidikan yang menekankan nilai-nilai keislaman serta mempromosikan dialog dan moderasi. Model pendidikan pesantren ini menarik perhatian dunia sebagai solusi dalam mencegah radikalisme dan membangun generasi berwawasan global.
    NU juga terlibat aktif dalam berbagai kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNESCO, PBB, dan organisasi lainnya. Kolaborasi ini mencakup program pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pengentasan kemiskinan, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

    Pada Muktamar Internasional Para Pemimpin Islam Moderat (International Summit of Moderate Islamic Leaders/ISOMIL) yang mengangkat tema “Inspirasi Peradaban Dunia”, PBNU telah bersepakat dan menghasilkan 16 butir Deklarasi Nahdlatul Ulama. Salah satu poinnya adalah menawarkan Islam Nusantara sebagai paradigma Islam yang menghargai budaya lokal dan mengedepankan harmoni serta perdamaian.

    Untuk mewujudkan hal ini, NU memiliki komitmen kuat terhadap penyelesaian konflik global. Contohnya, melalui forum G20 Religion Forum (R20) yang digagas oleh Ketua PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. NU menjadi pionir dalam mempromosikan dialog antaragama sebagai solusi bagi konflik dunia. Dalam R20, PBNU bekerja sama dengan Muslim World League (Rabithah Alam Islami) yang berpusat di Arab Saudi sebagai co-host. Sebagian besar peserta forum ini telah membangun sinergi dengan PBNU sejak 2017 dalam berbagai forum internasional tentang dialog antaragama dan kepercayaan.

    Pendekatan diplomasi NU tidak hanya berbasis pada ajaran Islam, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan mengedepankan dialog, toleransi, dan keadilan, NU membuktikan bahwa agama dapat berperan sebagai solusi dalam menciptakan perdamaian global.

    NU juga berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah sejak tahun 1938 melalui Ketua Umum PBNU KH Mahfudz Shiddiq. Dukungan ini mencakup konsolidasi negara-negara Arab, penguatan sikap bersama dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan dukungan legitimasi Palestina melalui pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan, Jam’iyah Nahdlatul Ulama melalui NUcare LAZISNU, PBNU telah berhasil mengumpulkan total donasi kemanusiaan untuk Palestina pada Oktober 2023, sebesar Rp 27,9 Miliar. Hal ini membuktikan bahwa warga NU sangat peduli terhadap kemanusiaan.

    Memasuki abad kedua ini, NU menghadapi tantangan besar, termasuk globalisasi, digitalisasi, dan perubahan iklim. Sebagai organisasi yang berorientasi pada kemanusiaan, NU perlu terus berinovasi dan memperkuat kerja sama internasional. Dalam menghadapi perubahan ini, NU dapat mengoptimalkan dakwah digital, pendidikan berbasis teknologi, dan kampanye lingkungan.

    NU memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan toleransi. Melalui platform media sosial, kampanye seperti “Islam Nusantara” berhasil menampilkan wajah Islam yang ramah, moderat, dan relevan dengan konteks global. Selain itu, NU mengembangkan aplikasi berbasis teknologi untuk mendukung dakwah dan pendidikan. Upaya ini memperkuat posisinya di tingkat global sebagai organisasi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan modernitas. Dakwah digital NU juga membantu menangkal penyebaran paham ekstremisme melalui ruang-ruang virtual.

    Untuk memastikan relevansi di tingkat global, NU perlu memperluas jejaring internasional secara konsisten, termasuk dengan organisasi lintas agama dan lembaga pembangunan global. Dengan strategi ini, NU dapat menjadi pelopor dalam mempromosikan Islam yang moderat dan inklusif di panggung internasional.

    Selama 102 tahun, Nahdlatul Ulama telah membuktikan bahwa Islam yang moderat dapat menjadi fondasi bagi perdamaian dunia. Dengan mengedepankan pendidikan, dakwah, dan diplomasi, NU membawa pengaruh besar di kancah internasional. Kini, NU memasuki abad kedua dengan semangat untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang lebih besar di tingkat global.

