Xcloud.id

Topik: Orde Baru

  • Sejarah Hari Pers Nasional 9 Februari

    Sejarah Hari Pers Nasional 9 Februari

    Liputan6.com, Yogyakarta – Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap 9 Februari. Peringatan ini bertepatan dengan HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia.

    Hari Pers Nasional memiliki landasan utama untuk membangun sinergi antara pers, masyarakat, dan penyelenggara negara demi kemajuan bangsa. Mengutip dari berbaga sumber, gagasan Hari Pers Nasional muncul pertama kali dalam Kongres ke-28 PWI yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat, pada 1978.

    Ide awal peringatan ini bermula dari keinginan para insan pers untuk membuat hari khusus dalam memperingati peran dan kontribusi pers. Gagasan tersebut kemudian disetujui pada 19 Februari 1981, dalam sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung.

    Setelah diajukan kepada pemerintah dan melalui berbagai pertimbangan, Hari Pers Nasional akhirnya resmi ditetapkan setiap 9 Februari.

    Dalam perjalanannya, insan pers di mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Pada masa kolonialisme, mereka mengalami pembungkaman oleh kolonialisme. Pun pada masa Orde Baru, pers mengalami keterbatasan kebebasan pers.

    Pada era reformasi, insan pers masih harus berhadapan dengan tantangan kebebasan pers. Lahirnya Hari Pers Nasional menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki dan menjaga kebebasan serta independensi jurnalistik.

    Meski demikian, ditetapkannya Hari Pers Nasional setiap 9 Februari sempat mendapat kritik dari berbagai pihak. Pada 7 Desember 2007, sekelompok penulis muda mendeklarasikan Hari Pers Indonesia di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung.

    Tanggal tersebut bertepatan dengan hari pemakaman Tirto Adhi Soerjo, tokoh pers nasional sekaligus salah satu pelopor jurnalisme di Indonesia. Adapun deklarasi ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap Hari Pers Nasional yang dianggap warisan Orde Baru.

    Kritik juga datang dari sebagian kalangan yang mengusulkan agar Hari Pers Nasional disesuaikan dengan tanggal terbitnya surat kabar Medan Prijaji pada Januari 1907. Surat kabar tersebut dianggap sebagai tonggak awal pers nasional.

    Selanjutnya, sejarawan Asvi Warman Adam mengusulkan kompromi dengan menjadikan bulan Januari sebagai Bulan Pers Nasional. Sementara 9 Februari dijadikan sebagai puncak peringatannya.

    Pada 16 Februari 2017, dalam seminar yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), muncul gagasan untuk menetapkan Hari Jurnalis Indonesia pada 7 Desember. Gagasan ini diusulkan sebagai alternatif bagi para jurnalis yang merasa bahwa Hari Pers Nasional masih terkait dengan warisan masa lalu.

    Meski menuai banyak pro dan kontra, peringatan Hari Pers Nasional masih rutin diselenggarakan pada 9 Februari. Peringatan tersebut sesuai dengan penetapan resmi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985. Keputusan tersebut menerangkan bahwa pers nasional Indonesia memiliki sejarah perjuangan dan peran penting dalam pembangunan nasional sebagai bentuk pengamalan Pancasila.

    Penulis: Resla

  • Profil Soedjono Hoemardani, Sosok Jenderal Gondrong yang Bikin Soeharto Berlinang Air Mata

    Profil Soedjono Hoemardani, Sosok Jenderal Gondrong yang Bikin Soeharto Berlinang Air Mata

    loading…

    Soedjono Hoemardani satu-satu Jenderal berambut gondrong yang sangat dihormati Presiden Soeharto. Foto/istimewa

    JAKARTA – Soedjono Hoemardani di masa lalu dikenal sebagai satu-satunya Jenderal berambut gondrong yang ahli dalam hal ekonomi dan administrasi.

    Pada saat Soedjono Hoemardani tutup usia di tahun 1986, proses pemakamannya dihadiri oleh Presiden RI ke-2 Soeharto. Bahkan Soeharto terlihat menangis ketika mengikuti prosesi pemakaman tersebut.

