Xcloud.id

Topik: neraca perdagangan

  • Temui Menteri Piyush Goyal, Menko Airlangga Sepakati Penyelesaian Isu Teknis Perdagangan RI-India – Halaman all

    Temui Menteri Piyush Goyal, Menko Airlangga Sepakati Penyelesaian Isu Teknis Perdagangan RI-India – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Piyush Goyal pada Sabtu (25/1/2025).

    Pertemuan itu memanfaatkan acara Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India dalam rangka menghadiri acara Peringatan Hari Republik ke-76 India di New Delhi.

    Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas berbagai isu strategis khususnya di bidang perdagangan dan investasi. 

    Kedua Menteri juga sepakat untuk menugaskan tim teknis dari kedua negara guna melakukan pembahasan teknis secara komprehensif atas berbagai isu dan permasalahan teknis perdagangan. 

    Nantinya pada bulan Februari 2025 mendatang akan dilakukan pertemuan kembali guna menyepakati dan menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan tersebut, agar mampu mewujudkan harapan Presiden Indonesia dan PM India, dalam mendorong peningkatan perdagangan Indonesia dan India.

    Menko Airlangga menyampaikan bahwa pertemuan bilateral tersebut telah menyepakati untuk segera menyelesaikan isu dan permasalahan teknis perdagangan Indonesia dengan India. 

    “Kita telah menyepakati dengan India, akan menugaskan tim teknis untuk membahas semua isu dan permasalahan di tingkat teknis, dan akan melakukan pertemuan bilateral kembali pada pertengahan Februari 2025 di New Delhi,” kata Airlangga dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/1/2025).

    Menko Airlangga memaparkan, pertemuan tersebut juga turut membahas mengenai neraca perdagangan Indonesia dan India yang surplus cukup besar untuk Indonesia, dan berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan India yang sudah mencapai hampir 27 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2023, dengan tren pertumbuhan 20,54 persen (2019-2023).

    Pembahasan juga mencakup berbagai isu teknis yang berkaitan dengan berbagai kendala perdagangan (perizinan, kuota, pembatasan non-tarif, prosedur kepabeanan dll), serta isu lain yang terkait dengan ekspor sawit dan batubara Indonesia ke India. 

    Selain itu, pembahasan juga dilakukan terkait isu pengenaan safeguard kuantitas impor melalui pembatasan kuota untuk Low Ash Metallurgical Coke dari Indonesia dan isu teknis untuk perdagangan beberapa komoditas lainnya.

    “Diharapkan langkah konkret ini akan mampu mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan perdagangan Indonesia dengan India,” tegas Menko Airlangga.

    Sebagai informasi, India merupakan penyumbang Surplus Neraca Perdagangan kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Selama tiga tahun berturut-turut surplus perdagangan Indonesia dengan India berkisar antara 13,5 miliar dolar AS hingga 14 miliar dolar AS per tahun, yang didominasi oleh ekspor produk mineral, besi dan baja, serta CPO dan turunannya. 

    India menempati peringkat ke-4 untuk negara tujuan ekspor dan peringkat ke-9 untuk negara asal barang impor Indonesia pada tahun 2023. India merupakan sumber investasi PMA terbesar ke-14 di Indonesia dengan total investasi senilai 275,4 juta dolar AS pada tahun 2023. Investasi India mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tahun 2022 senilai 127,6 juta dolar AS.

     

  • Indonesia dan India Sepakati Penyelesaian Isu Teknis untuk Mendorong Perdagangan

    Indonesia dan India Sepakati Penyelesaian Isu Teknis untuk Mendorong Perdagangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Memanfaatkan acara Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India dalam rangka menghadiri acara Peringatan Hari Republik ke-76 India di New Delhi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pihak terkait di India dalam rangka membahas berbagai upaya penyelesaian isu-isu, permasalahan dan kendala teknis, khususnya yang terkait dengan perdagangan, industri, dan investasi.

