Xcloud.id

Topik: Orde Baru

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejarah politik baru ditorehkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) di Pemilu 2024. Kali pertama partai ini berhasil menyorongkan salah satu kadernya di daerah pemilihan (Dapil) Madura ke kursi DPRD Jatim.

    Kader PKS dimaksud adalah Harisandi Savari, seorang pengusaha asal Kabupaten Pamekasan yang juga pernah berkarir sebagai wartawan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 200 ribu suara lebih. Modal politik itu cukup untuk satu kursi di DPRD Jatim. Total kursi yang direbut PKS Jatim di Pileg 2024 sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding hasil Pileg 2019 dengan empat kursi.

    Pada Pileg 2019, keempat kursi PKS di DPRD Jatim diperoleh dari Dapil Surabaya, Dapil Jember-Lumajang, Dapil Malang Raya, dan Dapil Ngawi-Magetan-Ponorogo-Pacitan-Trenggalek. Di Pileg 2024, keempat dapil yang menyumbangkan kursi di Pileg 2019 tetap menghasilkan prestasi sama, plus Dapil Madura dengan politikus Harisandi Savari sebagai elite PKS yang lolos masuk DPRD Jatim.

    “Capaian kursi dari Dapil Madura ini merupakan catatan prestasi bagi PKS Jatim,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, kepada beritajatim.com beberapa hari lalu.

    Raihan lima kursi DPRD Jatim itu sama dengan prestasi politik PKS untuk kursi DPR RI. Bedanya, untuk kursi kelima PKS Jatim di DPR RI tidak disumbangkan dari Dapil Madura namun dari Dapil VIII Jatim (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun). Untuk Dapil Madura sendiri, raihan suara yang diperoleh PKS Jatim sekitar 16,5 ribu suara lebih.

    “Total suara itu masih kalah dengan partai lain, seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Kami tak dapat kursi DPR RI dari Dapil Madura,” tambah Irwan.

    Raihan lima kursi DPR RI, lima kursi DPRD Jatim, dan total 104 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, bagi PKS, merupakan prestasi politik yang diraih dengan kerja keras, ulet, telaten, dan konsisten. Tak mudah mengais suara di Jatim bagi PKS, mengingat tlatah politik Jatim, dalam perspektif sejarah-politik, dikenal sebagai basis terkuat kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme.

    Di kawasan Tapal Kuda dan Madura Kepulauan, komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan mayoritas. Mereka berdiam dari Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Plus empat kabupaten lainnya di Pulau Madura. Merebut suara di lingkungan politik pemilih Islam Tradisional, bagi PKS, membutuhkan kerja ekstra keras untuk mempersuasi pemilih di dapil ini.

    PKS kerapkali diidentifikasi sebagai kekuatan politik komunitas Islam Modernis yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru Soeharto. Partai ini berusaha keras menempatkan politik sebagai medan dakwah, sehingga menempatkan antara agama dengan politik itu sangat dekat dan saling berhubungan.

    “Ya kita mesti melakukan pendekatan dengan para kiai pimpinan pondok pesantren,” tegas Irwan Setiawan.

    Dalam perspektif transisional, setelah munculnya Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi PKS, berimplikasi atas pemahaman yang ketat memisahkan politik dan dakwah otomatis mencair. Politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.

    Di situlah makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen.

    Sekali pun pemilih Islam di Jatim merupakan kekuatan mayoritas, stratifikasi sosiologis, kultural, dan politik konstituen Islam itu tak berada di lapisan yang ada. Ada kalangan santri, komunitas Islam yang memahami dan menunaikan semua ajaran Islam secara kaffah dan istiqomah.

    Di titik lainnya, ada kalangan Islam administratif, warga muslim yang secara administratif tercatat dan terdokumentasi beragama Islam, tapi pengetahuan khasanah ke-Islam-an mereka terbatas, tak mendalam. Komunitas Islam mereka kerapkali disebut sebagai kalangan Islam Abangan, di mana pilihan politik mereka lebih dekat dan cenderung merapat ke partai-partai berpaham Nasionalis, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lainnya.

    “Dari 6 kali pemilu setelah Orde Baru, terpotret kavling-kavling politik pendukung antarpartai,” ujar Irwan.

    Merujuk pada fakta sejarah politik Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, komunitas Islam Modernis yang ketika itu direpresentasi Partai Masyumi di bawah pimpinan Dr Moh Natsir, ranking di posisi keempat di Jatim di bawah Partai NU, PNI, dan PKI. Sekalipun tak identik 100 persen, PKS dipandang merupakan paralelisme historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan Partai Masyumi. Kavling politik terbesar partai ini berada di Provinsi Jabar, Sumbar, dan daerah lainnya di Indonesia.

