Topik: neraca perdagangan

  • Kenapa Trump Musuhi Eropa dan Sekutu Lama?

    Kenapa Trump Musuhi Eropa dan Sekutu Lama?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat secara terang-terangan melecehkan sekutu lama di Eropa dan Ukraina, ketika pada saat yang sama melunak kepada Rusia. Skenario yang terasa mustahil di masa lalu itu kini menjadi tontonan siaran langsung di bawah pemerintahan Donald Trump di Gedung Putih.

    Lantas, mau dibawa ke mana arah kebijakan luar negeri AS di masa depan?

    Amerika Serikat sejatinya telah berjanji melindungi Ukraina, sejak Kyiv mengembalikan senjata nuklir kepada Rusia pada Desember tiga puluh tahun silam, dengan janji mendapat jaminan keamanan dari Moskow dan Washington.

    Pun sejak invasi Rusia tahun 2021, AS menjadi pemasok terbesar perlengkapan perang bagi Ukraina. Namun usai percekcokan terbuka antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksyy di Gedung Putih, Jumat (28/2) silam, AS menghentikan semua pengiriman senjata ke sekutu dekatnya itu.

    Sikap Trump mengingkari perjanjian lama dan solidaritas transatlantik sebabnya diyakini dapat menggeser keseimbangan geopolitik global. Bagi Eropa dan Ukraina, ketidakpastian ini menuntut kesiapan untuk menghadapi kemungkinan bahwa Washington tak lagi bisa diandalkan sebagai sekutu utama.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Enam pekan masa jabatan Trump kian jelas mengindikaskan arah kebijakan diplomasi untuk empat tahun ke depan. Di bawah pemerintahannya, AS bersedia mengorbankan Ukraina demi mendekat kepada Rusia. Alih-alih melibatkan sekutu lama, Trump justru mengambil sikap permusuhan terhadap Eropa.

    “Uni Eropa diciptakan untuk mengacaukan AS,” kata Trump pada Rabu (26/2) lalu. Pada hari Jumat, dia dan wakilnya JD Vance mendamprat Volodymyr Zelensky dalam siaran langsung di televisi. Padahal, presiden Ukraina sebenarnya datang untuk menyegel perjanjian bahan mentah seperti yang diminta AS. Ketika Zelensky menuntut jaminan keamanan yang lebih solid, dia dianggap “tidak berterimakasih” dan “menghina rakyat AS” oleh Trump dan Vance.

    Trump akhiri aliansi Barat?

    Sejarawan Jerman Norbert Frei, yang mengepalai Pusat Jena untuk Sejarah Abad ke-20 di Universitas Jena, melihat ini sebagai akhir dari tatanan dunia setelah Perang Dunia Kedua dan titik balik sejarah dalam skala runtuhnya Uni Soviet.

    “Tujuannya jelas, yakni dominasi tiga serangkai global dengan Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin,” kata Frei di stasiun radio publik Deutschlandfunk. “Yang tidak mau diakui Trump sekarang adalah bahwa AS sebagai adidaya sedang merosot. Dan Trump sedang menyingkirkan satu-satunya sekutu sejati, yaitu Eropa. Dan Eropa ini sekarang benar-benar berdiri sendiri.”

    Sebab itu pula, Eropa melangsungkan konsultasi diplomatik untuk menemukan jawaban bersama, yang pertama di London, kemudian pada pertemuan puncak khusus Uni Eropa di Brussels. “Saya berharap mereka menyadari bahwa kita tengah menyaksikan perubahan arah yang jelas dalam politik dunia,” kata Mikhail Alexseev, ilmuwan politik di Universitas Negeri San Diego di California, menjelang diskusi tersebut.

    “Insiden di Ruang Oval bukan sekadar pertikaian antara dua pemimpin. Ini menandakan perubahan besar orientasi AS dari Eropa. Kita tidak bisa lagi menganggap remeh jaminan keamanan AS, tidak hanya untuk Ukraina tetapi mungkin juga untuk NATO,” kata Alexseev kepada DW.

    “Keretakan besar tidak dapat dikenali”

    Setahun yang lalu, Trump meminta Eropa untuk menginvestasikan hingga lima persen anggaran belanja nasional untuk pertahanan di masa depan.

    Laura von Daniels, kepala kelompok penelitian Amerika di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, SWP, di Berlin, juga menunjukkan ketidakpastian besar di bidang keamanan. Namun begitu, dia juga menepis dugaan keretakan besar dalam hubungan transatlantik.

    “Saya yakin ini akan menjadi situasi yang sulit, dan Trump siap merugikan kepentingan Uni Eropa. Baik dalam hal kebijakan keamanan maupun kebijakan ekonomi, misalnya dengan tarif hukuman. Namun, dia juga tidak berkepentingan untuk menceraikan Eropa dalam semalam.”

    Von Daniels menunjuk pada rencana kebijakan ekonomi Trump, dia mengincar Eropa sebagai pasar untuk menjual gas alam cair, LNG. Oleh karena itu, tekanan ekonomi kemungkinan akan terus meningkat. “Tarif baja dan aluminium akan diberlakukan pada 12 Maret,” kata von Daniels. Pada musim semi dan panas, Eropa harus menghadapi tarif lebih besar – misalnya pada mobil.