    Di sela-sela acara Meeting of India Indonesia CEOs Forum yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia, Menko Airlangga melanjutkan acara dengan melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Piyush Goyal. Kedua Menteri tersebut telah sering melakukan pertemuan untuk membahas berbagai upaya kerja sama ekonomi dan perdagangan antar kedua negara di berbagai forum kerja sama internasional, baik di Forum G20, ASEAN-India, dan IPEF.

    Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas berbagai isu strategis khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Pembahasan awal mengenai neraca perdagangan Indonesia dan India yang surplus cukup besar untuk Indonesia, dan berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan India yang sudah mencapai hampir USD27 miliar pada tahun 2023, dengan tren pertumbuhan 20,54% (2019-2023).

    Pembahasan juga mencakup berbagai isu teknis yang berkaitan dengan berbagai kendala perdagangan (perizinan, kuota, pembatasan non-tarif, prosedur kepabeanan dil), serta isu lain yang terkait dengan ekspor sawit dan batubara Indonesia ke India. Selain itu, pembahasan juga dilakukan terkait isu pengenaan safeguard kuantitas impor melalui pembatasan kuota untuk Low Ash Metallurgical Coke dari Indonesia dan isu teknis untuk perdagangan beberapa komoditas lainnya.

    Kedua Menteri juga sepakat untuk menugaskan tim teknis dari kedua negara guna. melakukan pembahasan teknis secara komprehensif atas berbagai isu dan permasalahan teknis perdagangan. Pada bulan Februari 2025 mendatang akan dilakukan pertemuan kembali guna menyepakati dan menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan tersebut, agar mampu mewujudkan harapan Presiden Indonesia dan PM India, dalam mendorong peningkatan perdagangan Indonesia dan India.

    Turut hadir mendampingi dalam pertemuan bilateral tersebut diantaranya yakni Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

  • Indonesia dan India Sepakat Selesaikan Isu Teknis Perdagangan-Investasi

    Indonesia dan India Sepakat Selesaikan Isu Teknis Perdagangan-Investasi

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia dan India sepakat untuk menyelesaikan isu teknis untuk mendorong perdagangan kedua negara. Adapun kesepakatan itu terkait penyelesaian masalah hingga kendala di sektor perdagangan, industri, dan investasi.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pihak terkait di India. Pertemuan tersebut sebagai bagian dari agenda kunjungan Presiden Prabowo ke India.

    Di sela-sela acara Meeting of India – Indonesia CEOs Forum yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia, Airlangga melanjutkan acara dengan melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Piyush Goyal.

    Kedua Menteri tersebut telah sering melakukan pertemuan untuk membahas berbagai upaya kerja sama ekonomi dan perdagangan antar kedua negara di berbagai forum kerja sama internasional, baik di Forum G20, ASEAN-India, dan IPEF.

    “Pembahasan awal mengenai neraca perdagangan Indonesia dan India yang surplus cukup besar untuk Indonesia, dan berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan India yang sudah mencapai hampir US$ 27 miliar pada tahun 2023, dengan tren pertumbuhan 20,54% (2019-2023),” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1/2025).

    Dia mengatakan pembahasan mencakup berbagai isu teknis yang berkaitan dengan berbagai kendala perdagangan (perizinan, kuota, pembatasan non-tarif, prosedur kepabeanan, dan lain-lain), serta isu lain yang terkait dengan ekspor sawit dan batubara Indonesia ke India.

    Selain itu, pembahasan juga dilakukan terkait isu pengenaan safeguard kuantitas impor melalui pembatasan kuota untuk Low Ash Metallurgical Coke dari Indonesia dan isu teknis untuk perdagangan beberapa komoditas lainnya.

    Keduanya juga sepakat untuk menugaskan tim teknis dari kedua negara guna melakukan pembahasan teknis secara komprehensif atas berbagai isu dan permasalahan teknis perdagangan.

    Pada bulan Februari 2025 mendatang akan dilakukan pertemuan kembali guna menyepakati dan menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan tersebut. Langkah itu agar mampu mewujudkan harapan Presiden Indonesia dan PM India dalam mendorong peningkatan perdagangan kedua negara.