    Sosok Soeharto yang meneteskan air mata di pemakaman salah satu anggota militer ini lantas membuat banyak pihak penasaran akan sosok Soedjono Hoemardani.

    Profil Soedjono HoemardaniLetjen TNI (Purn.) Soedjono Hoemardani lahir pada 7 Desember 1918, di Solo, Jawa Tengah. Dia adalah putra dari Raden Hoemardani pedagang di Carikan, barat Pasar Klewer yang memasok berbagai jenis bahan makanan dan pakaian pamong serta abdi keraton.

    Ingin mengikuti jejak sang ayah, rupanya Soedjono sempat menimba ilmu perbisnisan di Gemeentelijke Handels School (sekolah dagang di Semarang). Pada 1937, Soedjono lulus pendidikan dan kembali ke Solo untuk meneruskan usaha sang ayah.

    Pada masa penjajahan Jepang, Soedjono Hoemardani yang masih berusia 20 tahunan ditunjuk menjadi fukudanco (wakil komandan) dari keibodan (pembantu polisi). Sejak awal karier militernya pada masa revolusi, Soedjono Hoemardani ditugaskan mengelola bidang ekonomi dan keuangan.

    Dalam perang kemerdekaan Soedjono Hoemardani menjadi anggota Resimen Infanteri XVI di Solo, dan bergerilya bersama Jenderal TNI Gatot Subroto.

    Ketika masih aktif di Badan Keamanan Rakyat (BKR), Soedjono pernah dipercaya untuk jadi ketua bagian keuangan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) di sekitar Solo.

    Soedjono juga acap kali ditunjuk membawahi bagian ekonomi dan keuangan. Pada masa Orde Baru, Ia dikenal ahli melakukan lobi, antara lain membuahkan kerja sama pihak Jepang dalam penyediaan dana pembangunan.

    Selain ahli dalam hal ekonomi, Soedjono juga sangat menjunjung tinggi dan mendalami masalah spiritual. Membuatnya jadi salah satu pelopor berlakunya Ketetapan MPR Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia.

  • Pertumbuhan Tinggi dan Berkualitas, Mungkinkah?

    Pertumbuhan Tinggi dan Berkualitas, Mungkinkah?

    Sejak 2013 hingga 2024, angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkutat di level 5 persenan. Data terbaru BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persn sepanjang 2024. Pertumbuhan ekonomi 5 persenan ini belum bisa menjadi pijakan yang memadai menuju high income country di 2045.

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada masa pemerintahannya, perekonomian nasional bisa tumbuh mencapai 8 persen. Mungkinkah hal itu tercapai? Tentu saja obsesi beliau sangat mungkin tercapai namun harus disertai dengan sejumlah perbaikan di sektor sektor strategis.

    Di sisi lain, kita juga perlu memberi pertimbangan kepada Presiden Prabowo, bahwa agenda pertumbuhan tinggi hendaknya menyertakan seluruh rakyat untuk menikmati kue ekonomi. Tidak ada yang tertinggal di antara mereka dalam pembangunan.

    Dengan demikian pekerjaan rumah kita ada dua hal, pertama; keluar dari jebakan pertumbuhan lima persenan, kedua; mengoreksi pertumbuhan ekonomi dengan model rembesan ke bawah (trickle down effect) yang diperkenalkan oleh Albert Hirschman, dan dijalankan oleh Presiden Ronald Reagen di Amerika Serikat (AS). Sejak Orde Baru hingga kini, kebijakan ini terus kita jalankan.

    Model kebijakan ekonomi yang memberikan insentif ekonomi bagi kalangan atas, oleh Hirschman diyakini akan memberikan spillover effect positif. Asumsi ini mengandaikan, bila perekonomian kelas atas tumbuh karena berbagai kemudahan akan membuka lapangan kerja baru. Pilihan kebijakan seperti ini menyisakan masalah, sebab laju pertumbuhan ekonomi kelas atas yang mendapat insentif jauh lebih besar dibandingkan golongan menengah bawah. Menengah bawah hanya menerima rembesan ekonomi yang terbatas.