    Dengan langkah ini, Trump ingin menyeimbangkan neraca perdagangan antara UE dan AS. Menurut data AS, pada tahun 2024 AS telah membeli barang dan jasa dari Eropa senilai hampir satu triliun euro lebih banyak daripada sebaliknya.

    Secara keseluruhan, hubungan transatlantik cukup berguna bagi Trump, kata pakar SWP: “Pertanyaannya tentu saja dibenarkan apakah dia akan terus mengidentifikasikan diri sebagai aliansi Barat.”

    Gabriel: Trump Ingin Melemahkan Eropa

    Mantan Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel, menilai pemerintahan AS di bawah Donald Trump tidak lagi menganggap Eropa sebagai mitra strategis. Dalam wawancara dengan harian Augsburger Allgemeine, Gabriel menuduh Trump tidak memahami atau menghargai Eropa.

    “Pandangan dunianya bertolak belakang dengan visi kerja sama internasional yang dianut Eropa. Saya yakin dia ingin melemahkan atau bahkan menghancurkan Eropa, karena kita sebenarnya cukup kuat jika bersatu dan itu mengganggunya,” ujar Gabriel.

    “Yalta 2.0”: Trump dan Putin Atur Ulang Dunia?

    Gabriel juga menyoroti rencana pembicaraan antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai kemungkinan mengakhiri perang di Ukraina. Dia membandingkan situasi ini dengan Konferensi Yalta 1945, ketika AS, Uni Soviet, dan Inggris membagi wilayah pengaruh di Eropa usai Perang Dunia II.

    “Trump membayangkan semacam ‘Yalta 2.0’, di mana para ‘pemimpin kuat’ dunia membagi wilayah kekuasaan mereka, sementara negara-negara kecil harus mencari cara untuk bertahan hidup,” katanya.

    Pengamat politik dari Yayasan Sains dan Politik, SWP, Laura von Daniels, juga menilai bahwa Trump melihat Ukraina sebagai penghalang utama dalam upayanya menjalin kesepakatan langsung dengan Putin. Insiden di Gedung Oval pada Jumat lalu, kata von Daniels, memiliki karakteristik yang mirip dengan kepemimpinan otoriter.

    Tanpa AS, Rusia Bisa Menang?

    Sementara itu, Institute for the Study of War di Washington memperingatkan bahwa penghentian bantuan AS untuk Ukraina dapat meningkatkan kemungkinan kemenangan Rusia. Jika ini terjadi, Putin bisa merasa semakin percaya diri untuk memperluas pengaruhnya ke negara-negara bekas Uni Soviet lainnya, termasuk anggota Uni Eropa dan NATO seperti Estonia, Latvia, dan Lituania.

    Di sisi lain, jika AS mundur dari konflik ini, dampaknya bisa lebih luas: Washington akan kehilangan pengaruh global, sementara Rusia semakin mengukuhkan dominasinya di kawasan.

    Artikel diadaptasi dari DW Bahasa Jerman

    Tonton juga Video Geramnya Trump Gegara Zelensky Bilang Perang Ukraina Bakal Panjang

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • OJK Nilai Stabilitas Sektor Jasa Keuangan RI Tetap Terjaga

    OJK Nilai Stabilitas Sektor Jasa Keuangan RI Tetap Terjaga

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan perekonomian global dan dinamika penting dalam perkembangan domestik.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan pertumbuhan ekonomi global relatif stagnan dan inflasi di beberapa negara maju mulai menunjukkan tren penurunan. Namun volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik yang terus berkembang.

    “Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi solid dengan aktivitas ekonomi didukung oleh konsumsi domestik. Inflasi berada di 3 persen pada Januari 2025 dan Core CPI atau Indeks Harga Konsumen naik ke 3,3 persen,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa, 4 Maret.

    Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa tekanan harga di luar energi dan pangan masih cukup tinggi. Serta pasar tenaga kerja tetap kuat dan kebijakan moneter cenderung netral.

    Dari sisi geopolitik, Mahendra menyampaikan upaya penyelesaian konflik Ukraina belum menemukan titik terang sekalipun telah dilakukan berbagai pertemuan di tingkat internasional dan bahkan pertemuan terakhir antara Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Ukraina terlihat jelas tidak mencapai kesepakatan.

    Selain itu, Mahendra mengatakan rencana penerapan tarif baru Amerika Serikat terhadap negara mitra dagang utamanya nampaknya semakin pasti akan diterapkan dan hal itu akan meningkatkan ketidakpastian perekonomian, utamanya perdagangan global.

    Dari sisi perekonomian nasional, Mahendra menyampaikan inflasi cukup terkendali dengan menunjukkan inflasi pada Januari sebesar 0,76 persen dan inflasi inti sebesar 2,26 persen hal ini menunjukkan permintaan domestik masih cukup baik.

    Meski demikian, Mahendra menyampaikan tetap perlu dicermati indikator permintaan domestik lainnya seperti berlanjutnya penurunan penjualan kendaraan baik motor dan mobil, penurunan penjualan semen serta perlambatan pertumbuhan harga dan penurunan volume penjualan rumah.

    Mahendra menyampaikan dari sisi Manufaktur pada Januari tahun 2025 ini naik ke level 51,9 persen dari sebelumnya 51,2 persen.

    “Kinerja eksternal tetap solid di tengah perlambatan ekonomi global terlihat pada surplus neraca perdagangan yang terus berlangsung dimana kinerja neraca perdagangan pada Januari 2025 menunjukkan surplus 3,45 miliar dolar AS atau tumbuh 71 persen year on year,” ujarnya.

  • OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di Tengah Tantangan Ekonomi Global – Halaman all

    OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di Tengah Tantangan Ekonomi Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga, di tengah tantangan perekonomian global dan domestik.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pertumbuhan ekonomi global relatif stagnan dengan inflasi di beberapa negara maju mulai menunjukkan tren penurunan. 

    “Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Februari 2025 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDK Bulanan, Selasa (4/3/2025). 

    Dari sisi domestik, kata Mahendra inflasi cukup terkendali dengan inflasi Januari tercatat 0,76 persen secara tahunan, dan inflasi inti sebesar 2,26 persen secara tahunan yang menunjukkan permintaan domestik masih cukup baik. 

    “Namun demikian, perlu dicermati indikator permintaan domestik lainnya, di antaranya berlanjutnya penurunan penjualan kendaraan baik motor dan mobil, penurunan penjualan semen, serta perlambatan pertumbuhan harga dan penurunan volume penjualan rumah,” ujarnya.

    Di sisi supply, kata Mahendra PMI Manufaktur pada Januari 2025 naik ke level 51,9 dari sebelumnya 51,2. Kinerja eksternal juga tetap solid di tengah perlambatan ekonomi global.

    “Terlihat pada surplus neraca perdagangan yang terus berlangsung, pada Januari 2025 meningkat ke 3,45 miliar dolar AS (Des-24 setara 2,24 miliar dolar AS), tumbuh sebesar 71,71 persen secara tahunan,” ungkapnya.

    Mahendra bilang, volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik yang terus berkembang. Di Amerika Serikat (AS), pertumbuhan ekonomi tetap solid dengan aktivitas ekonomi didukung oleh konsumsi domestik. 

    Kemudian inflasi berada di level 3 persen secara tahunan pada Januari 2025 dan core CPI naik ke 3,3 persen secara tahunan, menunjukkan bahwa tekanan harga di luar sektor energi dan pangan masih cukup tinggi. 

    “Pasar tenaga kerja tetap kuat dengan tingkat pengangguran turun ke 4 persen, meski angka peningkatan Nonfarm Payroll jauh lebih rendah dari ekspektasi pasar,” jelas Mahendra.

    Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi cenderung tertahan dengan CPI tercatat masih rendah sebesar 0,5 persen secara tahunan dan indeks harga produsen (PPI) terus mengalami kontraksi. 

    Adapun PMI masih di zona ekspansi namun turun menjadi sebesar 50,1, di bawah ekspektasi pasar. 

    Di satu sisi, kebijakan moneter cenderung netral bahkan kata Mahendra, The Fed hanya akan memangkas Fed Fund Rate (FFR) 1 hingga 2 kali di tahun 2025. 

    Sementara sisi geopolitik, upaya penyelesaian konflik Ukraina dan Rusia belum menemukan titik terang pasca pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. 

    Bahkan pertemuan itu tidak mencapai kesepakatan. Selain itu, rencana penerapan tarif baru AS terhadap negara mitra dagang juga meningkatkan ketidakpastian.

    “Sementara itu, Bank Sentral mempertahankan suku bunga acuan, menunjukkan pendekatan hati-hati dalam pelonggaran moneter. Tiongkok juga memperketat regulasi ekspor rare earth yang dapat berdampak pada industri teknologi global,” jelas dia.

  • Sedasawarsa Rencana Induk Industri: Tak Berdaya di Tengah Badai PHK

    Sedasawarsa Rencana Induk Industri: Tak Berdaya di Tengah Badai PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah merancang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang menjadi kiblat bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan membangun industri nasional. 

    Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), RIPIN 2015-2035 diundangkan dan ditandatangani pada 6 Maret 2015 lewat Peraturan Pemerintah No 14.2015 tentang RIPIN 2015-2035. 

    Sedawarsa berlalu, jika dilihat dari sasaran indikator pembangunan industri pada tahun ini, nyaris sebagian besar gagal terwujud sesuai target. Indikator pembangunan industri lainnya seperti pertumbuhan sektor industri nonmigas jauh di bawah target RIPIN 2015. 

    Adapun, kala itu pemerintah membidik kinerja industri tumbuh 9,1% pada 2025. Sementara itu, pada tahun lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri hanya tumbuh di angka 4,75% [year-on-year]. 

    Di sisi lain, kontribusi industri nonmigas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga ditargetkan tumbuh ke angka 27,4% yoy. Namun, faktanya hingga saat ini baru mencapai 18,98% yoy. Capaian tersebut bahkan jauh lebih rendah dari dua dasawarsa lampau di level 28%. 

    Lebih lanjut, jumlah tenaga kerja di sektor industri dalam RIPIN 2015 dicanangkan dapat mencapai 21,7 juta pada tahun ini. Namun, rata-rata kontribusi jumlah tenaga kerja manufaktur masih dikisaran 20 juta – 21 juta orang dalam 5 tahun terakhir. 

    Bahkan, pertumbuhan proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur stagnan cenderung susut. Pada 2019, industri pengolahan nonmigas menyumbang 14,91% terhadap total angkatan kerja di Indonesia yaitu mencapai 136 juta orang (Februari 2019).  