    Tlatah politik Jatim menjadi battle field tak mudah dan berat bagi PKS, siapapun yang memegang kendali utama PKS di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini. Hal itu bisa kita lihat dari data fluktuasi politik suara partai ini dari pemilu ke pemilu di sebagian besar dapil di Jatim. Mungkin hanya Dapil Surabaya Raya dan Malang Raya yang konsistensi raihan PKS bergerak stabil. Sedangkan di dapil lainnya di Jatim, raihan suara PKS dari pemilu ke pemilu bergerak fluktuatif.

    Misalnya, Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut hasil Pileg 2019 untuk kursi DPRD kabupaten/kota, di Bangkalan raihan dukungan PKS 41.261 suara, Sampang dengan 63.767 suara, Pamekasan dengan 65.679 suara, dan Sumenep dengan 31.942 suara. Untuk Pileg 2024 hasilnya sebagai berikut: Bangkalan dengan 26.612 suara (turun), Sampang dengan 47.898 suara (turun), Pamekasan dengan 49.009 suara (turun), dan Sumenep dengan 22.364 suara (turun).

    Kemudian Dapil Madura untuk kursi DPRD Jatim hasil Pileg 2019 sebagai berikut: Bangkalan dengan 14.243 suara, Sampang dengan 8.182 suara, pamekasan dengan 56.399 suara, dan Sumenep dengan 12.798 suara. Hasil Pileg 2024 untuk kursi DPRD Jatim sebagai berikut: Bangkalan dengan 42 suara (turun drastis), Sampang dengan 471 suara (turun drastis), Pamekasan dengan 163.748 suara (naik sekitar 300 persen), dan Sumenep dengan 40.717 suara (naik sekitar 220 persen).

    Kalau kita buka data hasil Pileg 2024 lebih detail lagi di Dapil Madura untuk kursi DPR RI dari PKS, memperlihatkan banyak di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), partai ini tak mampu mengumpulkan 1.000 suara. Di Bangkalan PKS mengumpulkan 359 suara dan Sampang dengan 525 suara. Artinya, di sebagian besar TPS di kedua kabupaten tersebut, PKS tak memperoleh suara sama sekali. Padahal, pada Pileg 2019 untuk kursi DPR RI, di Bangkalan PKS merebut 12.577 suara dan Sampang dengan 5.015 suara. Komparasi data hasil Pileg 2019 dan 2024 memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tajam suara PKS di Dapil Madura. “Itu salah satu PR PKS Jatim,” tandas Irwan Setiawan. [air]

  • ANTARA, menjaga kemurnian DNA media pejuang

    ANTARA, menjaga kemurnian DNA media pejuang

    Jakarta (ANTARA) – “Jangan sampai gagal.” Itu pesan Adam Malik saat mengirimkan teks Proklamasi Kemerdekaan untuk disiarkan melalui ANTARA.

    Naskah tersebut kemudian dikirimkan ke bagian radio dengan menyelipkannya dalam morse-cast kantor berita resmi Jepang, Domei, di antara berita-berita yang telah dibubuhi izin Hodohan –jawatan penerangan Jepang saat pendudukan di Indonesia– sehingga tersebarlah berita Proklamasi itu ke seluruh penjuru negeri dan dunia.

    Sejarah Kantor Berita ANTARA adalah kisah tentang perjuangan, keberanian, dan idealisme. ANTARA yang didirikan pada 13 Desember 1937, lahir dari keresahan para pejuang muda terhadap dominasi narasi kolonial yang dimonopoli oleh Aneta, kantor berita yang dimodali Belanda.

    Empat tokoh pendirinya –Albert Manumpak Sipahutar, Adam Malik, Soemanang, dan Pandu Kartawiguna– merupakan generasi intelektual yang gelisah, yang ingin menyuarakan Indonesia dari kacamata bangsa sendiri. Gagasan mereka sederhana, jika berita tentang kita selalu dibuat oleh penjajah, bagaimana kita bisa merdeka sepenuhnya?

    Sejak awal dilahirkan, ANTARA adalah alat perjuangan. Ia bukan sekadar media. Sebagai media perjuangan, kantor berita ini selama masa penjajahan bergerak aktif menyampaikan narasi untuk mengobarkan semangat kemerdekaan, serta menjadi penyambung lidah rakyat dalam gerakan nasional.

    Zaman terus bergerak. Seperti gagasan Alfred North Whitehead bahwa realitas adalah proses yang terus berubah dan berkembang, demikian juga ANTARA.

    Setelah kemerdekaan, ANTARA terus bertransformasi. Awalnya ANTARA yang berkantor di Kleine Postweg –pasca kemerdekaan menjadi Jalan Antara– menerbitkan buletin dengan nama “Buletin Antara”, terbit sehari dua kali setiap pagi dan sore.