    Angka statistik membuktikan angka rasio gini Indonesia tergolong tinggi dengan menjalankan model kebijakan trickle down effect. Rasio gini di akhir orde baru mencapai 0.33, dan kritikus ekonomi saat itu sudah membunyikan suara kesenjangan sosial kita tinggi. Paska orde baru hingga kini, rasio gini tidak pernah turun dibawah 0.33, bahkan pernah mencapai 0.437 di 2013. Sepuluh tahun terakhir, rasio gini di rentang 0,38 hingga 0,40, artinya kesenjangan sosial masih tinggi.

    Pembuktian kedua bisa kita gunakan analisa Thomas Piketty tentang ketidaksetaraan terjadi bila kekayaan privat berkembang lebih cepat dari pendapatan nasional. Data credit Suisse, 2022 menunjukkan 66,8 persen penduduk Indonesia dewasa memiliki kekayaan di bawah 10 ribu USD, dikelompok atas, sebanyak 2 persen penduduk dengan kekayaan 100 ribu–1 juta USD, dan sebanyak 0,1 persen penduduk dewasa dengan kekayaan diatas 1 juta USD. Rasio gini kekayaan makin senjang, mencapai skor 0,78.

    Pertumbuhan Inklusif
    Saya mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan sumber-sumber anggaran pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonominya agar lebih inklusif. Terbaru melalui instruksi presiden (inpres), pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja negara. Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program-program strategis, seperti; perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi.

    Dengan program gizi dan pendidikan yang baik, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa kita penuhi. Tentu ini bukan program sekali jadi, akan tetapi harus berkelanjutan. Bila dijalankan secara massif dan sistematis, maka outcome-nya untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat.

    Menyelam sambil minum susu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hendaknya bisa dijalankan lebih inklusif. Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mengorganisir para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tiap-tiap wilayah. Dengan standar produk dan layanan yang telah ditetapkan, mereka dapat menjadi pemasok MBG. Langkah ini bisa menjadi penggerak kebangkitan UMK yang berjumlah lebih dari 65 juta, serta mendongkrak daya beli menengah bawah yang terus menurun sejak paska pandemi.

    Pada sektor hulu, Program MBG dapat mendorong permintaan kebutuhan bahan makanan. Dengan demikian Bapanas juga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa untuk menata rantai pasoknya di tiap-tiap wilayah. Permintaan berskala besar ini akan memberi nyawa rangkap bagi para petani dan peternak lokal. Dari sisi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah bisa fokuskan pada petani, peternak dan UMK yang menopang Program MBG ini. Program MBG juga bisa menjadi pijakan awal kita memulai kemandirian pangan nasional.

    Selain itu, jika langkah besar ini bisa diorganisir dengan baik, dengan sendirinya akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial, yang alokasinya sangat besar dalam 10 tahun terakhir namun tidak membawa dampak pemberdayaan dan malah menjelma menjadi alat politik.

    Di luar APBN, tampaknya Presiden Prabowo juga mendorong konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya, pembentukan super holding Danantara. Danantara bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, sebab dengan capital expenditure (capex) yang besar dari Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional.

    Dua kata kunci dari Danantara; investasi dan industrialisasi yang terarah. Langkah ini bisa menjadi tonggak penting bagi perluasan program hilirisasi yang dikelola langsung oleh BUMN. Namun, sasarannya harus fokus, yakni pengelolaan sumber daya alam menjadi barang industri yang menjadi rantai pasok global.

    Saya berkeyakinan, jika dua pilar APBN dan BUMN programnya dapat teroganisasi dengan baik, maka kita bisa meraih dual hal sekaligus, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, keluar dari jebakan 5 persenan, dan pertumbuhan ekonomi yang di topang oleh para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah, dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih inklusif.

    Said Abdullah,
    Ketua Bidang Sumber Daya DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

  • Lingkaran Japto Soerjosoemarno dari Anak Soeharto hingga Jokowi, Begini Lobi-Lobi PP dari Era Soekarno

    Lingkaran Japto Soerjosoemarno dari Anak Soeharto hingga Jokowi, Begini Lobi-Lobi PP dari Era Soekarno

    PIKIRAN RAKYAT – Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi massa yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Meskipun sering dikaitkan dengan aksi kekerasan, PP tetap menjadi jaringan kuat yang berisi politisi, pengusaha, dan pejabat tinggi.