    Sementara, kontribusinya mengalami penurunan hingga ke titik stagnan dalam dua tahun terakhir 2023-2024 di angka 13,83% dari total angkatan kerja di kisaran 147 juta – 152 juta orang.

    Badai PHK

    Penurunan kinerja industri makin tak terelakkan dengan berbagai kabar penutupan pabrik yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor industri, mulai tekstil, alas kaki, hingga peralatan listrik. 

    Melihat kondisi tersebut, Dosen Universitas Paramadina Muhammad Ikhsan mengatakan terdapat sinyal deindustrialisasi dini yang tampak dari sejumlah variabel industri tersebut. 

    “Kontribusi [industri] terhadap PDB kita pernah sampai 32% paling tinggi setelah krisis tahun 2000-an, tapi sekarang angkanya di 18% jadi cenderung turun kalau kita bandingkan dengan negara yang lain seperti China, Thailand atau lainnya. Kita mungkin sedikit lebih baik dari Filipina,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Kendati demikian, jika melihat dari segi kinerja investasi dan ekspor industri pengolahan nonmigas, kondisinya relatif menggembirakan. Sepanjang 2024, ekspor manufaktur naik 5,33% dengan total nilai US$196,54 miliar dibandingkan tahun lalu. 

    Capaian ekspor tahun lalu itu berkontribusi 74,25% dari total nilai ekspor nasional yang mencapai US$264,70 miliar. Industri manufaktur juga memberikan andil terhadap capaian surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$31,04 miliar pada 2024. 

    Bahkan dari sisi realisasi investasi sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp721,3 triliun atau berkontribusi 42,1% terhadap total realisasi investasi nasional sebesar Rp1.714,2 triliun. 

  • 70 Tahun Hubungan Diplomatik, Dubes Vietnam Bidik US Miliar Perdagangan dengan RI

    70 Tahun Hubungan Diplomatik, Dubes Vietnam Bidik US$18 Miliar Perdagangan dengan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam telah terjalin tujuh dekade lamanya atau telah mencapai 70 tahun, dan terus berkembang di semua bidang baik politik, ekonomi, investasi, serta perdagangan.

    Duta Besar Vietnam untuk Indonesia dan Timor Leste Ta Van Thong menyampaikan bahwa Indonesia dan Vietnam telah menjadi mitra dagang untuk waktu yang cukup lama.

    Pada 2024, nilai perdagangan kedua negara telah mencapai US$16 miliar atau sekitar Rp260,4 triliun (asumsi kurs Rp16.280 per dolar AS) pada 2024. Sementara dalam tiga tahun ke depan, ditargetkan mencapai US$18 miliar.

    “Kedua negara kita bertujuan untuk mencapai target perdagangan dua arah yang baru sebesar US$18 miliar pada 2028. Ini adalah target baru yang ditetapkan oleh para pemimpin kita,” ungkapnya dalam acara 70thAnniversary of Indonesia—Vietnam Diplomatic Relations di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin (24/2/2025).

    Ta Van Thong optimistis dapat mencapai target tersebut—bahkan lebih cepat—karena dirinya melihat potensi besar untuk meningkatkan perdagangan kedua negara.

    Dirinya meyakini masih banyak ruang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, seperti tekonologi tinggi, energi baru terbarukan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau.

    Duta besar tersebut memamerkan bahwa Vietnam pun menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan ini, bahkan di dunia—sebagaimana Indonesia yang selalu memamerkan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

    Terlepas dari ketidakpastian global, ekonomi Vietnam terus mempertahankan momentum yang kuat, dan dengan pertumbuhan PDB lebih dari 7% tahun lalu. Tahun ini, Vietnam membidik pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    Keistimewaan Vietnam lainnya, yakni negara tersebut telah memiliki perjanjian perdagangan bebas alias Free Trade Agreement (FTA) dengan 17 negara.

    Dalam lima tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia dan Vietnam terus mencatatkan surplus dengan bobot ekspor dan impor yang terus meningkat. Total perdagangan tercatat meningkat sekitar 12,4% (year on year/YoY) setiap tahunnya.

    Di mana pada 2020, ekspor Indonesia ke Vietnam mencapai US$4,9 miliar sementara impor senilai US$3,1 miliar. Pada 2024, angka tersebut meningkat dua kali lipat menjadi masing-masing US$8,6 miliar dan US$5,9 miliar.

    Produk yang rajin dikirim ke Vietnam, yakni batu bara, stainless steel, minyak dari kelapa sawit, tembaga, mobil, dan motor. Sementara Indonesia rajin mengimpor beras, kain, alas kaki, serta komponen mesin.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Cristiawan Nasir turut optimistis akan perdagangan bilateral Indonesia dan Vietnam.

    Dirinya meyakini target tersebut akan tercapai lebih cepat dari 2028, seiring dengan realisasi ekspor impor yang meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.

    “Ada waktu tiga tahun lagi [menuju 2028]. Melihat trennya, saya yakin bahwa target itu bisa dicapai sebelum 2028,” ungkapnya. 

  • 5 Update Trump Bikin ‘Kacau’ Dunia: Asia Kena-Eropa Diultimatum

    5 Update Trump Bikin ‘Kacau’ Dunia: Asia Kena-Eropa Diultimatum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan sejumlah kebijakan baru terhadap sejumlah negara dunia. Hal ini merupakan langkahnya untuk menstabilkan neraca perdagangan dan memperbaiki keuangan Negeri Paman Sam.

