Topik: neraca perdagangan

  • Menggali potensi perikanan Indonesia

    Menggali potensi perikanan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah keterbatasan lapangan kerja di industri modern, sektor perikanan menyimpan potensi besar sebagai salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru. Sayangnya, sektor ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian, terutama di kalangan anak muda yang cenderung lebih tertarik pada bidang-bidang lain. Padahal, sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan seharusnya bisa menjadi salah satu pilihan karier yang menjanjikan bagi generasi penerus.

    Indonesia, negara yang dikenal kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar di sektor perikanan. Dengan luasnya perairan dan keanekaragaman hayati yang melimpah, sektor ini telah menjadi salah satu penyokong utama ekonomi nasional.

    Perikanan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan domestik tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang berharga. Namun, di balik potensi tersebut, sektor perikanan tengah menghadapi tantangan serius yang bisa mengancam keberlanjutannya di masa depan.

    Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor perikanan adalah penurunan jumlah pengelola usaha perikanan.

    Dalam satu dekade terakhir, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pengelola usaha, yang sebagian besar masih didominasi oleh generasi tua dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam pengelolaan potensi perikanan di luar Jawa yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

    Selain itu, minimnya partisipasi generasi muda dalam sektor ini menambah kerumitan masalah. Jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi persoalan ini, maka perkembangan sektor perikanan Indonesia yang vital ini bisa terhambat.

    Peran sektor perikanan dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan. BPS mencatat, pada tahun 2023, perikanan menyumbang sekitar 2,66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Lebih lanjut, sektor ini juga memberikan kontribusi seperlima terhadap total PDB sektor pertanian. Pertumbuhan PDB perikanan selama satu dekade terakhir mencapai 65 persen, naik dari Rp176,15 triliun pada 2013 menjadi Rp290,58 triliun pada 2023. Angka-angka ini menunjukkan besarnya peran perikanan bagi perekonomian Indonesia, baik dalam perikanan tangkap maupun budidaya.

    Selain itu, potensi ekspor produk perikanan Indonesia juga cukup bagus. Selama periode 2018 hingga 2022, nilai ekspor hasil perikanan tumbuh rata-rata 6,5 persen per tahun. Meski pada 2023 nilai ekspor menjadi USD5,6 miliar, turun 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun neraca perdagangan perikanan tetap surplus. Impor perikanan Indonesia pada tahun yang sama tercatat hanya sebesar USD560 juta, turun 7,3 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada penurunan nilai ekspor, sektor perikanan masih mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

    Meski demikian, penurunan jumlah rumah tangga usaha perikanan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar 6,19 persen, dari 1,98 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 1,85 juta pada 2023. Penurunan ini, meski lebih kecil dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya, tetap menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi. Beberapa kemungkinan penyebab penurunan ini adalah adanya pergeseran skala usaha dari rumah tangga menjadi perusahaan, peningkatan produktivitas, atau bahkan penurunan minat masyarakat terhadap usaha perikanan.

    Tidak hanya itu, struktur demografi pengelola usaha perikanan juga menjadi perhatian serius. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa pengelola usaha perikanan masih didominasi oleh generasi tua dan laki-laki. Minimnya partisipasi perempuan dan generasi muda dalam usaha perikanan menjadi tantangan yang juga harus diatasi. Jika tidak, keberlanjutan usaha perikanan bisa terancam karena kurangnya regenerasi pengelola usaha yang mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam sektor ini.

    Rendahnya adopsi teknologi dalam kegiatan usaha perikanan menjadi masalah tersendiri. Sebagian besar pengelola usaha perikanan masih menggunakan metode tradisional, yang tentunya membatasi produktivitas mereka. Padahal, penerapan teknologi modern dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil tangkapan.

    Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mendorong adopsi teknologi di kalangan pengelola usaha perikanan. Adopsi teknologi ini juga perlu diiringi dengan program pelatihan yang menyasar generasi muda, sehingga mereka mampu mengoperasikan dan memaksimalkan potensi teknologi dalam usaha perikanan.

