Topik: neraca perdagangan

  • Permintaan Dolar AS Akan Meningkat pada April, Bagaimana Nasib Rupiah?

    Permintaan Dolar AS Akan Meningkat pada April, Bagaimana Nasib Rupiah?

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah tengah menjadi sorotan setelah melemah ke level Rp 16.611 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (25/3/2025). Nilai ini merupakan yang terendah sejak krisis moneter 1998.

    Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyoroti potensi lonjakan permintaan dolar AS pada April mendatang. Menurutnya, faktor musiman seperti pembayaran dividen kepada investor asing menjadi pemicu utama peningkatan kebutuhan dolar.

    “Permintaan dolar secara musiman biasanya meningkat antara April hingga Juni karena pembayaran dividen. investor asing ini mendapatkan hasil dividen dari investasi mereka di Indonesia dan biasanya pembagian dividen dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu terjadi pada periode April sampai Juni,” ujar Myrdal dalam wawancara dengan B-Universe, Rabu (26/3/2025).

    Selain itu, pada pekan keempat setiap bulan, permintaan dolar AS cenderung meningkat akibat pembayaran bunga utang dan keperluan impor perusahaan. Lonjakan ini bersifat rutin dan dapat memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

    Meski demikian, Myrdal tetap optimistis rupiah masih dapat bertahan berkat kondisi makroekonomi yang stabil, terutama dengan kondisi neraca perdagangan yang terus mencatat surplus.

    Pada Februari 2025, Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar US$ 3,12 miliar, dengan nilai impor mencapai US$ 18,86 miliar dan ekspor sebesar US$ 21,98 miliar.

    “Kalau kita lihat dari foreign bank investment, seharusnya ada dana masuk, terutama ke beberapa sektor yang memang sangat menarik, seperti sektor hilirisasi, industri manufaktur terkait dengan makanan atau minuman, serta industri yang memiliki kaitan dengan program Astacita pemerintah. Kelihatannya ini banyak didatangkan dari investor global. Sehingga seharusnya dari aspek foreign bank investment, ada dana masuk dari sisi dolar,” kata Myrdal terkait faktor yang memengaruhi nilai tukar rupiah.

  • Close Loop lawan hambatan perdagangan global

    Close Loop lawan hambatan perdagangan global

    Ilustrasi – Sejumlah warga mengikuti pelatihan pembuatan sabun cair dari bahan ramah lingkungan di Desa Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (21/2/2025). Pelatihan diselenggarakan agar masyarakat mampu memproduksi dan menjual produk pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nym.

    Koperasi Merah Putih: Close Loop lawan hambatan perdagangan global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 11:10 WIB

    Elshinta.com – Hambatan perdagangan global seperti tarif perdagangan baru dari Amerika Serikat dan Eropa serta gangguan rantai pasok akibat ketegangan geopolitik mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Tarif ini meningkatkan biaya impor dan melemahkan ekspor seperti sawit dan tekstil, sementara surplus neraca perdagangan senilai 3,12 miliar dolar AS pada Februari 2025 tak cukup melindungi perekonomian dari tekanan eksternal.

    Laporan sementara OECD Economic Outlook pada Maret 2025 menyebutkan, tarif baru tersebut menekan pertumbuhan dunia dan meningkatkan inflasi, terutama di negara berkembang.

    Bank Indonesia telah menjual 8 miliar dolar Amerika dari cadangan devisa dalam tiga bulan terakhir untuk menjaga stabilitas, namun ternyata efeknya terbatas. Cadangan devisa yang tercatat senilai 156,1 miliar dolar Amerika pada Januari 2025 tak mampu mengatasi akar masalah, yaitu ketergantungan pada impor dan pasar ekspor yang menyempit.

    Solusi instan sepertinya tak cukup. Indonesia butuh sistem yang tahan guncangan luar. Koperasi Merah Putih, inisiatif Presiden Prabowo untuk membentuk 70.000 koperasi di setiap desa dengan dana Rp350 triliun, menjadi harapan baru. Namun, tanpa skema tepat, koperasi ini berisiko menjadi toko sembako biasa yang menjual barang impor dari kapital besar. Tentu saja ini bukan solusi produktif yang dibutuhkan.