    NU adalah contoh nyata bahwa organisasi berbasis agama dapat menjadi kekuatan yang relevan dan berpengaruh di dunia modern. Dengan semangat Islam Nusantara yang damai dan inklusif, NU tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia tetapi juga inspirasi bagi dunia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wamendagri: Pemda perlu pahami isu ketahanan pangan dari hulu-hilir

    Wamendagri: Pemda perlu pahami isu ketahanan pangan dari hulu-hilir

    Intinya, Bapak/Ibu Kepala Daerah, porsinya betul-betul dari hulu dan hilir

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap isu ketahanan pangan baik di tingkat hulu maupun hilir.

    Hal itu disampaikan Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa.

    Dia menjelaskan di tingkat hulu, kepala daerah harus memahami berbagai isu yang berkaitan dengan produksi pertanian, ketersediaan pupuk, serta peran petugas irigasi dan penyuluh pertanian.

    Sementara di tingkat hilir, kepala daerah perlu memastikan distribusi berjalan lancar, harga tetap stabil, dan terjalinnya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bulog.

    “Intinya, Bapak/Ibu Kepala Daerah, porsinya betul-betul dari hulu dan hilir,” ujar Bima Arya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.

    Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu, Bima menekankan pentingnya fokus kepala daerah dalam mencapai target swasembada pangan.

    Sebab, hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita ingin agar kepala daerah itu semua juga sangat fokus, perlu sinkron, Pak [Menko]. Tadi soal makan bergizi itu juga perlu detail nanti dikoordinasikan,” jelas Bima.

    Selain itu, dirinya juga melaporkan kepada Menko Pangan hasil peninjauannya ke irigasi di Sumut sebelum mengikuti rakor kali ini.

    Pada sehari sebelumnya, ia sempat mengecek kondisi irigasi di Desa Pematang Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

    “Kemarin kami mengunjungi satu titik di [Desa] Pematang Lalang, Pak [Menko], di Deli Serdang. Nah, di sana itu area sawahnya 2.600 hektare. Tanamnya tiga kali, panennya satu kali saja, karena 70 persen lahannya terendam banjir akibat hujan,” ungkapnya.

    Banjir yang melanda kawasan tersebut akibat tidak berfungsinya bendungan. Pintu air (klep) irigasi yang dibangun sejak era Orde Baru pada tahun 1990-an tidak lagi berfungsi dengan baik.

    Memang pada tahun 2016 pintu klep sempat diperbarui, tetapi tidak disertai dengan normalisasi sedimentasi. Akibatnya, air terus meluap dan merendam lahan pertanian warga.

    “Sampai sekarang sedimentasinya menumpuk, Pak [Menko], sehingga air laut masuk. Dan ketika banjir datang, kondisinya sudah seperti lautan. Kami ke sana, warga cukup emosional, Pak [Menko]. Mereka berharap ada perhatian lebih dan pembangunan yang konkret,” jelas Bima.

    Bima pun kembali menekankan bahwa target untuk mewujudkan ketahanan pangan harus dikawal bersama oleh seluruh kepala daerah.

    Tercatat, hingga saat ini Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan kepada 205 kepala daerah, terdiri dari 8 gubernur, 152 bupati, dan 45 wali kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Tidak Akan Lepas Tangan Terhadap Kasus Hasto

    Megawati Tidak Akan Lepas Tangan Terhadap Kasus Hasto

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan lepas tangan terhadap kasus yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan lepas tangan terhadap kasus yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tidak akan lepas tangan, apalagi cuci tangan terhadap kasus kriminalisasi Hasto Kristiyanto,” kata Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, Minggu (19/1/2025).

    Megawati membandingkan kasusnya saat diperiksa beberapa kali oleh pihak kepolisian pada saat Orde Baru. Megawati pun memberikan dukungan kepada Hasto agar tidak takut.

    “Bahkan beliau membandingkan dengan kasusnya saat pernah diperiksa tiga kali oleh kepolisian pada era Orde Baru. Ibu Megawati juga memberikan dukungan dan menyemangati Hasto Kristiyanto untuk menghadapi kasus ini, jangan pernah takut, karena menurut beliau ketakutan adalah ilusi,” kata Guntur.

    Guntur juga menekankan Megawati memberikan perhatian yang penuh pada kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto. Hal itu, disampaikan secara berulang kali oleh Megawati dalam beberapa pidato di depan publik.

    Pertama, pada 5 Juli 2024 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Megawati memberikan semangat pada Hasto Kristiyanto yang memenuhi panggilan KPK, dan menegaskan agar tidak takut menghadapi penyidik KPK AKBP Rossa serta mengkritik cara-cara sewenang-wenang penyidik KPK terhadap Kusnadi yang membohongi, mengintimidasi dan merampas barang milik partai.