    Untuk menjaga keberlanjutan sektor ini, pemerintah harus mengambil langkah serius dalam mendorong regenerasi pengelola usaha perikanan. Dukungan pembiayaan yang lebih inklusif bagi nelayan dan pembudi daya ikan harus menjadi prioritas.

    Dengan memperluas akses terhadap kredit mikro dan asuransi usaha perikanan, pelaku usaha dapat lebih berani mengembangkan usaha mereka dan mengurangi risiko yang dihadapi, terutama oleh pelaku skala kecil. Skema pembiayaan ini juga dapat membantu meningkatkan ketertarikan generasi muda untuk terjun ke sektor perikanan.

    Isu regenerasi ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi banyak sektor lain di Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan yang mendorong minat generasi muda untuk berkecimpung di sektor-sektor strategis seperti perikanan sangatlah penting.

    Program-program yang memadukan teknologi dengan inovasi bisa menjadi daya tarik bagi kaum muda untuk terlibat dalam industri ini. Diperlukan program regenerasi yang terpadu untuk menarik minat generasi muda ke sektor perikanan.

    Pemerintah dapat menggagas program inkubasi bisnis perikanan yang menawarkan pelatihan teknis dan kewirausahaan, serta memberikan akses ke modal dan pasar. Kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan wirausaha berbasis perikanan juga penting untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda. Dengan adanya kompetisi inovasi nasional di sektor perikanan, potensi-potensi baru dari kalangan muda dapat dieksplorasi dan dioptimalkan.

    Selain itu, pengembangan sektor perikanan juga harus dilakukan secara inklusif. Partisipasi perempuan, yang saat ini masih sangat rendah, harus didorong melalui program-program pemberdayaan yang memberikan akses lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam usaha perikanan. Dengan demikian, sektor perikanan tidak hanya menjadi tumpuan ekonomi, tetapi juga instrumen pemberdayaan sosial bagi berbagai kelompok masyarakat.

    Keberlanjutan sektor perikanan Indonesia juga sangat bergantung pada kondisi iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu menjamin adanya iklim bisnis yang mendukung pengembangan usaha perikanan. Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan laut juga harus menjadi perhatian utama. Pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak ekosistem laut yang menjadi sumber daya utama sektor perikanan. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi sektor ini.

    Pada akhirnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi andalan ekonomi Indonesia di masa depan. Namun, keberlanjutan sektor ini sangat bergantung pada bagaimana kita mengatasi tantangan regenerasi pengelola usaha, meningkatkan adopsi teknologi, dan memastikan iklim usaha yang mendukung. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat menjaga dan mengembangkan potensi perikanannya, menjadikannya salah satu pilar utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.

     

    *) Lili Retnosari merupakan Statistisi di Badan Pusat Statistik ( BPS)

    Copyright © ANTARA 2024

  • DJPb: Neraca dagang internasional Kalsel surplus capai Rp18,6 triliun

    DJPb: Neraca dagang internasional Kalsel surplus capai Rp18,6 triliun

    Dalam setahun ini, tren surplus neraca perdagangan internasional di Kalsel terus berlanjut.Banjarmasin (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengatakan neraca perdagangan internasional di provinsi ini mengalami surplus dengan total mencapai sekitar Rp18,6 triliun dalam setahun terakhir.

    Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi, di Banjarmasin, Kamis, mengatakan sejak September 2023 hingga September 2024 tercatat neraca perdagangan internasional di Kalsel mengalami peningkatan 43,96 persen.

    “Dalam setahun ini, tren surplus neraca perdagangan internasional di Kalsel terus berlanjut, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada periode Mei-Juli 2024,” ujarnya.

    Setelah periode Mei-Juli, kata Syafriadi, neraca perdagangan itu kembali menguat dua bulan berikutnya secara month to month (mtm) sebesar 29,44 persen.

