Xcloud.id

Topik: Orde Baru

  • Polemik Wacana Vasektomi: Banyak Pihak Sentil Dedi Mulyadi, Ingatkan Haram hingga HAM – Halaman all

    Polemik Wacana Vasektomi: Banyak Pihak Sentil Dedi Mulyadi, Ingatkan Haram hingga HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai kritikan dari  banyak pihak.

    Diketahui, Dedi berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos untuk menekan angka kelahiran dan kemiskinan di Jawa Barat.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025).

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini sederet pihak yang mengkritik wacana Dedi tersebut:

    1. MUI Tegaskan Haram

    Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan pandangan syariat Islam mengenai vasektomi.

    Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, mengatakan vasektomi menurut pandangan Islam, adalah hal yang dilarang.

    Sebab, secara prinsip, kata dia, vasektomi merupakan tindakan yang mengarah pada pemandulan.

    “Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat, hal itu dilarang,” jelas Abdul, Kamis (1/5/2025).

    Meski demikian, lanjut Abdul, dengan perkembangan teknologi, ada proses penyambungan kembali saluran sperma atau rekanalisasi.

    Merujuk dari hal itu, Abdul mengatakan hukum terkait vasektomi bisa menjadi berbeda dengan lima syarat tertentu.

    Vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam.
    Vasektomi tidak mengakibatkan kemandulan permanen.
    Ada jaminan medis, proses penyambungan kembali saluran sperma, bisa dilakukan dan fungsi reproduksi dapat pulih seperti semula.
    Vasektomi tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya.
    Vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap.

    Abdul pun menegaskan, hingga saat ini, vasektomi masih diharamkan lantaran proses penyambungan kembali saluran sperma, tak bisa menjamin reproduksi berfungsi normal seperti sebelumnya.

    “Sampai saat ini, hukum keharaman vasektomi tetap berlaku. Sebab, rekanalisasi tidak 100 persen menjamin kembali normalnya saluran sperma. Karena, hingga hari ini, rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula,” tegas Abdul.

    Abdul juga menyinggung biaya rekanalisasi yang jauh lebih mahal ketimbang vasektomi.

    Karena itu, MUI meminta kepada pemerintah agar tidak mengampanyekan vasektomi secara terbuka dan massal.

    “Pemerintah harus transparan dan objektif dalam sosialisasikan vasektomi, termasuk menjelaskan biaya rekanalisasi yang mahal dan potensi kegagalannya,” pungkasnya.

    2. Diingatkan agar Tak Terbuai Popularitas

    Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibaadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi, Toto Izul Fatah, mengatakan ia dan tokoh di Jawa Barat, sepakat menilai wacana Dedi Mulyadi soal vasektomi, kebablasan dan tak dipikirkan secara matang.

    Toto pun meminta Dedi agar mempertimbangkan berbagai pandangan, termasuk dari organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Hal itu, kata dia, agar Dedi tidak kebablasan dalam berbicara terkait kebijakan publik.

    “Saya dan sejumlah tokoh di Jawa Barat ikut menyesalkan pernyataan KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang kebablasan, ceroboh, dan tidak dipikirkan secara matang, soal vasektomi jadi syarat penerima bansos,” kata Toto, Jumat (2/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

    “KDM Jangan sampai terbuai popularitasinya di tengah warga Jabar yang sedang ‘demam KDM’, hingga merasa bebas bicara tanpa kendali,” tegas dia.

    Lebih lanjut, Toto kembali mengingatkan Dedi untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik hukum maupun medis.

    Sebab, kata dia, setiap kebijakan pemerintah daerah, harus selalu sejalan dengan konstitusi yang telah disepakati bersama.

    “Penting bagi KDM untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten, baik dari aspek hukum maupun medis,” pungkasnya.

    3. Cak Imin: Jangan Buat Aturan Sendiri

    POLEMIK WACANA VASEKTOMI – Wawancara Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di sela acara halal bihalal di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow)

    Kritik terhadap Dedi Mulyadi terkait wacana vasektomi, juga dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Ia mengingatkan Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, agar tidak membuat aturan sendiri.

    Apalagi, kata Cak Imin, aturan itu berbeda dari pemerintah pusat.

    “Tidak boleh bikin aturan sendiri,” tegas Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Satu (3/5/2025).

    Ketua Umum PKB ini pun menekankan, tidak ada syarat vasektomi bagi penerima bansos.