    “Kita telah menyepakati dengan India, akan menugaskan tim teknis untuk membahas semua isu dan permasalahan di tingkat teknis, dan akan melakukan pertemuan bilateral kembali pada pertengahan Februari 2025 di New Delhi. Diharapkan langkah konkret ini akan mampu mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan perdagangan Indonesia dengan India,” pungkas Airlangga.

    Sebagai informasi tambahan, turut hadir mendampingi dalam pertemuan bilateral tersebut diantaranya yakni Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    (anl/ega)

  • Rapor Ekonomi RI 2024 Stabil di Tengah Risiko Global

    Rapor Ekonomi RI 2024 Stabil di Tengah Risiko Global

    Jakarta, FORTUNE – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 tetap stabil di tengah divergensi  pertumbuhan ekonomi dunia serta ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Ia menjelaskan, pada triwulan IV-2024, perekonomian Amerika Serikat (AS) diprakirakan tumbuh lebih kuat, sedangkan ekonomi Eropa dan Jepang masih lemah. 

    Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru di bulan Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terakselerasi menjadi sebesar 5,4 persen yoy pada triwulan IV-2024, didorong oleh stimulus ekonomi. Arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. 

    “Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR),” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (24/1).

    Pilkada hingga konsumsi rumah tangga topang ekonomi RI

    ilustrasi pilkada (wikimedia commons/Anhar Karim)

    Di sisi lain, ekonomi Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024 diprakirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan terjaganya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah.

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024 dan musim libur di akhir tahun,  termasuk Natal dan Tahun Baru, menjadi faktor positif untuk prospek ekonomi Indonesia pada  triwulan IV-2024. 

    Di sisi eksternal, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan berturut-turut untuk tahun ke-5 pada 2024, disertai indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember 2024 kembali ke zona ekspansif. Ekonomi Indonesia diprakirakan tumbuh 5 persen (yoy) di tahun 2024 dan 5,2 persen (yoy) di tahun 2025.

    Nilai tukar rupiah alami pelemahan di awal 2025

    Petugas menghitung uang pecahan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Rabu (6/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Di sisi lain, Nilai Tukar Rupiah juga tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi, didukung oleh kebijakan stabilisasi BI. Secara keseluruhan tahun 2024, hingga 31 Desember 2024, Rupiah tercatat di level Rp16.095 melemah 4,34 persen (yoy) secara point to point (ptp). 

    Meski demikian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut perkembangan Rupiah  tersebut lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain seperti won Korea, peso  Mexico, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki. 

    “Memasuki awal tahun 2025, tekanan mata uang dolar  AS tetap kuat. Nilai tukar Rupiah hingga 23 Januari 2025 tercatat melemah sebesar 1,14 persen ytd secara ptp, relatif sejalan dengan pelemahan nilai tukar mata uang regional lainnya,” kata Perry.

  • Jepang catat defisit neraca perdagangan selama 4 tahun beruntun

    Jepang catat defisit neraca perdagangan selama 4 tahun beruntun

    Tokyo (ANTARA) – Jepang mencatat defisit perdagangan sebesar 5,33 triliun yen (1 yen = Rp103) berdasarkan statistik awal menggunakan nilai tukar rata-rata 150,97 yen terhadap dolar AS pada 2024, demikian publikasi data Kementerian Keuangan Jepang pada Kamis (23/1).

    Defisit tersebut, menurut data kementerian itu, menandai tahun keempat berturut-turut di posisi merah atau menurun 44,0 persen dari tahun sebelumnya.

    Pada 2024, ekspor Jepang tumbuh 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy) ke angka 107,09 triliun yen, menandai pertumbuhan tahun keempat berturut-turut.

    Kontributor utama peningkatan ekspor tersebut meliputi peningkatan 27,2 persen dalam ekspor peralatan manufaktur semikonduktor, peningkatan 3,7 persen dalam ekspor otomotif, dan peningkatan 10,6 persen dalam perdagangan semikonduktor dan komponen elektronik.