    “Secara umum, perekonomian di Kalsel menunjukkan tren positif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan global dan domestik,” ujar dia pula.

    Syafriadi mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini didorong oleh sektor pertambangan khususnya batu bara yang menjadi komoditas utama dibanding sektor lainnya.

    Selain baru bara, sektor perkebunan komoditas kelapa sawit dan karet turut berkontribusi lebih dalam mempertahankan tren positif perekonomian di Kalsel.

    Di samping itu, kata Syafriadi, belanja transfer ke daerah di provinsi ini juga sudah mencapai Rp21,11 triliun atau sebesar 72,54 persen.

    “Secara keseluruhan, belanja transfer ke daerah satu tahun belakangan ini meningkat sebesar 34,34 persen, tertinggi pada penyaluran insentif fiskal sebanyak 143, 84 persen dan dana bagi hasil sebanyak 67,34 persen,” ujar Syafriadi.
    Baca juga: Kalsel siapkan misi dagang UMK ke Jakarta hingga Bali
    Baca juga: Disdag: Inflasi Kalsel stabil dan terkendali pada awal September 2024

    Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Zulhas Sebut 40% Produk Impor Tak Kena Pajak, Bandingkan dengan China-Korsel

    Zulhas Sebut 40% Produk Impor Tak Kena Pajak, Bandingkan dengan China-Korsel

    Jakarta

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut 30-40% produk impor tidak tercatat. Dengan begitu, negara tidak mendapatkan pajak dari barang impor tersebut.

    Zulhas mengatakan, aktivitas tidak tercatat itu dinilai ilegal. Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat Indonesia menjadi negara maju.

    “Nah, salah satunya hambatannya itu adalah saudara-saudara kita kenal dengan underground economy. Pak Menteri UKM Teten mengatakan hampir 30-40% pasar kita itu di pangsa pasarnya apa yang disebut dengan underground economy itu. Artinya di situ kalau kata kami ilegal. Kalau ilegal negara nggak punya, nggak dapet pajak,” kata Zulhas dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

    Sebab itu, rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Padahal apabila semua produk tersebut masuk jalur resmi, dapat menambah penerimaan negara dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 7-8%.

    “Bayangkan 30% itu, besar sekali. Tax ratio itu bisa naik. Pajak baru, bukan nambah orang yang sudah bayar pajak. Itu pengaruhnya akan berubah. Kalau kita tumbuh 7-8% banyak yang kita kerjakan,” jelasnya.

    Zulhas membandingkan dengan negara maju di Asia, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Menurutnya, produk impor ilegal di ketiga negara itu sulit masuk.

    “Coba bandingkan kalau kita kirim ke Korea Selatan, jangan harap akan terjadi, nggak mungkin. Maka dia jadi negara maju. Coba kalau kita kirim barang-barang kita melalui jalan-jalan nggak resmi ke China, nggak mungkin bisa. Maka dia bisa jadi negara maju. Jadi kalau rumah kita kemasukan kebobolan banyak, gimana kita bisa maju?” terangnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menyebut Indonesia sudah mempunyai modal untuk menjadi negara maju. Hal ini dapat dilihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 51 bulan berturut-turut.

    “Saya di APEC ketemu sama Menteri Perdagangan Tiongkok. Dia bilang, Excellency Hasan, kami punya data lengkap, Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara maju, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Pendek kata, seluruh persyaratan kita punya. Dan terbukti kita 51 bulan perdagangan kita surplus terus. Dengan segala kekurangannya kita masih surplus 5%,” tambahnya.

    (ara/ara)

  • RI Kebanjiran Plastik Impor, Paling Banyak dari China

    RI Kebanjiran Plastik Impor, Paling Banyak dari China

    Jakarta

    Indonesia dibanjir bahan baku plastik (BBP) hingga produk jadi plastik impor. Bahkan, angka impor terus meningkat dari tahun ke tahun.