    “Kedua, pada tanggal 30 Juli 2024 saat menghadiri Mukernas Partai Perindo di Jakarta. Ibu Megawati kembali menyebut nama Hasto Kristiyanto dan penyidik KPK, AKBP Rossa serta menilai orang-orang di lingkaran kekuasaan (masih Jokowi saat itu) menargetkan kader-kadernya, termasuk Hasto Kristiyanto. Ibu Megawati meminta kepada Sekjen PDI Perjuangan agar tidak takut dengan proses hukum yang dihadapinya,” kata Guntur.

    Pidato lainnya pada 12 Desember 2024 saat peluncuran dan diskusi buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” karya Todung Mulya Lubis. Pada saat itu, Megawati menyatakan akan mendatangi KPK bila Hasto Kristiyanto ditangkap.

    Lalu pada 10 Januari 2025 saat Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan ke-52, lanjut Guntur, Megawati menilai KPK seperti tidak punya kerjaan lain kecuali mengubrek-ubrek Hasto Kristiyanto.

    ”Pernyataan Ibu Megawati Soekarnoputri tersebut menunjukkan perhatiannya pada kasus kriminalisasi pada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang saat ini dijadikan tersangka oleh KPK berdasarkan seperti yang disampaikan Ketua KPK 24 Desember 2024 Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI Perjuangan bukan sebagai pribadi,” ungkapnya.

    (cip)

  • Mimpi Prabowo Ekonomi Tumbuh Lampaui 8%, Ingin Seperti Era Soeharto?

    Mimpi Prabowo Ekonomi Tumbuh Lampaui 8%, Ingin Seperti Era Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku masih mempertimbangkan sejumlah cara agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto, yakni sebesar 8%.

    “Kan kita targetnya [pertumbuhan ekonomi] setinggi mungkin dan kita sedang melihat beberapa langkah yang bisa kita ambil,” kata Airlangga saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Sejumlah proyek pemerintah seperti keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diyakini bakal mampu menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) alias indikator tingkat efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi sebesar 6,5%.

    Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan tidak efisiennya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini ICOR Indonesia masih di level 6,5.

    Melalui penurunan ICOR, setidaknya ke level 4, akan lebih mudah ekonomi Indonesia untuk tumbuh. 

    Apabila nilai ICOR tidak berubah, tetap 6,5, maka perlu pertumbuhan investasi hingga 52% untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yakni 8%. Padahal, jika ICOR lebih rendah seperti negara lain yang berada di angka 3, Indonesia hanya perlu pertumbuhan investasi sebesar 19,5% demi mencapai target pertumbuhan ekonomi.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto tetap optimistis bahwa pemerintahannya dapat melewati target pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 8%.

    Namun demikian, Prabowo juga menyayangkan di tengah optimisme itu banyak pihak yang tidak meyakini pemerintahannya dapat mencapai hal tersebut. 

    “Mungkin banyak yang nyinyir, mungkin ini kekurangan elit Indonesia susah lihat orang senang, tidak percaya diri, jadi kita merasa kita punya suatu rasa kurang berani,” ujarnya.

    Bukan hal yang tidak mungkin, karena nyatanya ekonomi Indonesia pernah tumbuh di atas 6% hingga 8% pada tahun 1990-an atau pada akhir masa kepemimpinan Soeharto.  

    Sebut saja pada 1990, ekonomi tumbuh sebesar 7,24% (year on year/YoY). Meski mengalami tren penurunan pada 1991 hingga 1993, ekonomi mampu melesat ke 8,22% pada 1995.

    Sayangnya, menghadapi 1998, ekonomi Indonesia harus terperosok hingga -13,13% (YoY).

    Perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi era Orde Baru itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari produksi dan harga minyak, hingga kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto.

    Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.

    “Status pendapatan yang tinggi hanya dapat dicapai jika Anda memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ungkapnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024). 

    Lantas, akankah usaha-usaha pemerintah tersebut mampu untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8% seperti era Soeharto?

  • mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI

    mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI

    Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan menyerukan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). (https://tinyurl.com/4sssv92v)

    16 Januari 1966: mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 16 Januari 1966, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan menyerukan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Aksi ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, mencerminkan keberanian generasi muda dalam menuntut perubahan di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda negeri.