    Impor naik 1,8 persen menjadi 112,42 triliun yen, didorong oleh peningkatan signifikan dalam barang-barang terkait komputer (termasuk periferal), bijih logam nonbesi (non-ferrous), dan impor mesin listrik, yang tumbuh masing-masing sebesar 31,7 persen, 14,7 persen, dan 17,2 persen.

    Sebaliknya, impor batu bara, semikonduktor, dan minyak mentah mengalami penurunan.

    Pada Desember saja, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 130,9 miliar yen, yang sekaligus menandai surplus pertama dalam enam bulan terakhir.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS Klaim Kebijakan DHE SDA Wajib Parkir 100 Persen Bakal Dongkrak Penguatan Rupiah – Halaman all

    LPS Klaim Kebijakan DHE SDA Wajib Parkir 100 Persen Bakal Dongkrak Penguatan Rupiah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat, kebijakan pemerintah soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang wajib parkir 100 persen dalam setahun akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    “Harusnya kalau ini (DHE) bisa dijalankan dengan baik, akan membantu cadangan devisa, nilai tukar rupiah, dan di perbankan juga. Karena dananya kan pasti akan masuk ke sini, dan sebagian pasti masuk ke perbankan nasional,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantornya, Kamis (23/1/2024).

    Menurut Purbaya, selama ini dana hasil ekspor Indonesia hanya ‘terparkir’ sebentar sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah meskipun kinerja neraca perdagangan mengalami surplus. 

    Di satu sisi, Purbaya berharap kebijakan DHE SDA 100 persen ini akan membawa dana hasil ekspor ke dalam sistem keuangan domestik yakni ke perbankan.

    “Hal ini akan meningkatkan likuiditas dan mendukung stabilitas sektor keuangan,” papar dia.

    Selan itu, Purbaya juga memprediksi bahwa dampak dari penerapan kebijakan ini akan menjaga suku bunga valas si pasar domestik tetap terkendali. Meski begitu, Purbaya meminta adanya pengawasan ketat lantaran kebijakan serupa sebelumnya yang mengalami kendala eksportir kerap tidak mengindahkan peraturan.

    “Jika kebijakan ini dijalankan dengan baik, dampaknya akan sangat positif. Namun keberhasilan ini sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah dan otoritas terkait mengawasi implementasi di lapangan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, aturan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) wajib memarkirkan sebesar 100 persen di dalam negeri minimal satu tahun.

    Bahkan menurutnya, aturan itu sudah disepakati oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Aturan ini justru lebih besar dari rencana sebelumnya yakni paling sedikit 30 persen.

    “Jadi satu tahun 100 persen,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (21/1/2025).

    Saat ini, aturan mengenai DHE SDA ini sudah diputuskan oleh pemerintah sehingga nantinya akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih disusun.

    “DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan. harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan BI, OJK, perbankan,” jelasnya.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas DHE SDA pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, pemerintah memberikan insentif PPh kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di perbankan dalam negeri.

    Tarif sebesar 0 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan. Tarif sebesar 2,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan. Tarif sebesar 7,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan. 

    Serta, tarif sebesar 10% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan satu bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan.

    Meski begitu, Airlangga menyebut, pemerintah akan mewajibkan eksportir untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri dalam jangka waktu minimal satu tahun. Ini artinya akan lebih lama dari ketentuan sebelumnya yang minimal tiga bulan.

  • Eropa Siapkan Jurus Hadapi ‘Serangan’ dari Trump

    Eropa Siapkan Jurus Hadapi ‘Serangan’ dari Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa akan menanggapi setiap tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan cara yang proporsional. Hal ini diutarakan Komisaris Uni Eropa untuk Ekonomi, Valdis Dombrovskis di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Rabu (22/1/2025).