    Pada tahun 1962, pemerintah mengambil alih NV Kantor Berita ANTARA, dan menjadikannya lembaga pemerintah. Pada 2007, status ANTARA berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan masuk dalam keluarga besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sebagai satu-satunya kantor berita resmi milik negara di Indonesia, ANTARA berperan bukan hanya menyebarluaskan berita, tetapi juga menjaga kredibilitas informasi publik di tengah banjir hoaks dan opini yang mengaburkan fakta.

    ANTARA menjadi jangkar informasi di tengah badai disinformasi.

    Tidak semua negara di dunia memiliki kantor berita resmi. ANTARA menjadi salah satu dari sedikit lembaga berita nasional yang eksis dan tetap dipercaya hingga era digital ini, dengan kerja sama internasional yang luas dan layanan berita yang akurat dan cepat.

    DNA pejuang

    Darah juang sepertinya tetap mengalir deras dalam tubuh lembaga berita ini, dari sejak kelahirannya hingga negara memutuskan ANTARA sebagai Kantor Berita Negara.

    Dari zaman kolonial, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, hingga era digital dan kecerdasan buatan (AI), DNA ANTARA tidak berubah: media pejuang. Bukan media partisan, bukan pula media komersial murni, namun media negara yang tetap berpegang teguh pada etika jurnalistik dan tanggung jawab publik.

    Di tengah psywar media digital, saat arus informasi begitu deras dan tidak selalu akurat, ANTARA tetap kukuh menjadi penjaga narasi resmi, kredibel, dan berimbang. ANTARA memilih berdiri di tengah, melantangkan suara bangsa dan negara tanpa kehilangan kaidah jurnalistik: keberimbangan, verifikasi, dan integritas informasi. Di saat media lain bisa dengan mudah terjebak pada popularitas, ANTARA tetap pada koridornya: menyampaikan program dan kebijakan negara dengan disiplin jurnalistik.

    Itulah yang menjadikan ANTARA unik. Dalam ekosistem media yang terfragmentasi, ia tetap menjadi pilar informasi publik.

    Di era disrupsi media, ANTARA juga tidak luput dari tantangan. Perkembangan teknologi, pergeseran perilaku pembaca, serta kompetisi dari platform digital dan media sosial telah membuat banyak media arus utama gulung tikar atau merumahkan jurnalisnya.

    Namun ANTARA tidak menyerah. Dengan lebih dari 500 kru yang tersebar di 32 biro di seluruh Indonesia dan beberapa perwakilan luar negeri, ANTARA terus mengadopsi transformasi digital. Platform seperti Antaranews.com, Antara TV, dan Antarafoto.com menjadi wajah baru ANTARA dalam menjangkau publik digital.

    Di tengah tekanan agar media mengejar klik, ANTARA tetap menjaga prinsip untuk menyampaikan informasi penting negara, termasuk layanan publik, dengan nilai edukasi dan kepentingan nasional, menyajikan informasi dengan racikan ala ANTARA.

    Di era keterbukaan informasi, kebebasan pers tidak harus berarti oposisi terhadap negara. ANTARA membuktikan bahwa media bisa tetap profesional, kritis, dan relevan, sambil menyuarakan agenda pembangunan nasional. Dengan tagline “baca berita dari sumbernya” ANTARA meramu informasi sehingga enak dibaca dan memenuhi kebutuhan publik akan informasi, serta memanfaatkan ruang media sosial untuk merangkul pembaca lintas generasi.

    Menjadi bagian dari keluarga besar BUMN tidak menjadikan ANTARA sekadar lembaga profit-oriented. Visi ANTARA tetaplah menjadi penyambung informasi antara negara dan rakyat, dengan semangat pejuang yang diwariskan sejak 1937.

    Dengan transformasi digital sebagai keniscayaan, ANTARA tidak hanya menyesuaikan diri. Ia justru mengambil peran sebagai pionir dalam menyajikan berita dari sumbernya, menjaga kredibilitas berita, dan menjadikan teknologi sebagai jembatan menuju masyarakat yang lebih cerdas informasi.

    Salam ANTARA, setia menjadi media pejuang, dari zaman kemerdekaan hingga era kecerdasan buatan.