    KAMI, yang dibentuk pada 25 Oktober 1965, muncul sebagai respons atas ketegangan pasca-pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) yang dituduhkan pada PKI. Organisasi ini menjadi simbol perlawanan terhadap komunisme dan dianggap sebagai perwakilan aspirasi rakyat yang mendambakan perbaikan kondisi bangsa. Dalam aksi besar-besaran pada Januari 1966, mahasiswa membawa tuntutan yang dikenal dengan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora yang dianggap pro-komunis, dan penurunan harga kebutuhan pokok yang melonjak akibat inflasi.

    Demonstrasi tersebut mencerminkan ketegangan politik yang memuncak, terutama karena Presiden Soekarno masih mempertahankan konsep “Nasakom” yang mengakomodasi PKI. Meski mendapat tentangan dari pemerintah, aksi mahasiswa ini mendapat dukungan luas, termasuk dari kekuatan militer yang semakin tidak sejalan dengan kebijakan Soekarno. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akhirnya membuat perubahan besar tak terhindarkan.

    Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima mandat untuk mengambil tindakan terhadap situasi yang genting. PKI akhirnya dibubarkan, dan pengaruhnya dalam pemerintahan dihentikan sepenuhnya. Keberhasilan mahasiswa dalam memperjuangkan Tritura tidak hanya menjadi tonggak sejarah peran generasi muda dalam politik, tetapi juga membawa Indonesia memasuki era baru di bawah pemerintahan Orde Baru.

    Namun, langkah besar ini juga meninggalkan luka dalam sejarah. Pembubaran PKI diikuti oleh tindakan represif, termasuk kekerasan massal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota atau simpatisan partai tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar sering kali membawa konsekuensi kompleks yang harus dihadapi oleh sebuah bangsa.

    Aksi heroik mahasiswa KAMI pada 16 Januari 1966 membuktikan bahwa suara pemuda dapat menjadi katalisator perubahan besar. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan perbaikan bangsa adalah tanggung jawab bersama yang harus terus dipegang generasi ke generasi.

    Sumber : Sumber Lain

  • Wamendagri: Pemda perlu pastikan pemeliharaan irigasi

    Wamendagri: Pemda perlu pastikan pemeliharaan irigasi

    Jadi, kenapa tidak kita sama-sama sinergi untuk fokus pada swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemerintah daerah memastikan pemeliharaan irigasi berjalan dengan baik, mulai dari sarana prasarana hingga petugas ulu-ulu.

    Hal ini ditekankan Bima pada Rapat Koordinasi Pangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kota Palembang, Senin.

    “Nah, selama ini kalau pemeliharaan itu kan fokusnya ke kota, ke aspal, ke jalan, begitu ya. Nah, rasanya sekarang karena berbeda, perlu fokus khusus pemeliharaan ini pada irigasi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia mencontohkan bahwa isu paling umum terkait irigasi di seluruh Indonesia adalah tidak pernah dilakukan normalisasi sejak masa orde baru.

    Normalisasi ini pun berkaitan dengan pengembalian fungsi saluran irigasi sehingga dapat bekerja secara maksimal.

    Bima mengatakan kurangnya normalisasi ini berdampak pada air yang masam, tumbuhnya pohon, hingga sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun.

    “Jadi, ini normalisasinya luar biasa kebutuhannya, pohon itu bahkan sampai tumbuh di tengah-tengah irigasi ini, Pak (Menko), menahun begitu. Nah, tadi dari PU (Pekerjaan Umum) katanya sebetulnya bisa saja ini poin-poin dari PU dikerjakan atau dari pemeliharaan,” jelasnya.

    Bima menambahkan Sumsel menjadi provinsi keenam yang dikunjungi oleh tim dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan berkaitan dengan swasembada pangan, sekaligus melihat secara langsung situasi di lapangan yang melibatkan 146 kepala daerah, terdiri dari enam gubernur, 106 bupati, dan 34 wali kota.

    “Karena memang bapak/ibu, para kepala daerah, Kemendagri ini dua tahun terakhir bisa fokus pada inflasi. Jadi, kenapa tidak kita sama-sama sinergi untuk fokus pada swasembada pangan dan juga pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima.