    Sejumlah langkah pun telah diambil oleh Trump. Berikut perkembangan terbarunya dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Jumat (21/2/2025):

    1. Trump Siapkan Rencana untuk Asia

    Pemerintahan Trump dilaporkan tengah membangun rencana baru untuk Asia. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan gas di negara-negara benua terbesar di dunia itu.

    Mengutip Reuters, rencana ini terkuak saat Trump menggelar makan siang dengan mitranya dari Jepang, Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba, bulan ini. Dalam acara tersebut, Ishiba disebutkan berbicara terkait proposal pembukaan ladang gas di Alaska untuk dikirimkan ke sekutu AS di Asia.

    “Trump dan raja energinya, Doug Burgum, membingkai usaha tersebut sebagai cara bagi Jepang untuk mengganti pengiriman energi Timur Tengah dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangannya dengan AS,” ujar dua pejabat yang diberi pengarahan tentang pembicaraan tertutup tersebut.

    “Ishiba, yang ingin memastikan pertemuan pertama yang positif dan mencegah tarif AS yang merusak, menyampaikan nada optimis tentang proyek LNG Alaska. Ia memberi tahu Trump dan Burgum bahwa ia berharap Jepang dapat berpartisipasi dalam proyek senilai US$ 44 miliar (Rp 717 triliun) tersebut,” jelasnya.

    Trump berulang kali menyebutkan proyek tersebut dalam pernyataan publiknya setelah makan siang. Ishiba tidak menyebutkannya, dan tidak ada referensi tentangnya dalam pembacaan resmi pembicaraan tersebut.

    Wawancara Reuters dengan lebih dari selusin orang, termasuk pejabat AS dan Asia saat ini dan sebelumnya, menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump bergerak untuk mengubah hubungan ekonomi dengan Asia Timur. Ia akan mengikat sekutu regional itu melalui peningkatan investasi dalam bahan bakar fosil Amerika, khususnya LNG.

    Reuters menemukan bahwa promosi penjualan AS berupaya untuk memanfaatkan kekhawatiran di ibu kota Asia tentang tarif dan keamanan jalur laut yang membawa impor energi mereka. Rincian pertukaran di balik layar dan hal-hal spesifik tentang pendekatan AS belum pernah dilaporkan sebelumnya.

    Sementara proposal LNG Alaska menghadapi kendala biaya dan logistik, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, dan negara-negara lain menerima gagasan untuk meningkatkan impor gas AS secara lebih luas. Ini ditanggapi sebagai langkah memperkuat ekonomi AS dan melemahkan pengaruh China dan Rusia.

    Keterlibatan Jepang dalam strategi Trump yang sedang berkembang akan sangat penting. Jepang adalah pembeli LNG nomor 2 di dunia, investor utama dalam infrast

    Sruktur energi, dan pusat perdagangan dengan kelebihan pasokan LNG yang dapat membantu membuka pasar baru bagi gas AS di Asia Tenggara.

    “AS memproduksi beberapa LNG terbersih di dunia dan kami yakin Jepang dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membeli minyak dan gas Amerika yang melimpah,” kata Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes.

    2. Negara Muslim Ini Jadi Korban Baru Trump

    Keputusan Trump untuk menerapkan embargo pada lembaga bantuan Washington, USAID, telah memicu dampak bagi sejumlah negara dunia yang bergantung dari donornya. Salah satunya adalah Pakistan, yang menggunakan dana dari lembaga itu untuk menangkal perubahan iklim.

    Mengutip AFP, pada tahun 2012, USAID berkomitmen memberikan hibah sebesar US$ 66 juta (Rp 1 triliun) untuk meningkatkan layanan kota Sind. Ini termasuk renovasi utama pabrik pemompaan dan pemurnian air dari kanal sejauh 22 kilometer (14 mil).

    Namun, lembaga nirlaba Pakistan yang bekerja sama dengan USAID, HANDS, mengatakan embargo bantuan Trump telah memblokir US$ 1,5 juta (Rp 24 miliar) yang dialokasikan untuk membuat skema tersebut layak dalam jangka panjang. Ini kemudian membahayakan proyek tersebut ‘dalam beberapa bulan’ ke depan.

    Proyek tersebut sebenarnya ditargetkan menyalurkan 1,5 juta galon (5,7 juta liter) setiap hari dan melayani sekitar 350.000 orang di Jacobabad, kota tempat kemiskinan yang parah merupakan hal yang biasa. Penghentian bantuan ini pun telah menimbulkan keresahan di antara warga kota itu

    “Ini telah mengubah hidup kami. Jika pasokan air terputus, akan sangat sulit bagi kami. Bertahan hidup akan menjadi tantangan, karena air adalah hal terpenting bagi kehidupan,” tandas warga wilayah Jacobabad bernama Tufail Ahmed.

    Tak hanya Tufail, aktivis sosial lokal berusia 47 tahun bernama Abdul Ghani memohon agar pekerjaan lembaga tersebut dilanjutkan. Pasalnya, jika pasokan dihentikan, masyarakat akan sangat terpengaruh.

    “Kemiskinan tersebar luas di sini dan kami tidak mampu mencari alternatif,” kata Ghani

    HANDS mengatakan bahwa mereka menemukan pembekuan bantuan asing selama 90 hari oleh Trump melalui laporan media tanpa peringatan sebelumnya. Hal ini pun membuat operasional lembaga itu terganggu.