    “Enggak ada. Enggak ada syarat itu (vasektomi bagi penerima bansos)” pungkasnya.

    4. DPR Sebut Ide Dedi Ide yang Kalap

    Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai wacana Dedi Mulyadi soal vasektomi, sebagai ide yang kalap.

    Sebab, kata dia, Komisi VIII sama sekali belum pernah membahas atau bahkan mengaitkan program bansos dengan kebijakan pengendalian kelahiran.

    Marwan menyebut, acuan utama terkait keluarga tak mampu, masih mengacu pada konstitusi di mana kesejahteraan fakir miskin merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara.

    “Idenya Kang Dedi ini, ya mungkin ide kalap lah ya,” kata Marwan saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (4/5/2025).

    “Kalapnya itu karena terlalu berat beban kita mengenai urusan sosial. Angka kemiskinan dengan kemampuan kita untuk memberdayakan itu tidak sebanding. Maka, langkah-langkah kita untuk mencerdaskan anak bangsa dengan beban berat itu, ya rasa-rasanya kalap lah,” jelas dia.

    Marwan lantas mengingatkan, persoalan pengendalian kelahiran sudah menjadi urusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Ia juga menyinggung soal suksesnya pengendalian kelahiran tanpa vasektomi, melainkan jargon dua anak cukup, seperi yang digaungkan saat Orde Baru.

    Karena itu, Marwan beranggapan, cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses permodalan, hingga penggunaan data yang akurat dan terintegrasi.

    5. Wamensos: Urusan Pemprov Jabar

    Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, tak banyak komentar mengenai wacana Dedi Mulyadi soal vasektomi.

    Ia menyerahkan usulan tersebut kepada Pemprov Jabar.

    Jabo menegaskan, Kementerian Sosial memiliki aturan dan mekanisma tersendiri dalam menyalurkan bansos.

    “Itu urusan pemerintah daerah Jawa Barat. Kemensos dalam memberikan bantuan ada aturan dan mekanisme sendiri,” ungkap Jabo di sela kunjungan di Pondok Modern Darussalam Gontor-Kampus 5 Darul Qiyam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (4/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    6. Mensos Ingatkan soal HAM

    POLEMIK WACANA VASEKTOMI – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2024). (dok. Kemensos)

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyebut kebijakan sosial seperti bansos, tidak bisa disertai syarat-syarat yang memaksa.

    Pasalnya, jelas Gus Ipul, hal tersebut akan melanggar hak asasi manusia (HAM) serta menyentuh sensitivitas budaya dan agama.

    “Kalau maksa ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja. Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang,” jelas Gus Ipul, Sabtu (3/5/2025).

    Ia mengingatkan, MUI telah mengeluarkan fatwa haram terkait pemaksaan vasektomi.

    Atas hal itu, Gus Ipul meminta Dedi untuk mengkaji wacana vasektomi lebih dalam, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk agama dan HAM.

    “Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” tegas dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Soal Vasektomi sebagai Syarat Bansos, Dedi Mulyadi Dinilai Kebablasan: Diminta Dengarkan Saran Ulama

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fransiskus Adhiyuda/Reza Deni/Rina Ayu, TribunJabar.id/Muhamad Syarif, Kompas.com/Egadia Birru)

  • Ini Dia 5 Uang Koin Lama Indonesia yang Memiliki Nilai Ratusan Juta Rupiah

    Ini Dia 5 Uang Koin Lama Indonesia yang Memiliki Nilai Ratusan Juta Rupiah

    JABAR EKSPRES – Di tengah gempuran tren investasi modern seperti saham, kripto, atau emas digital, banyak orang melupakan satu bentuk aset unik yang nilainya justru terus meningkat dari waktu ke waktu yaitu uang koin lama.

    Di Indonesia, beberapa koin kuno ternyata memiliki nilai yang fantastis, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah di pasar kolektor. Koin-koin ini bukan hanya alat tukar zaman dulu, tapi juga warisan sejarah dan budaya bangsa yang sangat berharga.

    Berikut ini lima uang koin lama Indonesia yang kini diburu kolektor dan memiliki nilai jual mencapai ratusan juta rupiah.