    Wamendagri juga mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan ujung tombak dalam melakukan sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi program swasembada pangan.

    Kepala daerah perlu memastikan sinergi di tingkat hulu (antarkementerian/lembaga) maupun hilir (petani) dengan baik.

    “Di hilirnya jalur distribusi juga dipahami, petani, gapoktan, Bulog, dan lain-lain,” tambahnya.

    Bima juga menyuarakan aspirasi yang disampaikan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan kesejahteraan petugas ulu-ulu.

    Kepala daerah harus memastikan kesiapan anggaran untuk petugas ulu-ulu di tengah masifnya pembangunan irigasi di seluruh Indonesia.

    “Insyaallah dengan solidaritas kita, kerja sama kita, dengan team work kita, maka Kemendagri bersama kepala daerah bisa mempercepat terjadinya swasembada pangan di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • titik awal era baru di Indonesia

    titik awal era baru di Indonesia

    Pada tahun 1966, Indonesia menghadapi salah satu momen penting yang mengubah arah perjalanan bangsa, yaitu peristiwa TRITURA atau `Tiga Tuntutan Rakyat.` (https://tinyurl.com/yc3cp99m)

    12 Januari 1966: titik awal era baru di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada tahun 1966, Indonesia menghadapi salah satu momen penting yang mengubah arah perjalanan bangsa, yaitu peristiwa TRITURA atau “Tiga Tuntutan Rakyat.” Peristiwa ini mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan signifikan dalam tata pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dengan latar belakang situasi politik, ekonomi, dan sosial yang penuh gejolak, TRITURA menjadi simbol perjuangan rakyat untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

    Pada pertengahan 1960-an, Indonesia berada dalam situasi genting. Ketegangan ideologi antara kelompok-kelompok politik semakin memuncak, terutama antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kekuatan antikomunis. Situasi ini diperburuk oleh inflasi yang meroket, kelangkaan bahan pokok, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

    Puncak ketegangan terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), sebuah kudeta yang gagal dan menimbulkan gejolak politik besar di seluruh negeri. Peristiwa ini memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), untuk melakukan reformasi total di berbagai sektor.

    Isi Tuntutan TRITURA

    Pada 12 Januari 1966, KAMI mengajukan tiga tuntutan utama yang dikenal sebagai TRITURA, yaitu:
    1. Bubarkan PKI – Menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia yang dianggap bertanggung jawab atas G30S.
    2. Bersihkan Kabinet dari Unsur-unsur PKI – Menuntut agar kabinet pemerintahan dibersihkan dari orang-orang yang terkait dengan PKI.
    3. Turunkan Harga – Mendesak pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan menurunkan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

    Tuntutan ini menjadi simbol dari aspirasi rakyat untuk perubahan yang lebih baik dan mencerminkan keresahan mendalam terhadap kondisi bangsa.

    Peristiwa TRITURA membawa dampak besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, di antaranya:

    1. Pergantian Kepemimpinan Nasional
       Desakan untuk merealisasikan tuntutan TRITURA memicu pergeseran kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Proses ini ditandai dengan penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas negara.

    2. Pembubaran PKI
       Pada tahun 1966, PKI resmi dibubarkan, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan ideologi komunis dilarang di Indonesia. Langkah ini menandai dimulainya era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

    3. Reformasi Ekonomi
       Pemerintahan Orde Baru mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi, meskipun butuh waktu yang lama untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional sepenuhnya.

    Peristiwa TRITURA merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang menandai akhir dari Orde Lama dan awal dari Orde Baru. Tiga tuntutan rakyat yang sederhana namun penuh makna ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, stabil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hingga kini, peristiwa TRITURA tetap menjadi salah satu momen bersejarah yang menginspirasi semangat perjuangan dan perubahan di Indonesia.

    Sumber : Sumber Lain

  • Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) disinyalir menjadi hambatan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, antara Megawati dan Jokowi memiliki gejolak psikologis.

    Sementara, Jokowi saat ini semakin menunjukkan kemesraan dengan Prabowo.

    Pendapat ini disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pada Minggu (12/1/2025). 

    “Tapi (pertemuan Prabowo dan megawati) rada rumit karena kondisinya tak mendukung.”