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eko Harjanto memaparkan, impor plastik terbanyak berasal dari China, dengan persentase mencapai 51,9%. Kemudian disusul Jepang 8,16%, Malaysia 6,4%, Thailand 5,3%, lalu Korea 4,31%, dan Singapura 4,21%.

    Menurutnya, impor Indonesia untuk produk plastik cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan ekspornya stagnan. Defisit neraca perdagangan plastik di Indonesia cenderung membesar, hingga pada 2023 mencapai US$ 1,7 miliar.

    “Jadi ekspor tahun 2023 mencapai US$ 1,49 miliar, sementara impornya mencapai US$ 3,27 miliar,” kata Eko, dalam acara FGD Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk Jadi Plastik, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

    Sedangkan untuk data neraca perdagangan pada tahun ini, hingga April tercatat nilai impor mencapai US$ 233,15 miliar. Sedangkan ekspor stagnan US$ 103,47 juta. Impor ini terus mengalami peningkatan karena produksi belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Menurut Eko, kebutuhan plastik hilir di Indonesia terus bertambah. Lebih lanjut, ia pun merincikan data jumlah produksi, kebutuhan, ekspor, hingga impor plastik hilir berdasarkan pada klasifikasi penggunaannya.

    Berikut Rincian Datanya:

    1. Plastik Kebutuhan Rumah Tangga

    – Produksi: 963.752 ton
    – Kebutuhan: 605.960 ton
    – Ekspor: 522.125 ton
    – Impor: 164.333 ton.

    2. Plastik Bahan Bangunan

    – Produksi: 67.996 ton
    – Kebutuhan: 79.763 ton
    – Ekspor: 5.488 ton
    – Impor: 17.225 ton.

    3. Plastik Kemasan

    – Produksi: 112.532 ton
    – Kebutuhan: 116.946 ton
    – Ekspor: 2.916 ton
    – Impor: 7.330 ton.

    3. Plastik Lainnya

    – Produksi: 67.996 ton
    – Kebutuhan: 79.763 ton
    – Ekspor: 5.488 ton
    – Impor: 17.225 ton.

    “Ternyata dari kesemuanya untuk plastik rumah tangga, kebutuhan bahan bangunan, kemasan, dan plastik lainnya, total kita masih lebih besar impornya ya daripada ekspornya,” kata dia.

    Eko menambahkan, Indonesia juga belum dapat mengandalkan bahan baku plastik dari produsen dalam negeri lantaran kemampuan produksinya belum mencukupi. Bahan baku plastik untuk jenis PE, PP, PS, PVC dan PET oleh produsen dalam negeri saat ini baru bisa terpenuhi 50-60% dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional.

    “Impor bahan baku plastik didominasi oleh polyolefin yang terdiri dari impor polietilena (PE) sebesar 605 ribu ton dan impor polipropilena (PP) sebesar 599 ribu ton,” pungkasnya.

    (shc/ara)

  • Hore! Nilai Impor Ikan Turun di Semester I 2024, Ini Pemicunya

    Hore! Nilai Impor Ikan Turun di Semester I 2024, Ini Pemicunya

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap nilai impor perikanan menurun di semester I tahun 2024 menjadi US$ 219,54 juta. Besaran penurunan mencapai 35,15% dibanding periode serupa di tahun sebelumnya.

    “Penurunan impor ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara net eksportir produk perikanan,” ungkap Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/7/2024).

    Budi menjelaskan penurunan nilai impor perikanan membuat neraca perdagangan perikanan surplus sebesar US$ 2,49 miliar atau Rp 40,67 triliun. Nilai surplus tersebut meningkat 6,2% dibanding periode serupa tahun sebelumnya.

    Ia juga menyebut untuk komoditas impor sendiri, ada yang tujuannya untuk bahan baku industri dan ada juga untuk selain bahan baku industri, seperti untuk kebutuhan hotel, restoran, katering dan pasar modern (horeka pasmod).