    Bila koperasi hanya menjual barang seperti mie instan atau sabun dari perusahaan besar yang dominan bahan bakunya justru dari impor, maka dana Rp5 miliar per koperasi tak akan mampu menjadikan desa lebih maju. Yang terjadi malah uang akan lari keluar dan ekonomi desa makin suram.

    Skema close loop economy adalah jawaban: sistem sederhana yang bikin desa mandiri dengan memproduksi, menjual, dan memakai barang sendiri, serta melawan proteksionisme global. Koperasi Merah Putih yang digagas Pemerintah dapat dirancang sebagai koperasi multipihak untuk menjalankan close loop economy.

    Bayangkan lingkaran di desa: petani, peternak, dan UMKM sebagai klaster produsen memproduksi barang—misalnya beras atau kain—dari bahan baku yang tersedia di sekitar mereka. Warga desa sebagai anggota klaster konsumen yang membeli barang-barang tersebut, sehingga kebutuhan sehari-hari terpenuhi tanpa disuplai dari luar desa.

    Tak ketinggalan, akademisi dan praktisi turut dilibatkan untuk ikut serta membantu memikirkan cara memproduksi barang dengan kualitas yang sesuai standar dan kuantitas yang terukur, sementara BUMDes mengatur urusan dana dan dukungan agar lingkaran ini dapat terlaksana dengan baik.

    Skema ini sederhana. Petani sebagai anggota klaster produsen koperasi misalnya menghasilkan 50 ton beras lokal atau UMKM memproduksi 10.000 kain tenun dari kapas desa. Kemudian barang dijual di gerai koperasi untuk keperluan warga dan sekolah, salah satunya dapat mensuplai program Makan Bergizi Gratis.

    Lalu setelah kebutuhan desa terpenuhi, sisa produksi bisa dijual ke desa atau kota tetangga baik melalui mekanisme pemasaran offline maupun online. Skema ini akan menambah peluang tambahan penghasilan bagi warga. Keuntungan—misalnya Rp 200 juta per bulan— setelah diambil untuk tambahan kesejahteraan warga, dapat dipakai untuk keperluan menambah kapasitas produksi, bukan lari ke luar negeri.

    Hal ini akan menghemat devisa dan menekan impor pangan yang tinggi, sehingga skema close loop ini dapat mendukung ekonomi semakin stabil. Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat contoh sukses.

    Di Kulon Progo, program “Bela Beli” yang dijalankan oleh pemerintah daerahnya juga menunjukkan bukti nyata. Petani menjual beras dan kain lokal ke koperasi, yang memasok barang ke warga, sekolah, dan kantor pemerintah. Pasok untuk kebutuhan lokal ini menjadi prioritas utama, sebelum sisa produksi dijual ke luar daerah.

    Program ini terbukti mampu menurunkan inflasi daerah dari 6,96% pada 2013 menjadi 3,35% pada 2015 atau lebih rendah dari angka inflasi nasional, karena barang impor berkurang, dan harga stabil. Di sisi lain, petani lebih untung karena bisa menjual produknya tanpa melalui tengkulak sehingga pendapatan naik dan kehidupan mereka lebih baik.

    Contoh sukses lain bisa ditemukan di Italia. Coop Italia, koperasi konsumen dengan 6,7 juta anggota dan 1.100 toko retail, yang membeli barang dari petani lokal dengan harga murah, sehingga bersaing dengan barang impor, dan saat dijual ke anggota pun keuntungannya kembali masuk ke koperasi untuk menjadi SHU.

    Skema close loop ini akan membantu graduasi kelompok masyarakat desa, mengangkat warga miskin menjadi mandiri. Petani dan UMKM tidak lagi sekadar berperan sebagai buruh atau pedagang kecil, namun bisa menjadi produsen aktif. Mereka dilatih, diberi alat, dan punya pasar pasti melalui koperasi, naik kelas dari hidup pas-pasan menjadi punya usaha sendiri. Ini berbeda dari bantuan biasa, bukan cuma memberi ikan, tapi mengajarkan memancing dan ikut memastikan ikannya laku.