    5 Uang Koin Lama Indonesia yang Memiliki Nilai Ratusan Juta Rupiah

     

     

    1. Koin 1 Rupiah Tahun 1970 Gambar Kelapa Sawit

    Sekilas, koin ini tampak biasa. Berbahan aluminium dan bergambar pohon kelapa sawit, koin ini pertama kali dicetak pada tahun 1970. Namun, jangan salah—koin ini sangat langka karena jumlah produksinya terbatas dan masa edarnya sangat singkat.

    Nilai koin ini di kalangan kolektor bisa mencapai Rp100 juta hingga Rp150 juta, terutama jika dalam kondisi Uncirculated (UNC) atau belum pernah digunakan sama sekali.

    Fakta menarik: Koin ini merupakan bagian dari seri percobaan desain uang logam masa Orde Baru, dan hanya sebagian kecil masyarakat yang sempat memilikinya.

    2. Koin Rp25 Tahun 1971 Gambar Burung Elang

    Koin bergambar burung elang ini merupakan salah satu koin paling dicari dalam dunia numismatik Indonesia. Dirilis tahun 1971, koin ini memiliki desain yang elegan dengan lambang burung elang yang menghadap ke kanan.

    Namun yang membuatnya mahal adalah varian salah cetak atau edisi uji coba. Koin semacam itu bisa dihargai hingga Rp200 juta per keping, karena tergolong super langka.

    Tips koleksi: Jika Anda menemukan koin ini dengan cetakan tak biasa, seperti tulisan yang terbalik atau gambar yang bergeser, simpan baik-baik—itu bisa jadi “harta karun”.

     

    3. Koin 5 Rupiah Tahun 1955 Bergambar Padi dan Kapas

    Koin ini merupakan salah satu koin terawal yang dicetak setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada masa awal pemerintahan Presiden Soekarno. Berbahan logam nikel dan bergambar padi dan kapas sebagai lambang kemakmuran, koin ini menjadi simbol awal ekonomi Indonesia yang mandiri.

  • Harga Koin Kuno Rp50 Burung Cenderawasih Bernilai Jutaan, Jualnya di Sini!

    Harga Koin Kuno Rp50 Burung Cenderawasih Bernilai Jutaan, Jualnya di Sini!

    JABAR EKSPRES – Koin Rp50 bergambar burung cenderawasih bukan lagi sekadar recehan biasa. Kini, koin kuno ini jadi incaran kolektor dan bisa punya nilai jual tinggi!

    Pernah nemu koin jadul bergambar burung cenderawasih di laci, celengan, atau dompet tua? Jangan buru-buru dikasih ke warung, ya!

    Bisa jadi itu adalah koin Rp50 yang sekarang banyak kolektor cari. Serius, koin kecil ini punya nilai yang nggak kecil di dunia numismatik!

    Burung cenderawasih yang tampil anggun di salah satu sisi koin bukan cuma bikin tampilannya eksotis, tapi juga jadi simbol langka yang dicari para penggemar uang logam. Di balik desainnya yang elegan, ternyata koin ini punya banyak cerita, lho!

    BACA JUGA: Jual Koin Kuno Rp100 Tahun 1973 Tembus Rp 3 Juta, Ini Tempatnya!

    Pertama, dari segi bahan. Koin edisi pertama dari kuningan makanya punya kilau keemasan yang beda.

    Lalu, versi lainnya dengan campuran aluminium-bronze. Tiap bahan memberi kesan warna yang unik.

    Coba bandingin deh sama koin zaman sekarang yang rata-rata dari nikel. Jelas banget bedanya!

    Terus, kenapa sih koin ini bisa banyak kolektor cari?

    Ternyata karena nggak semua tahun cetaknya tersedia banyak. Ada edisi tertentu yang jumlah produksinya terbatas, jadi makin langka. Nah, buat kolektor, koin langka = nilai tinggi.

    Apalagi kalau kondisinya masih mulus alias mint condition atau bahkan belum pernah diedarkan (uncirculated). Wah, harganya bisa melonjak drastis!

    Selain nilai koleksi, koin ini juga punya nilai sejarah. Dirilis di masa Orde Baru, koin ini mencerminkan perjalanan ekonomi dan desain uang logam Indonesia saat itu.

    Jadi bukan cuma soal “uang”, tapi juga warisan budaya dan sejarah yang bikin koin ini makin spesial.