    “Mungkin karena PDIP kalah pilpres, pilkada juga relatif tak sekuat sebelumnya, termasuk juga mungkin karena hambatan psikologis dengan Jokowi yang masih mesra dengan Prabowo,” ujar Adi dilansir Kompas.com.

    Hubungan antara PDIP dan Prabowo, kata Adi, sebenarnya baik-baik saja dari sisi politik. 

    Hal itu terlihat dari tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD dan DPRD) yang berpotensi membuat PDIP kehilangan jatah kursi Ketua DPR.

    Selain itu, di level pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), politikus PDIP, Said Abdullah, juga masih mendapat jatah untuk menduduki posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    “Publik melihatnya kendala utama PDIP faktor Jokowi yang masih di Prabowo,” ujar Adi menegaskan.

    Menurutnya, masuk atau tidaknya PDIP ke dalam barisan pemerintahan bergantung kepada suara kader partai yang memberikan masukan kepada Megawati.

    “Kalau suara kritis macam barisan Hasto yang lebih dominan, PDIP cenderung akan jadi oposisi.”

    “Tapi kalau yang dominan suara barisan Puan, PDIP sepertinya lebih tertarik berkoalisi dengan Prabowo,” imbuh Adi.

    Hubungan antara kedua pimpinan partai politik ini juga disinggung Megawati  saat pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati sendiri menepis isu hubungan dirinya dan Prabowo dianggap bermusuhan.

    Putri Ir. Soekarno juga mengaku tetap berkomunikasi dengan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hingga kini. 

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati.

    Megawati juga menjelaskan dirinya dan Prabowo memiliki posisi yang sama, yakni sebagai ketua umum partai.

    Dalam pembahasan ini, Megawati dan Prabowo juga membicarakan perasaan apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil. 

    “Lha tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ungkap Megawati kepada Prabowo yang disampaikan kepada publik.

    Ketua Umum DPP PDIP itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo perihal keputusan MPR RI yang resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno atau Bung Karno.

    Dimana, dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.

    Said Abdullah menyebut Megawati selalu tersentuh hati saat berbicara dua hal, yakni tentang cita-cita Indonesia Raya dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik. 

    Said pun mengatakan, bahwa setelah diberhentikan dari Presiden, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota, serta jauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden. 

    Bahkan, di akhir hayat, Bung Karno wafat dengan kondisi yang sangat menyedihkan karena dalan kondisi sakit kerusakan ginjal, dan sengaja tidak diberikan pertolongan medis yang semestinya.

    Selain itu, anak anak Bung Karno, termasuk Megawati menghadapi berbagai tekanan, dan pembatasan politik di masa orde baru.

    “Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR NoXXXIII/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali.”

    “Sebab dengan pencabutan TAP MPR tersebut negara telah memulihkan nama baik Bung Karno,” kata Said, Jumat.

    Said pun menilai, tanpa andil Prabowo sebagai Presiden RI dan seluruh Pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Bung Karno dengan G 30 S 1965 itu bisa dihapuskan. 

    Kerena itulah, lanjutnya, dalam pidato Megawati sungguh memberikan kesan yang mendalam. 

    “Apresiasi setulus tulusnya dari beliau kepada Presiden Prabowo, Pimpinan MPR dan seluruh rakyat,” ujar Said.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com)

  • 10 Pekerjaan Rumah Gubernur Sumbar Terpilih Terkait Lingkungan

    10 Pekerjaan Rumah Gubernur Sumbar Terpilih Terkait Lingkungan

    Kelima, menerapkan kebijakan energi yang berkeadilan dan transparan. Wengki mencontohkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Singkarak yang sudah direkomendasikan gubernur ke pemerintah pusat.

    “Masyarakat adat salingka Danau Singkarak, tiba-tiba dikejutkan, karena Gubernur Sumatera Barat memberikan dukungan terhadap PT Indo Acwa Tenaga Singkarak untuk membangun PSN PLTS Singkarak 50 MW,” ujarnya.

    Keenam, pemulihan kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana kita ketahui, wilayah pesisir kita telah terdegradasi akibat perluasan tambak udang (legal dan ilegal), sebagian besar hutan mangrove di konversi untuk tambak udang, termasuk untuk kebun sawit.