    Keuntungan juga diperoleh warga sebagai konsumen karena mereka bisa menghemat biaya dengan membeli produk langsung dari produsen, dan keuntungan pun kembali ke desa untuk membantu keluarga miskin jadi lebih sejahtera. Skema ini tentu butuh pendampingan intensif. Kuantitas dan kualitas jadi kunci karena tanpa itu, koperasi tak akan mampu melawan barang impor.

    Diawali dengan membuat peta potensi desa untuk mempelajari apa yang bisa ditanam atau dibuat dan apa yang dibutuhkan warga supaya produksi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilakukan pendampingan ke lapangan: petani dilatih menanam lebih baik, UMKM diajari berproduksi dengan menggunakan alat sederhana, dan bisnis diatur ketat. Pendampingan yang dilakukan bukan cuma teori, namun hasil bisa diukur dan cara diperbaiki.

    Struktur koperasi perlu melibatkan akademisi dan praktisi sebagai pengurus. Hal ini karena SDM di desa terbatas, sehingga satu orang dapat menjadi anggota dan pengurus di beberapa koperasi—misalnya lima desa terdekat.

    Dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, mereka diharapkan dapat membawa gagasan baru dan memastikan bisnis mencapai pertumbuhan yang harmonis. Dengan tenaga dan waktu yang diberikan, mereka pantas mendapat upah layak sesuai keahlian dan kinerja bisnis yang dicapai.

    Sehingga setelah operasional usaha dapat berjalan tersistem, koperasi berhasil menjadi wadah inkubator bisnis yang melahirkan lebih banyak orang di desa menjadi kompeten dalam berbisnis. Hal ini juga akan menekan potensi terjadinya korupsi karena good corporate governance yang diterapkan dalam bisnis.

    Hambatan perdagangan global tak terelakkan. Tarif perdagangan yang diberlakukan AS akan menekan ekspor sawit, sementara biaya impor yang mahal mengancam terjadinya inflasi.

    Apabila Koperasi Merah Putih tak menggunakan skema close loop, boleh jadi malah menjadi saluran dana kepada kapital besar. Tapi, dengan skema ini—produksi sendiri, pakai sendiri, sisa dijual— melalui 70.000 koperasi yang dibentuk, Indonesia bisa menghemat devisa, menekan impor, dan mendukung target 8 persen pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

    Ini fondasi baru, bukan tambalan sementara. Saatnya bertindak. Koperasi Merah Putih harus menjadi mesin produktif, dengan pendampingan intensif dan pengurus kompeten, mengubah desa jadi mandiri. Lawan proteksionisme, wujudkan kesejahteraan dari desa.

     

    Sumber : Antara

  • kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.c

    Sri Mulyani: kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Maret 2025 – 07:17 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja indeks manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) dan neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan performa yang bagus.

    Pernyataan Sri Mulyani itu menanggapi lembaga pemeringkat internasional Moody’s yang merilis perekonomian Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid.

    “(Ekonomi) Indonesia bagus, nanti indikatornya kita sampaikan. PMI kita bagus, neraca perdagangan kita bagus, jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) malam.

    Saat ditanya lebih lanjut soal royalti pendapatan negara dari mineral dan batu bara, Sri Mulyani enggan menjawab.

    Hal itu karena pemerintah berencana menaikkan royalti dari usaha minerba yang kini masih dibahas oleh pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya saja,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, PMI manufaktur Indonesia per Februari 2025 berada pada angka 53,6 atau naik 1,7 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

    PMI manufaktur yang berada di atas level 50 tersebut mencerminkan kondisi ekspansif. Capaian PMI pada Februari ini juga sekaligus merupakan yang tertinggi sejak 11 bulan terakhir.

    Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus sebesar 3,12 miliar dolar AS pada Februari 2025, meskipun turun sebesar 380 juta dolar AS secara bulanan dibandingkan Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Jakarta

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat investor harus bersikap pesimistis.