    Kamu penasaran mau cari atau jual koin ini? Tenang, ada beberapa tempat yang bisa kamu cek:

    Marketplace Online
    Coba buka Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Cari aja “koin Rp50 cenderawasih”. Banyak yang jual, tapi hati-hati ya, pastikan cek reputasi penjual dan deskripsi barangnya biar nggak kecele.Forum Kolektor
    Gabung ke grup Facebook, Kaskus, atau komunitas WhatsApp khusus kolektor koin. Biasanya mereka rutin adain lelang, barter, atau jual-beli langsung. Harga di sini sering lebih murah dan bisa ditawar juga!

  • Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana

    Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 16:12 WIB

    Elshinta.com – Upaya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden terus menjadi perhatian semua pihak. 

    Meski purnawirawan TNI mengusulkan untuk pergantian, namun hal itu dipastikan sulit terlaksana karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dalam Pemilu 2024 kemarin.

    Praktisi Intelijen Fauka Noor Farid mengatakan, meski ratusan purnawirawan TNI mengusulkan untuk pergantian, namun hal itu tak bisa dilakukan. Apalagi, pasangan Prabowo-Gibran dipilih langsung oleh masyarakat dalam pilpres kemarin. 

    “Pemerintahan kita sekarang ini tidak seperti pada saat zaman orde Baru yang presiden wakil presiden dipilih oleh MPR/DPR. Presiden dan wakil Presiden kita sekarang ini dipilih oleh rakyat, sehingga tidak bisa semena-mena kemudian minta harus Wakil Presiden diganti,” kata Fauka, Kamis (1/5).

    Dikatakan Fauka, dahulu ketika Soeharto menjabat sebagai presiden memang bisa dengan mudahnya mengganti wakil karena keputusan ada di mandataris MPR. Di mana wakil presiden yang sakit atau meninggal atau mungkin melakukan pelanggaran berat itu bisa diganti. 

    “Tapi kan sekarang tidak akan bisa, ya karena apa mereka dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Jumat (2/5). 

    Meski begitu, Fauka yang juga mantan anggota Tim Mawar Kopassus menyebut, tetap menghargai para purnawirawan TNI yang merupakan seniornya. Ia pun menyarankan agar para jenderal itu kini beralih dan fokus untuk memberikan ide-ide terbaiknya untuk Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya lebih suka para senior-senior memberikan ide-ide untuk pemerintahan pak Prabowo, apalagi mereka adalah orang-orang hebat yang bisa menuangkan pikiran terbaiknya untuk memajukan bangsa Indonesia,” ungkap Fauka. 

    Ditambahkan Fauka, dengan ide yang diberikan para purnawirawan TNI tersebut, pastinya program-program yang selama ini disiapkan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik. Apalagi kini yang menjadi fokusnya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia.

    “Saya sendiri menilai ide yang disampaikan para purnawirawan ini karena loyalitas mereka terhadap pak Prabowo. Namun alangkah lebih baiknya jika rencana itu diubah menjadi memberikan masukan-masukan penting untuk kemajuan bangsa,” tukasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Relasi Pemerintah-Buruh dalam “misteri” Marsinah hingga kini

    Relasi Pemerintah-Buruh dalam “misteri” Marsinah hingga kini

    Ya, kunci kematian Marsinah tetap penuh misteri selama puluhan tahun sejak 1995 hingga 2025 ini.

    Surabaya (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap usulan agar aktivis buruh, Marsinah, diangkat sebagai Pahlawan Nasional yang mewakili kaum buruh.

    Hal ini disampaikan saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat (1/5/2025), sebagai respons atas aspirasi yang disampaikan para pimpinan serikat buruh.

    Kepala Negara pun meminta para pimpinan buruh untuk bermusyawarah dan mengajukan nama yang layak diusulkan, kemudian mereka menyampaikan, “Bagaimana kalau Marsinah, Pak?”.

    Presiden pun mendukung, asal seluruh pimpinan buruh yang mewakili kaum buruh pun mendukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional. Perwakilan serikat buruh yang hadir dalam peringatan Hari Buruh 2025, diantaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

    Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, dan sebagainya.

    Ya, Marsinah yang dimaksud adalah sosok seorang aktivis buruh yang gigih memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia pada saat Orde Baru, namun nasib atau tewasnya hingga kini masih menjadi misteri.

    Lahir pada 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur, ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik arloji di PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo. Marsinah aktif memimpin aksi-aksi menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja.