    *) Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA

    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia Nasional

    3 Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia Nasional

    Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com – 

    Wakil Menteri Sosial

    Agus Jabo Priyono
    kembali ditunjuk menjadi Ketua Umum
    Partai Rakyat Adil Makmur
    (Prima) pada hari lahir (harlah) ke-4 Prima, Minggu (1/6/2025). 
    Partai tersebut memang terhitung baru. Namun, Agus Jabo bukan orang kemarin sore dalam hiruk-pikuk panggung politik nasional.
    Perjalanannya sudah dimulai jauh sebelum masuk ke kabinet.
    Agus Jabo lahir di Magelang, 16 Mei 1969. Dia menjalani pendidikan S1-nya di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
    Dikutip dari situs resmi Partai Prima, Agus Jabo memulai perjalanannya di dunia pergerakan dengan menjadi kader Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak duduk di bangku SMA.
    Semangat perjuangannya sebagai kader PII dilanjutkan hingga ia menempuh pendidikan di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.
    Semasa menjadi mahasiswa, Agus Jabo bersama kawan-kawan seperjuangannya mendirikan Partai Rakyat Demokrasi (PRD), yang berkecimpung dalam gerakan reformasi yang melengserkan Soeharto pada 1996.
    Keanggotaan PRD sebagian besar diisi oleh para mahasiswa dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat yang menentang keotoriteran Soeharto.
    PRD yang didirikan Agus Jabo beserta rekan-rekan seperjuangannya mengikuti Pemilu 1999.
    Pemilu ini merupakan pesta demokrasi nasional pertama yang terbuka dan berlangsung secara demokratis usai rezim Orde Baru tumbang.
    Setelah itu, PRD tak lagi mengikuti pemilu selanjutnya.
    Namun, perjalanan Agus Jabo tidak berhenti sampai di sini.
    Pada 2021, Agus Jabo bersama pengurus pusat PRD mendeklarasikan pembentukan partai baru, yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
    Partai Prima diharapkan menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat kecil dan kaum tertindas, dengan membawa visi keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
    Di bawah kepemimpinan Agus Jabo, Prima berupaya mengambil peran strategis dalam perpolitikan nasional, terutama dalam kontestasi
    Pemilu 2024
    .
    Partai Prima mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam Pemilihan Presiden 2024.
    Pada pengumuman Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Agus Jabo didapuk sebagai Wakil Menteri Sosial (Wamensos).
    Pada harlah kemarin, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro sempat menyinggung keberuntungan Partai Prima. 
    Sebab, Prima tidak ikut berkompetisi pada Pemilu 2024, tetapi ikut berkuasa dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Juri merujuk pada Agus Jabo yang memiliki posisi di pemerintahan meski berasal dari partai non-parlemen. 
     
    Juri lantas membeberkan nama-nama anggota dan simpatisan Prima yang saat ini ada di pemerintahan.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai
    wakil menteri Sosial
    , menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” ujar Juri.
    “Ternyata yang berkuasa sekarang ini bukan cuma Gerindra, tapi juga Partai Prima. Mungkin kalau dicari di belahan dunia mana pun, partai yang tidak ikut pemilu (tapi) ikut berkuasa, mungkin hanya ada di sini,” sambungnya.
    Menurut Juri, fenomena Prima yang memiliki banyak kursi di pemerintahan padahal tidak ikut pemilu perlu ditulis dalam sejarah politik Indonesia.
    Dia lantas mengajak semua pihak yang ikut pemilu menghitung berapa modal dan kepusingan yang mereka dapat untuk berjuang demi pemerintahan.
    “Ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Partai tidak ikut pemilu, tapi ikut berkuasa. Bayangkan kalau kalkulasi teman-teman dipakai, berapa modal ikut pemilu, berapa pusing kita dapatkan. Maka, partai paling beruntung di dunia ini sekarang adalah Partai Prima,” jelas Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia Nasional

    7 Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia Nasional

    Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ada sejumlah nama yang disebut-sebut turut menjadikan
    Partai Prima
    sebagai partai politik (parpol) paling beruntung di dunia.
    Penilaian Partai Prima sebagai “parpol paling beruntung di dunia” ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg),
    Juri Ardiantoro
    , dalam acara Kongres Hari Lahir ke-4 Partai Prima, di Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025).
    Partai Prima dinilainya menjadi parpol paling beruntung karena partai itu bisa ikut berkuasa tanpa harus ikut Pemilu 2024.
    Sederet nama-nama tokoh disebut Juri sebagai pihak yang berkontribusi membuat Partai Rakyat Adil Makmur tersebut menjadi melejit di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai wakil menteri Sosial, menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” tutur Juri.
    Agus Jabo Priyono
    adalah Ketum partai itu. Dia dulu merupakan aktivis pendiri Partai Rakyat Demokratik (
    PRD
    ) di era pengujung Orde Baru.
    Juri juga menyebut nama Mugi, yakni Mugiyanto Sapin yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM). Sama seperti Agus Jabo, Mugi dulu juga merupakan aktivis yang melawan Orde Baru.
    Mugi merupakan aktivis dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan pernah diculik Tim Mawar.
    Nama selanjutnya yang disebut Juri berkontribusi terhadap kesuksesan Partai Prima adalah Pigai, yakni Menteri HAM Natalius Pigai yang merupakan atasan dari Mugi saat ini.
    Nezar Patria, nama yang disebut Juri, merupakan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), dulunya juga aktivis kontra-Orde Baru Soeharto.
    Sama seperti Mugi, Nezar juga merupakan korban penculikan aktivis oleh Tim Mawar. Nezar juga berasal dari SMID.
    Nama Budi yang disebut Juri adalah Budiman Sudjatmiko yang saat ini menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dulunya, Budiman adalah Ketua pertama PRD.