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Misbakhun lalu membeberkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur.

    “Retail memang masih mengalami kontraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” jelasnya.

    “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” ucapnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025. Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis.

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” imbuhnya.

    (maa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Misbakhun Minta Investor di BEI Tidak Terpengaruh Rumor dan Persepsi – Halaman all

    Misbakhun Minta Investor di BEI Tidak Terpengaruh Rumor dan Persepsi – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat  investor di bursa harus bersikap pesimistis.

    Misbakhun menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ yang diselenggarakan CNBC Indonesia di BEI, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3/2025) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu pun membeber data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Data tersebut sudah dibedah dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan LPS dan BI pada Rabu (19/3/2025) dan Kamis (20/3/2025). 

    Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur. 

    “Retail memang masih mengalami konstraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” tutur Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun juga membeber data dari BI. Menurut dia, sektor konsumsi rumah tangga memang terganggu.

    Namun, produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian yang tinggi. “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” imbuhnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan  Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif. 

    Per Kamis (20/3/2025), cadangan devisa Indonesia juga sangat tinggi karena mencapai USD 156 miliar. “The highest, tertinggi dalam sejarah devisa yang dimiliki Indonesia,” ucapnya.

    Angka inflasi, tambah Misbakhun, juga terkendali. “Dijaga tetap rendah,” katanya.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025.

    “Likuiditas perbankan memadai, NPL (non-performing loan, red ) tetap rendah. Kecukupan modal perbankan tinggi,” tambah Misbakhun. 

    Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). “Walaupun situasinya mengalami penurunan, volume transaksi QRIS tetap tumbuh tinggi,” katanya.

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis. 

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” katanya. (/*)

  • Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti publikasi terbaru dari lembaga pemeringkat Moody’s.

    Sri Mulyani, misalnya, menepis anggapan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia melemah, seperti yang dinyatakan oleh lembaga pemeringkat Moody’s.

    Dia menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi masih menunjukkan performa yang positif.  “Indonesia bagus, nanti indikatornya kami sampaikan. PMI (Purchasing Managers’ Index) bagus, neraca perdagangan kita bagus. Jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

    Di sisi lain, Sri Mulyani juga angkat bicara terkait dengan pendapatan negara dari royalti. Bendahara negara itu pun belum memberikan angka pasti dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.  

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya aja,” singkatnya.  

    Sri Mulyani juga optimistis bahwa penerimaan negara pada Maret akan mengalami peningkatan. “InsyaAllah,” kata Sri Mulyani.  

    Tanggapan Airlangga

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan Moody’s yang menyebut kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia mengalami pelemahan.

    Menurutnya, Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil dengan outlook yang positif.  “Moody’s kan melihat kita punya status stable, ratingnya tetap dengan stable outlook. Itu sudah very good,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).  

    Menanggapi anggapan bahwa fiskal Indonesia melemah, Airlangga menegaskan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. 
     
    “Ya, ini kan baru dua bulan [tahun 2025 berjalan],” katanya.  

    Terkait strategi pemerintah ke depan, Airlangga menjelaskan bahwa laporan pemasukan negara akan terlihat lebih jelas pada April mendatang. “Ke depan itu akan ada laporan pemasukan kan baru April nanti pada 1 April diharapkan nanti pada Maret akan ada kenaikan,” tambahnya.  

    Laporan Moody’s 

    Dikutip melalui laman Bank Indonesia, Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat didukung dengan keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis.

    Sejalan dengan itu, komitmen otoritas moneter dan fiskal untuk tetap menjaga kredibilitas kebijakan juga mendukung stabilitas makro ekonomi tetap terjaga. Faktor-faktor tersebut melandasi profil sovereign credit rating (SCR) Indonesia berada pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia ke depan.

  • Prabowo Fokus Urusan ‘Perut’, Prospek Kinerja Saham Kian Suram?

    Prabowo Fokus Urusan ‘Perut’, Prospek Kinerja Saham Kian Suram?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu memusingkan fluktuasi kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG). Dia lebih menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan. Apalagi sebentar lagi hari raya Idulfitri.