    Japto Soerjosoemarno telah memimpin organisasi ini selama lebih dari empat dekade, menjadikannya salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan.

    Tokoh-Tokoh Elite dalam Pemuda Pancasila

    Banyak tokoh nasional yang tergabung dalam Pemuda Pancasila, baik sebagai pengurus maupun anggota kehormatan. Berikut beberapa di antaranya:

    Bambang Soesatyo – Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Zainudin Amali – Menteri Pemuda dan Olahraga (2019-2023), Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP. Siti Hutami Endang Adiningsih – Putri bungsu Soeharto, Wakil Ketua Umum II bidang Kesejahteraan Sosial. Arsjad Rasyid – Ketua Umum KADIN (2021-2024), Wakil Ketua Umum III bidang Perekonomian dan Industri. Ahmad HI M. Ali – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI 2019-2024, Wakil Ketua Umum IV PP. Tjahjo Kumolo – Mantan Menpan RB, anggota MPO PP. Ryamizard Ryacudu – Mantan Menteri Pertahanan, Ketua Dewan Kehormatan PP.

    Bahkan, Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila dalam Musyawarah Besar 2019, menandakan kedekatan organisasi ini dengan pemerintah.

    Sejarah Lobi Pemuda Pancasila: Dari Soekarno hingga Jokowi

    Era Soekarno: Kelahiran Pemuda Pancasila dan Konflik dengan PKI

    Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di bawah naungan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Organisasi ini dibentuk untuk melawan pengaruh komunis yang berkembang pesat di era Sukarno.

    Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Pemuda Pancasila turut serta dalam aksi penumpasan terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Ini menandai awal keterlibatan mereka dalam politik dan keamanan nasional.

    Era Soeharto: Jaringan dengan Militer dan Golkar

    Di bawah Orde Baru, Pemuda Pancasila menjadi bagian dari mesin politik rezim Soeharto. Mereka mendapatkan dukungan dari militer dan Partai Golkar, serta berperan dalam mengamankan kepentingan penguasa.

    Ian Douglas Wilson dalam bukunya Politik Jatah Preman (2018) menyebut bahwa PP menjalin hubungan patronase dengan negara. Mereka menjadi alat politik Golkar dan diberi akses ke berbagai sektor ekonomi, termasuk bisnis keamanan dan pengawalan.

    Era Reformasi: Transformasi dan Diversifikasi Kekuatan

    Setelah kejatuhan Soeharto, Pemuda Pancasila beradaptasi dengan dinamika politik baru. Mereka tidak lagi hanya berafiliasi dengan Golkar, tetapi juga merangkul berbagai partai seperti PDI-P, NasDem, dan Gerindra.

    Beberapa kadernya bahkan berhasil masuk ke dalam birokrasi dan dunia bisnis, menjabat sebagai menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah.

    Era Jokowi: Kedekatan dengan Pemerintah dan Institusi Negara

    Pada Pilpres 2019, Pemuda Pancasila secara resmi mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dukungan ini diperkuat dengan pengukuhan Jokowi dan Ma’ruf sebagai anggota kehormatan. Japto Soerjosoemarno menegaskan bahwa PP akan terus mendukung pemerintahan yang sah dan menjaga ideologi Pancasila.

    Dalam era ini, PP semakin berkembang menjadi jaringan politik-ekonomi yang luas, tidak hanya berfokus pada kegiatan ormas tetapi juga ekspansi ke sektor bisnis dan investasi.

    Pemuda Pancasila sebagai Kekuatan Politik Permanen

    Pemuda Pancasila telah mengalami berbagai transformasi sejak didirikan pada 1959. Dari kelompok paramiliter yang berfungsi sebagai alat negara di era Orde Baru, kini PP berkembang menjadi jaringan politik dan ekonomi yang kuat.