    Layanan tersebut kemungkinan akan berhenti berfungsi dalam beberapa bulan ke depan. CEO HANDS Shaikh Tanveer Ahmed menyebutkan proyek tersebut akan menjadi kegagalan total kecuali jika ada penyandang dana lain yang turun tangan.

    “Karena semuanya ditangguhkan, kami harus menarik staf kami dan kami harus menarik semua layanan untuk proyek air ini. Empat puluh tujuh staf, termasuk para ahli yang mengelola pemurnian air dan melayani infrastruktur, telah dipulangkan,” kata Ahmed, kepada AFP.

    3. Trump Ultimatum Eropa

    Trump memberi Eropa waktu tiga minggu untuk menandatangani persyaratan “penyerahan” Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa (MEP).

    Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS telah memberi kami waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina”. Ini mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

    “Amerika Serikat telah memberi kita waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa. Trump memprioritaskan masalah keamanan Rusia sekarang dan di masa mendatang. Biarkan mereka mengakui kekacauan mereka. Kita punya waktu tiga minggu untuk tumbuh dewasa,” katanya.

    “Jika kami tidak melakukannya, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa,” tambah Aaltola, tetapi tidak memberikan bukti untuk klaimnya.

    4. Melunak ke Rusia

    AS diketahui mulai mengambil langkah lunak kepada Rusia. Hal ini terjadi setelah pertemuan delegasi Washington dan Moskow di Arab Saudi, Selasa lalu.

    Ketika ditanya apakah AS dapat mencabut sanksi terhadap Moskow yang dijatuhkan selama masa jabatan Biden, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak. Ketika ditanya apakah AS dapat secara resmi menghapus Lavrov dari daftar sanksinya, Rubio mengatakan belum sampai ke arah sana.

    5. Trump Tolak Dukung Resolusi PBB soal Kedaulatan Ukraina

    AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.

    Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.

    Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya.

    Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas. Tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.

    Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan “saat ini, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut”.

    Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa ‘agresi Rusia’ dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.

    Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut ‘perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina’, tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    (sef/sef)

  • Ekspor Nonmigas Indonesia ke Mesir pada 2024 Lampaui Target Pemerintah

    Ekspor Nonmigas Indonesia ke Mesir pada 2024 Lampaui Target Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kinerja ekspor nonmigas Indonesia ke Mesir terus menunjukkan tren positif, meskipun kondisi regional sekitar Mesir masih bergejolak. Ekspor nonmigas Indonesia berhasil melampaui target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Diketahui, target Kemendag, yakni sebesar 4,46% atau senilai US$ 1,37 miliar, sementara realisasinya mencapai 16,36%. Angka ini menjadi capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

    Keberlanjutan surplus ekspor turut meningkatkan devisa negara dan membuka peluang bagi UMKM serta industri manufaktur untuk memperluas pasar di Mesir.

    Duta Besar Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf mengungkapkan, capaian tersebut dalam acara peluncuran promosi Trade Expo Indonesia 2025 yang digelar secara daring oleh Menteri Perdagangan pada Kamis (21/2025).

    Lebih lanjut, Lutfi menyampaikan, total perdagangan Indonesia-Mesir sepanjang 2024 telah mencapai US$ 1,73 miliar, mengalami kenaikan sebesar 14,61% dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar US$ 1,51 miliar.

    Ekspor Indonesia ke Mesir pada 2024 tercatat sebesar US$ 1,52 miliar, meningkat signifikan sebesar 16,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1,31 miliar.

    Sementara itu, nilai impor Indonesia dari Mesir mencapai US$ 207 juta, tumbuh sebesar 3,8% dari tahun sebelumnya yang senilai US$ 201 juta.

    Dengan selisih ini, neraca perdagangan Indonesia pada 2024 kembali mencatat surplus signifikan sebesar USS 1,31 miliar, melanjutkan tren surplus yang telah berlangsung selama satu dekade.

    Sementara, Atase Perdagangan KBRI Kairo M Syahran Bhakti menjelaskan, surplus ekspor nonmigas Indonesia ke Mesir pada 2024 didukung oleh meningkatnya kinerja ekspor di tengah lonjakan harga berbagai komoditas unggulan.

    Ia juga menyatakan bahwa kendala keterbatasan stok dolar untuk pembayaran ke luar negeri yang sebelumnya dialami Mesir kini telah teratasi.

    “Pada 2024, tercatat 10 produk Indonesia yang mengalami peningkatan ekspor ke Mesir, di antaranya minyak sawit dan turunannya, biji kopi, kendaraan roda empat, produk kayu, produk besi, kelapa dan olahannya, benang tekstil, minyak nabati, produk elektronik, serta ban kendaraan,” ujar Syahran.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengimpor 10 produk utama dari Mesir, yang sebagian besar berupa bahan baku dan penolong industri. Produk tersebut meliputi pupuk fosfat, kurma, kentang industri, jeruk citrus, minyak zaitun, biji koriander, anise, anggur, panel kayu, serta buku cetakan.

    Untuk memperluas akses pasar produk Indonesia di Mesir, Syahran menekankan pentingnya registrasi perusahaan ekspor melalui aplikasi online Cargox Mesir (www.cargox.io) dan menerapkan perlindungan perdagangan dengan menggunakan asuransi sebagai langkah mitigasi risiko terhadap kemungkinan gagal bayar atau gagal kirim.