    Dalam keterangannya, Dombrovskis mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mempertahankan ekonomi Benua Biru dari sejumlah ancaman perdagangan yang sempat dialamatkan Trump. “Jika ada kebutuhan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi kami, kami akan menanggapi dengan cara yang proporsional,” kata Dombrovskis kepada CNBC International, dikutip Rabu (22/1/2025).

    Dombrovskis mengatakan AS dan Eropa adalah sekutu strategis, dan penting bagi mereka untuk bekerja sama, baik secara geopolitik maupun ekonomi. “Kami siap untuk mempertahankan nilai-nilai kami dan juga kepentingan dan hak-hak kami jika itu diperlukan,” tambahnya.

    Dombrovskis menambahkan pihaknya juga sedang berupaya mempertahankan hubungan dagang yang baik dengan AS. Ia dan pejabat Eropa lainnya memperingatkan bahwa tarif akan mencederai ekonomi kedua pihak.

    “Penting untuk mempertahankan hubungan perdagangan dan investasi ini karena fragmentasi ekonomi global ini akan terjadi, dan ada risiko nyata hal ini terjadi, dan IMF memperkirakan bahwa itu akan berarti pengurangan PDB dunia hingga 7%,” tambah Dombrovskis.

    “Kami ingin mempertahankan hubungan ekonomi dengan AS. Kami memiliki hubungan perdagangan dan investasi bilateral terbesar dan “menikmati hubungan ekonomi paling terintegrasi di dunia.”

    Sejak pelantikannya pada Senin, Trump telah mengulangi ancamannya untuk mengenakan tarif pada barang-barang Uni Eropa yang memasuki AS. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa Uni Eropa “sangat, sangat buruk sehingga akan mengenakan tarif.”

    Neraca perdagangan telah menjadi momok khusus bagi Presiden Trump. Uni Eropa tercatat mengalami surplus perdagangan barang dengan AS pada tahun 2023, tetapi defisit dalam jasa selama periode yang sama.

    Pada tahun 2023, Uni Eropa mengekspor barang senilai lebih dari 502 miliar euro ke AS. Di sisi lain, Brussels mengimpor volume melebihi 340 miliar euro dari Washington, sehingga menghasilkan surplus.

    China juga kena

    Selain Eropa, Trump mengatakan bahwa timnya tengah membahas tarif 10% untuk barang asal China. Hal ini berlaku paling cepat per 1 Februari mendatang.

    Ia menyebut biaya ini diberlakukan lantaran Beijing yang selalu mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada, yang juga merupakan partner dagang strategis Washington.

    “Kita berbicara tentang tarif 10% untuk China berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada. Mungkin tanggal 1 Februari adalah tanggal yang kita lihat,” ungkapnya.

    Pernyataan ini pun membuat Yuan China melemah hingga diperdagangkan pada 7,2796 terhadap dolar AS.

    Fentanil adalah obat adiktif yang telah menyebabkan puluhan ribu kematian akibat overdosis setiap tahun di AS. Mengurangi pasokan obat terlarang, yang sebagian besar diproduksi di China dan Meksiko itu, telah menjadi area di mana Washington dan Beijing telah sepakat untuk bekerja sama.

    Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa ia berbicara dengan Presiden China Xi Jinping melalui telepon tentang fentanil dan perdagangan. Pernyataan pihak China mengatakan Xi menyerukan kerja sama dan menyatakan hubungan ekonomi kedua negara saling menguntungkan.

    AS adalah mitra dagang terbesar China. Impor China dari AS turun 0,1% dalam dolar tahun lalu, sementara ekspor tumbuh 4,9%, menurut data resmi yang diakses melalui Wind Information.

    Data tersebut menunjukkan surplus perdagangan China dengan AS pada tahun 2024 adalah US$ 361 juta, lebih tinggi dari US$ 316,9 juta yang dilaporkan pada tahun 2020, tahun terakhir masa jabatan pertama Trump. Saat itu, Gedung Putih telah menaikkan tarif atas barang-barang China.