    Nama Faisol Riza juga disebut, politikus PKB yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin). Dulunya, Faisol juga merupakan aktivis PRD.
    “Saya kebetulan salah satu yang banyak bergaul dengan teman-teman aktivis ’80, ’90-an. Jadi kita tahu para pejabat ini dulunya seperti apa. Bung Pigai dulu kayak apa, Bung Mugi dulu kayak apa, Bung Jabo kayak apa. Jangankan makan pakai nasi, makan mi saja patungan. Dimasak di atas bungkus kemudian bagi-bagi dengan teman yang lain. Sekarang jadi wamen bagi-bagi mi ke masyarakat Indonesia,” kata Juri.
    Dia juga mendoakan suatu saat nanti Ketum Prima Agus Jabo bisa menjadi Wapres, bukan hanya Wamensos.
    “Ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Partai tidak ikut pemilu, tapi ikut berkuasa. Bayangkan kalau kalkulasi teman-teman dipakai, berapa modal ikut pemilu, berapa pusing kita dapatkan. Maka, partai paling beruntung di dunia ini sekarang adalah Partai Prima,” jelas Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP: Tolong benar-benar sesuai fakta terkait penulisan ulang sejarah

    PDIP: Tolong benar-benar sesuai fakta terkait penulisan ulang sejarah

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang dicanangkan Pemerintah dilakukan dengan benar-benar berdasar pada fakta sejarah, bukan berdasarkan cerita dari satu pihak tertentu.

    “Untuk penulisan sejarah itu, tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story, cerita, sejarah perjuangan bangsa kita ini,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setelah upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Minggu.

    Djarot pun mengingatkan agar tidak ada sejarah bangsa yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan itu.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan, maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka,” ucapnya.

    Dalam hal ini, Djarot menyinggung soal perjalanan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni sempat dilarang oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa pemerintahan Orde Baru.

    Peringatan Hari Lahir Pancasila disebut sempat dihentikan setelah presiden pertama Republik Indonesia Soekarno wafat pada tahun 1970. Larangan itu berdasarkan pandangan sejarawan Nugroho Notosusanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni.

    “Dan itu dilawan, itu diluruskan oleh para sejarawan,” kata Djarot.

    Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui selesai pada Agustus 2025. Proyek ini melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan rencana pemerintah membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa forum diskusi mengenai draf buku sejarah yang baru dapat dilaksanakan kalau penyusunan rancangan buku sejarah itu sudah selesai atau setidaknya mendekati selesai.

    “Ya tunggu dulu bukunya, atau sampai progres, saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen. Sekarang sudah di atas 50 persen,” katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/5).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto betul-betul menulis ulang sejarah sesuai dengan fakta yang ada. 

    Mulanya, dia menceritakan bahwa hari lahir Pancasila pernah dilarang pada era pemerintahan orde baru atau tepatnya 1970 oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

    Dia melanjutkan bahwa pelarangan yang dilakukan Kopkamtib kala itu karena berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto yang menyatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Namun, pernyataan Nugroho dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan.

    “Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah, bukan his story bukan story mereka yang menang, tapi betul betul story atau cerita perjuangan bangsa kita ini,” tuturnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga berpesan kepada pemerintah supaya jangan sampai ada sejarah yang ditutup-tutupi bahkan ditulis tidak sesuai dengan fakta.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka,” pungkasnya.

    Tujuan Prabowo Tulis Ulang Sejarah RI 

    Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek sejarah ‘resmi’ era Presiden Prabowo Subianto menelan anggaran senilai Rp9 miliar. 

    Proyek ini melibatkan sejumlah guru besar dan tim ahli dari kalangan sejarah maupun disiplin ilmu lainnya. Sejumlah akademisi maupun sejarawan yang terlibat antara lain, Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia (UI), Singgih Tri Sulistoyono dari Universitas Diponegoro, hingga Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah.