    Pada awal Mei 1993, ia turut serta dalam mogok kerja bersama rekan-rekannya. Setelah aktif dalam berbagai aksi tersebut, Marsinah ditemukan meninggal dunia pada 8 Mei 1993.

    Fakta tewasnya Marsinah itu sejak ditemukan hingga kini masih saja tetap menjadi misteri, meski sejumlah nama disebut-sebut sebagai pelaku.

    Nama-nama itu adalah Suprayogi (satpam), Suwono (satpam), Widayat (bagian maintenance), dan Yudi Susanto (pimpinan PT CPS), yang dijadikan terdakwa kasus pembunuhan Marsinah yang awalnya dijatuhi hukuman antara 12 hingga 17 tahun penjara.

    Pimpinan PT CPS Porong dan anak buahnya itu menceritakan dirinya dijadikan terdakwa dengan tuduhan turut berkomplot menghabisi nyawa Marsinah, padahal mereka tidak tahu-menahu tentang pembunuhan buruh PT CPS itu. “Itu bohong, fitnah,” kata Yudi dalam sebuah persidangan.

    Ada juga oknum militer yang dijadikan terdakwa yakni Danramil Porong, Sidoarjo, Kapten Kusaeri. Ia diajukan ke Mahkamah Militer, karena dianggap bersalah, karena mengetahui kasus pembunuhan itu tapi membiarkan tindak pidana yang juga disetujui direksi PT CPS itu.

    Jasad Marsinah diketahui tergeletak di sebuah gubuk di pinggir sawah dekat hutan jati, di dusun Jegong, desa Wilangan, kabupaten Nganjuk, lebih 100 kilometer dari kos-nya di pemukiman buruh desa Siring, Porong.

    Misteri Perburuhan

    Ya, kunci kematian Marsinah tetap penuh misteri selama puluhan tahun sejak 1995 hingga 2025 ini. Tak pernah diketahui dengan pasti, siapa yang meletakkan mayatnya, siapa yang kebetulan menemukannya pertama kali, dan kapan tewasnya? Lalu, kenapa tewas?

    Namun, sejumlah terdakwa mengelak dengan apa yang disebutnya “skenario” peradilan, hingga para aktivis hak asasi pun menganugerahi “Yap Thiam Hien Award” bagi kegigihan Marsinah. Khalayak awam prihatin dan bersimpati membuka dompet sumbangan bagi keluarganya.

    Skenario peradilan yang disebut para terdakwa itu menggambarkan pertarungan berbagai kepentingan buruh-buruh, pengusaha, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, birokrasi militer, kepolisian, dan sistem peradilan.

    Marsinah anak kedua dari tiga bersaudara yang semuanya perempuan, Marsini kakaknya dan Wijiati adiknya, lahir dari pasangan Astin dan Sumini di desa Nglundo, kecamatan Sukomoro, kabupaten Nganjuk.

    Ibunya meninggal saat ia berusia 3 tahun (lahir 1968) dan adiknya Wijiati berumur 40 hari. Ayahnya kemudian menikah lagi dengan Sarini, perempuan dari desa lain. Sejak itulah Marsinah kecil diasuh neneknya, Paerah, yang tinggal bersama paman dan bibinya, Suraji-Sini.

    Meskipun kepandaiannya biasa-biasa saja, tapi teman-teman dan gurunya di SD Negeri Nglundo menilainya rajin, minat bacanya cukup tinggi, sikapnya kritis dan tanggungjawabnya menonjol. Setiap tugas sekolah selalu tuntas. Jika ada yang kurang jelas, tak segan ia mengacungkan tangan meminta penjelasan guru.

    Selepas SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya seorang pamannya, cita-citanya untuk melanjutkan ke Fakultas Hukum pun kandas, karena keluarganya tak mampu membiayai kuliah. Tak ada pilihan lain kecuali mencari lapangan kerja di kota besar.

    Tahun 1989, ia ke Surabaya, menumpang di rumah kakaknya, Marsini, yang sudah berkeluarga. Setelah berkali-kali melamar kerja ke berbagai perusahaan, akhirnya Marsinah diterima bekerja pertama kali di pabrik plastik SKW kawasan industri Rungkut. Gajinya jauh dari cukup. Untuk memperoleh tambahan penghasilan ia nyambi jualan nasi bungkus di sekitar pabrik seharga Rp150/bungkus.