    Dengan kepemimpinan Japto Soerjosoemarno yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun, Pemuda Pancasila tetap menjadi kekuatan politik yang mampu bernegosiasi dan beradaptasi dengan setiap rezim yang berkuasa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

    Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari kinerja Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Diketahui, pada 1 Februari 2025, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. 

    Pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat.

    Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

    Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan.

    Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

    Di Pamulang, bahkan ada warga yang meninggal karena lelah mengantre.  

    Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025)

    Rocky Gerung menilai kebijakan Bahlil tidak mencerminkan sikap Pancasilais.

    “Keluarga miskin itu seharusnya diberikan kesempatan pertama, akhirnya kita lihat mereka antre ratusan meter, itu kan bukan peradaban yang Pancasilais,” ucap Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Rocky Gerung Official.

    Rocky Gerung menganggap dalam membuat kebijakan, Bahlil tidak mempersiapkan solusi ketika timbul permasalahan di masyarakat akibat aturan yang baru diterapkan.

    “Bahlil mengucapkan bersabar nanti akan diatur tidak ada kelangkaan, ya faktanya ada antrean,” kata Rocky Gerung.

    “Ya jadi mitigasinya tidak dipikirkan kalau ada perubahan kebijakan seharusnya ada modeling untuk melihat, pemerintah ini sering kali tanpa modeling. Ide-ide besar itu harus diturukan dengan teknikalitas, pemerintah harusnya menghitung konsekuensi dari kebijakannya,” imbuhnya.

    Di akhir pernyataannya, Rocky Gerung menilai tak cuma Bahlil, beberapa Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tidak becus.

    “Menteri Prabowo itu tidak becus, tidak punya kapasitas, tidak punya strategi mitigasi. Perubahan kebijakan itu seharusnya disiapkan juga dengan strategi mitigasi,” ujar Rocky Gerun.

    Ia lalu membandingkan Menteri di Kabinet Merah Putih dengan zaman Presiden SBY dan Soeharto.

    “Beberapa menteri itu kurang, jika kita bandingkan dengan menteri zaman Pak SBY, saat itu ada krisis dengan mudah diatasi,” ucap Rocky Gerung.

    “Apalagi di zaman Pak Harto enggak ada anrean beginia, di zaman orde baru yang dipentingkan adlaah kebutuhan dasarf,”

    “Energi itu harus tersedia 24 jam,” imbuhnya.

    Bahlil Minta Maaf

    Bahlil Lahadalia meminta maaf atas meninggalnya seorang warga akibat mengantre membeli elpiji 3 kilogram. 

    Bahlil mengatakan, antrean itu terjadi karena pemerintah melakukan penataan regulasi. 

    “Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan,” ujar Bahlil di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025) pagi. 

    Bahlil mengatakan, perbaikan aturan dilakukan agar rakyat mendapat elpiji dengan baik dan gampang. 

    “Apa yang kita lakukan pagi ini dan malam ini sebagai respons, untuk kami ingin rakyat kita mendapat elpiji dengan baik dan gampang,” kata Bahlil. 

    Adapun per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. 

    Hal itu dijalankan setelah mendapat instruksi Prabowo Subianto. 

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil. 

    Bahlil mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan. 

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen. 

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil. 

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis. Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan (Kementerian) ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Prabowo Bakal Bangun Tanggul Laut Raksasa 700 Km – Page 3

    Prabowo Bakal Bangun Tanggul Laut Raksasa 700 Km – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Pangan Hashim S Djojohadikusumo mengungkapkan sejumlah program pemerintah Prabowo Subianto dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 dengan tema “ESG dan Pembiayaan Hijau untuk Ekonomi RI yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Salah satu program tersebut adalah pembangunan tanggul laut raksasa.

    Hashim menjelaskan, pemerintah akan membangun tanggul laut sepanjang 700 km dari banten hingga Jawa Timur. Menurut Hashim, program tanggul laut ini bertujuan untuk melindungi lahan persawahan yang ada di wilayah pantai utara Jawa.

    Diakui, program ini akan memakan waktu sangat lama dengan perkiraan 10 tahun hingga 20 tahun. “Tapi harus segera dimulai untuk kita melindungi jutaan hektare sawah di pantau utara Jawa,” kata dia dikutip pada Senin (3/2/2025).