    Kalau merujuk kepada penjelasan pemerintah di DPR, revisi sejarah atau penulisan ulang sejarah resmi versi pemerintahan Prabowo membuat sejumlah substansi. Pertama, menghapus bias kolinial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris. Kedua, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. 

    Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah. Kelima, relevansi untuk generasi muda. Keenam, reinventing Indonesian Identity.

    Sementara itu, belakangan muncul kekhawatiran publik mengenai berbagai macam substansi di dalam proses penyusunan narasi sejarah resmi tersebut. 

    Namun, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. 

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar. 

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70%, 80%,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

  • Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, angkat bicara terkait penempatan personel militer aktif maupun purnawirawan TNI dalam jabatan-jabatan sipil, termasuk di sektor pengawasan sumber daya alam (SDA).

    Dikatakan Said Didu, langkah tersebut bisa dibenarkan dalam kondisi darurat, selama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kronis seperti mafia pertambangan dan perampokan SDA.

    “Ini kan banyak orang mengkritik penempatan militer di beberapa titik. Bagi saya ini keadaan darurat. Saya tidak memandang militer atau tidak, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah maka itu penting,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (31/5/2025).

    Ia menyoroti operasi penertiban sawit ilegal yang dikomandoi oleh Dewan Pertahanan Nasional, yang menurutnya kini menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Penertiban sawit itu dilakukan Dewan Pertahanan Nasional. Lihat, pada saat penertiban, yang hadir selalu Menteri Pertahanan di Kejagung. Polisi gak ikut karena bukan bagian dari Dewan Pertahanan Nasional,” katanya.

    Said Didu menggambarkan strategi Prabowo menggunakan dua lembaga utama.

    Dua lembaga yang dimaksud, Dewan Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Agung, sebagai ‘sendok’ untuk menyendok ‘bubur panas Solo’.

    Kata Said Didu, tidak menjadi soal jika posisi strategis seperti Dirjen Bea Cukai dijabat oleh tentara, selama tujuannya jelas dan mendesak.

    Ia bahkan mengingatkan sejarah di masa Orde Baru saat Presiden Soeharto menyerahkan pengawasan bea cukai kepada pihak asing (SGS) karena kondisi yang dinilai darurat.

  • Pencetus Pancasila Hidup Sengsara, Ditahan-Dibiarkan Sakit & Depresi

    Pencetus Pancasila Hidup Sengsara, Ditahan-Dibiarkan Sakit & Depresi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Tanggal ini merujuk pada pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

    Dalam pidato tersebut, Soekarno untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah “Pancasila” kepada para pemimpin dan pendiri bangsa. Dia mengusulkan Pancasila sebagai rumusan dasar negara Indonesia yang poin-poinnya tak jauh beda dari sekarang. 

    Singkat cerita, usulan ini kemudian diterima oleh forum BPUPK dan dijadikan sebagai dasar resmi negara Indonesia. Soekarno kemudian dianggap sebagai pencetus dan penggali Pancasila. 

    “[…] aku berterimakasih syukur ke hadirat Allah SWT bahwa aku dijadikan oleh Tuhan perumus Pancasila; dijadikan Tuhan penggali daripada lima mutiara yang tertanam di dalam buminya rakyat Indonesia ini, yaitu Pancasila,” kata Soekarno dalam pidato “Indonesia akan Kuat Selama Kita Tetap Setia Pada Pancasila” (5 Oktober 1966). 

    Meski dikenal sebagai pencetus dasar negara, hidup Soekarno berakhir jungkir balik di masa tua. Dia hidup menderita, kesepian, dan terasingkan imbas statusnya sebagai tahanan politik rezim Soeharto. 

    Kejadian ini bermula setelah Jenderal Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia sejak 7 Maret 1967. Soeharto ingin menghilangkan peran dan kekuatan Soekarno sebagai tokoh besar.

    Mulanya, Soeharto meminta Soekarno segera keluar dari Istana Negara. Soekarno kemudian ditempatkan di Istana Bogor. Namun, akibat terus-menerus diinterogasi imbas statusnya sebagai tahanan politik, pria kelahiran 6 Juni 1901 itu tak betah.

    Akhirnya, Soekarno ditempatkan di Wisma Yaso pada 1969. Sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Hari-hari Terakhir Sukarno (2013) menyebutkan bahwa selama berada di Wisma Yaso, Soekarno dijaga dengan sangat ketat dan dilarang berkomunikasi dengan dunia luar.

    Sehari-hari, Soekarno hidup sendirian sambil terus-menerus menjalani interogasi terkait keterlibatannya dalam tragedi Gerakan 30 September. Situasi ini membuat Soekarno mengalami depresi dan jatuh sakit. Dia bahkan kerap berbicara sendiri.