    Akhirnya, tahun 1990, Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS), Rungkut, meski sebelumnya sempat bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang. Urbanisasi, berdagang untuk penghasilan tambahan, dan berpindah kerja dari satu pabrik ke pabrik lainnya untuk mendapatkan upah yang lebih layak, merupakan kisah klasik buruh perempuan di Jawa sejak awal dasawarsa 1980-an.

    Di pabrik pembuatan arloji di Rungkut, Surabaya, dengan beberapa kawannya, Marsinah menuntut berdirinya unit serikat pekerja formal (SPSI). Tuntutan inilah mungkin membuatnya dipindah pihak manajemen ke pabrik PT CPS lainnya di Porong, Sidoarjo pada awal tahun 1992.

    Sejak akhir dasawarsa 1980-an, kebijakan upah buruh murah dari pemerintah dan industrialisasi berorientasi ekspor mendorong sengketa perburuhan meluas, sehingga pemogokan dan aksi buruh meningkat luar biasa sejak awal 1990-an untuk meningkatkan posisi tawar mereka.
    Dalam konteks Orde Baru, tuntutan buruh PT CPS pada akhir April 1993 dan pemogokan buruh PT CPS pada 3-4 Mei 1993 itu berujung “tewasnya” Marsinah.

    Informasi Labfor menyebut Marsinah semula protes pemaksaan tanda tangan PHK untuk 13 rekannya kepada Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo pada larut malam, namun kondisi Marsinah yang capek dan belum makan, membuat interogasi yang emosional menyebabkannya pingsan dan ternyata tewas, lalu ada “misteri” jenazahnya ditemukan di hutan (Nganjuk).

    Kini, namanya dikenang sebagai simbol pejuang keadilan para pekerja, terutama setiap Hari Buruh Internasional, sehingga Presiden Prabowo yang dikenal sebagai figur nasionalis pun melakukan perubahan relasi pemerintah-buruh, seperti menaikkan upah minimum, mengakui peran pekerja informal seperti ojek online, membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, meratifikasi Konvensi ILO 188, dan “kontrak politik” lainnya.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Siapa Marsinah? Aktivis Buruh yang Didorong Presiden Prabowo untuk Jadi Pahlawan Nasional

    Siapa Marsinah? Aktivis Buruh yang Didorong Presiden Prabowo untuk Jadi Pahlawan Nasional

    GELORA.CO –  Di hadapan ribuan buruh yang memperingati May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus), Presiden Prabowo menyatakan dukungan terhadap usul menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dia turut mendorong usulan tersebut bisa dilaksanakan. Lantas siapa Marsinah?

    Berdasar dokumen pemberitaan JawaPos.com yang kembali dimuat oleh Radar Surabaya pada Kamis (1/5), Marsinah merupakan simbol perjuangan buruh di Indonesia. Marsinah adalah aktivis buruh yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai perempuan pemberani.

    Marsinah tidak segan memperjuangkan hak-hak pekerja dan kaum buruh. Meski hidup di zaman Orde Baru, Marsinah tidak pernah takut bergerak di jalur perjuangan. Pada 1993, dia memimpin unjuk rasa dengan tuntutan menaikan upah pekerja di pabrik tempat dia bekerja.

    Saat itu, Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Perjuangan Marsinah terhenti karena dia dinyatakan hilang. Pada 9 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan dalam keadaan tragis.

    Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di wilayah Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jatim. Tubuhnya penuh luka dan beberapa tulangnya patah. Karena itu, sampai saat ini Marsinah menjadi simbol perjuangan para buruh.

    ”Kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak bagaimana kalau Marsinah? Marsinah, jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” tegas Prabowo.

  • Prabowo Bakal Angkat Tokoh Buruh Marsinah Jadi Pahlawan – Page 3

    Prabowo Bakal Angkat Tokoh Buruh Marsinah Jadi Pahlawan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah sepakat untuk mengangkat tokoh buruh bernama Marsinah sebagai pahlawan nasional. 

    Nama Marsinah muncul setelah kelompok/serikat pekerja mengusulkan untuk mengangkat pahlawan nasional dari kaum buruh. Prabowo lantas meminta mereka berunding menentukan satu nama. 

    “Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan, mereka sampaikan, bagaimana kalau Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” kata Prabowo.

    Lantas, siapa sebenarnya Marsinah?