    “Jika AS mengenakan tarif tambahan sebesar 10% pada China dan China menanggapinya dengan cara yang sama, PDB AS akan berkurang US$ 55 miliar selama empat tahun pemerintahan Trump kedua, dan US$ 128 miliar lebih sedikit di China,” kata Peterson Institute for International Economics yang berbasis di AS dalam sebuah laporan pada tanggal 17 Januari.

    (pgr/pgr)

  • Prabowo Minta Produksi Minyak RI Jadi 1 Juta Barel, KADIN: Perlu Dibarengi Kepastian Hukum Berusaha – Halaman all

    Prabowo Minta Produksi Minyak RI Jadi 1 Juta Barel, KADIN: Perlu Dibarengi Kepastian Hukum Berusaha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan target produksi minyak menjadi 1 juta barel per hari pada 2028-2029.

    Langkah ini dilakukan untuk mengatasi defisit imbas konsumsi minyak RI yang sudah mencapai 1,6 juta barel per hari atau jauh di atas produksi domestik sebesar 590 ribu barel per hari.

    Perihal ini, Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Aryo Djojohadikusumo mengatakan, target tersebut bisa dicapai jika pemerintah dan swasta bekerja sama dalam hal teknologi, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya.

    Selain itu dibutuhkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sektor migas agar iklim usaha kondusif.

    “Itulah sebabnya diperlukan iklim usaha yang kondusif yang memberikan kepastian bagi para pelaku usaha sektor migas,” kata Aryo kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

    Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor minyak Indonesia pasca pandemi Covid-19 melonjak tajam.

    Pada tahun 2023, total volume impor minyak di luar gas mencapai 45,21 juta ton atau naik 10,38 persen dibanding tahun 2022.

    Sementara sepanjang tahun 2024, nilai impor BBM tercatat sebesar 25,9 miliar dolar AS, dan 47,88 persen merupakan impor BBM ringan untuk kendaraan bermotor.

    Aryo mengatakan, tren kenaikan impor minyak ini jadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia yang berpengaruh terhadap stabilitas moneter, khususnya terhadap cadangan devisa dan rupiah.

    “Tren peningkatan impor minyak selama ini menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia yang berpengaruh terhadap stabilitas moneter, khususnya tekanan terhadap cadangan devisa dan rupiah,” ucapnya.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto ini menyebut, pengurus KADIN bidang ESDM periode 2024-2029 memiliki 3 program prioritas di sektor migas. Diantaranya peningkatan produksi dan eksplorasi migas, keberlanjutan dan efisiensi energi, dan pengembangan infrastruktur migas.

    Adapun pada tahun ini, KADIN akan mulai mengadopsi teknologi seismik 3D, analisis big data dan kecerdasan buatan (AI).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Rencana Strategis dan Kelembagaan Bidang ESDM KADIN Indonesia, Dwi Wahyu Daryoto mengatakan target 1 juta barel per hari perlu disusun dengan rencana strategis yang berfokus pada efisiensi operasional dan optimalisasi teknologi sektor hulu migas.

    “Kita harus fokus pada efisiensi operasional dan optimalisasi teknologi di sektor hulu migas. Dengan kerangka regulasi yang mendukung, kami yakin target lifting ini dapat tercapai,” kata dia.

    Menurutnya, target ini bisa memberikan dampak positif bagi stabilitas moneter khususnya nilai tukar rupiah, seiring berkurangnya beban impor minyak.

    Berkenaan dengan ini, KADIN mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik, serta adanya kepastian regulasi, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, dan penghapusan hambatan birokrasi.

    “Jika kondisi ini terpenuhi dunia usaha dapat lebih fokus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan lifting minyak,” kata Dwi. 

  • Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait kebijakan baru atas retensi devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100% di dalam negeri untuk periode satu tahun. Adapun, kebijakan DHE ini mulai berlaku 1 Maret 2025.