    Diketahui, Soekarno memang menderita penyakit ginjal. Selama masa kekuasaannya, dia sempat menjalani pengobatan untuk penyakit tersebut. Namun, setelah ditahan, dia tidak lagi mendapatkan akses pengobatan yang memadai.

    Satu-satunya dokter yang bisa diaksesnya hanyalah seorang dokter hewan, yang tentu tak bisa memberikan obat terbaik. 

    Akibatnya, Soekarno harus bergelut setiap hari dengan tekanan mental dan rasa sakit akibat penyakit ginjalnya. Kondisi ini semakin memburuk hingga akhirnya kritis dan berujung wafat pada 21 Juni 1970.

    Meskipun telah wafat, Soeharto tetap berupaya menghapus jejak peran Soekarno dalam sejarah bangsa, salah satunya terkait Pancasila. Sejak 1970, Soeharto melarang peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni yang sebelumnya rutin diperingati sejak tahun 1964.

    Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa ajaran Soekarno tidak lagi diperbolehkan. Sejarawan Asvi Warman Adam dalam Pelurusan Sejarah Indonesia (2007) menyebut, pelarangan berjalan lewat publikasi resmi yang dikeluarkan pemerintah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto. 

    Dia membuat propaganda bahwa Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni adalah salah. Selain itu, dia juga meminta masyarakat percaya kalau Pancasila bukan dicetuskan Soekarno, melainkan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPK tahun 1945. Sebagai gantinya, pemerintah lebih memilih merayakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tiap 1 Oktober. 

    Peran Soekarno dalam kelahiran Pancasila kemudian mulai dimunculkan lagi setelah rezim Orde Baru berakhir. Puncaknya, pada 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan hari libur nasional yang berpatokan pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945.

    (mfa)

  • Tukang Becak Mendadak Kaya Raya, Dapat Rp 100 M dalam Semalam

    Tukang Becak Mendadak Kaya Raya, Dapat Rp 100 M dalam Semalam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pada 9 Mei 1990 silam menjadi tanggal bersejarah bagi salah seorang tukang becak di Indonesia. Adalah Sayat (72) seorang tukang becak di Magelang, Jawa Tengah menjadi miliarder dalam semalam setelah memenangkan undian berhadiah pemerintah.

    Penghasilan yang diperoleh Sayat dari mengantar penumpang setiap hari dibagi untuk kebutuhan sehari-hari, menyewa rumah hingga membeli kupon undian bernama Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Kupon ini masuk pada program legal milik pemerintah yang populer di era Orde Baru sejak 1989.

    Rakyat bisa membeli kupon mulai dari harga Rp1.000 sampai puluhan ribu. Kelak, uang undian digunakan pemerintah untuk modal pembangunan. Sebagai timbal balik, pemerintah memberikan hadiah miliaran rupiah yang ditentukan berdasarkan kocokan kupon pembelian. Tentu, dengan peluang menang sangat kecil.

    Sayat rutin membeli kupon dengan harapan bisa keluar dari jerat kemiskinan. Meski peluangnya sangat kecil, ia tak pernah menyerah.

    Hingga pada 9 Mei 1990 pukul 23.30 WIB, keajaiban datang. Ketika mendengarkan pengumuman hasil undian melalui radio, ia mendengar angka yang cocok persis dengan kupon miliknya: 849379. Saat penyiar mengucapkan angka terakhir, Sayat langsung terperanjat. Seluruh angka cocok dengan kupon yang dia punya. Artinya, Sayat sah mendapat Rp1 miliar dari pemerintah.

    Seketika itu juga, Sayat bersujud di halaman rumah berdinding bambu. Tangis haru pun pecah dari sang istri.

    “Lelaki renta dan keriput ini keluar rumah yang berdinding bambu untuk sujud mencium tanah halamannya,” tulis pewarta harian Waspada.

    Kemenangan Sayat pun menggemparkan warga Magelang. Tukang becak yang biasa menepi di sudut jalan, kini jadi perhatian seluruh kota. Ia resmi memenangkan hadiah senilai Rp1 miliar, jumlah yang pada saat itu sangat besar.

    Setara Hampir Rp100 Miliar Saat Ini

    Untuk menggambarkan nilai uang tersebut, di tahun 1990, harga rumah di kawasan elite Pondok Indah Jakarta Selatan hanya sekitar Rp80 juta. Artinya, Sayat bisa membeli lebih dari 12 rumah di sana.

    Sementara harga emas saat itu hanya Rp20 ribu per gram. Dengan Rp1 miliar, Sayat bisa membeli 50 kg emas, yang jika disetarakan dengan harga emas saat ini (sekitar Rp1,9 juta per gram), nilainya hampir Rp 100 miliar.