    Dalam data resmi DLH Provinsi Sumatera Barat disebut, baku mutu air laut dan sungai di Padang Pariaman, bahkan telah terlampaui akibat limbah tambak udang. Beberapa waktu lalu, kolam bekas tambak udang, telah menjadi alat pembunuh anak kecil sekitar lokasi tambak.

    Selanjutnya pembuatan peta jalan pemulihan hak ulayat untuk mengurai konflik yang menumpuk di Agam, Pasaman Barat hingga Darmasraya terkait perizinan perusahaan sawit.

    Situasi saat ini HGU-HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan monokultur sebagian sudah dan akan berakhir, kita tahu bahwa lokasi yang ini dibebani perkebunan seluruhnya tanah ulayat, dan itu pada zaman orde baru di akhir tahun 80-an sampai 2000-an investasi besar.

    Sementara Juru bicara Mahyeldi – Vasco, Bachtul mengatakan sejak menjabat sebagai gubernur Sumatera Barat periode sebelumnya, isu lingkungan hidup sering kali menjadi perhatian Mahyeldi.

    Oleh sebab itu, lanjutnya, persoalan lingkungan hidup menjadi tantangan besar. Di samping itu, ia menyampaikan bahwa tugas menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat.

    “Ke depan, kita memang membutuhkan pemimpin yang benar-benar pro terhadap lingkungan hidup, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan. Kita harus memikirkan generasi-generasi yang akan datang, sehingga tidak semua yang bisa dieksploitasi hari ini kita ambil begitu saja,” jelasnya.

    Bachtul menyampaikan perhatian terhadap lingkungan harus menjadi salah satu prasyarat utama dalam memilih pemimpin. Ia mengklaim pasangan Mahyeldi – Vasco memiliki rekam jejak yang baik, tanpa catatan buruk terkait hal ini.

     

  • PDIP Tangsel Gelar Cap Jempol Darah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketum

    PDIP Tangsel Gelar Cap Jempol Darah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketum

    Jakarta, Beritasatu.com – Kader dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan aksi cap jempol darah untuk menyatakan kesetiaan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aksi cap jempol darah ini juga sekaligus untuk mendukung Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketum periode 2025-2030 mendatang. 

    Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan kader PDIP Tangsel mulai dari jajaran pengurus DPD, DPC, PAC, Ranting, anak ranting dan simpatisan PDIP di depan kantor DPC PDI Perjuangan Tangsel, BSD, Sabtu (11/1/2025). Pada kesempatan itu, hadir juga senior PDIP Panda Nababan.

    “Mimbar demokrasi ini digelar untuk kebebasan berpendapat para aktivis dan simpatisan PDI Perjuangan Kota Tangsel menyikapi situasi kebangsaan saat ini. Kami Banteng-Banteng Tangsel juga nyatakan kesetiaan serta satu komando terhadap Megawati Soekarnoputri untuk terus menjadi Ketua Umum,” ujar Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

    Selain itu, kata Wanto, PDIP Tangsel juga memperingati HUT ke-52 PDIP dengan tema “Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang” sekaligus potong tumpeng tanda rasa syukur. Momentum peringatan HUT PDIP tersebut, kata dia, menjadi kesempatan untuk meneguhkan komitmen satu komando di bawah Megawati untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu soliditas PDIP, terutama jelang kongres.

    “Siapa pun yang menganggu ganggu soliditas PDI Perjuangan mulai dari pusat hingga daerah, Banteng-banteng siap bergerak dan melawan serta satu komando dengan Ibu Megawati,” tegas Wanto yang merupakan mantan aktivis 98.

    Dalam mimbar demokrasi itu sendiri, seluruh aktivis partai juga melakukan cap jempol darah termasuk politisi senior PDIP Panda Nababan.

    Panda Nababan dalam kesempatan itu mengingatkan mimbar demokrasi yang digelar oleh DPC PDIP Tangsel bisa bergelombang dan membesar jika kekangan demokrasi terjadi terus-menerus di Indonesia.

    “Megawati Soekarnoputri itu merupakan pemimpin partai yang sangat ideologis dan harapannya hanya keberlangsungan Indonesia raya. Tidak ada apa apanya situasi yang sekarang menganggu elite- elite PDI Perjuangan daripada zaman orde baru dahulu. Jika diinjak pasti banteng-banteng khususnya banteng Tangsel pasti akan marah dan mengamuk agar demokrasi di Indonesia tidak dirusak oleh yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Panda Nababan.