    Bagi kaum buruh, Marsinah merupakan sosok yang dikenal sebagai pahlawan buruh. Pasalnya ia dikenal sebagai buruh yang aktif dalam gerakan buruh di Indonesia pada 1990-an.

    Marsinah juga menjadi salah satu aktivis buruh perempuan masa Orde Baru yang menjadi korban pembunuhan karena aktif menyuarakan hak pekerja. Dia ditemukan tewas mengenaskan pada tanggal 8 Mei 1993 setelah sempat menghilang sejak 5 Mei 1993 malam.

    Melansir dari beberapa sumber, Marsinah merupakan aktivis dan pembela hak buruh kelahiran 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Dia merupakan anak dari pasangan Astin dan Sumini.

    Marsinah juga diketahui mempunyai kakak perempuan bernama Marsini dan adik perempuan bernama Wijati. Ketika masa Orde Baru, Marsinah melalui kisah hidup yang berakhir dengan tragis.

    Awalnya, Marsinah yang hanya lulusan SLTA memutuskan untuk merantau pada 1989 ke Surabaya. Dia juga memiliki keinginan mengenyam pendidikan perkuliahan tetapi harus pupus karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan.

    Berada di Surabaya, Marsinah tinggal di rumah Marsini yang telah berkeluarga dan bekerja di pabrik plastik SKW di Kawasan Industri Rungkut. Namun, gajinya di pabrik tersebut jauh dari cukup sehingga tetap mencari tambahan penghasilan dengan berjualan nasi bungkus.

    Terakhir Bekerja di Pabrik Arloji

    Selain itu, Marsinah juga pernah bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang sebelum akhirnya pindah ke pabrik arloji PT Catur Putra Surya (PT CPS) di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo pada 1990.

    Ketika bekerja di PT CPS, Marsinah dikenal sebagai buruh yang aktif untuk memperjuangkan nasib rekan-rekan sesamanya. Dia juga bergabung menjadi aktivis dalam organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) unit kerja PT CPS.

     

  • Prabowo Pertimbangkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Prabowo Pertimbangkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bagi tokoh pergerakan buruh Marsinah untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh yang dihadiri ribuan pekerja dan pimpinan serikat buruh dari berbagai wilayah di Indonesia di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    “Atas usulan dari tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan buruh, saya ditanya, ‘Kenapa tidak ada pahlawan nasional dari kaum buruh?’ Saya jawab, coba kalian berembuk dan usulkan,” ujarnya di hadapan para buruh. 

    Dalam dialog itu, nama Marsinah—aktivis buruh yang tewas secara tragis pada 1993—mengemuka sebagai salah satu sosok yang diusulkan. 

    Menanggapi usulan tersebut, Prabowo menyatakan kesiapannya untuk mendukung jika ada konsensus dari seluruh elemen pergerakan buruh.

    “Kalau seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional,” pungkas Prabowo.

    Mengenang Marsinah

    Marsinah sendiri tewas terbunuh secara mengenaskan karena menyuarakan hak buruh. Aktivis perempuan tersebut ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 setelah diculik orang tak dikenal. Jasadnya kemudian ditemukan di Hutan Dusun Jegong, Wilangan, Jawa Timur.

    Pada zaman Pemerintahan Orde Baru, Marsinah bekerja sebagai buruh di PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Kala itu, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jatim No 50 Tahun 1992 yang meminta para pengusaha agar menaikkan gaji karyawan mereka sebesar 20% dari gaji pokok.

    Itu membuat Marsinah dan teman-temannya menuntut upah mereka naik dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Pada 3 Mei 1993, seluruh buruh PT Catur Putera Surya (CPS) memutuskan untuk mogok kerja dan berdemo menuntut kenaikan upah mereka dikabulkan.

    Tepat keesokan harinya pada 4 Mei 1993, buruh PT CPS benar-benar mogok kerja dan tetap berdemonstrasi di depan PT CPS. Saat itu, pihak perusahaan bersedia melakukan perundingan. Dari hasil perundingan dengan 15 buruh (termasuk Marsinah) dikatakan pihak CPS bersedia menaikkan gaji pekerja mereka.

    Sayangnya, pasca perundingan tersebut siang hari pada 5 Mei 2018, tanpa Marsinah, 13 rekannya yang ikut perundingan dengan pihak CPS digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo, karena dianggap sebagai dalang dibalik unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh CPS.

    Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari posisi mereka di CPS. Marsinah yang kaget dengan tindakan tersebut sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya itu.

    Di jam-jam terakhir sebelum dirinya menghilang, Marsinah sempat bertemu dengan 13 rekannya. Mereka membahas ketidakadilan yang mereka hadapi dan sepakat untuk menemui pihak CPS atas keputusan mereka yang ‘jahat’ tersebut.

  • Sejarah Peringatan Hari Buruh 1 Mei, Kapan Pertama Kali Digelar di Indonesia?

    Sejarah Peringatan Hari Buruh 1 Mei, Kapan Pertama Kali Digelar di Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA – 1 Mei diperingati sebagai May Day atau Hari Buruh Internasional bagi masyarakat dunia.

    Adapun untuk Indonesia sendiri, Hari Buruh biasanya dirayakan dengan menggelar aksi turun ke jalan yang dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dari para buruh.

    Dalam aksinya, para buruh akan menyampaikan aspirasi ke pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk perbaikan nasib buruh.

    Sejak 2013, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan Hari Buruh 1 Mei sebagai hari libur nasional.

    Sejarah Hari Buruh di Indonesia

    Melalui tulisan Adolf Baars, seorang tokoh sosialis dari Belanda, dicatatkan bahwa pada 1918 para buruh kala itu tidak mendapat upah yang layak.

    Peringatan Hari Buruh di Indonesia pertama kali digelar di Indonesia pada 1 Mei 1920. Saat itu, masyarakat menyerukan hak-hak dasar pekerja pada masa penjajahan Belanda.

    Salah satu aksi yang dilakukan yakni menggelar mogok kerja. Sayangnya hal ini menimbulkan kegaduhan antara pemerintah dan buruh.

    Peringatan Hari Buruh di Indonesia pun akhirnya ditiadakan pada 1926. Sejak 1927 hingga masa pendudukan Jepang, peringatan Hari Buruh menjadi sulit dilakukan akibat penindasan politik dan pelarangan aktivitas serikat buruh.

    Kemudian pada 1946, tepat setelah Indonesia merdeka, peringatan Hari Buruh kembali diselenggarakan untuk menyuarakan hak-hak rakyat.

    Pemerintah Indonesia pun secara resmi memberikan dukungan agar peran buruh dapat dirayakan dalammemperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi.

    Sayanganya saat memasuki masa pemerintahan Orde Baru, peringatan Hari Buruh dilarang dan kerap dicurigai sebagai gerakan politik.

    Pemerintah melemparkan kecurigaan bahwa aksi hari buruh ditumpangi pihak tak bertanggungjawab yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

    Kemudian pada 1 Mei 1946, Kabinet Sjahrir kembali mengizinkan perayaan Hari Buruh di Indonesia. Lalu pada Juli 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan hari buruh internasional sebagai hari libur.

    Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) RI No. 24/2013.

    “Menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur untuk memperingati Hari Buruh Internasional,” bunyi beleid tersebut.

    Sejarah Hari Buruh Dunia

  • 1 Mei 1918: Peringatan Hari Buruh

    1 Mei 1918: Peringatan Hari Buruh

    Sumber foto: https://surl.li/ubaagb/elshinta.com

    1 Mei 1918: Peringatan Hari Buruh
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 06:14 WIB

    Elshinta.com – Peringatan Hari Buruh di Indonesia dimulai di era kolonial pada 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hwee. 

    Gagasan mengenai hari buruh diIndonesia muncul setelah tokoh kolonial, Adolf Baars mengkritik harga sewa tanah milik kaum buruh yang terlalu murah untuk dijadikan perkebunan. Di samping itu, para buruh bekerja dengan upah yang tak layak.

    Pascakolonial, sejarah hari buruh juga muncul pada era kemerdekaan. Pada 1 Mei 1946 sejarah mencatat Kabinet Sjahrir justru menganjurkan peringatan ini. Lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 diatur bahwa tiap 1 Mei buruh boleh tidak bekerja.

    Undang-undang tersebut juga mengatur perlindungan anak dan hak pekerja perempuan. Sayangnya, di era orde baru perayaan hari buruh dilarang keras karena identik dengan paham komunis.Peringatan Hari Buruh kembali menggema di era reformasi. Bahkan pada 1 Mei 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan hari buruh sebagai hari libur nasional.

    Sumber : Elshinta.Com