    Uang miliaran akan diserahkan langsung oleh Menteri Politik, Hukum, dan HAM, Sudomo, di Jakarta. Untung, Sayat sadar akan investasi dan memilih tak menghambur-hamburkan uang.

    Ketimbang hidup foya-foya, Sayat memilih menempatkan setengah dari hadiahnya ke deposito dan sisanya untuk membeli rumah serta membantu anak-anaknya. Ia juga memutuskan berhenti ikut SDSB dan lebih fokus menjalani hidup untuk beribadah dan membangun masjid.

    Sayat menjadi salah satu pemenang undian SDSB yang cukup dikenang publik. Namun SDSB sendiri kemudian dihentikan pemerintah pada 1993 karena dinilai serupa dengan praktik perjudian.

    Meski cerita Sayat tidak bisa dijadikan teladan dari sisi keuangan, kisah hidupnya tetap menjadi gambaran bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan lebih penting lagi, bagaimana menyikapinya dengan bijak.

    (hoi/hoi)

  • Reuni Akbar Undar Jombang 2025: Silaturahmi, Testimoni, dan Gagasan untuk Negeri

    Reuni Akbar Undar Jombang 2025: Silaturahmi, Testimoni, dan Gagasan untuk Negeri

    Jombang (beritajatim.com) — Sejumlah pejabat dan aktivis era 1990-an dijadwalkan hadir dan memberikan testimoni dalam gelaran Alumni Tilik Kampus dan Reuni Akbar Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang 2025.

    Acara ini menjadi momentum penting bagi Undar untuk menegaskan kontribusinya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) multidimensi—berkompeten secara akademis, vokal dalam pergerakan sosial, dan berperan di berbagai level kepemimpinan.

    Ketua Pelaksana Reuni Akbar Undar 2025, Nur Rohman, menyatakan bahwa antusiasme alumni sangat tinggi. Para alumni dari berbagai daerah di Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk datang ke kampus yang berlokasi di Jalan Gus Dur, Jombang.

    “Ini rombongan dari Jateng sudah ada yang sampai Jombang. Kalau yang dari Cirebon, Indramayu dan beberapa daerah Jabar lainnya nanti malam sampai di Undar,” kata alumnus Fakultas Teknik angkatan 1995 tersebut, Jumat (30/5/2025).

    Sejak Jumat (30/5/2025) siang, suasana kampus Undar sudah mulai bersolek. Sejumlah alumni datang lebih awal. Panitia pun menyambut kedatangan mereka dengan hangat, menyediakan fasilitas istirahat, dan memasang ucapan selamat datang di gerbang utama kampus.

    Acara resmi akan dimulai Sabtu (31/5/2025) malam, diawali dengan sambutan Rektor Undar, Amir Maliki Abitolkha. Ia akan menyampaikan ucapan selamat datang kepada para alumni serta menggambarkan perkembangan terbaru kampus.

    Malam harinya, sesi Selayang Pandang akan menghadirkan para mantan aktivis Undar yang dahulu menjadi motor penggerak perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Mereka di antaranya Syamsunar, Muhammad Rifki, dan Munasir Huda.

    Dua nama terakhir pernah menjadi tahanan politik setelah ditangkap saat demonstrasi besar di Gedung DPR RI pada Desember 1993 dengan tuntutan ‘Seret Soeharto ke Sidang Istimewa’. Keduanya sempat ditahan di Rutan Salemba.

    Aktivis lainnya yang dijadwalkan menyampaikan pandangan mereka adalah Kholilurrahman Wafi, Ubaidillah Haris, serta Agus Jui Purmawan, mantan Ketua SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi). Testimoni mereka akan menjadi refleksi penting tentang peran alumni dalam sejarah demokrasi Indonesia.

    Sementara pada Minggu siang, acara berlanjut dengan kehadiran sejumlah alumni yang kini memegang posisi strategis di pemerintahan. Mereka antara lain Bupati Blora Jawa Tengah Arief Rohman, anggota DPR RI dapil Jawa Tengah IV Hamid Noor Yasin, anggota DPRD Jawa Tengah dapil 12 Abdul Aziz, serta Asisten Administrasi Umum Pemprov Jatim Ahmad Jazuli, yang juga dikenal sebagai mantan Pj Bupati Mojokerto dan mantan Sekdakab Jombang.

    “Tujuan utama dari reuni akbar ini bukan sekadar nostalgia, namun juga memperkuat jaringan alumni dalam berbagai sektor, membuka ruang kolaborasi lintas bidang, dan menegaskan bahwa Undar Jombang telah melahirkan SDM yang berkiprah di ranah politik, birokrasi, hingga aktivisme, serta sektor lain,” pungkasnya. [suf]