    Prabowo bahkan mengibaratkan ketahanan pangan jauh lebih penting dibandingkan dengan naik turunnya harga saham. “Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujar Prabowo di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Indeks harga saham gabungan alias IHSG sedang berdarah-darah. Perdagangan sempat anjlok hingga 6%. Kondisi itu memicu otoritas bursa menarik rem darurat dengan membekukan sementara perdagangan saham alias trading halt.  

    Presiden Prabowo Subianto

    Pukulan bertubi-tubi di pasar saham membuat pelaku pasar berharap besar kepada langkah pemerintah untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang pro pasar. Namun pernyataan dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, tampaknya belum mengarah kepada upaya untuk memperbaiki kinerja perdagangan IHSG.

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Rosan udah botak jadi enggak apa-apa,” tegas Prabowo.

    Pernyataan Kontroversi Prabowo

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo memang kerap melontarkan pertanyaan yang bertendensi negatif terhadap pasar modal. Saat hadir di sidang Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tengara Timur, 4 Desember 2024 lalu misalnya, Prabowo mengibaratkan main saham seperti berjudi. 

    Hanya saja, pernyataan itu sejatinya berlaku untuk investor kecil bukan bandar saham yang menurutnya banyak mengeruk keuntungan. Selain itu, Prabowo juga pernah mengaku diancam IHSG bakal ambrol jika nekat tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

    Meski demikian, Prabowo sejatinya tidak sepenuhnya mengabaikan begitu saja gejolak pasar modal. Saat BEI memutuskan menarik rem darurat dengan membekukan perdagangan saham, Prabowo memanggil sejumlah menterinya, salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga kemudian melaporkan kondisi perekonomian kepada Prabowo. Dia menuturkan secara fundamental, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik, pertumbuhan ekonomi secara spasial relatif bagus, inflasi hingga Februari masih rendah, dengan inflasi inti (core inflation) yang masih positif, yaitu 2,48%.

    Bekas Ketua Umum Golkar itu juga menyebutkan bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Februari tetap tinggi di angka 53,6.

    Sektor keuangan juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,3% pada Januari, sementara dana pihak ketiga tumbuh 5%. Cadangan devisa hingga akhir Februari tetap tinggi, memberikan stabilitas bagi perekonomian nasional.

    Selain itu, sektor-sektor industri seperti makanan dan minuman, logam dasar, tekstil, pakaian jadi, serta mesin dan perlengkapan masih menunjukkan pertumbuhan yang baik.

    Airlangga pun mengklaim bahwa neraca ekspor mencatatkan surplus, dengan nilai ekspor mencapai angka tertinggi sebesar Rp14 miliar pada Februari, serta surplus neraca perdagangan sebesar 6,61%. “Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Chile, pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih tinggi. Inflasi kita juga termasuk yang terendah di ASEAN.”

    Rating Kredit Moody’s 

    Sementara itu, lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service menetapkan peringkat kredit atau sovereign credit rating atau SCR Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan SCR Indonesia ke depan.

    Undang Investor Saham

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto segera mengadakan pertemuan dengan investor pasar modal guna menanggapi turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 6,12% dalam satu hari.

    “Oh iya nanti Presiden akan bertemu dengan anu, dengan investor market,” katanya.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan

    Dengan kondisi pasar yang fluktuatif, Luhut memastikan pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan Indonesia.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya ketidakpercayaan dari investor terhadap pasar Indonesia, Luhut mengakui bahwa situasi seperti ini bisa terjadi kapan saja.

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) bahkan cukup optimistis bahwa IHSG akan segera mengalami pemulihan dalam waktu dekat.

    “Ya ada saja bisa terjadi peristiwa sejenis. Tapi saya pikir hari ini rebound. Kita awasi lah dengan cermat ke depan semua,” katanya.

    Pasar Butuh Respons Tepat Pemerintah

    Sebelumnya, pemerintah diminta mengambil peran untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, seiring dengan tekanan yang melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    VP Head of Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan bahwa tekanan yang dihadapi IHSG cukup anomali karena bertolak belakang dengan mayoritas bursa Asia yang menguat.

    Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperjelas perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

    “Peran penting pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan trust investor,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).

    Dia mencermati tekanan IHSG dipicu oleh beberapa faktor negatif, di antaranya pemangkasan rating saham-saham Indonesia oleh lembaga keuangan global seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs. Kedua institusi ini mengkhawatirkan pelebaran defisit anggaran yang dapat meningkatkan risiko fiskal Indonesia. 

    Selain itu, aksi jual besar-besaran investor asing masih terus berlanjut. Sampai dengan 18 Maret 2025, investor asing mencatatkan capital outflow sebesar Rp29,4 triliun, yang menambah tekanan bagi pasar domestik. 

    “Risk premium Indonesia saat ini juga tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat [AS], menunjukkan kekhawatiran akan risiko,” ungkap Audi.

    Audi menyatakan bahwa saat ini, IHSG sudah mendekati area oversold dengan level psikologis 6.000 yang masih menjadi support kuat. Namun, jika panic selling berlanjut, kemungkinan IHSG turun lebih dalam ke 5.900.

    “Kami tetap meyakini saham blue chip, khususnya yang memiliki nilai intrinsik yang terdiskon dibandingkan harga pasar dan juga pembagian dividen. Sektor di antaranya keuangan, bahan baku dan konsumer,” kata Audi.

  • Sri Mulyani sebut kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    Sri Mulyani sebut kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja indeks manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) dan neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan performa yang bagus.

    Pernyataan Sri Mulyani itu menanggapi lembaga pemeringkat internasional Moody’s yang merilis perekonomian Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid.

    “(Ekonomi) Indonesia bagus, nanti indikatornya kita sampaikan. PMI kita bagus, neraca perdagangan kita bagus, jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) malam.

    Saat ditanya lebih lanjut soal royalti pendapatan negara dari mineral dan batu bara, Sri Mulyani enggan menjawab.

    Hal itu karena pemerintah berencana menaikkan royalti dari usaha minerba yang kini masih dibahas oleh pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya saja,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, PMI manufaktur Indonesia per Februari 2025 berada pada angka 53,6 atau naik 1,7 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

    PMI manufaktur yang berada di atas level 50 tersebut mencerminkan kondisi ekspansif. Capaian PMI pada Februari ini juga sekaligus merupakan yang tertinggi sejak 11 bulan terakhir.

    Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus sebesar 3,12 miliar dolar AS pada Februari 2025, meskipun turun sebesar 380 juta dolar AS secara bulanan dibandingkan Januari 2025.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Taukhid, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat dalam konferensi pers bertajuk “Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” pada Jumat 21 Maret 2025.

    Dia mengungkapkan bahwa di tengah tekanan global, ekonomi Jawa Barat menunjukkan daya tahan yang solid.

    Kinerja Makrofiskal 2025

    Taukhid menjelaskan bahwa awal triwulan 1-2025 dipenuhi tantangan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan pelemahan berbagai mata uang global. Namun, Jawa Barat mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy).

    “Ekonomi kita tetap tumbuh berkat kekuatan sektor Industri Pengolahan dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama,” ujarnya.

    Selain itu, inflasi berhasil dikendalikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat di Februari 2025 tercatat 105,95, mengalami deflasi 0,27 persen (yoy). Kabupaten Subang mengalami deflasi terdalam sebesar 1,04 persen, sedangkan Kota Sukabumi mengalami inflasi 0,78 persen.

    Neraca perdagangan Januari 2025 juga mencatat surplus USD 1,94 miliar, dengan ekspor mencapai USD 3,02 miliar dan impor USD 1,08 miliar. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 113,53, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 110,61.

    “Kita harus pastikan surplus ini terus terjaga. Ekspor harus kita dorong, dan kita bantu sektor pertanian serta perikanan agar lebih produktif,” ucap Taukhid.