    Menanggapi potensi investasi di Mesir, pejabat fungsi ekonomi KBRI Kairo Rifki Rustam Arsyad menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Mesir didukung oleh sektor swasta dan investasi, terutama di bidang jasa, pariwisata, manufaktur, dan industri.

    Mesir memiliki posisi geografis yang strategis sebagai penghubung antara Asia, Afrika, dan Eropa, menjadikannya mitra dagang nontradisional yang penting bagi Indonesia serta salah satu tujuan utama investasi di benua Afrika.

    Saat ini, investasi Indonesia di Mesir mencakup sektor komoditas, jasa, konstruksi, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebaliknya, investasi Mesir di Indonesia meliputi sektor perkebunan dan peternakan, industri kertas dan percetakan, serta perdagangan dan reparasi.

    KBRI Kairo terus berupaya membangun komunikasi dengan berbagai pihak guna memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan antara kedua negara. Selain angka ekspor nonmigas, total realisasi investasi Mesir di Indonesia mencapai US$ 5,9 juta, tersebar dalam 323 proyek pada 2024.

  • Surplus neraca pembayaran RI tahan kurs rupiah melemah lebih dalam

    Surplus neraca pembayaran RI tahan kurs rupiah melemah lebih dalam

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Surplus neraca pembayaran RI tahan kurs rupiah melemah lebih dalam
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 18:06 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan surplus neraca pembayaran Indonesia (NPI) menahan nilai tukar (kurs) rupiah melemah lebih dalam.

    “Data neraca pembayaran yang surplus, menahan rupiah melemah lebih dalam lagi,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    NPI pada 2024 tercatat surplus sebesar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) meningkat dari tahun sebelumnya yang surplus 6,3 miliar dolar AS.

    Sebagai rincian, transaksi modal dan finansial pada 2024 tercatat surplus 16,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus sebesar 9,9 miliar dolar AS pada 2023.

    Peningkatan ini ditopang oleh aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio, di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Sementara itu, transaksi berjalan 2024 mencatat defisit sebesar 8,9 miliar dolar AS (0,6 persen dari produk domestik bruto/PDB), setelah mencatat defisit sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB) pada 2023. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan permintaan negara mitra dagang utama yang melemah di tengah permintaan domestik yang tetap kuat.

    Menurut Rully, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi rilis risalah hasil rapat Federal Reserve (The Fed) yang hawkish karena target inflasi 2 persen sulit untuk direalisasikan.

    “Selain target inflasi 2 persen sulit dicapai, kebijakan tarif Presiden Trump juga menambah ketidakpastian baru,” ungkap dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah 13 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.338 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.325 per dolar AS.

    Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru menguat ke level Rp16.344 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.357 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Neraca pembayaran RI surplus 7,2 miliar dolar AS pada 2024

    Neraca pembayaran RI surplus 7,2 miliar dolar AS pada 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Neraca pembayaran RI surplus 7,2 miliar dolar AS pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat neraca pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan pada 2024 tercatat surplus sebesar 7,2 miliar dolar AS, meningkat dari tahun sebelumnya yang surplus sebesar 6,3 miliar dolar AS.

    Secara keseluruhan pada 2024, catat BI, perkembangan NPI menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlanjut.

    “Kenaikan surplus tersebut terutama didorong oleh kinerja transaksi modal dan finansial yang lebih baik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Ramdan memerinci transaksi modal dan finansial pada 2024 tercatat surplus sebesar 16,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus sebesar 9,9 miliar dolar AS pada 2023.

    Peningkatan ini ditopang oleh aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio, di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Sementara itu, transaksi berjalan 2024 mencatat defisit sebesar 8,9 miliar dolar AS (0,6 persen dari produk domestik bruto/PDB), setelah mencatat defisit sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB) pada 2023.

    Ramdan menyampaikan perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan permintaan negara mitra dagang utama yang melemah di tengah permintaan domestik yang tetap kuat.

    Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2024 naik mencapai 155,7 miliar dolar AS dari 146,4 miliar dolar AS pada akhir Desember 2023. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Secara triwulanan, NPI pada triwulan IV 2024 tercatat surplus sebesar 7,9 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya sebesar 5,9 miliar dolar AS. Kenaikan surplus NPI ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit transaksi berjalan yang lebih rendah.

    BI mencatat transaksi berjalan mengalami penurunan defisit seiring dengan kenaikan harga komoditas di tengah aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Pada triwulan IV 2024, transaksi berjalan mencatat defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS (0,3 persen dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,6 persen dari PDB) pada triwulan III 2024.

    Ramdan mengatakan perbaikan kinerja transaksi berjalan terutama bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan barang, didukung oleh pertumbuhan ekspor nonmigas seiring dengan kenaikan harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, impor barang tetap tumbuh sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Aktivitas impor barang tersebut meningkatkan impor jasa freight, sehingga turut mendorong peningkatan defisit neraca jasa.

    Selain itu, defisit neraca pendapatan primer juga tercatat lebih tinggi karena kenaikan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portofolio sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga.

    Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial meningkat. Ramdan menyebutkan, transaksi modal dan finansial mencatat kenaikan surplus dari 7,5 miliar dolar AS pada triwulan III 2024 menjadi 8,5 miliar dolar AS pada triwulan IV 2024.