    “Nah yang horeka ini adalah ikan-ikan yang tidak ada di Indonesia, seperti ikan salmon, trout dan ikan kod,” ungkap Budi.

    Penurunan ini dipengaruhi oleh pasokan ikan hasil tangkapan nelayan dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan pemindangan. Ikan yang pemasokannya cukup banyak yakni ikan-ikan pelagis seperti ikan kembung.

    “Kami mendorong pelaku pengolahan dan pemindangan untuk memprioritaskan ikan hasil tangkapan nelayan kita sendiri. Dari awal tahun sampai Mei pasokan kita cukup sehingga diprioritaskan menggunakan produk hasil tangkapan dalam negeri. Ikan impor itu hanya untuk mengisi ketika tak ada bahan baku,” jelasnya.

    Sedangkan, kinerja ekspor perikanan dari Januari hingga Juni nilainya mencapai USD 2,71 miliar. Negara tujuan utama pengiriman yakni Amerika Serikat sebesar USD 889,39 juta, disusul China sebesar USD 556,04 juta, Asean sebesar USD 353,93 juta, Jepang sebesar USD 285,47 juta, dan Uni Eropa sebesar USD 193,35 juta.

    Untuk komoditas utamanya masih didominasi oleh udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi,sotong, gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut.

    Menurut Budi, kinerja ekspor perikanan masih terus digenjot melalui strategi promosi hasil perikanan, peningkatan kualitas hasil perikanan, hingga membuka peluang pasar baru di negara-negara Timur Tengah dan Asia Timur.

    (prf/ega)

  • BI Banggakan Hilirisasi Jokowi, Surplus Dagang dengan China Rp141 M

    BI Banggakan Hilirisasi Jokowi, Surplus Dagang dengan China Rp141 M

    Jakarta, CNN Indonesia

    Bank Indonesia (BI) mengakui kebijakan hilirisasi nikel ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menuturkan sejak hilirisasi diterapkan, nilai ekspor RI naik. Sebab, komoditas yang dijual ke luar negeri itu bukan lagi bahan mentah.

    “Kita harus akui hilirisasi pemerintah yang saat ini di sektor nikel, kita rasakan sekali, karena ekspor kita tidak hanya komoditi mentah,” ujar Destry dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Jakarta, Rabu (7/2).

    Ia mengatakan berkat hilirisasi, neraca dagang Indonesia secara konsisten surplus dari China. Nilainya mencapai US$9 juta atau sekitar Rp141,13 miliar (asumsi kurs Rp15.681 per dolar AS).

    “Sejak hilirisasi, perdagangan dengan China, kita surplus sejak 2021, 2022, dan kemarin surplus sekitar US$9 juta dari China,” jelas Destry.

    Oleh karena itu, ia menilai meski hilirisasi ini masih tahap awal, tapi dampaknya sudah terasa.

    “Artinya, ada dampak positif dari pergeseran struktur ekonomi dari bahan mentah lalu mulai masuk ke segmen processing industrial base,” katanya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US$3,31 miliar pada Desember 2023 ini. Hal ini dikarenakan ekspor lebih tinggi dibandingkan impor.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara bulanan (mtm) surplus neraca dagang naik 0,90 persen. Sedangkan secara tahunan (yoy) turun 0,61 persen.

    “Dengan demikian maka neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (15/1).

    Menurunnya, surplus neraca dagang lebih ditopang oleh non migas sebesar US$5,20 miliar, di mana komoditas yang menyumbang utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja.

    (mrh/pta)

  • Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal-ugalan

    Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal-ugalan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

    Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

    “Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan,” katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

    “Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya ugal-ugalan?,” imbuhnya.

    Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

    Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

    “Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan,” katanya.

    Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

    “Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” ujar Cak Imin.

    Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

    “Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata dia.

    (fby/agt)