    Perlu diketahui, sebelumnya pemerintah mengatur bahwa retensi atau penahanan DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

    Adapun DHE merupakan uang asing yang diperoleh suatu negara dari hasil menjual barang atau jasa ke negara lain. Devisa yang masuk membantu menyeimbangkan neraca perdagangan, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa kebijakan DHE yang digulirkan pemerintah dipastikan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor ke depan.

    “Itu memang kebijakan kita [ditahan selama satu tahun]. Nggak, nggak ngaruh [ke kinerja ekspor],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada prinsipnya, Budi menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan dengan lebih baik terkait DHE. “Ini untuk kepentingan kebutuhan ekspor,” ungkapnya.

    Sayangnya, Budi enggan berkomentar lebih jauh terkait kebijakan DHE sebesar 100% yang disimpan di dalam negeri untuk periode satu tahun ke depan.

    “Saya pikir kemarin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto]. Saya pikir nggak ada masalah karena itu kebijakan dari pemerintah,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Rencananya, aturan baru ini diberlakukan per 1 Maret 2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa ada sejumlah instrumen insentif yang akan diberikan pemerintah hingga Bank Indonesia (BI) atas kebijakan anyar itu.

    “Jadi terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Dan untuk itu, pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Kalau reguler biasanya kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025)

    Selain pembebasan tarif PPh, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. 

    Selanjutnya, terkait dengan underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Kemudian, untuk foreign exchange swap antara perbankan dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri.

    “Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan, termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit, tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK [batas maksimal pemberian kredit],” tuturnya.

  • Jelang Pelantikan Trump, Neraca Dagang RI-AS Surplus 4 Tahun Terakhir

    Jelang Pelantikan Trump, Neraca Dagang RI-AS Surplus 4 Tahun Terakhir

    Bianis.com, JAKARTA — Pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS)Terpilih Donald Trump akan berlangsung secara indoor di Gedung Capitol, Washington DC, Senin (20/1/2025) nanti. 

    Trump akan menggantikan Joe Biden dari Partai Demokrat yang jabatannya segera berakhir. Kemenangan Trump banyak diprekdisi akan mengubah politik luar negeri AS. Apalagi, pada periode pertama pemerintahannya, Trump menerapkan kebijakan ekonomi yang agresif dan proteksionis. 

    Adapun Trump telah menghimbau para pendukungnya supaya menyaksikan upacara tersebut melalui layar di dalam Capital One Arena. Capitol One Arena adalah tempat olahraga profesional untuk basket dan hoki yang terletak di pusat kota Washington dengan kapasitas 20.000 orang. 

    Sementara itu, parade pelantikan Presiden akan dimeriahkan oleh berbagai penampilan. Salah satunya adalah pertunjukkan marching band dan kelompok lainnya. Akibatnya, sepanjang Pennsylvania Avenue menuju Gedung Putih, akan dialihkan ke Capital One Arena.

    Surplus Perdagangan RI

    Pelantikan Trump cukup penting bagi hubungan Indonesia dan AS. Indonesia memiliki hubungan dagang yang cukup kuat dengan AS. Neraca perdagangan Indonesia dengan AS tercatat surplus. AS juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, setelah China.

    Pada periode Januari – November 2024, defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai US$16,3 miliar. Itu artinya AS memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia.

    Menariknya angka yang disajikan oleh otoritas data AS dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agak berbeda. BPS mencatat ada tahun 2021, surplus neraca perdangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,9 miliar.

    Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS dari Januari-November 2024 kalau mengacu kepada data Cencus.gov mencapai US$16,3 miliar.

    Dengan porsi hubungan dagang antara Indonesia dan AS yang cukup besar, pemerintah tetap perlu berhati-hati mengambil kebijakan luar negerinya. Salah mengambil dosis kebijakan, bisa menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia.

    Direktur Desk China-Indonesia Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengingatkan bahwa Trump merupakan pemimpin yang kerap membuktikan ucapannya. Tanpa kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisa jadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. “Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar.

    Di sisi lain, politikus Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa keanggotaan di BRICS bukanlah langkah konfrontasi RI dengan Barat. Keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”