    “Apa arti food estate di di Kalimantan atau di Merauke kalau nanti jutaan hektare sawah (di Jawa) terbenam, ditutup dengan laut,” tambah dia.

    Hashim menjelaskan, sebenarnya program tanggul laut raksasa ini sudah mulai dirancang sejak 1994 di zaman orde baru. Saat itu pemerintah sudah melihat ancaman kenaikan air laut. Saat ini, pembangunan itu akan diwujudkan meskipun sudah sedikit terlambat.

    China Berminat

    Sebelumnya, perusahaan asal China, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) berminat untuk ikut serta dalam proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.

    Kabar itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra Saleh Atmawidjaja Sebagai informasi, proyek ini merupakan salah satu rencana pembangunan Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

  • Utusan Presiden Sebut Prabowo akan Bangun Tanggul Laut Raksasa dari Banten hingga Jawa Timur, Untuk Apa?

    Utusan Presiden Sebut Prabowo akan Bangun Tanggul Laut Raksasa dari Banten hingga Jawa Timur, Untuk Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk melakukan pembangunan tanggul laut raksasa dari Banten sampai Jawa Timur sepanjang 700 km.

    “Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” ucap Hashim dalam acara bertajuk “ESG Sustainable Forum 2025”, dipantau secara daring di Jakarta, Jumat dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Dia mengatakan, tujuan dari program ini untuk melindungi sawah-sawah yang berada di sisi pantai utara Pulau Jawa. Hashim juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait peristiwa pagar laut, di mana para nelayan merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut.

    “Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” ucapnya.

    Proyek pembangunan tanggul laut raksasa ini diperkirakan akan menghabiskan waktu yang cukup lama, sekitar 10-20 tahun.

    Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa tanggul laut raksasa ini sudah mulai dirancang sejak 1994, tetapi belum terlaksana sampai saat ini. Pemerintah Orde Baru pada saat itu, tambah Hashim, sudah melihat akan ancaman kenaikan permukaan laut.

    Menurutnya, jika jutaan sawah tenggelam karena tertutup oleh air laut yang naik. Maka, tidak ada gunanya membuat food estate di Kalimantan atau Papua. Oleh karena itu, Hashim meminta masyarakat untuk mendukung program ini.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang akan membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai bagian dari Program Strategi Nasional (PSN) Tahun 2025. Presiden juga memberi instruksi untuk menyiapkan pembiayaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa arahan tersebut sesuai dengan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN tahun 2024–2025.

    Airlangga menyatakan nantinya pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun akan terhubung dengan pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon. Tambah dia, program ini masuk dalam daftar PSN Tahun 2025 sebagai langkah mewujudkan ketahanan energi dan pangan.***Siti Riyani Novrianti_UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tanggul Laut Raksasa Sepanjang 700 KM Dibangun dari Banten hingga Jatim, Butuh Waktu 10-20 Tahun – Halaman all

    Tanggul Laut Raksasa Sepanjang 700 KM Dibangun dari Banten hingga Jatim, Butuh Waktu 10-20 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, menyampaikan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 km. 

    Tanggul itu akan memanjang mulai dari Banten sampai Jawa Timur. 

    “Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” kata Hashim di Jakarta, Minggu(2/2).

    Program tersebut bertujuan melindungi sawah-sawah di sisi pantai utara Pulau Jawa. 

    Kekhawatiran masyarakat mengenai peristiwa pagar laut juga diangkat. Nelayan merasa terancam kenaikan permukaan laut.

    “Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” ucap Hashim. 

    Hashim memaparkan desain tanggul laut raksasa sudah dirancang sejak 1994. Pemerintah Orde Baru telah melihat ancaman kenaikan permukaan laut, tapi proyek belum terealisasi hingga saat ini.

    Proyek pembangunan tanggul laut raksasa diperkirakan memakan waktu antara 10 hingga 20 tahun.

    Menurut Hashim, pembangunan food estate di Kalimantan atau Papua tidak ada gunanya apabila jutaan lahan sawah terbenam karena air laut yang naik. 