    Pendapatan Negara

    Hingga Februari 2025, total pendapatan Jawa Barat mencapai Rp21,60 triliun (13,32 persen dari target), terdiri dari:

    Penerimaan Perpajakan: Rp20,34 triliun (12,97 persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp1,25 triliun (23,41 persen)

    Penerimaan Pajak mencapai Rp14,29 triliun (11,32 persen target), dengan PPN dan PPnBM sebagai penyumbang tertinggi tumbuh 10,24 persen (Rp675,2 miliar). Penerimaan dari sektor Industri Pengolahan tumbuh 10,44 persen, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kontraksi -3,88 persen.

    Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp6,05 triliun (19,77 persen target), dengan Bea Masuk Rp89,36 miliar dan Cukai Rp5,96 triliun.

    “Peningkatan penerimaan pajak ini penting agar kita punya ruang lebih besar mendanai program prioritas rakyat,” tutur Taukhid.

    Belanja Negara: Efisiensi dan Prioritas

    Total Belanja Negara hingga Februari 2025 mencapai Rp18,10 triliun (15,46 persen pagu), terdiri dari:

    Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp3,37 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp14,74 triliun

    Sesuai Inpres No.1/2025, belanja harus lebih efisien. Pemerintah menyisir anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial. Efisiensi di Jawa Barat mencapai Rp7,49 triliun (K/L) dan Rp1,26 triliun (TKD).

    “Efisiensi ini bukan berarti kita potong hak rakyat. Belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial tetap aman,” kata Taukhid.

    Beberapa realisasi belanja yang sudah dicapai:

    Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri tetap terbayar tepat waktu. Bantuan Sosial
    Rp16,23 miliar, termasuk KIP Kuliah, bantuan pendidikan dasar-menengah, serta asistensi penyandang disabilitas. Anggaran Pendidikan
    Rp0,13 triliun (0,43 persen), dialokasikan untuk 1.133 pesantren, BOS untuk 229.868 siswa madrasah, dan tunjangan 15.280 guru PAI Non PNS. Program Kesehatan
    Mendukung obat-obatan, renovasi 113 gedung layanan, serta pembinaan 5.844 fasilitas kesehatan. Ketahanan Pangan
    Subsidi pupuk untuk 1,55 juta petani, benih ikan tawar 11,35 juta ekor, serta sarana budidaya dan mesin pertanian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    Rp5,18 miliar, menjangkau 517.834 penerima, termasuk balita, ibu hamil, dan siswa di berbagai jenjang pendidikan. THR 2025
    Dibayarkan ke 249.562 ASN Pusat/TNI/Polri (Rp1,07 triliun) dan 549.169 pensiunan (Rp1,57 triliun). Dukungan UMKM
    Penyaluran KUR mencapai Rp4,86 triliun ke 90.727 debitur. APBN Tetap Jadi Penyangga Ekonomi

    Meski ada efisiensi anggaran, APBN tetap menjadi instrumen vital mendukung perekonomian Jawa Barat.

    “Kami pastikan belanja yang esensial tetap berjalan, terutama yang mendukung rakyat kecil dan ekonomi daerah,” ujar Taukhid.

    “APBN kita harus jadi instrumen yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di tengah ketidakpastian global, kita harus tetap optimis dan kerja lebih keras untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • IHSG Kembali Loyo 30,59 Poin pada Rabu Pagi

    IHSG Kembali Loyo 30,59 Poin pada Rabu Pagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi (19/3/2025) dibuka melemah 30,59 poin atau 0,49 persen ke posisi 6.192,80.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,88 poin atau 0,27 persen ke posisi 707,13.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan penurunan tajam IHSG dipengaruhi faktor global dan domestik.

    “Kita lihat secara global kan besok ada FOMC meeting. Nah, tentu market masih menunggu,” kata Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Terkait kondisi perekonomian nasional, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. “Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari juga inflasi masih rendah di mana core inflation-nya masih positif,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi.

    Selain itu, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar USD6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai USD14 miliar pada Februari.

    Airlangga memaparkan bahwa dibandingkan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kompetitif.

    “Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN,” ujarnya. (Pram/fajar)