    “Kinerja positif ini ditopang oleh investasi langsung yang tetap membukukan surplus seiring optimisme investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik yang tetap kondusif,” kata dia.

    Transaksi investasi lainnya juga mencatatkan surplus didorong penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta. Sementara investasi portofolio mencatat aliran modal keluar seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

    Ramdan menyampaikan, BI akan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

    NPI 2025 diprakirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5 persen sampai dengan 1,3 persen dari PDB.

    Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang lebih baik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    Sumber : Antara

  • Omon-omon Setop Impor Pangan Prabowo

    Omon-omon Setop Impor Pangan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto tidak menghentikan impor pangan secara menyeluruh. Beberapa komoditas seperti gula, daging kerbau, dan daging sapi tetap dilakukan.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah sudah memutuskan untuk menutup keran impor pangan pada 2025. Namun tak lama, pemerintah mengumumkan untuk mengimpor raw sugar atau Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 200.000 ton secara bertahap.

    “Tadinya nggak ada yang direncanakan impor [gula], orang kita nggak mau impor kok,” kata Arief saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Arief menjelaskan alasan kembali dibukanya keran impor gula adalah untuk penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) di BUMN Pangan.

    “Jadi ini [gula] masuk stok ke BUMN, digiling, simpan jadi cadangan. Yang stok yang ada, gula kristal putihnya sekarang lepas karena mau lebaran. Ini stok, kita punya 200.000 ton, kalau ini kita keluarin, ya ini masuk, simpan,” jelasnya.

    Untuk itu, dia memastikan pemerintah tidak mengimpor pangan lainnya di tahun ini, kecuali gula, daging kerbau, dan daging sapi. Sebab, produksi daging sapi dan daging kerbau tidak mencukupi stok di dalam negeri.

    “Nggak [impor lagi], cuma gula, kerbau, sapi. Sapi dan kerbau karena produksi dalam negeri, sapi hidupnya hanya sekitar 60% sapi bakalan yang bisa dipotong. Sapi bakalan itu sapi datang, kecil, terus digemukin,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan persetujuan impor daging sapi dan kerbau untuk mempercepat impor komoditas tersebut sekaligus memenuhi stok daging dalam negeri.

    Pedagang daging sapiPerbesar

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shofan Shofwan menyampaikan bahwa persetujuan impor yang dikeluarkan yakni untuk daging sapi dan daging kerbau sebanyak 117.000 ton. 

    Sepakat, Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Ahmad Fahmi mengatakan bahwa persetujuan impor untuk pengusaha swasta juga sudah terbit. “Jadi pelaku usaha yang sekitar 80.000 ton hari ini keluar,” ungkap Fahmi.

    Kakao dan Kurma

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat secara khusus adanya peningkatan impor yang signifikan terhadap komoditas kakao sebesar 119% secara bulanan pada Januari 2025.

    Pada Senin (17/2/2025), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan total impor komoditas Kakao dan Olahannya (HS 18) senilai US$304,41 juta, naik dari Desember 2024 yang senilai US$140 juta.

    Impor bahan baku kakao yang meningkat ini tercatat dilakukan dengan tujuan mendukung produksi olahan kakao Indonesia dalam kegiatan ekspor. 

    “Sebagian besar impor adalah bijih kakao, utuh/pecah, mentah/sangrai, difermentasi [HS 18010010] total US$266,51 juta,” ujarnya.

    Melihat dari sisi negara pemasok, Indonesia terpantau melakukan impor komoditas tersebut, utamanya dari Ekuador senilai US$136,79 juta. Akibatnya, lonjakan impor ini membuat Ekuador menjadi negara ketiga yang menyumbangkan defisit terbesar, yakni US$133,6 juta, terhadap neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2025.

    Secara volume pun importasi kakao dari Ekuador juga mencatatkan lonjakan dari 2.000 ton pada Desember 2024 menjadi 15.800 ton pada Januari 2025.

    Pasalnya, kakao olahan merupakan salah satu produk ekspor unggulan Indonesia, utamanya untuk Amerika Serikat (AS), India, dan China berupa mentega kakao, lemak, dan minyak kakao.

    Ilustrasi kurmaPerbesar

    Indonesia juga melakukan impor kurma dengan volume mencapai 16.426 ton pada Januari 2025, dengan nilai US$20,68 juta atau sekitar Rp335,37 miliar (asumsi kurs Rp16.220 per dolar AS).

    Jika dibandingkan dengan Desember 2024, volume impor kurma hanya mencapai 10.555 ton. Ini artinya, impor kurma melonjak 55,62% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Januari 2025.

    Amalia mengungkap kurma yang diimpor Indonesia didominasi dari Mesir dengan kontribusi sebesar 61,8% dari total impor pada Januari 2025.

    “Kalau kita lihat dari negara asalnya, impor kurma terbesar berasal dari Mesir sebanyak 10,15 ribu ton dengan kira-kira share 61,8% terhadap total impor kurma Indonesia,” kata Amalia dalam rilis BPS, Senin (17/2/2025).

    Menyusul, Arab Saudi dengan volume impor mencapai 1.880 ton kurma atau share 11,42%. Serta, Uni Emirat Arab (UEA) sekitar 1.760 ton kurma dengan share sebesar 10,71%.