    Masyarakat pun diajak untuk mendukung pembangunan tanggul raksasa ini. 

    “It’s never too late (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Itu terletak di pantai utara Pulau Jawa,” ucap Hashim.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan arahan tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Hasil rapat membahas pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN tahun 2024–2025.

    Airlangga menyebut pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon nantinya akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang telah dibangun. 

    Presiden memberi arahan agar proyek tersebut disiapkan dengan pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

    Tanggul laut raksasa masuk dalam daftar PSN Tahun 2025 sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi dan pangan. (Tribun Network/kps/wly)

  • Prabowo Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa 700 Km dari Banten sampai Jatim

    Prabowo Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa 700 Km dari Banten sampai Jatim

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan untuk membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai Jawa Timur. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun.

    “Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” kata Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo dikutip dari Antara, Sabtu (1/2/2025).

    Program tersebut, kata Hashim, bertujuan untuk melindungi sawah-sawah yang terletak di sisi pantai utara Pulau Jawa. Ia menyoroti kekhawatiran masyarakat ihwal peristiwa pagar laut, di mana para nelayan merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut.

    “Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” ujar Hashim dalam acara bertajuk ‘ESG Sustainable Forum 2025’ pada Jumat (31/1/2025).

    Hashim memaparkan tanggul laut raksasa tersebut sudah mulai dirancang sejak 1994. Pemerintah Orde Baru saat itu sudah melihat ancaman berupa kenaikan permukaan laut. Namun, belum tereksekusi hingga saat ini.

    Hashim memperkirakan proyek pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa tersebut akan memakan waktu 10 sampai 20 tahun.

    Menurut dia, tidak ada gunanya membuat food estate di Kalimantan atau Papua, apabila jutaan lahan sawah terbenam karena ditutup oleh air laut yang naik. Oleh karena itu, Hashim mengajak masyarakat untuk turut mendukung pembangunan tanggul raksasa tersebut.

    “It’s never too late (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Itu terletak di pantai utara Pulau Jawa,” ucap Hashim.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai program strategis nasional (PSN) 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan arahan tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN 2024–2025.

    Airlangga menjelaskan nantinya pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon tersebut akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun.

    Dalam pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon, Presiden Prabowo memberi arahan untuk disiapkan dengan pembiayaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

    Tanggul laut raksasa ini, kata Airlangga, masuk dalam daftar PSN 2025 sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi dan pangan.

  • Hashim Pastikan Pemerintah Segera Bangun Tanggul Laut Raksasa

    Hashim Pastikan Pemerintah Segera Bangun Tanggul Laut Raksasa

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah segera membangun tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa.

    Menurutnya, pembangunan tanggul laut itu akan membentang sepanjang 700 kilometer (km) dari Banten hingga Jawa Timur. Hashim menyebut, pembangunan tanggul laut dibutuhkan demi melindungi jutaan hektare sawah dari kenaikan air laut.

    “Program ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, mungkin 10 sampai 20 tahun. Tapi harus segera dimulai untuk kita melindungi jutaan hektare sawah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa,” jelas Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/12025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, pemerintah ingin melindungi jutaan hektare sawah di utara Jawa. Jika tidak, percuma saja pembangunan food estate di Kalimantan dan Papua. Sebab, rusaknya sawah di utara Jawa bisa membuat kekurangan pangan.

    “Apa gunanya kita bikin food estate di Kalimantan atau di Merauke di Papua Selatan kalau nanti jutaan hektare lahan sawah terbenam ditutup dengan laut,” ucap Hashim.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana pembangunan tanggul laut sejatinya sudah ada sejak 1994 atau orde baru. Menurutnya, saat itu, pemerintahan Presiden Soeharto telah melihat ancaman kenaikan air laut.

    Oleh karena itu, Hashim menilai rencana pembangunan tanggul laut masih relevan untuk diimplementasikan saat ini. 

    “Mungkin sedikit terlambat tapi never too late. Kita bertekad untuk melindungi jutaan hektare lahan sawah produktif, paling subur. Itu terdapat di pantai utara jawa,” kata Hashim.